Ditemukan 9402 data
Pembanding/Penggugat XI : ITA ROSITA BINTI H. ONDI WIHARJA Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat IX : YAYAH TARLIAH BINTI H. ONDI WIHARJA Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat VII : ENENG JUARIAH BINTI H ONDI WIHARJA Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat V : ANI ROHAENI BINTI H ONDI WIHARJA Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat III : RINI KENCANA WATI Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat I : HJ. EUIS RUSTINI BINTI H. INDI WIHARJA Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat XIV : RUDI RUSTANDI BIN H. ONDI WIHARJA Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat XII : ENA SUKMANA BIN H. ONDI WIHARJA Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat X : NANDANG RUKMAN BIN H. ONDI WIHARJA Diwakili Oleh : MUHAMMAD FAHDI. SH
Pembanding/Penggugat VIII : ASEP TOHARI BIN H. ONDI WIH
81 — 36
Bahwa, tanpa bermaksud untuk keluar dari permasalahan PokokPerkara, yakni Perkara Perdata yang sedang diselesaikan olehMajelis Hakim yang termormat, di Negara Hukum ini sudah jelasmarka, batasan, aturan dan ancaman hukum yang tertuang didalamKitab UndangUndang Hukum Pidana tentang Tuduhan Palsu,Fitnah, Penistaan, Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik,antara lain termuat di dalam 310 sd. 321 KUHPidana.
Pembanding/Penggugat II : SUPRAWOTO MS als SALMAN AL FARISYI Diwakili Oleh : Muh Taufik Darmawan, SHI.,
Pembanding/Penggugat III : Drs. SUPARNO bin TRISNO SUWITO Diwakili Oleh : Muh Taufik Darmawan, SHI.,
Pembanding/Penggugat IV : ENDRO SUDARSONO bin HADI SUBIYANTO Diwakili Oleh : Muh Taufik Darmawan, SHI.,
Pembanding/Penggugat V : JOKO SUTARTO bin SUTARDI Diwakili Oleh : Muh Taufik Darmawan, SHI.,
Pembanding/Penggugat VI : MULYADI, SPdi bin WITO SUMARTO Diwakili Oleh : Muh Taufik Darmawan, SHI.,
Terbanding/Tergugat I : KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH Cq KEPOLISIAN RESORT SURAKARTA
Terbanding/Tergugat II : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Cq KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq Kantor KPPN Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Surakarta
40 — 27
Bahwa terkait dengan kerugian immaterial berdasarkan pasal 1370,pasal 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata disebutkan bahwa yang hanyadapat diberikan dalam halhal tertentu saja, yaitu : Kematian, luka beratdan penghinaan, jadi halhal yang disampaikan Penggugat adalah tidakbenar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak berdasarkanyurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No.495.K/Sip/1975 sebagaiberikut :Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapatmembuktikan di persidangan tentang perincian
207 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugian moril (immateril) yang diderita Penggugat seluruhnya adalahsebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), karena Penggugattelah mendapatkan penghinaan dari Tergugat dengan mengajukanpenawaran ganti rugi Lahan/Tanah Adat Dayak obyek sengketa a gouhanya maksimal sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)/(vide Notulen Rapat yang dipimpin oleh Camat Katingan Tengah yangdikuatkan dengan adanya Daftar Hadir Mediasi Permasalahan SengketaLahan Antara PT Karya Dewi Putra (Tergugat
139 — 62
Fotokopi dari Print out (cetakan) dari sumber elektronik tentangpercakapan melalui aplikasi whatsapp dan atau SMS antara Penggugatdan Tergugat yang berisikan katakata makian, penghinaan dan tuduhanyang kasar dan menyakitkan dari Tergugat terhadap Penggugat (P.14);15.
dalam perkara ini;Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi dari Print out (cetakan)tentang pengaturan keuangan mulai Desember 2017,yang ditujukan olehTergugat, kepada Penggugat, bukti P.12 berupa fotokopi dari Print out (cetakan)antara Penggugat dan Mira Lusia, yang merupakan baby sitter, tentang transferuang, bukti P.13 berupa fotokopi dari Print out (cetakan) tentang profil Tergugat,bukti P.14 berupa otokopi dari Print out (cetakan) antara Penggugat danTergugat isinya tentang katakata makian, penghinaan
ARDINY LAILY Y. SKM
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
156 — 123
palingsingkat 2 (dua) tahun;14.Bahwa kenapa kemudian Penggugat memberikan pendapat hukum yangdemikian, karena jika penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b dilakukan secaraan sich, dan dikaitkan dengan kalimat terkahir pada bagian dan/ataupidana umum maka tidak hanya tindak pidana dalam jabatan saja yangdapat diberhentikan dengan tidak hormat, namun pidana umum jugatermasuk diantaranya, dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim,Penggugat contohkan, apabila seorang PNS diputus pidana karenaMelakukan Penghinaan
233 — 229
Distriobusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal,yang terdiri dari :1) kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE) ;2) perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE) ;3) penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE) ;4) pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE) ;5) berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28ayat (1) UU ITE) ;6) menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2)UU ITE) ;b.
65 — 49
Bahwa Ibu Termohon tidak pernah sekalipun mengatakankalimat penghinaan orang Pariaman pelitpelit sebagaimana Pemohondalilkan dalam point 4 Permohonan aquo, bagaimana mungkin jikayang didalilkan Pemohon tersebut di atas benar?
Terbanding/Tergugat : Gabrielis Ivony Making Diwakili Oleh : MARIANUS MOA, S.H.M.H
128 — 28
kepicikanPenggugat, dalam menggiring opini Majelis Hakim, seolaholah Penggugatadalah Bapak yang sangat mencintai kKedua anakanaknya, padahal selama+ 2 tahun lebih Tergugat meninggalkan Penggugat, anakanak tidak diberinafkah yang sepantasnya, beberapa waktu lalu Penggugat mengutus orangmengantar ke rumah orang tua Tergugat, yaitu beras 15kg cap sayur danuang dalam amplop yang mungkin hanya Rp200.000,00 (dua ratus riburupiah), lalu Tergugat mengembalikan, karena kalau jumlah seperti ituhanya bersifat penghinaan
119 — 153
Tanggungjawab pemilik gedung atas bangunan yang dalam pemeliharaannya,diatur dalam Pasal 1369 KUH Perdata.b.Beberapa perbuatan melawan melanggar hukum seperti Pasal 1370 KUH Perdatatentang pembunuhan, Pasal 1371 KUH Perdata tentang penganiayaan dan Pasal1380 KUH Perdata tentang penghinaan;Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam Putusan 31 Januari 1919,Mahkamah Tinggi merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum, bilamanasuatu perbuatan baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya, sehinggaperbuatan
14 — 10
PA.LPKmelaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan ayah bagi istri dananakanaknya sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Tergugat semula, sehinggadalildalil Penggugat pada poin 3 (tiga) dalam Repliknay yang pada pokonyaternyata tingkah dan prilaku Tergugat semakin tidak karuan, disamping tidakmempunyal pekerjaan tetap/tidak berpenghasilan ditambah lagi sikap dankelakuannya tidak memcerminkan seorang suami/imam bagi istrinva dan ayah bagianakanaknya adalah merupakan dalil yang tidak benar, penghinaan
64 — 45
Dan ini bentuk penghinaan kepada saya.Bahwa dalil gugatan (Posita) Para Penggugat, bahwa tergugat VI tidakmau memberikan alamat Pak Widadi aquo tergugat 1, adalahkebohongan berikutnya. Kami tidak pernah diminta tentang alamat PakWidadi, yang ada justru kami beritikad baik untuk mempertemukanHalaman 45 dari 58 Halaman Putusan No.111/PDT/2017/PT.BTNPenggugat Il/ dan atau Para Penggugat dengan tergugat dan tergugatll dan kami siap mengantarkan ke rumah tergugat dan Il di GrogolJakarta Barat.
38 — 19
setelahPemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pensiun dan tidak menghasilkanlagi dengan seenaknya mengusir dimana mengantarkan pakaian yangberada didalam lemari rumah dengan kantong kresek bekas belanja yangtas kresek (bukti terlampir) itu umumnya dipakai orang untuk sampah,diantar ke rumah adik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, padahalsemua hasil pencaharian Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yangbekerja, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak sadar diri bahwatelah melakukan pelecehan dan penghinaan
Elson S. Butarbutar, SH
Terdakwa:
1.WENCESLAUS SAUD Alias VENCE
2.BERTUS FENITRUMA
3.HAM NAUW
4.DONI PATTIRUHU
5.CRIS DJANOMA
206 — 130
Undangundang No. 1 Tahun 1946 Tentang PeraturanHukum Pidana sehubungan Laporan Informasi No:R/LI/01/1/2020/Subdit tanggal 20 Januari 2020;Putusan Nomor: 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 20 dari 615)6)7)8)Dalam perkara dugaan tindak pidana Makar dengan maksud untukmembunuh Presiden atau Pemufakatan Jahat untuk membunuhPresiden atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapatdiaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen yang memlikimuatan penghinaan
BAGYO MULYONO SH
Terdakwa:
dr.MARTANTO Bin alm SUMADI RAHARJO
434 — 295
Tindak pidana yang berhubungan dengan aktifitas ilegal yaituDistribusi atau penyebaran, transmisi dapat diakseskan konten ilegalyang terdiri dari Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE; Perjudian(Pasal 27 ayat (2) UU ITE; Penghinaan atau pencemaran nama baik(Pasal 27 ayat (3) UU ITE); Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27ayat (4) UU ITE); Berita bohong yang menyesatkan dan merugikankonsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE); menimbulkan rasa kebencianberdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE); MengirimkanInformasi
Terbanding/Tergugat I : NURHAYANI BR TARIHORAN
Terbanding/Tergugat II : KEPALA DESA MELA I, KECAMATAN TAPIAN NAULI
134 — 88
Bahwa dengan demikian dalildalil yang ada di dalam Memori BandingPembanding hanya berisi fitnah, tuduhantuduhan yang keji, fitnah,penghinaan sehingga menurut Terbanding Upaya Hukun Bandingyang diajukan Oleh Pembanding tidak layak untuk diterima danseharusnya ditolak;21.5.
Terbanding/Tergugat I : INA DAMAYANTI
Terbanding/Tergugat II : FERDINAN Diwakili Oleh : ASRI PURWANTI, SH,MH
Terbanding/Tergugat III : PT, PANTAI MENTARI JAYA
Terbanding/Tergugat IV : DARWIN bin FERDINAN
Terbanding/Tergugat V : RYAN EKAPUTRA FERDINAN
Terbanding/Turut Tergugat : PT BANK MAYBANK INDONESIA,Tbk
151 — 113
Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mendalilkan jika sumber pendanaan kegiatanusaha/bisnis Para Penggugat Rekonvensi khususnya PembangunanFinishing Kompleks Perumahan berasal dari uang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telahmenuduh jika Para Penggugat Rekonvensi ikut turut Serta menipu TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi yang mana dalil tersebut lebin menjuruskepada penghinaan dan pencemaran nama baik serta fitnan kepada ParaPenggugat
ROMLAH BT PATMAH
Tergugat:
1.KIYAH MARIAH Binti MARGAWI
2.MASIAH Binti MARGAWI
3.HALIMAH Binti MARGAWI
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH KECAMATAN PAGEDANGAN Cq PEMERINTAH DESA JATAKE
5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH KECAMATAN PAGEDANGAN Cq PEMERINTAH DESA KADUSIRUNG
6.PT BUMI SERPONG DAMAI, Tbk
Turut Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
124 — 32
Hal ini merupakan salahsatu bukti bahwa dalildalil Penggugat tidak benar, tidak singkron danhanya sebagai fiksi bukan fakta.Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalilPenggugat angka 14 gugatannya yang menyatakan almarhum Margawiselaku orangtua Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III menggunakantanah Penggugat sebagai tempat tinggal almarhum Margawai, karena daliPenggugat tersebut tidak benar dan merupakan penghinaan bagi Tergugat, Tergugat Il dan Tergugat III.
154 — 84
No. 338/Pdt/2016/PT.DKI.KUH Perdata sebagai penghinaan yang merusak dan menghancurkannama baik TERGUGAT/PENGGUGAT dalam Konvensi yang berakibathilangnya kredibilitas TERGUGAT/PENGGUGAT Konvensi di dalamkehidupan masyarakat bisnis baik nasional dan internasional.* Meskipun PENGGUGAT/TERGUGAT Konvensi tahu = atau patutmengetahui (know or knowingly) alasanalasan yang mendasari Gugatantersebut bertentangan dengan hukum, namun PENGGUGAT/TERGUGAT Konvensi tetap melakukannya dengan sengaja dan sadar (intensional
91 — 24
Ini merupakanHalaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor 0138 /Pdt.G/2015/MS.Bnakalimat penghinaan seorang isteri terhadap suaminya, maka di sini jugasudah masuk unsur nusyUwZ ;Kalimat: jangan ikutikutan abucut dalam Poin 5 (c) sama sekali tidakbernada negatif dan tidak menghina keluarga Penggugat ;6.
115 — 30
Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI ketentuan Pasal 49Peraturan Komisi Pemilihan Umum Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota Menjadi UndangUndang No.3 Tahun 2017 disebutkan dalam hal calonmencantumkan riwayat pendidikan diatas sekolah lanjutan tingkat atas, pasangancalon wajib menyertakan