Ditemukan 865 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : departemen depeartemen departement departeman deparetemen dapertemen departemenã
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 146/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Maret 2016 — Pidana - SLAMET PURWANTO bin ABDUL HAMID
132 — 125
  • membuatperalatan Rumah Sakit semacam meja periksa, ranjangpasien standar baskom, standar Infus dan lainlain, dankaitannya dengan Hofin yaitu: saksi selaku pemilik Hofin danmemberi nama Hofin dari tahun 1994;e Bahwa Perusahaan saksi yaitu Hofin tidak berbadan Hukumkarena perusahaan saksi kecilkecilan usaha rumahan(Home Industri), namun saksi mempunyai Surat Tanda DaftarPerusahaan dari Badan Pelayanan Perijinan TerpaduPemerintah Kota Bogor tanggal 08 Juni 2010, Surat TandaPendaftaran Industri Kecil dari Depertemen
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 29-03-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 29 Maret 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
109 — 78
  • yang Dibutuhakan Rp. 1.270.000.000, tanggal 23Mei 2017. 60.Foto Copy Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja LangsungOrganisasi Perangkat Daerah Kegiatan Dialog / Audiensi Dengan TokohTokoh Masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan MasyarakatDengan Jumlah Dana yang Dibutuhakan Rp. 4.800.000.000, tanggal 23Mei 2017. 61.Foto Copy Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja LangsungOrganisasi Perangkat Daerah Kegiatan Penerimaan Kunjungan KerjaPejabat Negara / Lembaga Pemerintahan Non Depertemen
    2017. 85.Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi NomorKpts.246/VIII/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana KegiatanKunjungan Kerja / Inpeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala DaerahTahun Anggaran 2017 pada Tanggal 24 Agustus 2017 BersertaLampiran Bupati Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 NomorKpts.246/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 86.Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi NomorKpts.245/VIII/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana KegiatanPenerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Depertemen
    /Lembaga Pemerintah Non Depertemen Luar Negeri Tahun Anggaran2017 pada tanggal 24 Agustus 2017 Berserta Lampiran BupatiKuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 Nomor : Kpts.245/VIII/2017Tanggal 24 Agustus 2017. 87.Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Halaman 67 dari halaman 867 Putusan Nomor 3/PID.SUS.TPK/2021/PT.PBR.
    /Lembaga Pemerintah Non Depertemen Luar Negeri Tahun Anggaran2017 pada tanggal 24 Agustus 2017 Berserta Lampiran BupatiKuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 Nomor : Kpts.245/VIII/2017Tanggal 24 Agustus 2017. 87.Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi NomorKpts.76/IV/2017 Tentang Pembentuak Panitia Pelaksana KegiatanDialog / Audiensi Dengan TokohTokoh Masyarakat, Pimpinan /Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat Tahun Anggaran 2017pada Tanggal 10 April 2017 Berserta Lampiran Keputasan BupatiKuantan
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 02-05-2013 — Putus : 18-11-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 109-K/PM.III-12/AL/V/2013
Tanggal 18 Nopember 2013 — - EDI SANTOSO, Kopda Ptr NRP 90401 (DKK 7 ORANG)
77 — 42
  • L 17 Kota Baru DriyorejoTerdakwa II:Gresik.Nama lengkap Dwi Setyawan.Pangkat / NRP Kls Rdl/ 110497.Jabatan Anggota Depertemen Elektronika.Kesatuan KRI Fatahillah 361 Satkorarmatim.Tempat, tanggal lahirSemarang, 7 Pebruari 1989.Jenis kelamin Lakilak1.Kewarganegaraan IndonesiaAgama Islam.Tempat tinggal TD. KRI Fatahillah 361 Satkorarmatim.Terdakwa III:Nama lengkap M.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
428 — 615
  • penggunaanBBM dalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas Lingkungan HidupKota Madiun sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019Bahwa Dalam pemberantasan korupsi kewenangan BPKP yaitu melakukanAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang diatur dalam :a UndangUndang RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) pasal 6 dan penjelasannya, yaitu: yang dimaksud denganinstansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa KekayaanPenyelenggara Negara (KPKPN), inspektorat pada depertemen
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
200 — 79
  • BBMdalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas Lingkungan Hidup KotaMadiun sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019Dil.bahwa Dalam pemberantasan korupsi kewenangan BPKP yaitu melakukanAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang diatur dalam :abUndangUndang RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) pasal 6 dan penjelasannya, yaitu: yang dimaksud denganinstansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa KekayaanPenyelenggara Negara (KPKPN), inspektorat pada depertemen
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
235 — 424
  • penggunaanBBM dalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas LingkunganHidup Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019Dil.bahwa Dalam pemberantasan korupsi kewenangan BPKP yaitumelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang diaturdalam :aUndangUndang RI nomor 30 tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) pasal 6 dan penjelasannya, yaitu:yang dimaksud dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP,Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN),inspektorat pada depertemen
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum: 1.SUGIYANTO, SH 2.EKO NURYANTO, SH Terdakwa: 1.HARIYANTO 2.MORANDA MALISSA
143 — 48
  • melakukanklaim kepada Pihak Penjamin dan awalnya mereka membalasdengan meminta kepada kami beberapa dokumen via Email dansegera kami memenuhi dan mengirimkan permintaan dari PT TuguKresna tersebut, ketika kami mengirim dokumen tersebut kamimenunggu jawaban dari PT Tugu Kresna dan sampai beberapaminggu belum ada Jawaban, kami langsung melakukan koordinasidengan Pak Giri Warsito selaku perwakilan Perusahaan penjamin diMerauke, saat itu saksi ketemu dengan pak Giri Warsito, beliaumenyampaikan bahwa dari depertemen
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
206 — 115
  • BBMdalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas Lingkungan Hidup KotaMadiun sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019Dil.bahwa Dalam pemberantasan korupsi kewenangan BPKP yaitu melakukanAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang diatur dalam :aUndangUndang RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) pasal 6 dan penjelasannya, yaitu: yang dimaksud denganinstansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa KekayaanPenyelenggara Negara (KPKPN), inspektorat pada depertemen
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
317 — 394
  • Bahwa UU No 17 tahun 2003 mengamanatkan kepada UU No 1 tahun2004 tentang perbendaharaan negara yang mengatur hubungan intradepartemen yaitu antara depertemen keuangan dengan departementeknis, antara SKPD keuangan dengan SKPD teknis. Dalam ketentuantersebut menyatakan bahwa negara tidak boleh rugi maka setiappengeluaran negara harus dilakukan pengujian dalam setiappengeluaran negara.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 17-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 28 Agustus 2013 — PAINO BIN KARTO WIYONO
79 — 14
  • Dia tidak pernahmengambil karena dia persiapan Jamaah haji dan yang kedua beliau sebagaitim penilik pertanian dari Depertemen Pertanian, tetapi setiap ada penerimaanselalu dilaporkan kepada Bendahara dan Terdakwa ; Bahwa yang Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) tidak jadi kemudian digantidengan yang Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) ;Bahwasaksi pernah menerima bantuan dari KONI kepada Kodrat dalamrangka pengadaan wasit juri sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) ; bantuanuang saku dalam rangka
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor YK
Tanggal 24 September 2013 — MUJIMAN
70 — 18
  • Dia tidak pernahmengambil karena dia persiapan Jamaah haji dan yang kedua beliau sebagaitim penilik pertanian dari Depertemen Pertanian, tetapi setiap ada penerimaanselalu dilaporkan kepada Bendahara dan Terdakwa ; Bahwa yang Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) tidak jadi kemudian digantidengan yang Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) ;Bahwasaksi pernah menerima bantuan dari KONI kepada Kodrat dalamrangka pengadaan wasit juri sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) ; bantuanuang saku dalam rangka
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1334 — 2210
  • rumah kaca padawilayah itu, jadi artinya sebanyak bahan bakar yang dihasilkan apakahdia didalam gambut atau di kawasan hutan maka sebesar itulahsesuai dengan seller and fruiten itulah dihasilkan emisi gas rumahkaca;Bahwa yang pertama ada pengumuman untuk melihat apakah sawityang seperti ini baik atau tidak (baca yang dikeluarkan Ditjen BunKementerian Pertanian), yang kedua ada caracara ahli ada datanyayaitu Pedoman Tekhnis Pengolahan lahan tanpa bakar yangdikeluarkan Ditjen Pengolahan lahan dan Air Depertemen
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST
DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
545 — 207
  • PP dengan P2PL adalah kontrak Multi Year setelah diteliti tidakada persetujuan muliti year dari Depertemen Keuangan sehingga untukpekerjaan tidak dapat dilanjutkan untuk tahun 2011, dan yang lebihmengetahui adalah SUKMAWATI;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepanpersidangan;YULIANIS;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa pekerjaan saksi Wakil Direktur Keuangan PERMAI GROUP/PTANUGRAH NUSANTARA;Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat didepan Penyidik;Bahwa pada saat diperiksa
    Ditjen Pengendalian Penyakit Dan PenyehatanHal.537 putusan No.120/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.Lingkungan ( P2PL ) Tahun Anggaran 2008 2010 Depertemen Kesehatantidak pernah mengusulan kegiatan tersebut;Bahwa anggaran akhirnya digunakan untuk kegiatan Pekerjaan PengadaanPeralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset Dan Alin Teknologi VaksinFlu Burung Pada Departemen Kesehatan R.I.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-03-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat:
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
734 — 641
  • Kaltim IndustrialEstate (Sesuai dengan Aslinya); Bukti T.II33 Fotokopi Surat Sekjen selaku KetuaKomisi Andal Pusat Depertemen Perindustrian RINomor 231/SJ/IV/1992 Perihal Studi ANDAL danIZIN Usaha Tetap PT. Kaltim Industrial EstateKepada Direktur Utama PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-12-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2010/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Desember 2011 — Ir.HANDOYO SISWANTO,MSc
256 — 509
  • (BB-851)862 1 (satu) buah : Buku Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pembangunan SKRT Depertemen Kehutanan di 10 Provinsi.(BB-852)863 1 (satu) buah : Buku Dokumen Administrasi Ususlan rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan SKRT Phase Akhir.
    (BB851) 8621 (satu) buah : Buku Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan PembangunanSKRT Depertemen Kehutanan di 10 Provinsi.(BB852) 8631 (satu) buah : Buku Dokumen Administrasi Ususlan rencanaAnggaran Biaya (RAB) Pembangunan SKRT Phase Akhir.(BB853) 8641 (satu) buah : Buku Contract For Ministry Of Forestry RadioCommunication System by and between Ministry Of Forestry of TheRepublik Of Indonesia and Philips Radio Communication SystemsLimited Inc Volume 1 Contract Main BodyTerms and ContractConditions.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDURRONI, MT Bin ISRONI
176 — 30
  • Membuat Berita Acara hasil Survey/Identifikasi;Menimbang, bahwa karena Survey Indenditikasi tersebut yangdilakukan oleh Tim yang dipimpin oleh saksi Mulyanto,ST.MM.MT tersebutbertujuan untuk menentukan besarnya dana yang diajukan oleh Tim Surveypada Depertemen Pekerjaan Umum dan berdasarkan dana yang diajukanHalaman 332 dari 390 Putusan, Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.tersebut, disusun Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri HPS oleh saksiMulyanto,ST,MM,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK padahalsesuai
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
MULYANTO, ST, MM, MT.
257 — 423
  • ada Sertifikasi dari lembaga yang ditunjukuntuk itu jadi kehadiran saksi Yudas Swasra Alias Aloy anak dari AlmSiaunam Jung waktu Survey Indentifikasi tidak dibenarkan apalagi SurveyIndentifikasi tersebut untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri HPS dandilaksanakan kegiatannya pada Tahun 2016;Menimbang, bahwa karena Survey Indenditikasi tersebut yangdilakukan oleh Tim yang dipimpin oleh Terdakwa Mulyanto,ST.MM.MTtersebut bertujuan untuk menentukan besarnya dana yang diajukan oleh TimSurvey pada Depertemen
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-07-2019 — Putus : 15-11-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 15 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
KARYONO
143 — 55
  • surat berharga dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamupun lalai.Bahwa dalam pemberantasan korupsi kewenangan BPKP yaitumelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, diantaranyayang diatur dalam :a UndangUndang RI nomor 30 tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) pasal 6 dan penjelasannya, yaitu:yang dimaksud dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP,Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN),inspektorat pada depertemen
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - HENDRI KARTIKA ANDRI
168 — 50
  • Bahwa selanjutnya terdakwa menganalisis datadata yang diajukan tersebutyang dituangkan dalam Memorandum Analisa kredit (MAK) Nomor 059/GKMKorp/Il/2011 tanggal 18 Maret 2011, namun datadata tersebut tidakdireview kelengkapannya /keakuratannya serta informasidebitur.Analisadilakukan bersamasama Ridwan Faisal selaku Acount Manager/AM), KarenEzana selaku Pimipnan Divisi serta Grup Manajemen Risiko/GMRK yakniBoyke Adrian (Analis Depertemen Risiko Kredit) dan Gusti IndraRahmadiansyah (Pimpinan Divisi Ridiko
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 24-08-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb
Tanggal 11 Januari 2024 — Penuntut Umum:
INSYAYADI
Terdakwa:
ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN
184 — 195
  • MNC securities No.588/HED-AK/MNCS/X/2014 tanggal 04 november 2014
  • 1 (satu) lembar surat kepala depertemen pengawasan IKNB 2B Otoritas Jasa Keuangan kepada direksi PT. MC Sekurias nomor : S-865/NB.22/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal tanggapan atas surat permohonan permintaan copy dokumen surat pembatasan sumber pendanaan kepada PT.