Ditemukan 1377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peceren preferred preference preseden preferensi preheten
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 25-07-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PADANG Nomor 125/Pdt.G/2016/PN Pdg
Tanggal 15 Maret 2017 — Drs. WIRZON.B, M.Si LAWAN H. ANDRI JAYA, CS
117 — 20
  • Yurisprudensi putusan MahkamahAgung RI nomor 419 K/Pdt/2002 disampaikan bahwa dalam Buku HimpunanTanya Jawab Masalah Teknis Yustisial dalam Rakernas 1989 yang dihimpunoleh Mahkamah Agung Rl disebutkan untuk tanah yang telah dibebani hipotik(sekarang hak tanggungan) tidak dapat diletakkan sita jaminan olehPengadilan, karena menurut undangundang suatu piutang/kredit/tuntutanHalaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125 /Pat.G/2016/PN Pdg11uang lainnya yang dijamin dengan hipotik mempunyai hak preferen
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-07-2013 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 11-03-2014
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 32/Pdt.G/2013/PN.Pkl
Tanggal 3 Februari 2014 — JAP TIK DHAI / DANIEL (PENGGUGAT) MELAWAN 1. MOCHAMMAD DANANIR MALUL, SE (TERGUGAT I) ; 2. EVI FARIANI (TERGUGAT II); 3. Dr. HISYAM ATTAMIMI, Sp.PJ (TURUT TERGUGAT);
63 — 11
  • Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk, sehingga dengan demikian terdapat subyek hukum lain yaitu PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku pemegang HakTanggungan atas obyek sengketa dan memiliki kedudukan hukumsebagai Kreditor preferen (kreditor yang diutamakan);4.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 13/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : SATIA ZAPUTRA
Terbanding/Tergugat : PT BANK MANDIRI TBK
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan pertanahan Kota Bandung
62 — 33
  • ketidakpahamanHalaman 22 dari 34 halaman, Putusan No. 13/PDT/2021/PT.BDG.11.dimaksud adalah bukti kelemahan PENGGUGAT dalam menyusunGugatan a quo.Bahwa berdasar fakta hukum yang telah TERGUGAT jelaskan danPENGGUGAT ketahui pula, maka terhadap objek sengketa telahdiletakkan Hak Tanggungan guna menjamin hutang PENGGUGATkepada TERGUGAT, dan demi hukum telah menempatkanTERGUGAT sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan.Bahwa dalam prinsip hukum jaminan, maka TERGUGAT sebagaiKreditur Pemegang Hak Tanggungan memiliki hak preferen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 08-07-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 653 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 8 Juli 2013 — PT BIMA MANDALA DIRGA PRIMA, yang diwakili oleh Direktur, Tumpak Sianipar terhadap 1. MUHAMMAD ISMAK, SH., MH., Kurator yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C.HT.05-89, 2. TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH., Kurator yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU. AH.04-10
197 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kreditor yang dimaksud Kreditor Pasal 2ayat (1) UUK:1 Kreditor Konkuren;2 Kreditor Separatis hak istimewa (Pasal 1139);3 Kreditor Preferen dengan jaminan kebendaan, gadai hipotik, hakatas permen, hak tanggungan dan lain sebagainya;Bahwa demikian juga kedudukan dan kapasitas Pemohon PT Bima Mandala DirgaPrima selaku penerima hak tagih yaitu Akta Cessie, telah benar menurut hukum,karena Hak Tagih (cessie) tersebut dapat dilakukan dibawah tangan, hal ini sejalansebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 08-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 352/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 8 Nopember 2016 — Drs. INTAN DJAUHARI melawan PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk dkk
82 — 45
  • SH.Sp.Not.adalah Akta yang dibuat secara sah, maka dengan dibuatnya Aktatersebut maka kedudukan Tergugat Il sebagai Debitur dalam perjanjiankredit antara Tergugat dan Tergugat Il digantikan oleh Penggugat,oleh karenanya terhadap petitum yang menyatakan Penggugat adalahDebitur Pengganti dari Tergugat Il adalah beralasan hukum untukdikabulkan;DALAM REKONVENSI: tl,Bahwa sebagaimana yang telah diputuskan bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding merupakan Kreditur beritikad baik yang mempunyai hak preferen
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 01-12-2020 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 808/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 18 Mei 2021 — Penggugat:
MINA LOSMI
Tergugat:
AMBALAGAN
Turut Tergugat:
1.PT.CAPELLA MULTIDANA
2.BANK TABUNGAN NEGARA
119 — 15
  • Kota Medan tidaklah sempurna sebagai harta bersamahasil perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karenadengan dijadikanya harta tersebut sebagai jaminan hutang yang dilakukandalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehinggasecara hukum Hak Kebendaan terhadap harta tersebut dimiliki oleh pihakketiga yang dalam hal ini Turut Tergugat dan Turut Tergugat II, dimanapemegang hak kebendaan tersebut berdasarkan ketentuan hukum pula,memegang hak previlage sebagai kreditur preferen
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 29-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 137/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : MARTHA SANTI HARYANI Diwakili Oleh : TUGINO
Pembanding/Penggugat II : TUGINO Diwakili Oleh : TUGINO
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Wonogiri
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Wonogiri
Terbanding/Tergugat IV : ASIH CIPTA NINGSIH
58 — 29
  • Bahwa perlu Para Penggugat pahami, UU Hak Tanggunganmerupakan undangundang khusus yang memberikan hak relatif kepadaPemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untukmenjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualannya itu apabila Debiturwanprestasi/cidera janji;8.
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 23-01-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Kln
Tanggal 23 Agustus 2018 — Penggugat:
Didik Rudiyanto
Tergugat:
1.PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk pusat Jakarta Cq PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk MITRA USAHA UNIT PEDAN
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
Turut Tergugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta,
69 — 21
  • tanggungan tapi sudah dengan sendirinya adapadanya atas dasar UndangUndang memberikan kepadanya.12.Bahwa lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek sengketa yangdilaksanakan oleh Turut Tergugat atas permohonan dari Tergugat selakupemegang Hak Tanggungan adalah sah dan mengikat secara hukum karenatelah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan.13.Bahwa UndangUndang Hak Tanggungan merupakan undangundangkhusus yang memberikan hak relatif keoada Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama (kKreditur Preferen
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2020/PT DPS
1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. dkk melawan Ir. I Gede Agus Hardiawan,
149 — 126
  • ,C.N. juga menyatakan oleh karena pajak adalah berkedudukan sebagaikewajiban utama (Kreditor Preferen) yang memiliki hak untuk didahulukanpembayarannya dari kreditor lainnya maka sejatinya yang harus dilakukan olehKurator adalah mengirimkan surat untuk meminta berapa tagihan pajak yangharus dibayar dan sejatinya juga atas permintaan tagihan pajak tersebutTermohon juga menyampaikan berapa tagihan pajak yang harus dibayar;Menimbang, bahwa dengan demikian terbuka ruang bagi Termohon untukmenerima pembayaran
    ,M.H., C.N. juga menyatakan oleh karena pajak adalah berkedudukansebagai kewajiban utama (Kreditor Preferen) yang memiliki hak untukHalaman 18 dari 138 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT DPSdidahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya maka sejatinya yangharus dilakukan oleh Kurator adalah mengirimkan surat untuk memintaberapa tagihan pajak yang harus dibayar dan sejatinya juga ataspermintaantagihan pajaktersebut Termohon jugamenyampaikanberapa tagihan pajak yang harus dibayar; (Vide Putusan
    Bahwa terkait PTHardys Retailindo memang benar terdapat tagihan pajak yang disampaikanoleh KPP Madya Denpasar kepada Kurator untuk ditagihkan danberkedudukan sebagai kreditur preferen. Namun harus dipahamiberdasarkan UU KUP dan UU PPSP bahwa tagihan pajak tersebutmerupakan tagihan pajak atas tunggakan pajak PT Hardys Retailindo padatahuntahun sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht)yang telah jatuh tempo dan merupakan hasil dari pemeriksaan pajak(penegakan hukum administrasi).
    sebagai berikut:a. dalam hal Wajib Pajak yang diputus pailit tidak memiliki tunggakanpajak, maka Direktorat Jenderal Pajak tidak menyampaikan tagihanpajak/tunggakan pajak kepada kurator;b. dalam hal Wajib Pajak yang diputus pailit memiliki tunggakan pajakyang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht, maka DirektoratJenderal Pajak akan menyampaikan data tagihan pajak/tunggakan pajakkepada kurator dan mendaftarkan tagihan/tunggakan pajak tersebutdalam rapat verifikasi (kedudukan pajak sebagai kreditur preferen
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 08-11-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 684/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 16 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : H. SURI Alias PAK SUYANTO
Terbanding/Tergugat III : LILIK MARDIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Tabungan pensiunan Nasional Pusat Cq. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Situbondo Cq. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional KCP UMK Asembagus
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
33 — 23
  • Sertipikat Hak Tanggungan ( SHT) No. 589/2012.Dengan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan diatas, makaTERGUGAT memiliki hak preferen untuk mendapatkan pelunasanHalaman 15 dari 38 Perkara Nomor 684/PDT/2017/PT SBYdari hutang PENGGUGAT, jika PENGGUGAT dikemudian hari terbuktiWanprestasi.4.
Pengadilan PN SOLOK Perdata Pembagian Harta
Register : 30-01-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN SOLOK Nomor - 4/Pdt.G/2017/PN Slk.
Tanggal 23 Mei 2017 — - Zul Herman LAWAN: - PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk - Novarizal Pgl UCOK
115 — 22
  • Dengankata lain, pendaftaran jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum kepada parapihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (preferen)kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan (8) UndangUndangNomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi apabila debitur cidera janji, kreditur sebagaiPenerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyekjaminan fidusia atas kekuasaan sendiri.
Pengadilan PN MANADO Perdata Tanah
Register : 13-04-2011 — Putus : 31-01-2012 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN MANADO Nomor 262/Pdt.G/2011/PN.Mdo
Tanggal 31 Januari 2012 — - HAMSAH NASARU MELAWAN NURJANA NASARU, DKK
103 — 12
  • Bahwa untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang telahdiberikan oleh Tergugat II dapat dibayar lunas, oleh Tergugat I telahdijaminkan salah satunya adalah tanah bangunan dengan SHMNo.180/Islam tahun 1982.Untuk memberikan hak preferen dan kepastianhukum terhadap pengikatan jaminan atas SHM a quo dibuat AktaPemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Jantje Tengko, S.H PPATdiwilayah kotamadya Manado dengan Akta No.26/APHT/Tuminting/IV/2006tanggal 12 April 2006 dengan Hadidjah Dahlan, Hamjan Nasaru
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-10-2013 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 80/PDT.G/2013/PN.JBI
Tanggal 20 Mei 2014 — PT. SYAMITHA CITRA PERSADA NUSANTARA (penggugat) lawan 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Pusat Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Kuala Tungkal (tergugat I) dan 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi (tergugat II)
57 — 7
  • Talang Babat, KecamatanMuara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur, a.n Syamsuddin;Selanjutnya untuk memberikan hak preferen dan kepastian hukum eksekutorial makaatas masingmasing barang agunan tersebut telah dilakukan pengikatan HakTanggungan;5.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 223/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 11 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : PT. Garuda TV Media Internasional
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cab. Jakarta Main Branch
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : Achmad Latief Alwy
64 — 42
  • Bahwa disamping mempunyai kekuatan eksekutorial, UUHT jugamemberikan kedudukan didahulukan atau hak preferen kepada pemeganghak tanggungan, yaitu kKedudukan untuk mengambil pelunasan dari hasilpenjualan objek hak tanggungan lebih dahulu daripada kreditur lainnya,sebagaimana Penjelasan Pasal 6 UUHT yang menyatakan :Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimerupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yangdipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggunganpertama
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-01-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 34/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 19 April 2016 — PUTRI TUMININGSIH >< PT Bank Danamon Indonesia Tbk cq. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Kanwil Semarang cq. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DSP Unit Baledono
77 — 48
  • Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak Plurium litis consortium.1Bahwa terang dan senyatanya gugatan a quo bermula diajukan karenadilaksanakannnya permohonan eksekusi hak tangungan atas ObyekSengketa kepada Tergugat II sebagai institusi pemerintah yang sah danberwenang secara hukum sehubungan MACETNYA KREDIT Tergugat IIIpada Tergugat I ;Bahwa karena atas Obyek Sengketa pada waktu itu telah dibebani haktanggungan maka terhadapnya memberikan hak didahulukan atau diutamakanhak preferen kepada Tergugat
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 18-08-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN BOYOLALI Nomor -32/Pdt.G/Plw/2015/PN Byl
Tanggal 12 April 2016 — -NGADELAN -J A M A L U D I N -TAMIM SYAIFUDIN -PT. BANK MEGA, Tbk, Kantor Pusat Jakarta Cq. PT. BANK MEGA, Tbk, Kantor Cabang Solo Cq. BANK MEGA, Tbk, Kantor Cabang Pembantu Urip Sumoharjo -SETYO NUGROHO, SH -KEMENTERIAN KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Kantor Wilayah Jawa Tengah Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA -KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
100 — 30
  • Bahwa benar Terlawan Tersita telah melakukan wanprestasi terhadapPerjanjian Kredit antara Terlawan Tersita dengan Terlawan yaitu denganmenunggak pembayaran angsuran, hal mana telah tersebut oleh Pelawanpada posita nomor 11 bahwa Terlawan Tersita mengalami penunggakkanangsuran kepada Terlawan I.Sehingga dalam hal pelunasan kewajiban Terlawan Tersita kepadaTerlawan dengan hak yang dimilikinya selaku Kreditur yang memegangHak Tanggungan dan mempunyai hak preferen atas Objek Sengketa,Terlawan melakukan
Pengadilan PN WONOGIRI Perdata Wanprestasi
Register : 26-04-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN WONOGIRI Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Wng
Tanggal 23 Januari 2019 — Penggugat: SRI MULYATI Tergugat: 1.PT.BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk pusat Jakarta Cq.PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.Kantor Cabang Wonogiri 2.Pemerintah RI Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri 3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Surakarta
167 — 42
  • Bahwa perlu Penggugat pahami UU Hak Tanggungan merupakan undangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualannya itu apabila Debitur wanprestasi/cidera janji;8.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-01-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 05-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 57/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 29 Maret 2017 — WILSON SURUNGAN LUMBAN TOBING >< PT.BANK MEGA TBK, CS
170 — 94
  • Bank Mega Tbk.Bahwa dalam Pasal 463 RV (Reglement Op de Burgerlijk Rechsbordering)menjelaskan bahwa terhadap suatu objek yang telah sah diikat oleh suatuhak jaminan kebendaan (salah satunya Hak Tanggungan) dapat diletakkanSita Persamaan jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusi lelangatas harta kekayaan tersebut, maka Kreditor Preferen lahyang berhak untukpertama kali mengambil uang hasil eksekusinya hingga terlunasinyatagihan piutangnya, dan jika masih terdapat sisanya, maka baru lah itumenjadi
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-08-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 48/PDT/2014/PT YYK
Tanggal 11 Nopember 2014 — MOH ALEX SUMARSONO MELAWAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA (persero) Tbk. PUSAT Cq. PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Cabang Yogyakarta, DKK
79 — 33
  • Misal Pekerjaan yang belumdijalankan untuk mengalihkan kepada pihak lain olehTergugat III karena masih adanya hak preferen dalam haktanggungan tapi sudah dituntut untuk membayar uang paksa.b Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka tidaklahberlebihan dan beralasan hukum bilamana gugatan Penggugatkepada Pihak Tergugat III ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena GugatanPrematur.DALAM POKOK PERKARA1 Bahwa jawaban dalam Eksepsi tersebut
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-09-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PN BOYOLALI Nomor -30/Pdt.G/2017/PN Byl
Tanggal 4 September 2018 — -Budi Riyanto melawan -Haryadi -PT Bank BNI Cabang Boyolali -KPKNL Surakarta -Bandan Pertanahan Nasional
335 — 16
  • ./2017/PN Byl.Bahwa dengan demikian, Tergugat Il mempunyai hak preferen atasjaminan guna kepentingan pelunasan kredit dari Tergugat .Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 2 dan 5 adalah Jak terkait denganTergugat ll maka Tergugat Il tidak dapat menanggapi dalildalil yangdiuraikan Penggugat.Bahwa terhadap dalil Penggugat lainnya yang beium dijawab secaralangsung maupun secara tidak langsung, harus dianggap pula bahwadalildalil tersebut ditolak Tergugat Il dengan tegas.Berdasarkan fakta hukum sebagaimana