Oleh karena itu maka tujuan pemberian dana bantuan hibah tersebuttidak tercapai serta tidak berhasil guna dalam hal meningkatkankesejahteraan masyarakat penerima, karena dipergunakan oleh paraterdakwa dan saksisaksi untuk kepentingan pribadinya; Menimbang, bahwa para terdakwa selaku Wakil dan Anggota DPRDdan sekaligus sebagai Penyelenggara Negara/Daerah mempunyai tugas dankewajiban untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndangNomor

Pada awalnya semangat lahirnya UU Tipikor sebagai tindak Pidanakhusus ditujukan menjerat penyelengara negara (PNS) maupun bukanPNS (swasta yang punya jabatan/kedudukan) karena bocornya APBN/APBD diakibatkan ulah para penyelenggara Negara yang berkolaborasi/bekerjasama dengan pihak swasta, sehingga dirumuskanlah pasal 3 UU Tipikor yang khusus diberlakukan bagi pelaku Tipikor penyelenggaraNegara.2.

PutusanMahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari2007 Nomor 103 K/Pid/2007.Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal butir3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja,artinya setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatutindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukanpegawai negeri/penyelenggara negara.Menimbang, bahwa di depan persidangan

komisipemberantasan tindak pidana korupsi (KPK), pasal 6 menyatakan,KomisiPemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) Koordinasidengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi, (b) Supervisi terhadap instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,,kemudian dalampenjelasan pasal 6 menyatakan yang dimaksud dengan Instansiyang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPkK),Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara (KPKPN), InspektoratHalaman 174 dari 228 Putusan Nomor22/Pid.

diKecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, KecamatanSigaluh, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit,Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidak tidaknya disuatutempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaratindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan, serangkaianperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selakuPegawai Negeri atau penyelenggara

negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiahatau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukanterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :> Bahwa EDI YUSMIANTO sebagai anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara periode 2009 s/d 2014berdasarkan Surat Keputusan

menyebutkan Pengawasan terhadapPerencanaan dan pelaksanaan program dan atau kegiatan yang dapatmenghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga , auditklaim, audit investigative terhadap kasus kasus penyimpangan yangberindikasi merugikan keuangan negara, pemberian keterangan ahli dan upayapencegahan korupsi ;Menurut penjelasan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 Komisi PemberantasanKorupsi disaebutkan bahwa yang dimaksud dengan Instansi berwenangtermasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara,Inspektorat pada Departemen atas Lembaga Pemerintah Non Departemen(LPND) ; "27222 229222 n nnn nnn nn nnn nnn nn neeNota Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI danBPKP Nomor : KEP 109/ A/JA / 09/2007, Nomor : B / 2718/TX/2007 danKEP 1093/ K / 06/ 2007, tanggal 28 September tentang Kerjasama dalampenanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yangberindikasi merugikan keuangan negara termasuk dana non budgeter(anggaran) ; Bahwa menurut UndangUndang No. 17

ditambah dan diubah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut,maka Majelis berpendapat bahwa yang dituju oleh norma ( addressat norm )dari unsur setiap orang dalam delik pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana ditambah dan diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukumberupa orang perseorangan atau korporasi dimana orang perseorang meliputiorang dalam predikat sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara

Negara maupunorang dalam predikat bukan sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negaraatau swasta maupun subyek hukum dalam pengertian korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penuntut Umumtelah menghadapkan terdakwa terdakwa MULAT SETYADI, AP.

Sebagai penyelenggara Negara, kewajiban Tergugat adalahmemberikan persetujuan yang diminta oleh SIAPAPUN, sepanjang permohonanitu memenuhi persyaratan administratif dan TIDAK DILARANG oleh ketentuanhukum dan perundangan yang berlaku ;Pada saat IMN mengajukan permohonan untuk mengalihakan IUP kepada BSI,pada saat itu IMN adalah pemegang saham 51% dari BSI, dan hal ini memenuhiketentuan Pasal 7A ayat (2) PP No. 24/2012 Keberadaan PT.

tanggal 10 Februari 2010 atausetidaktidaknya pada suatu waktu antara bulan September 2009 sampai dengan bulanFebruari 2010, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Jalan JenderalSudirman, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidak tidaknya pada suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai Negeri atau penyelenggara

Negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan po tongan, atau untuk mengerjakan sesuatubagi dirinya sendiri, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut

tersebut di atas;Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim tidak sependapat denganpembelaan terdakwa II yang menyatakan ketentuan pasal 3 UndangUndang No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi tidak tepat dikenakan kepada terdakwa II, oleh karena terdakwa I dan terdakwaII bukan pegawai negeri sipil atau penyelenggara

Negara, oleh karena telah terbuktisebagaimana pertimbanganpertimbangan diatas, terdakwa I dan terdakwa II telahmenggunakan kesempatan, sarana dan atau keadaan yang ada padanya tersebut sebagaileader dan member KSO, PT.

pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggungjawab atas keenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;Pasal 3 ayat (1) Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara yang berbunyi ; Keuangan Negara dikelola secaratertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisiensi, ekonomis,efektif, transparan dan betanggungjawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan. beserta penjelasannya yang berbunyi ;Halaman 66 dari 240 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN PtkSetiap Penyelenggara

Negara wajib mengelola keuangan Negarasecara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dalam ayat inimencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan,penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.3.

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.

tanggal 20 Desember 2018, surat ukurnomor : 24/Toba Samosir/2018.Halaman 32 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Padt.G/2021/PN Big6)Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili PerbuatanMelawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana ketentuan:Pasal 1 angka 1 disebutkanTindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahanatau penyelenggara

negara lainnya untuk melakukan dan/atautidak melakukan perbuatan konkret dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan.Pasal 1 angka 2 disebutkanPejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsipemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupunpenyelenggara negara lainnya.Pasal 1 angka 3 disebutkanSengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbuldalam bidang administrasi pemerintahan antara WargaMasyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaranegara lainnya sebagai akibat dilakukannya

EKO SOETIKNO, di bawah sumpah dalam persidangan padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani danrohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.Bahwa Saksi merupakan pendiri dan sebagai Ketua Umum LSMLPPNRIL Lembaga Swadaya Masyarakat LPPNRI merupakansingkatan dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RepublikIndonesia yang didirikan pada tahun 2006 dan dideklarasikan padatahun 2007 yang berkantor di Jalan Proklamasi

yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas,apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang tercantum dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaituPutusan No. 39 Pid.Sus 2015 PN.SBY Halaman 193 dari 218apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai penyelenggara

negara atau PegawaiNegeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau pun bukan pegawai negeri ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 unsurnya berbeda sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 3 UndangUndang

AFRIZAL ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwamaka perlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan terhadapterdakwa :e Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yaknimenjunjung tinggi norma, kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkanpenyelenggara Negara yang bersih bebas dri korupsi , kolusi dan nepotisme sebagaimana223diamanatkan UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggara

Negara yang bersih dan bebasdari korupsi, kolusi dan nepotisme;e Halhal yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang;e Terdakwa adalah seorang kepala Rumah Tangga yang mempunyai tanggungjawabsehingga kehadirannya ditengahtengah keluarga sangat dibutuhkan;Terdakwa belum pemah dihukum ;Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam danDirektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI TA. 20112012, yangbertentangan dengan kewajibannya, yaitu kewajiban Terdakwa I selaku anggota DPR RI danselaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotismesebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo.

(empat belas milyartiga ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut dari ABDULKADIR ALAYDRUS, yang diterima Terdakwa I ZULKARNAEN DJABAR melalui Terdakwa IIDENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA (anak kandung Terdakwa I), karena atauberhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yaitu kewajiban Terdakwa Iselaku anggota DPR RI dan selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatankorupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka

diKecamatan Klampok, Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Sigaluh,Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit, KecamatanWanadadi Kabupaten Banjarnegara, atau setidak tidaknya disuatu tempat tertentudimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarangberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi,melakukan, turut serta melakukan, serangkaian perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan berlanjut, selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara

negara yangmenerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah ataujanji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungandengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan terdakwa dengan caraantara lain sebagai berikut := Bahwa EDI YUSMIANTO sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Banjarnegara periode 2009 s/d 2014 berdasarkan SuratKeputusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA alias WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi yakni memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut

Pemerintahan (OnrechtmatigeOverheidsdaad) menyebutkan bahwa :Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikansebagai akibat dilakukannya tindakan pemenntahan.Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah AgungRI No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakanpemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum olehbadan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)menyebutkan bahwa:Tergugat adalah pejabat pemerintahan atau penyelenggara

negara lainnyayang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang adapadanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh wargamasyarakat.Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah AgungRI No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakanpemerintahan dan kewenangan mengadili perouatan melanggar hukum olehbadan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)menyebutkan bahwa:Gugatan terhadap tindakan pemerintahan adalah permohonan berisituntutan