BAGUS TIRTA WARDANA kepada pihakDinas Pendidikan Kabupaten Tabalong sampai tanggal 16 Mei 2011 totalsebanyak 25.929 (dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) buku,atau setara dengan nilai uang sebesar Rp539.190.910,00 (lima ratus tiga puluhsembilan juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

MUHAMMAD AMIN,terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindak pidana Secara bersamasama melakukan tindak pidana Korupsimelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana sebagaimana

setimpal dengan perbuatannya ;e Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidairtidak perlu dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari PemohonKasasi /Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKORUPSI SECARA BERSAMASAMA sebagaimana dakwaan PrimairPemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, oleh sebab itu Terdakwaharus dijatuhi hukuman ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah memberantas tindak pidanaKorupsi ; Terdakwa telah merugikan masyarakat Kabupaten Tabalong dan

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNo.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndangNo.48 Tahun 2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IIl/Terdakwa : Hj.NENY KURNAENI

SEGA FRANSISKUS, M.Si terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yangPutusan No. 68/Pid.Sus/2014/PT.KPG. Halaman 16diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat(1) Ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.

Sega Fransiskus, M.Sitidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanprimair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PenberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kKe KUHP jo pasal 64ayat (1) KUHP ;Membebaskan Terdakwa Drs.

2 ayat (1) jo.

, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAPkepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan ; == === =oo Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001dan UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana danPeraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa tersebut ; 20 20222 non nnn en neon* Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang Nomor : 68/Pid.Sus/

2 ayat (1)jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo.

Jadi Setiaporang disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut 45 terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang disangkakan sebagaimana di aturdan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo.

2 (ayat 1) jo.

perlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankanbagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :HALHAL YANG MEMBERATKAN : e Terdakwa melarikan diri;HALHAL YANG MERINGANKAN :e Terdakwa belum pernah dihukum.e Terdakwa telah mengembalikankerugian negara sebesar Rp.150.000.000., (seratus lima puluh jutarupiah) ketika proses penyidikanperkara;Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari UndangUndang yang berkaitankhususnya Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa SYAF MULYANA bin ATA UMAR dalam status inabtentia ; 55 2 Menyatakan Terdakwa SYAF MULYANA bin ATA UMAR terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi3.

Nomor : 18 K/Pid.Sus/2014141Menyatakan Terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI melanggar Pasal 2 ayat 1 jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan PRIMAIRPenuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMADJAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulandengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga

: 62/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg, tanggal 18 September 2013 yangmerubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 25/Pid.Sus/2013/PN.Smg, tanggal 20 Juni 2013, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenaitu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan22,ditambah dengan Undangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 danUndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang

NASIR tersebut di atas, diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR :SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI BinSEMIdalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Aditya Rezki Abadi(PT.

Korupsi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkatbanding;Menimbang, ...Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebutdiatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PengadilanNegeri Makassar Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN.MKS tanggal 19 Febrauri2013 dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan olehkarenanya haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan ;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor: 20 Tahun 2001 Jo.

Menyatakan terdakwa AGUS DIDIPU telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (8)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHal. 1 dari 95 halamanPutusan No. 12/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.Gtlo.Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

(c) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadual waktuyang telah ditetapkan dalam Kontrak.nocnenennnn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang UndangRepuplik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Undang Undang Repuplik Indonesia Nomor 20 TahunHal. 14 dari 95 halamanPutusan No. 12/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.Gtlo.2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Repuplik Indonesia

Pemerintah ProvinsiSulawesi Tenggara sebesar Rp.49.000.000, (empat puluh sembilan jutarupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa DARMAN Bin LA HUSE tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR

Menyatakan Terdakwa DARMAN BIN LA HUSE Bin LA HUSE bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, dalam dakwaan Primaitr.2.

Fisik Rekening Air Per 31 Desember2001sebesar : Rp. 260.082.620,Hasilnya terdapat selisin kurang Fisik Rekening Air sebesarRp. 66.012.708.00,Pada hasil Pemeriksaan Per 31 Desember 2001 hasil temuan BPKPterdapat selisih kurang fisik sebesar : Rp. 66.012.708.00,Sedangkan saldo menurut buku rekening air sebesar : Rp.326.095.328.00,.Sedangkan saldo menurut Fisik rekenng air sebesar : Rp.260.082.620.00,Jadi Selisin: Rp. 66.012.708.00,Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; 12SUBSIDAIR : 2220222 220 22 nn nn nn enn eeSaaS Bahwa terdakwa . SUBAEDAH BINTI BACO selaku Ketua Kasir PadaPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto dan terdakwaIl.

Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 20017273tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. PasalSo aval (1) Ke1 RUIAP eee ceeesn etcetera annemSubsidair : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Rembangkurang lebih sebesar Rp. 40.158.498, (empat puluh juta seratus lima puluhdelapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Ir.

BUDI DARMAWAN Bin SUYOTO PROJOSUROTO tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;3 Menyatakan Terdakwa Ir.

Timur mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp44.145.454, (empat puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh empat rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara /Daerah pada Proyek Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Marine and CoastalResources Management Project / MCRMP) Nomor : LAPR172/PW.17/5/2009 tanggal19 Mei 2009 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke2 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir. NASRULLAH SETTO bin SETTO sebagai DirekturUtama CV.

NASRULLAH SETTO bin SETTO tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 56 ke2 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair, oleh karena itumembebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;2 Menyatakan Terdakwa Ir.

Put. 13/11.D.SUS.KOR/2013/PT.MKS.Euntuk melakukan pembelian pupuk di luar dari dokumen lelang dan kontrakkerja yang sudah ada sehingga telah menyebabkan kerugian bagi Negara yaknisebesar Rp. 52.925.000 (Lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima riburupiah);Bahwa perbuatan tersangka melanggar dan diancam dengan pidanapenjara dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahanatas UU No. 31 tahun 1999 tentang

Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI BACHTIAR, S.Hut. terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "KORUPSI"sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 'UU No. 20 tahun 2001Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam surat Dakwaan ke Satu;2.

Menyatakan Terdakwa Drs.HR.Thamsir Rachman, MM tidak terbukti secarasah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari DakwaanPrimair tersebut.2.

ACHMADTAUFAN bin ANDI GATOT sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa I. MUH. AZWAR, SH bin H.

AKMAR MAKMURbin MAKMUR dan Terdakwa TI : ACHMAD TAUFAN bin ANDI GATOT,melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhkan pidana penjara masingmasingselama 4 (empat) tahun dan denda masingmasing sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 6 (enam) bulan.Bahwa alasan yang dikemukakan dalam Putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Makassar tersebut tidak beralasan hukum sebab semua unsurunsur yangterdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Achmad Taufan bin AndiGatot sebesar Rp 85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) tidak dibebanimembayar uang pengganti.Menimbang bahwa kerugian Negara sebesar Rp 194.048.936, (seratus sembilanpuluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)yang timbul akibat dari keterlambatan penyerahan barang dan adanya fee yangdiambil oleh perusahaan, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidaklah adil manakalaPara Terdakwa dipidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Achmad Taufan bin A.Gatot sebesar Rp 85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) tidak dibebanimembayar uang pengganti.Menimbang bahwa kerugian Negara sebesar Rp 194.048.936, (seratussembilan puluh empat juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enamrupiah) yang timbul akibat dari keterlambatan penyerahan barang dan adanya feeyang diambil oleh perusahaan, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidaklah adilmanakala Para Terdakwa dipidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

264.226.026,46Jumlah kerugian keuangan Negara (1+2) 652.825.504,50 Bahwa dugaan penyimpangan tersebut diatas disebabkan adanyaitikad kurang baik dari Terdakwa selaku Kepala Desa Timpaus KecamatanBokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut pada saat bertugas, dimanakewenangan dan kewajiban PTPKD dan Pelaksanaan Kegiatan yangseharusnya diserahkan sepenuhnya kepada aparat Desa telah diambil alin olehTerdakwa selaku Kepala Desa Timpaus.Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanHalaman 11 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PT PALatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa SOFYAN S.

LIMPASEMO, telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1)KUHPidana ;2.

Pal , Memori Banding dariPenuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimanaterurai dibawah ini :Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsideritas :Primair :Melanggar pasal 2 ayat ( 1 ) Jo pasal 18 ayat ( 1 ) huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana Telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana

CFra (ahli dari BPKPPerwakilan Provinsi Riau) serta keterangan Bobi Sugara, Rozali, DediZulfikar, Faisal Bachri,dan Guntur Okta Reza Putra;Perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. bin CHAIRUM NOSAdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Bin CHAIRUM NOSAterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primailr

Bin CHAIRUMNOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimanadalam Dakwaan Primair

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1)KUHP.SubsidairBahwa ia terdakwa M. Aris, S.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Bahwa rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimanatertera di atas telah memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo.

SBT TA. 2007 sebesar Rp. 2.162.782.000, (duamilyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh duaribu rupiah) seluruhnya telah dicairkan dan diterima oleh terdakwaBEDER AZIZ ALKATIRI dan saksi TOMMY ANDRIES sehinggamengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kab.SBT ditaksir sebesar Rp. 2.162.782.000, (dua milyar seratusenam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).Perbuatan terdakwa BEDER AZIZ ALKATIRI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat

(1) jo pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dijatuhipidana setimpal dengan perbuatannya;Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 1/Pid.TPK/2016/PT.AMBMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, makaseluruh

dipertahankan dan harus dibatalkan, dan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon mengadili sendiriyang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini :Mengingat : Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman; Undangundang Nomor:2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umumyang telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor: 8Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangundangNomor: 49 Tahun 2009; Undangundang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana; pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo.

., Akt, CfrA dari BPKPPerwakilan Provinsi Jawa Tengah, kerugian keuangan negara akibatpenggunaan pologoro dalam pembebasan tanah untuk pembangunanPLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Desa Bantarkulon,Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan yang tidak sesuai denganketentuan adalah sebesar Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enamratus ribu empat ratus lima rupiah);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

No. 2514 K/PID.SUS/2016Penuntut Umum harus dikabulkan, dan menyatakan Terdakwa MOCHAMMADTABIIN bin DALLAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalamdakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Jo.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;Hal. 33 dari 36 hal. Put.

Korupsi,SUBSIDIAIR : melanggar Pasal 3 Jo. pasal 18 Undangundang nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Telahdirubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang26Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan JaksaPenuntut Umum tersebut di susun secara berlapis /subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmembuktikan dakwaan Primair, dimana Dakwaan Primair yaitumelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang undangnomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Telah dirubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidengan Unsur unsur sebagai berikut1.

Sultraperiode tahun 1999 2004 dan periode 2004 2009 tidaklahmemenuhi kualifikasi subyek / pelaku sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun = 2001Tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaanPRIMAIR.Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaanPRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang R.lI.Nomor 31

Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu) unsur setiaporang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidakterpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan.Bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang R.I. Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah dan ditambah dengan Undang undang RI. Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI.

Putusan Nomor 40 K/Pid.Sus/20141Menyatakan Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, S.E. terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukansecara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancama pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubahdan diperbarui dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.

merupakan pertimbangan tambahan bagi MajelisHakim dalam penjatuhan pemidanaan, yang in casu telah dipertimbangkan dengan tepatdan benar oleh Judex Factie;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 48Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun