copy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Kosala Agung Metropolitan No.03tanggal 2 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Tina Chandra Gerung, SHdisesuaikan dengan UU PT No.40 tahun 2007, disebut Bukti : TIl & Il+1;Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTKosala Agung Metropolitan No.09 tangggal 3 Nopember 2012 oleh TettyHerawati Soebroto, SH.MH, disebut Bukti : TIl & Ill2;Foto copy Surat Ijin Penyelengaraan RS PT Kosala Agung Metropolitan denganKeputusan Menteri Kesehatan RI No.HK

KETERANGAN TERDAKWA KASMIR GON,ST.MTpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa terdakwa mendapat SK No.HK/9/2013 tanggal 15 Februari 2013perihal pembentukan unit pelayanan pengadaan (ULP) dan kelompokkerja unit layanan pengadaan (POKJA ULP) barang/jasalingkuppemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yangsalah satunya melaksanakan Pelelangan Bahan Habis Pakai pada DinasKesehatan Kabupaten Manggarai Timur dengan total HPS Rp894.198.354,, surat keputusan tersebut ditanda tangani

oleh BupatiManggarai Timur;Bahwa selain sebagai Kepala Bidang Bina Marga sejak tahun 2010sampai tahun 2014 terdakwa juga ditunjuk sebagai Ketua POKJA ULP diDinas PU dan beberapa SKPD lain lingkup Pemerintah Manggarai Timur;Bahwa tugas dan wewenang terdakwa selaku Ketua POKJA berdasarkanSK No.HK/9/2013 tanggal 15 februari 2013 adalah yang pertamamelakukan koordinasi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DinasKesehatan Kabupaten Manggarai Timur tentang kesiapan HPS danspesifikasi teknis barang,

memberlakukan kontrak No.PC1066TECHNICAL SERVICES FOR ARCO ARDJUNA DRY DOCKING (untukselanjutnya disebut Kontrak) berikut dengan beberapa perubahan sebagaiberikut: Amandemen No. 1 pada tanggal 13 Juli 2015; Amandemen No. 2 pada tanggal 11 September 2015; Amandemen No. 3 pada tanggal 12 November 2015; Amandemen No. 4 pada tanggal 31 Maret 2016; Amandemen No. 5 pada tanggal 13 Mei 2016;Bahwa, untuk menunjang kegiatannya dalam pelaksanaan Pekerjaan, padatanggal 14 Januari 2015 Penggugat melakukan Perjanjian No.HK

.010.0001203293181 tanggal 29 Oktober 2013Fotocopy surat penunjukan No.0011/SP/2012 tanggal 5 Januari 2012Fotocopy Invoice No.979D tanggal 20 Nopember 2012Fotocopy ijin usaha perdagangan No.2904/3234/1.1/2003/05/2012 anPETAN DAYA MEDICA, PT. tanggal 22 May 2012Fototopy daftar ulang ijin gangguanNo.2106/2113/1964/1 .5/2003/05/2017Fotocopy Tanda Daftar PerusahaanNo.02.12.1.46.09714/0802/0867/02/2016 tanggal 13 Mei 2021Foto copy Keputusan Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan Kemnterian Kesehatan R.I No.HK

Foto copy Keputusan Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan Kemnterian Kesehatan R.I No.HK.07.Alkes/IV/451/AK.2/2013.Fotocopy salinan akta. 40 Barang dari Cipta, S.Sos,.M.Si Halaman 132 dari 225 Putusan Nomor 25 /Pid.SusTPK/2018/PT MDN 1. 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung dengan nomor IMEI 1 :352992/05/111769/7 beserta 1 (Satu) buah SIM Card dengan nomoryang tertera pada kartu 621000767286234300. 41Dokumen dari Drs. SURYANA RES, M.Si1.

HK.02.03/PKHRc.9/ VI/ 2014/SP/PK.1, untuk Addendum No.HK.02.03/PKHRc.9/VI/2014/ SP/PK.1 tgl22082014, dan Addendum ke 2 No.HK.02.03/PKHRc.9/XII/ 2014/SPADD.03/PK.1 tgl 18122014 tidak pernah dilampirkan dalam pengajuanpermohonan pembayaran oleh PPK.Bahwa Pembayaran belum 100%, dapat saksi jelaskan :e Tanggal 22 Desember 2014 saksi menandatangani pembayarankontrak untuk disampaikan ke sistem SPM dengan jaminan 10%(karena progress pekerjaan per 22 Desember 2014 hanyamencapai 90,035%).e Tanggal 24 Desember

memberlakukan kontrak No.PC1066TECHNICAL SERVICES FOR ARCO ARDJUNA DRY DOCKING (untukselanjutnya disebut Kontrak) berikut dengan beberapa perubahan sebagaiberikut: Amandemen No. 1 pada tanggal 13 Juli 2015; Amandemen No. 2 pada tanggal 11 September 2015; Amandemen No. 3 pada tanggal 12 November 2015; Amandemen No. 4 pada tanggal 31 Maret 2016; Amandemen No. 5 pada tanggal 13 Mei 2016;Bahwa, untuk menunjang kegiatannya dalam pelaksanaan Pekerjaan, padatanggal 14 Januari 2015 Penggugat melakukan Perjanjian No.HK

Amandemen NO.HK.02.03/AMDI/SNVTPJPA SUL.II/KPABPAT/07tanggal 23 Juni 2015 tentang adanya penambahan volume pekerjaankhususnya mengenai pada pengadaan pipa.e Pipa GIP BLACKSTEEL SPIRAL Diameter 300 mili meter, Volumeyang awalnya 5.320 M menjadi 5.400 M dengan harga Rp.8.137.800.000, (delapan miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapanratus ribu rupiah).e Pipa HDPE Diameter 300 mm, Volume yang awalnya 2.130 Mmenjadi 2.160 Meter dengan harga Rp. 1.544.400.000, (satu miliarlima ratus empat puluh empat

Amandemen II NO.HK.02.03/AMDII/SNVTPJPA SUL.II/KPABPAT/07tanggal 23 November 2015 tentang adanya penambahan tambah kurangpekerjaan tanpa merubah volume pekerjaan dan total anggaran yangditandatangani oleh Ventje Yunus Abbas, S.ST., M.Si (PPK) (terpidanadalam berkas terpisah) dan Jufrianto Pasue (Direktur PT. SINARBINTANG SURYA ADHITYA) (terpidana dalam berkas terpisah).3.

Amandemen III NO.HK.02.03/AMDIII/SNVTPJPA SUL.II/KPABPAT/07tanggal 30 November 2015 tentang adanya penambahan waktupekerjaan yang semula 180 hari kalender menjadi 198 hari pekerjaan.

HK.02.03/PKHRc.9/VI/2014/SP/PK.1, untuk Addendum No.HK.02.03/PKHRc.9/V1/2014/SP/PK.1 tgl 22082014, dan Addendum ke 2 No.HK.02.03/PKHRc.9/XII/2014/SPADD.03/PK.1 tgl 18122014 tidak pernah dilampirkandalam pengajuan permohonan pembayaran oleh PPK.Bahwa Pembayaran belum 100%, dapat saksi jelaskan :e Tanggal 22 Desember 2014 saksi menandatangani pembayarankontrak untuk disampaikan ke sistem SPM dengan jaminan 10%(karena progress pekerjaan per 22 Desember 2014 hanyamencapai 90,035%).e Tanggal 24 Desember

Bumi Sawindo Permai tanggal 13 Nopember 1989 ( photo copy dariphoto copy) ; Surat Menteri Pertanian RI No.HK.350/E4.197/03.93 tanggal 19 Mret 1993tentang perpanjangan persetujuan prinsip usaha perkebunan yang ke VI tahunVII untuk karet 3.000 Ha dan kelapa sawit 6.000 Ha di Kecamatan tanjungAgung dan Perwakilan Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara EnimProvinsi Sumatera Selatan ( photo copy dari photo copy) ; Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Selatan No.981/SK/I/1987tanggal 31 Oktober 1987

Promedraharjdo Farmasi Industri yang izinedarnyatelah dicabut berdasarkan Keputusan Badan POM RI No.HK.04.1.35.15.0225 Tahun 2015 tentang Pembatalan Izin Edar kepada orangdewasa yang datang membeli ke Toko Obat milik terdakwa dengan harga Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) per paket;f.

Dalam konteks ini,Penggugat sebagai distributor sebelumnya tidakpernahmemberikanpersetujuannya tersebut.Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Tergugat Illtelah beriktikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran ganda atas izinedar Produk di Kemenkes RI yang mana tidak dimungkinkan berdasarkanKeputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan No.HK.02.03/V767/2014 Tentang Pedoman Pelayanan lzin Edar AlatKesehatan.Tergugat Ill Diduga Hanya Merupakan Perusahaan Boneka

I JIuran Pembangunan Daerah, No.S.85/WPJ.08/K1.3111/86 Tanggal 28 Maret 1986, (sesuai dengan aslinya), bukti, P.interv 4, berupa Poto copy, Surat dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, Makassar, No.HK. 05, 02 BBPJN VI/ IV/ 763, (sesuai dengan aslinya), bukti, P.interv 5, berupa Potocopy, Surat dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, No. 550/ 00535/ IV/ 2012,Tanggal 11 April 2012, (sesuai dengan aslinya), bukti, P.interv 6, berupa Poto copy, Suratdari Polresta Makassar Timur, No

HK.02.03/PKHRc.9/ VV2014/SP/PK.1, untuk Addendum No.HK.02.03/PKHRc.9/VV/2014/ SP/PK.1tgl 22082014, dan Addendum ke 2 No.HK.02.03/PKHRc.9/XlV 2014/SPADD.03/PK.1 tgl 18122014 tidak pernah dilampirkan dalam pengajuanpermohonan pembayaran oleh PPK.Bahwa Pembayaran belum 100%, dapat saksi jelaskan :o Tanggal 22 Desember 2014 saksi menandatangani pembayarankontrak untuk disampaikan ke sistem SPM dengan jaminan 10%(karena progress pekerjaan per 22 Desember 2014 hanya mencapai90,035%).o Tanggal 24 Desember

Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.HK.02.03/APBNP/T.S7 tanggal 01 Maret 2012 antara Eddy Mulyana,ST.MT., selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPIPJawa Barat dengan Andi Kardiansyah selakuFasilitator masyarakat bidang teknik KabupatenPurwakarta.

Rickim Mas Jaya dari BupatiBatang Hari No. 525/1031/Bappeda, Tanggal 17 September 1996Rekomendasi Gubernur Jambi No. 593.41/5307/V/Bappeda, Tanggal 31Juli 1996Rekomendasi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi No. 525/6238/UT/Disbun, Tanggal 26 Juli 1996Rekomendasi IUP dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi No. 525/7127/UT/Disbun, Tanggal 27 Agustus 1996IUP dari Menteri Pertanian (DIRJENBUN) RI seluas + 14.000 Ha No.HK.350/E5S.860/10.96, Tanggal 10 Oktober 1996IPK PT.

Rickim Mas Jaya dari BupatiBatang Hari No. 525/1031/Bappeda, Tanggal 17 September 1996Rekomendasi Gubernur Jambi No. 593.41/5307/V/Bappeda, Tanggal 31Juli 1996Rekomendasi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi No. 525/6238/UT/Disbun, Tanggal 26 Juli 1996Rekomendasi IUP dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi No. 525/7127/UT/Disbun, Tanggal 27 Agustus 1996IUP dari Menteri Pertanian (DIRJENBUN) RI seluas + 14.000 Ha No.HK.350/ES.860/10.96, Tanggal 10 Oktober 1996IPK PT.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Tergugat Ill telahberiktikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran ganda atas izin edar Produkdi Kemenkes RI yang mana tidak dimungkinkan berdasarkan KeputusanDirektur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan No.HK.02.03/V767/2014 Tentang Pedoman Pelayanan Izin Edar Alat Kesehatan.Tergugat Ill Diduga Hanya Merupakan Perusahaan Boneka Dari Tergugat 99.

Pid.SusTPK/201 7/PN.PtkBahwa dalam memberikan pelayanan pelayaran, Unit PenyelenggaraanPelabuhan ada melakukan pungutan (PNBP) atas biaya jasa berupa biayaatas jasa labuh, tambat, rambu dan atau layar atas setiap pengguna jasapelabuhan;Bahwa biaya PNBP dipungut oleh Instansi dalam hal ini kantor UPPTelokMelano;Bahwa Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas jasatransportasi laut tersebut diatas dikenakan kepada/dipungut kepadapengguna jasa dalam hal ini mengacu Peraturan Dirjen Hubungan Laut No.HK

Bukti Tll.Intv62Pelabuhan Indonesia Ill (Persero) Nomor:HK.107/01/12/OP.TPr15, Nomor:HK.0501/700/P.II2015 tertanggal 9 November2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentangKawasan Industri (Sesuai dengan fotokopi) ;: Peraturan Menteri Perhubungan No.HK.103/2/8/DJPL15 TentangPenetapan WilayahKerja Penyelenggara Pelabuhan yangDikoordinasikan oleh Otoritas Pelabuhan Utama(sesuai dengan fotokopi) ;Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15Tahun 2015 Tentang Konsesidan

Kapal Gili Cat II milik Tergugat II memiliki perizinan (Suratsuratkapal) yang dipersyaratkan sehingga mendapatkan surat persetujuanberlayar, sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Pelayaran No.HK.210/7/IV/MP.18 yaitu: Pas Kecil, nomor PK.205/02/05/KSOP.Pbi2016, diberikan diPadangbaiBali, tanggal 18 Pebruari 2016, berlaku sampai dengan17 Pebruari 2017, olen Kepala Kantor KSOP Kelas IV PadangbaiBali; Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang, nomorPK.001/04/05/KSOP.Pbi2016, diterbitkan di PadangbaiBali