Ditemukan 9132 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : danuwarsa dasawarsa danawarsa danuwarja danuwarsah
Penelusuran terkait : Penghentian; penghentian perhitungan; penghentian perhitungan daluwarsa; daluwarsa; daluwarsa penuntutan pidana; Daluwarsa perkara phi Pasal 1979 kuhperdata dalam phi
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 25-06-2019 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 14 September 2020 — Penggugat:
1.PAHALA SITORUS
2.KOSTI SIRAIT
3.MANAHAN SITORUS
4.LUKMAN SITORUS
5.TARSAN SITORUS
6.ROSTI MANURUNG
7.MARINGAN SITORUS
Tergugat:
1.OBERLIN SITORUS
2.SIHOL SITORUS
3.MAKMUR SITORUS
4.HISAR SIRAIT
5.RUDOL SITORUS
6.POSMA SITORUS
7.MELANTON SITORUS
8.REMSI SIMANJUNTAK
9.ARTA MANURUNG
10.ANIK BR. SIRAIT
11.OMPU MULA SITORUS
12.JAIRUS SITORUS
13.MARUAHAL SITORUS
14.NURITA SIMBOLON
15.ISKARIOT SITORUS
16.CORNELIA PARDOSI
17.AMANI BOTURAN SITORUS
18.SONTI BR. SITORUS
19.NAI LAMA BORU MANURUNG
20.HERMINA BR. AMBARITA
21.TOBA SITORUS
22.ALBER SITORUS
23.MAROLOP DOLOKSARIBU
24.ORBA BUTARBUTAR
25.RELLUS SITORUS
26.MAKMUR SITORUS
27.MANORUS SITORUS
28.MAKDIN SITORUS
29.GINDO SITORUS
30.NAN SELPI BR. PARDOSI
31.TIOPAN SITORUS
32.MANALASA SITORUS
33.RUMINA BR. SIRAIT
34.POLTAK SITORUS
35.JANJI SITORUS
36.RAULI SITORUS
37.AMA JAINDAR SIRAIT Alm
56 — 44
  • Bahwa karena tanah telah dikuasai dan diusahai oleh Para PenggugatDR/Tergugat DK berdasarkan alas hak secara turun temurun dariKakek Moyang secara teruS menerus yang telah berlangsung lebih s/d10 generasi tanpa ada gangguan dari siapapun itu, maka sesualdengan ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata yang intinya menegaskanbahwa seseorang yang mengusai barang tidak bergerak (in casutanah) dapat memilikinya dengan jalan daluwarsa karena telahmengusainya selama selama 20 tahun ;6.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 03-03-2011 — Putus : 02-08-2011 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2011 — HAMZAH AN; M. ALI IMRON; KARNAN; ENDANG WAHYU; JAJAT SUDARJAT; L A W A N; DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO); DIREKTUR KEUANGAN DAN; ADMINISTRASI PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO); DIREKTUR UTAMA DANA PENSIUN IPTN
122 — 32
  • Berdasarkan ke13 (tiga belas) Surat Keputusan Direksi PT.DI mengenai PHKkarena mencapai usia pensiun tersebut serta merujuk pada tanggal diajukannyaGugatan a quo, dapat diketahui bahwasanya hak Penggugat IV, Penggugat VII,Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XII, dan Penggugat XIIIuntuk mengajukan gugatan atas pembayaran PhDP dimaksud telah melebihijangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UUTK, dengan kata lain sudahlewat waktu/daluwarsa, sehingga hak tersebut demi hukum telah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 12-06-2009 — Putus : 03-03-2010 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1282/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 3 Maret 2010 — Ir. BURHANUDIN BUR MARAS MELAWAN 1. BETAHARI GUMAY PUTRA TUSIN, 2. ASWIN OSANTANA 3. NOTARIS RISBERT, SH.
108 — 48
  • Dalam Gugatan Penggugat Asal mempermasalahkan tentangsahamsaham Penggguat Rekonvensi, dimana Tergugat I, Tergugatll, Tergugat III, serta sudah tidak ada hubungan hukum lagi kepadaPenggugat Rekonvensi, dimana para Tergugat Konvensi tersebuttelah menjual sahamnya kepada pemegang saham PenggugatRekonvensi sekarang, jadi gugatan ini selain Ne Bis in Idem jugasudah daluwarsa ;14.Bahwa ada itikad buruk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiyang dengan sengaja tidak menarik Pengurus Penggugat Rekonvensiyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 PK/Pid/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — HENDRA SUBRATA alias ANYI
123 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dankemungkinan pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, karena untuk mengangkatkorban dari dalam mobil yang selanjutnya ditaruh di dalam gang buntu tidakmungkin kalau hanya (orang) saja, sedangkan untuk mengangkat korbanyang tergeletak di dalam gang buntu No. 28 B untuk dimasukkan ke dalammobilnya saksi Soedjarwo untuk dibawa ke RS Pelni, Petamburan adalah ada3 (tiga) orang.Bahwa tempus delicti (waktu terjadinya peristiwa pidana) merupakan halyang sangat penting dan esensial karena untuk menentukan daluwarsa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
FORUM KOMUNIKASI RAKYAT INDONESIA (“FORKORINDO”) diwakili oleh : TOHOM TALUP PARNINGOTAN SINAGA, S.E., S.H., M.M selaku Ketua Umum dan/atau Badan Pengurus
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (“PUPR”)
312 — 223
  • Daluwarsa tenggang waktu pengajuan gugatan;3. Eksepsi obscuur libel: gugatan penggugat kabur dan tidak jelas;Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensitelah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya berkenaandengan:1. Gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui waktu (daluarsa);2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan aquo (tidak memiliki legal standing);3.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-02-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 51/ Pdt. G / 2014 / PN.Jkt.Sel
Tanggal 29 Oktober 2014 — PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA” (ASPAN), lawan 1.SALAMANDER ENERGY (NORTH SUMATRA) LIMITED, 2.ASIA PETROLEUM DEVELOPMENT (GLAGAH KAMBUNA) LIMITED, 3. PT. LEKOM MARAS,
291 — 303
  • the Claimant is invited to clarify the author of thedocument entitled Letter of ASPAN unofficial translation sent to thePCA on September 11, 2012, and to clarify what response if any theRespondent provided to the Claimants proposal in the Notice ofArbitration of the BANI as appointing authority.Yang terjemahan bebasnya adalah:PCA mengetahui bahwa jangka waktu yang ditetapkan berdasarkanPasal 7 ayat (2) Peraturan Arbitrase UNCITRAL untuk penunjukkanarbiter kKedua dan pemberitahuan kepada Tergugat daluwarsa
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 06-10-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 207/Pdt.G/2020/PN Blb
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
1.SARI BINTI IDI
2.IPAR BINTI IDI
3.ANISAH BINTI IDI
4.HJ.EUIS
5.SOLIHIN BIN IDI
6.SULAEMAN
7.RATNASIH
8.ROKAYAH
9.SITI MARIAH
10.AHMAD SARIPUDIN
Tergugat:
1.DEDDY SETIAWAN
2.ASEP SODIKIN
3.WATI WARTINI
4.ASEP SAEPUDIN
5.JUNAEDI
6.SULAEMAN
7.IMAS EMMA S
8.LITA DAHLIA
Turut Tergugat:
1.CAMAT KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG
2.KEPALA DESA CANGKUANG WETAN
3.DR. YENNI YUNITHAWATI RUKMANA, S.H.
4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
61 — 14
  • Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;Bahwa para penggugat sudah tidak mempunyai hak menggugat karena sesualketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyatakan sebagai berikut :Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sahatas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut denganitikad baik dan secara nyata menguasainya, Maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi
Pengadilan PN TUBAN Perdata Agama Harta Bersama
Putus : 25-11-2013 — Upload : 24-11-2014
Putusan PN TUBAN Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn
Tanggal 25 Nopember 2013 — Dr. HARDI SOETANTO (P)
DR. F.M. VALENTINA, S.H.(T)
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN
NOTARIS EKO HANDOKO WIJAYA (Turut T)
749 — 1227
  • Dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugatmengenai pembatalan perjanjian kawin dapat dilakukan setelah gugatan perceraiandiputus dan berkekuatan hukum tetap ; Bahwa pendapat saksi ahli adalah bersifat bebas, dalam arti pendapat tersebut bisadipakai dan atau tidak dipakai dalam pertimbangan Majelis Hakim yang disesuaikandengan hukum dan praktek, khusus mengenai gugatan pembatalan perjanjian kawinyang disebut daluwarsa oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh Tergugat I. adalah suatupendapat yang tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 26-03-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — HJ. BETTY WIWI PRAWOTO, DKK VS PT. KARYA PERKASA INDONESIA DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK., II. WINARYO., III. DR. IR. BUDIMAN N;
164 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Moch Kemal Abidin, dkkmengakibatkan tidak diterapbkannya batasan daluwarsa dalam perkara inisama sekali.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidakterdapat kekhilafan nyata dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);Bahwa tidak ada keharusan oper garap untuk dituangkan dalam AktaOutentik, sedangkan Pejabat Pembuat
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-04-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Klk
Tanggal 14 Januari 2016 — S A F R U D I N, Dkk : Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Nakula Raya No. 02 Kompleks BPP Rt. 025/003, Kel. Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. ABDUL KADIR, S.Ag. SH. 2. AHMAD MUJAHID, SH. 3. ABDUL ROHMAN, SH. 4 SYAMSUL BAHRI, SH. 5. RIZALDI NAZARUDDIN, SH, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Jend. Achmad Yani Km. 6.700 Komplek Permata Permai N o. 6B RT. 11, Kel. Kertak Hanyar I, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Prov. Kal-Sel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Pebruari 2015, dahulu sebagai Kuasa Para Penggugat, sekarang sebagai ..................................KUASA PARA PEMBANDING ; L A W A N 1. PT.WIRA USAHATAMA LESTARI (PT. WUL), beralamat Kantor di Jalan Pemuda Km. 10 Handel Gaben RT. 14 Desa Bunga Mawar Kec. Pulau Petak, Kab. Kapuas, Prov. Kal-Teng , dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. POLTAK HUTADJULU, SH,MBA,MH. 2. NICHO HEZRON, SH.MBA, 3. FAJAR MARPAUNG, SH,MH. 4 BINSAR RONNITUA. A, SH. 5. AKHMADSYAH GIFFARY, SH, Pekerjaan Advokat berkantor di LAW OFFICE POLTAK HUTADJULU & ASSOCIATES, Jalan Manggis No. 62, Blok. A Cinere Estate, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2015 , semula sebagai Kuasa Tergugat, sekarang sebagai ..............................KUASA TERBANDING ; 2. PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS, beralamat di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 01 Kuala Kapuas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : KRISTOP, SH, 2. Drs. SEPTEDY, SH, 3. H. SUKIRAN, S.IP.,MAP. 4. SITI RUBIAH HAYATI, SH, 5. GEREK, S.Hut.,MP, 6. YANTI, ST, 7. ERLINA, SH. 8. KALAWA DANA, SH, 9. RINA EKA KURNIATI, SH, beralamat di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2015, semula sebagai Kuasa Turut Tergugat , sekarang sebagai ...KUASA TURUT TERBANDING ;
238 — 44
  • kegunaan sesuatu benda dengan bebas;Merupakan hak menguasai secara terkuat;Tidak melanggar undangundang atau peraturan umum;Tidak mengganggu hak orang lain;aA fF S&S SSJika perlu dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan memberi gantirugi, Tidak menyalahgunakan hak dalam pelaksanaannya.Menimbang bahwa cara memperoleh hak milik diatur dalam Pasal 584KUHPerdata yang menyebutkan "Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapatdiperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan,karena daluwarsa
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Perijinan
Register : 01-09-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 14-06-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 064/G/2014/PTUN Smg
Tanggal 16 April 2015 — JOKO PRIANTO Dkk dan YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA Melawan I. GUBERNUR JAWA TENGAH II. PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk – sekarang bernama PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
798 — 614
  • GUGATAN DALUWARSA. 1. Bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah Keputusan GubernurJawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentangIzin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan PabrikSemen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;.
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus
Register : 16-01-2019 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bjb
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD BUDI MUKLISH, SH, S.Hum
Terdakwa:
RIZALI HADI Bin ACHMAD DARMAWI
160 — 85
  • Pemilihan Umum terhadap para Caleg dan partai politiksekota Banjarbaru, terhadap aparat sipil negara, terhadap guruguru di Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, terhadap para lurah danpara camat Kota Banjarbaru serta terhadap stakeholder BawasluKota Banjarbaru;Bahwa pengusutan terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidanapemilu yang diduga dilakukan oleh terdakwa bersama denganNurdin tersebut, saksi mempedomani jangka waktu sebagaimanadiatur dalam UU No.7 tahun 2017 dan peraturan Bawaslu untukmenghindari daluwarsa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Maret 2021 — Pemohon:
TITI SUMAWIJAYA EMPEL
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
220 — 653
  • Daluwarsa ;Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T62 berupa Surat PerintahPenghentian Penyidikan No. SPPSid/590/XII/2020/Ditreskrimsus, tanggal 23Desember 2020, dan bukti Surat bertanda T63 berupa Surat PemberitahuanPenghentian Penyidikan No.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 05-03-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 35/PDT/2018/PT MND
Tanggal 25 April 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. Coca Cola Indonesia
Terbanding/Penggugat : Tontje Thenoch
176 — 193
  • Apakah gugatan tidak mengandungerror in persona, ne bis in idem, obscuur libel, prematur, daluwarsa,melanggar kompetensi, dan sebagainya. (vide Bukti T14 DalamProvisi).38.Hal di atas juga didukung oleh pendapat Ahli Dr.
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 28-08-2013 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 227/PDT.G/2012/PN.MKS
Tanggal 28 Agustus 2013 —
27 — 4
  • Indonesia, yaitu Undang Undang RINo. 5 tahun 1960, tentang Pokok Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah RI No. 10Tahun 1961, Tentang Peralihan Hak Atas Tanah sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997, tentang Perubahan Peraturan PemerintahRI No. 10 Tahun 1961, tentang Peralihan Hak Atas Tanah didasarkan atau bersendikanhukum Adat nasional Indonesia yang telah di scaner, dan di dalam sistem hukum adatnasional Indonesia tidak menganut atau tidak dikenal verjaring atau daluwarsa
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-12-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 188/PDT.SUS.PHI/2014/PN BDG
Tanggal 30 Juni 2015 — ABDURROHIM AHSAN; AGUNG MAULANA; AGUNG PUJI ; RAHAYU; AGUS RAMDANI,; AHMAD BUKHORI, DKK; LAWAN; PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY
106 — 294
  • danapakah Revisi didaftarkan juga tentang ada waktu yang di Revisinyake Disnaker kita tidak mengatur itu karena itu merupakan satukesatuan jadi tidak perlu didaftar ;Bahwa apabila perjanjian kerja tidak didaftarkan apa sanksinya tetapsah perjanjian kerja sudah tanda tangan para pihak ;Bahwa kalau sudah di PHK oleh perusahaan tapi belum ada putusandari Pengadilan karena ada hakhak yang belum dibayar menurutpendapat saksi seperti apa kita katakan di pasal 96 segala hak yangtimbul dari hubungan kerja daluwarsa
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 31-10-2013 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN.Bks
Tanggal 17 Juli 2014 — DEDDY TJAHYONO sebagai Pelawan I SHINTA KOSASIH sebagai Pelawan II KORAN PURBA sebagai Pelawan III RIM GINTING sebagai Pelawan IV Melawan Almarhumah MEGAWATI PURNOMO dalam hal ini Ahli Warisnya SULINDRO selaku Suami Pewaris, sedangkan TJAHYONO SULINDRO, MARGARETHA SULINDRO, MARCELLA SULINDRO, SIANNE SULINDRO, ELISABETH SULINDRO, MARIANA SULINDRO, BENJAMIN SULINDRO, 7 (tujuh) orang selaku Anak Pewaris sebagai Terlawan PT. SAKIYA, dahulu diwakili oleh TJONDRO SANTOSO sebagai Turut Terlawan I PT. SAKIMA INDAH, dahulu diwakili oleh SULINDRO sebagai Turut Terlawan II PT. SAYMARA INDAH JAYA dahulu diwakili oleh BENJAMIN SULINDRO sebagai Turut Terlawan III PT. SAKINA SUMBER BATU, dahulu diwakili oleh P. SINAGA. SH Dkk sebagai Turut Terlawan IV
156 — 33
  • PERLAWANAN (VERZET) DALUWARSA/MELAMPAUI BATAS WAKTU BahwaPerlawanan(Verzet) ini telah melampaui batas waktu yang ditetapkan olehUndangUndang yang diatur pada Pasal 129 ayat (1) Herzein InlandschReglement (HIR) dan Pasal 153 ayat (1) RBg, yaitu sebagai berikut : dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak diberitahukankepada Tergugat secara sah;= sampai dengan hari kedelapan dilakukannya peringatan;Sedangkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaituputusan Pengadilan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-12-2011 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 07-08-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 224/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juli 2012 — DR.Dr. Lucky Aziza Bawazier, Sp.PD., KGH., FACP., FINASIM., S.H;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Rudy Sutadi, Spa., Mars., Dr
213 — 221
  • Dengan demikian, gugatan Penggugat belum lewat waktu (daluwarsa)90 hari sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 55 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi dinyatakan ditolak; Gugatan Kurang Pihak:Menimbang, bahwa yang menjadi alasanalasan hukum mengapa hanya MenteriHukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia yang didudukan sebagai Tergugat,adalah antara lain: Karena, Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Pengadilan PT MEDAN TUN Pajak
Register : 17-01-2018 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 66/PID.SUS/2018/PT-MDN
Tanggal 8 Februari 2018 — TIANDI LUKMAN
332 — 180
  • Undang undang RI No. 28Tahun 2007 tentang Ketentutan Umum dan Tata Cara Perpajakanmengatur tentang masa daluwarsa terhadap tuntutan tindak pidana Halaman 85 dari 129 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PT MDN2.3.perpajakan, dimana Pasal 40 Undangundang RI No. 6 Tahun 1983menyatakan : Tindak Pidana dibidang perpajakan tidak dapat dituntutsetelah lampau waktu sepeuluh tahun sejak saat terhutangpajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya Bagian Tahunpajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.Berdasarkan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 654/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 18 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat VI : ALVIN SUTANTO Diwakili Oleh : T.A.RONALD SIMANJUNTAK,SH.,MH.,Dkk
Terbanding/Penggugat I : STEFANUS LUKAS WIRABUDI
Terbanding/Penggugat II : DAUD JANUAR CIOMAS
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. BANK RESONA PERDANIA
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT. SANJAYA PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat VIII : NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat VII : GUNAWAN HARSONO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ERLYN SUTANTO.
Turut Terbanding/Tergugat IX : NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT
Turut Terbanding/Tergugat X : SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris
169 — 109
  • tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seseorang tidak dapatlagi menuntut haknya (daluwarsa