Ditemukan 865 data
132 — 125
membuatperalatan Rumah Sakit semacam meja periksa, ranjangpasien standar baskom, standar Infus dan lainlain, dankaitannya dengan Hofin yaitu: saksi selaku pemilik Hofin danmemberi nama Hofin dari tahun 1994;e Bahwa Perusahaan saksi yaitu Hofin tidak berbadan Hukumkarena perusahaan saksi kecilkecilan usaha rumahan(Home Industri), namun saksi mempunyai Surat Tanda DaftarPerusahaan dari Badan Pelayanan Perijinan TerpaduPemerintah Kota Bogor tanggal 08 Juni 2010, Surat TandaPendaftaran Industri Kecil dari Depertemen
109 — 78
yang Dibutuhakan Rp. 1.270.000.000, tanggal 23Mei 2017. 60.Foto Copy Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja LangsungOrganisasi Perangkat Daerah Kegiatan Dialog / Audiensi Dengan TokohTokoh Masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan MasyarakatDengan Jumlah Dana yang Dibutuhakan Rp. 4.800.000.000, tanggal 23Mei 2017. 61.Foto Copy Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja LangsungOrganisasi Perangkat Daerah Kegiatan Penerimaan Kunjungan KerjaPejabat Negara / Lembaga Pemerintahan Non Depertemen
2017. 85.Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi NomorKpts.246/VIII/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana KegiatanKunjungan Kerja / Inpeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala DaerahTahun Anggaran 2017 pada Tanggal 24 Agustus 2017 BersertaLampiran Bupati Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 NomorKpts.246/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 86.Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi NomorKpts.245/VIII/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana KegiatanPenerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Depertemen
/Lembaga Pemerintah Non Depertemen Luar Negeri Tahun Anggaran2017 pada tanggal 24 Agustus 2017 Berserta Lampiran BupatiKuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 Nomor : Kpts.245/VIII/2017Tanggal 24 Agustus 2017. 87.Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Halaman 67 dari halaman 867 Putusan Nomor 3/PID.SUS.TPK/2021/PT.PBR.
/Lembaga Pemerintah Non Depertemen Luar Negeri Tahun Anggaran2017 pada tanggal 24 Agustus 2017 Berserta Lampiran BupatiKuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 Nomor : Kpts.245/VIII/2017Tanggal 24 Agustus 2017. 87.Foto Copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi NomorKpts.76/IV/2017 Tentang Pembentuak Panitia Pelaksana KegiatanDialog / Audiensi Dengan TokohTokoh Masyarakat, Pimpinan /Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat Tahun Anggaran 2017pada Tanggal 10 April 2017 Berserta Lampiran Keputasan BupatiKuantan
77 — 42
L 17 Kota Baru DriyorejoTerdakwa II:Gresik.Nama lengkap Dwi Setyawan.Pangkat / NRP Kls Rdl/ 110497.Jabatan Anggota Depertemen Elektronika.Kesatuan KRI Fatahillah 361 Satkorarmatim.Tempat, tanggal lahirSemarang, 7 Pebruari 1989.Jenis kelamin Lakilak1.Kewarganegaraan IndonesiaAgama Islam.Tempat tinggal TD. KRI Fatahillah 361 Satkorarmatim.Terdakwa III:Nama lengkap M.
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
428 — 615
penggunaanBBM dalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas Lingkungan HidupKota Madiun sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019Bahwa Dalam pemberantasan korupsi kewenangan BPKP yaitu melakukanAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang diatur dalam :a UndangUndang RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) pasal 6 dan penjelasannya, yaitu: yang dimaksud denganinstansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa KekayaanPenyelenggara Negara (KPKPN), inspektorat pada depertemen
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
200 — 79
BBMdalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas Lingkungan Hidup KotaMadiun sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019Dil.bahwa Dalam pemberantasan korupsi kewenangan BPKP yaitu melakukanAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang diatur dalam :abUndangUndang RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) pasal 6 dan penjelasannya, yaitu: yang dimaksud denganinstansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa KekayaanPenyelenggara Negara (KPKPN), inspektorat pada depertemen
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
235 — 424
penggunaanBBM dalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas LingkunganHidup Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019Dil.bahwa Dalam pemberantasan korupsi kewenangan BPKP yaitumelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang diaturdalam :aUndangUndang RI nomor 30 tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) pasal 6 dan penjelasannya, yaitu:yang dimaksud dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP,Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN),inspektorat pada depertemen
143 — 48
melakukanklaim kepada Pihak Penjamin dan awalnya mereka membalasdengan meminta kepada kami beberapa dokumen via Email dansegera kami memenuhi dan mengirimkan permintaan dari PT TuguKresna tersebut, ketika kami mengirim dokumen tersebut kamimenunggu jawaban dari PT Tugu Kresna dan sampai beberapaminggu belum ada Jawaban, kami langsung melakukan koordinasidengan Pak Giri Warsito selaku perwakilan Perusahaan penjamin diMerauke, saat itu saksi ketemu dengan pak Giri Warsito, beliaumenyampaikan bahwa dari depertemen
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
206 — 115
BBMdalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas Lingkungan Hidup KotaMadiun sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019Dil.bahwa Dalam pemberantasan korupsi kewenangan BPKP yaitu melakukanAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang diatur dalam :aUndangUndang RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) pasal 6 dan penjelasannya, yaitu: yang dimaksud denganinstansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa KekayaanPenyelenggara Negara (KPKPN), inspektorat pada depertemen
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
317 — 394
Bahwa UU No 17 tahun 2003 mengamanatkan kepada UU No 1 tahun2004 tentang perbendaharaan negara yang mengatur hubungan intradepartemen yaitu antara depertemen keuangan dengan departementeknis, antara SKPD keuangan dengan SKPD teknis. Dalam ketentuantersebut menyatakan bahwa negara tidak boleh rugi maka setiappengeluaran negara harus dilakukan pengujian dalam setiappengeluaran negara.
79 — 14
Dia tidak pernahmengambil karena dia persiapan Jamaah haji dan yang kedua beliau sebagaitim penilik pertanian dari Depertemen Pertanian, tetapi setiap ada penerimaanselalu dilaporkan kepada Bendahara dan Terdakwa ; Bahwa yang Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) tidak jadi kemudian digantidengan yang Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) ;Bahwasaksi pernah menerima bantuan dari KONI kepada Kodrat dalamrangka pengadaan wasit juri sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) ; bantuanuang saku dalam rangka
70 — 18
Dia tidak pernahmengambil karena dia persiapan Jamaah haji dan yang kedua beliau sebagaitim penilik pertanian dari Depertemen Pertanian, tetapi setiap ada penerimaanselalu dilaporkan kepada Bendahara dan Terdakwa ; Bahwa yang Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) tidak jadi kemudian digantidengan yang Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) ;Bahwasaksi pernah menerima bantuan dari KONI kepada Kodrat dalamrangka pengadaan wasit juri sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) ; bantuanuang saku dalam rangka
1334 — 2210
rumah kaca padawilayah itu, jadi artinya sebanyak bahan bakar yang dihasilkan apakahdia didalam gambut atau di kawasan hutan maka sebesar itulahsesuai dengan seller and fruiten itulah dihasilkan emisi gas rumahkaca;Bahwa yang pertama ada pengumuman untuk melihat apakah sawityang seperti ini baik atau tidak (baca yang dikeluarkan Ditjen BunKementerian Pertanian), yang kedua ada caracara ahli ada datanyayaitu Pedoman Tekhnis Pengolahan lahan tanpa bakar yangdikeluarkan Ditjen Pengolahan lahan dan Air Depertemen
545 — 207
PP dengan P2PL adalah kontrak Multi Year setelah diteliti tidakada persetujuan muliti year dari Depertemen Keuangan sehingga untukpekerjaan tidak dapat dilanjutkan untuk tahun 2011, dan yang lebihmengetahui adalah SUKMAWATI;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepanpersidangan;YULIANIS;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa pekerjaan saksi Wakil Direktur Keuangan PERMAI GROUP/PTANUGRAH NUSANTARA;Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat didepan Penyidik;Bahwa pada saat diperiksa
Ditjen Pengendalian Penyakit Dan PenyehatanHal.537 putusan No.120/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.Lingkungan ( P2PL ) Tahun Anggaran 2008 2010 Depertemen Kesehatantidak pernah mengusulan kegiatan tersebut;Bahwa anggaran akhirnya digunakan untuk kegiatan Pekerjaan PengadaanPeralatan Pembangunan Fasilitas Produksi, Riset Dan Alin Teknologi VaksinFlu Burung Pada Departemen Kesehatan R.I.
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
734 — 641
Kaltim IndustrialEstate (Sesuai dengan Aslinya); Bukti T.II33 Fotokopi Surat Sekjen selaku KetuaKomisi Andal Pusat Depertemen Perindustrian RINomor 231/SJ/IV/1992 Perihal Studi ANDAL danIZIN Usaha Tetap PT. Kaltim Industrial EstateKepada Direktur Utama PT.
256 — 509
(BB-851)862 1 (satu) buah : Buku Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pembangunan SKRT Depertemen Kehutanan di 10 Provinsi.(BB-852)863 1 (satu) buah : Buku Dokumen Administrasi Ususlan rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan SKRT Phase Akhir.
(BB851) 8621 (satu) buah : Buku Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan PembangunanSKRT Depertemen Kehutanan di 10 Provinsi.(BB852) 8631 (satu) buah : Buku Dokumen Administrasi Ususlan rencanaAnggaran Biaya (RAB) Pembangunan SKRT Phase Akhir.(BB853) 8641 (satu) buah : Buku Contract For Ministry Of Forestry RadioCommunication System by and between Ministry Of Forestry of TheRepublik Of Indonesia and Philips Radio Communication SystemsLimited Inc Volume 1 Contract Main BodyTerms and ContractConditions.
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDURRONI, MT Bin ISRONI
176 — 30
Membuat Berita Acara hasil Survey/Identifikasi;Menimbang, bahwa karena Survey Indenditikasi tersebut yangdilakukan oleh Tim yang dipimpin oleh saksi Mulyanto,ST.MM.MT tersebutbertujuan untuk menentukan besarnya dana yang diajukan oleh Tim Surveypada Depertemen Pekerjaan Umum dan berdasarkan dana yang diajukanHalaman 332 dari 390 Putusan, Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.tersebut, disusun Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri HPS oleh saksiMulyanto,ST,MM,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK padahalsesuai
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
MULYANTO, ST, MM, MT.
257 — 423
ada Sertifikasi dari lembaga yang ditunjukuntuk itu jadi kehadiran saksi Yudas Swasra Alias Aloy anak dari AlmSiaunam Jung waktu Survey Indentifikasi tidak dibenarkan apalagi SurveyIndentifikasi tersebut untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri HPS dandilaksanakan kegiatannya pada Tahun 2016;Menimbang, bahwa karena Survey Indenditikasi tersebut yangdilakukan oleh Tim yang dipimpin oleh Terdakwa Mulyanto,ST.MM.MTtersebut bertujuan untuk menentukan besarnya dana yang diajukan oleh TimSurvey pada Depertemen
TARNI PURNOMO, SH
Terdakwa:
KARYONO
143 — 55
surat berharga dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamupun lalai.Bahwa dalam pemberantasan korupsi kewenangan BPKP yaitumelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, diantaranyayang diatur dalam :a UndangUndang RI nomor 30 tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) pasal 6 dan penjelasannya, yaitu:yang dimaksud dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP,Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN),inspektorat pada depertemen
168 — 50
Bahwa selanjutnya terdakwa menganalisis datadata yang diajukan tersebutyang dituangkan dalam Memorandum Analisa kredit (MAK) Nomor 059/GKMKorp/Il/2011 tanggal 18 Maret 2011, namun datadata tersebut tidakdireview kelengkapannya /keakuratannya serta informasidebitur.Analisadilakukan bersamasama Ridwan Faisal selaku Acount Manager/AM), KarenEzana selaku Pimipnan Divisi serta Grup Manajemen Risiko/GMRK yakniBoyke Adrian (Analis Depertemen Risiko Kredit) dan Gusti IndraRahmadiansyah (Pimpinan Divisi Ridiko
INSYAYADI
Terdakwa:
ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN
184 — 195
MNC securities No.588/HED-AK/MNCS/X/2014 tanggal 04 november 2014
- 1 (satu) lembar surat kepala depertemen pengawasan IKNB 2B Otoritas Jasa Keuangan kepada direksi PT. MC Sekurias nomor : S-865/NB.22/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal tanggapan atas surat permohonan permintaan copy dokumen surat pembatasan sumber pendanaan kepada PT.