Ditemukan 8951 data
132 — 47
P.A.F. Lamintang, S.H.,Dasardasar Huukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, Cet. Ill, Tahun 1997, him. 351).Menimbang, bahwa Prof. Moeljatno, SH, mengatakan kiranya tidaklahmungkin selain daripada mengikuti ajaran yang materiil. Sebab bagi orangIndonesia belum pernah ada bahwa hukum dan undangundang dipandangsama.
89 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
didakwakan, sedangkan seseorang yang didakwa sebagai turut sertamelakukan tindak pidana (medepleger) harus memenuhi 3 kriteria, yaitu: Bersepakat dengan orang lain; Membuat rencana untuk melakukan; Secara bersamasama melaksanakannya (kerja sama);Dijelaskan pula oleh Lamintang, bahwa yang dimaksud turut sertamelakukan terjadi jika kerja sama antara para pelaku itu adalah demikianlengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklahmempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan (P.A.F
234 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
P.A.F Lamintang, SH. dalam bukunya Dasardasar Hukum PidanaIndonesia, halaman 529 berpendapat: Pembentuk UndangUndang telahmemperluas ketentuan tentang hal tidak dapat dihukumnya seseorangtelah melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintahJabatan, sehingga orangorang yang telah melakukan suatu perbuatanuntuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan olehseseorang atasan yang sebenarnya tidak mempunyai kewenanganmengeluarkan perintah semacam itu, menjadi tidak dapat dihukumdengan
60 — 10
Jika turut sertamelakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untukdapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidakmelihat kepada perbuatan masingmasing peserta secara satu persatu danberdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatanperbuatan peserta lainnya,melainkan melihat perbuatan masingmasing peserta dalam hubungan dansebagai kesatuan dengan perbuatan pesertapeserta lainnya;P.A.F. Lamintang, SH dan C.
ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH.
Terdakwa:
KARTOIB Bin TOHA alm
115 — 40
P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia,penerbit Sinar Baru tahun 1990 halaman 54, menyatakan bahwa pelaku suatu perbuatan tersebut yakni mereka melakukan perbuatan, menimbulkan akibat,melanggar larangan, atau keharusan yang dilanggar undangundang yanguntuk melakukannya disyaratkan opzet atau schuld.Menimbang bahwa faktafakta yang terungkap di persidangan adalahsebagai berikut : Bahwa pada tahun 2016 terdapat kegiatan pengadaan barang/saranaproduksi kegiatan pengembangan kawasan
169 — 38
P.A.F. Lamintang S.H., Syaratsyarat pokok dari sesuatu delikitu adalah:139dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusandelik;dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau tidakdisengaja;. pelaku tersebut dapat dihukum.(Drs. P.A.F.
77 — 33
P.A.F. Lamintang, S.H.,op.cit., hlm. 708) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telahdiuraikan diatas, Terdakwa Drh. Agus Indrajaya, MM. selaku Plt. DirekturUsaha telah menyetujul pengelolaan dana kas PD. Dharma Jaya sejak tahun2010 sampai dengan tahun 2011, bersama saksi Drs. M. Zainuddin dan SaksiBasuki Ranto telah melakukan pengeluaran dan penggunakan uang yangberasal dari Kas Perusahaan PD.
84 — 16
ayat 2 Undang-Undang Narkotika tersebut ; Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, namun dalam jumlah yang terbatas ; Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
214 — 106
Mnkdengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itubisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan yangdisadari oleh pelakunya bahwa perbuatan itu dapat mendatangkan keuntunganbaik berupa bertambahnya suatu harta benda maupun kemudahan atau fasilitasbaik bagi dirinya, orang lain atau Suatu korporasi;Menimbang, bahwa menurut P.A.F
188 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
P.A.F. Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH.,penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama, November 2009, dalam halaman 361, alineake1 Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1)Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 itu ialah secara langsung atau tidaklangsung dapat merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
CANDRA TARIGAN, ST
148 — 49
P.A.F Lamintang, SH berpendapatbahwa perbuatan perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secarabersama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara merekabertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta lain, Keikutsertaan dalamkejahatan dengan ridak sengaja atau di dalam culpoes misdrijf itu dapat terjadi,apabila akibat yang dilarang oleh undang undang itu telah timbul karenatindakan tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yangmempunyai hubungan antara yang satu dengan lain.
31 — 9
plegen) yang dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini berbeda dengan melakukan kekerasan seperti yang dimaksud dalam pasal 146, 211 atau pasal 212 KUHP, dalam tindak pidana-tindak pidana mana perbuatan-perbuatan menggunakan kekerasan itu hanya merupakan cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, maka dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, perbuatan menggunakan kekerasan itu merupakan tujuan atau doel dari tindak pidana (Noyon-Langemeyer dalam P.A.F
81 — 94
Di dalam ajaran ilmu hukum unsurdengan tujuan dapat disamakan dengan maksud atau bijkomend oogmerk(P.A.F. Lamintang Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia, hal. 196) yangberarti terpenuhinya unsur delik harus ada niat untuk menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi.
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
Drs. SUDIRMAN Bin M.SOLEH
116 — 63
P.A.F. Lamintang, SH dalambukunya DasarDasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit PT.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
217 — 77
diperoleh itubisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;Halaman 235 dari 293 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN MnkMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan yangdisadari oleh pelakunya bahwa perbuatan itu dapat mendatangkan keuntunganbaik berupa bertambahnya suatu harta benda maupun kemudahan atau fasilitasbaik bagi dirinya, orang lain atau Suatu korporasi;Menimbang, bahwa menurut P.A.F
177 — 80
P.A.F. Lamintang, SH, C.
ENDANG PUJIASTUTI sh
Terdakwa:
AMRINUDIN, SH Bin M. YASIN
97 — 71
P.A.F. Lamintang, SH penerbit PT.
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK Alm
114 — 54
P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunyaDasarDasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit PT.
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.ASRI KOMSANI, SIP. MSI. Als ASRI Bin M RASIDI
2.ZAINAL ARIFIN, M.Pd Als ZAINAL Bin H. BEDULANA
3.ALFRIYANSYAH, ST Als YAN Bin SYAMSUL EFENDI
150 — 79
P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunyaHal 221 dari 250 Hal Putusan Nomor : 33/Pid.SusTPK/2019/PN BglDasarDasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit PT.
126 — 52
P.A.F. Lamintang, S.H., DelikDelikKhusus Kejahatan Jabatan dan KejahatanKejahatan TertentuSebagai Tidnak Pidana Korupsi, Penerbit Pionir Jaya, Bandung,Cet. Pertama, Oktober 1991, hlm. 103104).Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di depan persidanganperkara ini diperoleh adanya fakta hukum bahwaterdapat tanah seluas total299,43 Ha (2.994.300 m?)