Ditemukan 8897 data
327 — 239
Masalah pengembalian dana yang dinilai kelebinan dalam hukumadministrasi keuangan adalah perbuatan yang lumrah dan wajar kalaudinilai sebagai kelebinan membayar kemiudian dikembalikan.
316 — 1030
Masalah pengembalian dana yang dinilai kelebinan dalam hukumadministrasi keuangan adalah perbuatan yang lumrah dan wajar kalaudinilai sebagai kelebinan membayar kemiudian dikembalikan.
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD IQBAL Bin KEMAS M. SOLEH
136 — 50
Ade Okta adalah sesuatu yang biasa dan lumrah dalamusaha/ bisnis, dan tidak ada indikasi atau bukti bahwa Terdakwa ingin menipuSdr. Yulianto dan setiap perjanjian yang dibuat oleh Sdr. Yulianto denganSdr. Ade Okta selalu diadakan/dibuatkan jaminan sertifikat Hak Milik danSertifikat Hak Guna Bangunan oleh Sdr. Ade Okta;Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu dalam kerjasama jualbeli karet ini Sdr. Ade Okta mau menipu atau merencanakan penipuanterhadap Sdr.
170 — 80
Di dalam suatu komunitas apalagi seperti DewanPemakilan Daerah Republik Indonesia yang kita semua berjumlah 132 orangperbedaan pendapat sesuatu hal yang lumrah. Bahkan di dalam keluarga yangbesar pun kita keluar dari kandung yang sama kadang kita harus berbeda.Yang menjadi permasalahan dan menggelitik hati saya bahwe di antara kita diDPD sampai sekarang masih ada suasana kebatinan yang belum terbangundengan baik, untuk membave lembaga ini menjadi kuat dan terhormat di matamasyarakat.
29 — 1
mengeluarkanPeete Pai jecesssseseennnseesseesnnncessessrnnennssemeenetnnsaimseennnnsemsernnenceemeneniaMenimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksiyang didengar di bawah sumpah serta dihubungkan dengan suratsurat buktitersebut (P1 sampai dengan P11), Pengadilan berpendapat alasanalasanPemohon tersebut, mempunyai dasar untuk dikabulkan, oleh karena sekalipuntanahtanah tersebut atas nama anakanak Pemohon, namun tanah dimaksudadalah hak Pemohon sendiri, serta motivasi ganti usaha adalah lumrah
361 — 185
dari para pelaksana kegitan dilapangan.Sehinggasangat jelas dan terang menderang bahwa,Unsur Pada saat dilakukan Perbuatanuntuk seluruhatau sebahagianditugaskan untuk mengurus ataumengawasinya, tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan.Menimbang, bahwa uraian antara Penasihat Hukum terdakwa denganJaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas majelis memaknai tetapterdapat adanya perbedaan pendapat, tapi menurut hemat Majelis Hakim adanyaperbedaan pendapat tersebut adalah suatu hal yang wajar/lumrah
93 — 31
X Rp.3.592.543.500,Rp. 35.925.435,Biaya Pertimbangan Teknis 1,75% XRp.3.592.543.500, = RP. 62.869.511,Jumlah bersih yang diterima pemilik tanah Rp.3.314.121.379, Harga satuan yang diterima pemilik tanahRp.3.314.121.379, :66.222 m2Rp. 50.046,Menimbang, bahwa uraian antara Penasihat Hukum terdakwa dengan PenuntutUmum sebagaimana tersebut di atas, Majelis memaknai tetap terdapat adanyaperbedaan pendapat, tapi menurut hemat Majelis Hakim adanya perbedaan pendapattersebut adalah suatu hal yang wajar/lumrah
32 — 4
mengeluarkanPeete Pai jecesssseseennnseesseesnnncessessrnnennssemeenetnnsaimseennnnsemsernnenceemeneniaMenimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksiyang didengar di bawah sumpah serta dihubungkan dengan suratsurat buktitersebut (P1 sampai dengan P11), Pengadilan berpendapat alasanalasanPemohon tersebut, mempunyai dasar untuk dikabulkan, oleh karena sekalipuntanahtanah tersebut atas nama anakanak Pemohon, namun tanah dimaksudadalah hak Pemohon sendiri, serta motivasi ganti usaha adalah lumrah
101 — 27
bahwa Mitra BangunGuna Serah selama jangka waktu pengoperasian tidak bisamenjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objekBangun Guna serah.Bahwa disini TERGUGAT II telah melakukan pemindahan hakkepada PARA PENGGUGAT secara sah di hadapan hukum dan haltersebut juga diketahui oleh TERGUGAT , yang mana hal tersebutjuga membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan TERGUGAT II bukanlah Perjanjian Bangun Guna Serahsebagaimana yang dinyatakan sepihak oleh TERGUGAT I.Bahwa hal ini sangat lumrah
119 — 35
.3.592.543.500,= Rp. 35.925.435,e Biaya Pertimbangan Teknis1,75% X Rp.3.592.543.500, = RP.62.869.511, Jumlah bersih yang diterima pemilik tanah =Rp.3.314.121.379,e Harga satuan yang diterima pemilik tanahRp.3.314.121.379, : 66.222 m2 = Rp. .046,Menimbang, bahwa uraian antara Penasihat Hukum terdakwa denganPenuntut Umum sebagaimana tersebut di atas Majelis memaknai tetap terdapatadanya perbedaan pendapat, tapi menurut hemat Majelis Hakim adanya perbedaanpendapat tersebut adalah suatu hal yang wajar/lumrah
119 — 37
Adanya59keterangan yang kemudian berbeda terutama dari dari Tedakwa itu merupakanhal yang lumrah oleh karena sudut pandang yang berbeda serta posisikepentingan dalam hal pembuktian antara para Saksi dari pihak Kepolisiandengan Terdakwa yang tentunya berbeda pula. Hal ini kemudian yang akanmenjadi wewenang dalam bentuk pertimbangan dari Majelis Hakim yangkemudian akan menilai dari keterangan keterangan yang akan menjadi faktahukum dengan cara yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
403 — 279
2000belum melakukan usaha perkebunan, di Padang juga tahun 2002, di Siakada perusahaan dari tahun 1998 belum mendapatkan HGU, jadi inibagaimana tergantung perusahaan menyelesaikan yang kecilkecildahulu namun ini juga ada kaitannya dengan akses dan infrastrukturnya,ini juga menjadi pertimbangan, namun karena dari terminologi hukumnyabatas waktu melakukan adalah 2 tahun setelah hak atas tanah maka adabanyak perusahaan yang sudah 20 tahun juga belum mendapatkan HGU;Bahwa Menurut ahli suatu hal yang lumrah
236 — 69
terbukti secara Halaman 131 dari 154 halaman, Putusan Nomor 1307/Pid.B/2017/PN.Bdg.sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaankesatu dan dakwaan kedua;Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan pendapat antara penuntutumum di satu pihak dengan penasihat hukum di lain pihak seperti disebutkan diatas, meskipun sebenarnya samasama mengikuti dan mencermati persidanganatas nama Terdakwa yang sama, menurut hemat Majelis adanya perbedaanpendapat tersebut adalah suatu hal yang wajar/lumrah
1.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
2.ARIF RIYANTO,SH
Terdakwa:
MUHAMAD SAMAN Alias EDI MUHAMAD Alias EDI M Alias SAMAN
410 — 1011
berikan di persidangan dapatdijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal184 ayat (1) KUHAP;Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalildalil Terdakwasebagaimana yang termuat dalam nota pembelaannya/pledoi yang menyatakanbahwa tidak ada satu alat buktipun, baik bukti saksi dan bukti surat yangmenyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, dalam hal ini MajelisHakim memandang bahwa hal tersebut lumrah
1090 — 1215
Dokumen Bank Garansi yang diterima dari debitur (BKPL) tersebut kemudiandititipbkan oleh PENGGUGAT pada PARA TERGUGAT (ABNR) agar jika terjadisesuatu yang termasuk dalam halhal yang melanggar Perjanjian Kredit dikemudian hari, maka PARA TERGUGAT (ABNR) dan PARA TURUTTERGUGAT dapat dengan mudah membantu proses eksekusi;40.Sebagaimana yang diketahui, Bank Garansi merupakan salah satu jenisproduk perbankan yang lumrah disertakan atau hadir dalam transaksitransaksikomersial di Indonesia dan ketika menerimanya
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Adi Eri Wibowo
158 — 87
Bahwa atas Pledoi (Nota Pembelaan) yang disampaikan olehPenasihat Hukum/Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikanReplik (Tanggapan) yang pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :Bahwa faktafakta hukum yang diuraikan oleh Terdakwa belummenguraikan kejadian yang sesungguhnya yang terjadi atasperbuatan Terdakwa dan masih sepotongsepotong serta tidakseperti uraian Oditir Militer yang menguraikan faktafakta hukumyang sebenarnya, hal tersebut merupakan hal yang lumrah danwajar karena penilaiannya
79 — 15
dilakukan oleh Edwar Roysudah diperhitungkan keuntungan sebesar 10%, untuk panitia lelang sebesar1%, untuk P2HP sebesar 1%, untuk RSUD Muara Teweh sebesar 10%,untuk PPTK sebesar 2,5% dan untuk DPRD Kabupaten Muara Tewehsebesar 10%, masingmasing dari nilai kontran serta setelah dipotong pajak;Bahwa setelah terdakwa menandatangani kontrak, baru kemudiandiperhitungkan keuntungan antara terdakwa dengan Jemmy sebagaipemodal yakni sebesar 50%:50%;Bahwa kalau fee untuk panitia di luar DPRD, hal itu sudah lumrah
125 — 54
Imperial Aryaduta Tangerang, kegiatan rapatkoordinasi Komisi Ill dengan PT BGD di Hotel Twin dan di Hotel GrandHalaman 148 dari 347 hal Perkara Nomor 09/Pid.SusTPK/2016/PN.SrgTropic, yang keseluruhannya berjumlah Rp16.000.000,00 (enam belasJuta rupiah);Bahwa penerimaan uang diluar SPPD tersebut keseluruhannyaberjumlah Rp16.000.000,00 (empat belas juta rupiah) telah Saksikembalikan melalui Penyidik KPK;Bahwa Saksi membenarkan penerimaanpenerimaan tersebut adalahtidak resmi dan merupakan hal yang lumrah
melakukan perbuatanmengkondisikan agar pengesahan APBD TA 2016 yang didalamnya terdapatusulan sisa anggaran penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Bantenkepada PT BGD untuk pendirian Bank Pembangunan Daerah (BPD) BantenHalaman 283 dari 347 hal Perkara Nomor 09/Pid.SusTPK/2016/PN.Srgsebesar Rp385.400.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar empat ratusjuta rupiah) dapatberjalan lancar;Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa mengkondisikan agar RapatParipurna berjalan dengan lancar adalah hal yang lumrah
461 — 444 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalambatasbatas yang wajar penjadwalan ulang suatu agenda termasukparipurna merupakan praktik lumrah dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah, sebagaimana selama ini juga sering dilakukanoleh DPRD Kabupaten Jember kepada Bupati Jember dan jajaran.Sebagai contoh:a.
406 — 235
HASTONO YULIANTO kemudianbertemu dengan NUR AZIS, dalam hal ini pemilik barang yang diimpor (Indentor ) adalah LO SIN KOBahwa Kronologis cara PT SUMBER ALAM SEJATI melakukan transaksidengan CV BELLA USAHA MANDIRI adalah Saksi dihubungi oleh pihakINDENTOR (LO SIN KO/CV JAYA SENTOSA), yang akan melakukan imporbarang ke pelabuhan Semarang, kemudian DWI HASTONO YULIANTOmenghubungi NUR AZIS pemilik CV BELLA USAHA MANDIRI yangmempunyai API dan bisa dipinjamkan yang pada waktu itu sudah menjadi halyang yang lumrah