angka 22 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara adalah Kerugian Negara/Daerah adalah kekuranganuang, Surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaiakibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Tindakan melawanhukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untukmengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untukdituntut Secara pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 25/PUUXIV/2016 tanggal 25

Januari 2017 yang salah satu AmarHalaman 294 dari 367 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2021/PN MnkPutusan Nomor 2 Mengatakan: kata "dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor

diletakkan di depan katakata "merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara", hal ini menunjukkan bahwa delik korupsidalam pasal dakwaan kesatu subsidair ini merupakan delik formil, yaitu adanyadelik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang dirumuskanbukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain tidak menimbulkankerugianpun asal perbuatannya memenuhi unsur korupsi Terdakwa sudah dapatdihukum;Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam PutusannyaNo.25/PUUXIV/2016 tertanggal 25

Januari 2017 menyatakan bahwa kata dapatdalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UndangUndang nomor 31 tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundangnomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsibertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nomor: 821.24/98/2017 tanggal 25 Januari 2017 beserta lampiran (Legalisir asli ditandatangani Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Tanimbar);

Majelis Hakim berpendapat unsur Menyalahgunakan Kewenangan,Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukantelah terpenuhi;Ad. 4 Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegaraMenimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;2.

UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi landasan bagi upayapencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami perubahanmendasar.dan Perubahan pertama terjadi pada 24 Juli 2006 ketika MahkamahKonstitusi melalui putusan No 003/PUUIV/2006 menyatakan norma PenjelasanPasal 22 Ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bertentangan dengankonstitusi sehingga menjadi norma formil.Menimbang, bahwa Perubahan kedua terjadi pada 25

Januari 2017, kembaliMK melalui putusannya No 25/PUUXIV/2016 menyatakan, frasa kata "dapat" dalamrumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan konstitusi sehingga"tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadidelik materiil.

(PERKIM) Pemda Kota Sungai Penuh, oleh karena itu) Majelis Hakimberpendapat unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Saranayang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan telah terpenuhi;Ad. 4 Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegaraMenimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;2.

angka 22 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara adalah Kerugian Negara/Daerah adalah kekuranganuang, Surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaiakibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Tindakan melawanhukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untukmengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untukdituntut Secara pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 25/PUUXIV/2016 tanggal 25

Januari 2017 yang salah satu AmarPutusan Nomor 2 Mengatakan: kata "dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4150) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia

mempertimbangkan secara hatihati dalampertimbangan hukumnya dalam menerapkan unsur "dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara secara benar dalammemutus perkara ;1.Bahwa Judex Facti Tingkat Banding dan Judex Facti Tingkat Pertamajelas dan terang telah salah menerapkan hukum dengan menerapkanhukum tidak sebagaimana mestinya terkait unsur dapat merugikankKeuangan negara atau perekonomian negara karena telahmengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 diputuskan tanggal 25

Januari 2017 yang dalam amarputusannya butir kedua menyatakan :Menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)bertentangan dengan UndangUndang Dasar

Dengan demikian darirumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun jugadapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatanmelawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapatmenimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara, akan tetapi MahkamahKonstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya tanggal 25 Januari 2017 Nomor25/PUUXIV/2016 menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Januari 2017 Nomor01/Pen.Pid.SusTPK//2017/PT MDN tentang penunjukan majelis hakim;. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Januari 2017Nomor 01/Pen.Pid.SusTPK//2017/PT MDN, tentang Penunjukan PaniteraPengganti;. Berkas perkara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaanPenuntut Umum Nomor Register Perkara PDS01/TBA/2016, tanggal 14 Juli2016, sebagai berikut:KESATU :Bahwa Terdakwa Ir. H.

Pemindah bukuan kedua pada saat pembayaran tahap kedua danketiga dilakukan sekaligus ke rekening HART NATALIS sebesar Rp.924.450.000, pada tanggal 25 Januari 2017 setelah dipotong kreditdan bunga kredit.Bahwa besaran administrasi yang dibebankan oleh Bank RakyatIndonesia Cabang Muara Teweh kepada pihak PT.

seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia force majure hal mana bersesuaian pula dengan pengertian Pasal 1 angka 22 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa Kerugian NegaraDaerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara.Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifatalternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, akan tetapi cukupdibuktikan salah dari unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut;Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalamPutusannya Nomor: 25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang padaHalaman 182 dari 272 halaman Putusan Perkara Nomor 33/PID.SUSTPK/2020/PTKPGintinya menyatakan kata

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Gorontalo,sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23Pebruari 2017;Halaman 2 dari 431 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.Para terdakwa didampingi Penasihat Hukum KASMUN GANI, SH beralamat di Jalan.Imam Bonjol No.29 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan

(lima) lembar asli Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 Provinsi Bengkulu
79. 1 (satu) bundle Lampiran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu
80. 1 (satu) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Bengkulu Perihal Surat Perintah Nomor : 824/127/I/B.IV-DPU-TR/2017 tanggal 25

Januari 2017.
81. 2 (dua) Lembar Photo Copy Register SPSD periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
82. 1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
83. 1 (satu) bundle copy Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal

pelaksanaanpekerjaan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan namun pernyataan PekerjaanUmum pernyataan pekerjaan telah selesai 100% per 22 Desember 2016 tidak didukungdata yang valid berdasarkan foto dokumentasi dan kepada Kapolsek Enggano, CamatEnggano, kepala suku dan masyarakat diketahui bahwa pekerjaan per 31 desember2016 belum seluruhnya selesai dikerjakan dengan rincian sebagai berikut isinyaberdasarkan data tersebut pekerjaan terlambat minimal 34 hari tanggal 23Desember 2016 sampai dengan 25

Januari 2017 sehingga dikenakan denda minimalsebesar Rp598.152.650, (lima ratus sembilan delapan juta seratus lima puluh duaenam ratus lima puluh rupiah); Bahwa pekerjaan logging yang terjadi adalah pekerjaan pengangkutan yangseharusnya sudah dimasukkan di unsur harga satuan.

Dengan demikian darirumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun jugadapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatanmelawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapatmenimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara, akan tetapi MahkamahKonstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya tanggal 25 Januari 2017 Nomor25/PUUXIV/2016 menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

2016 tertanggal 23 Mei 2016 tentang Pemberian Jasa Produksi Tahun 2015 Kepada Pegawai PDAM Kota Makassar;

2. 1 (satu) rangkap Asli Surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar Nomor: 03/DP-PDAM/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas PDAM Pada Pembahasan RKAP Tahun 2017;

3. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Utama PDAM Kota Makassar Nomor: 026/B.2/I/2017 tertanggal 25

Januari 2017 tentang Permintaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2016 beserta lembar kartu penerus disposisi;

4. 1 (satu) rangkap Asli Resume Rapat Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar tertanggal 19 April 2017 agenda Usulan Direksi PDAM tentang Penetapan Penggunaan Laba Usaha Tahun 2016;

5. 1 (satu) rangkap Asli Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 19/DP-PDAM/IV/2017

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dalam perkara Nomor 25/PUUXI/2016 tanggal 25

Januari 2017 yangamar putusannya prase kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikorbertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, makapada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata dapat tersebut;Menimbang, bahwa demikian pula, dalam hal urutan unsur pasal 3Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakankewenangan

Dengan demikian darirumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun jugadapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatanmelawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapatmenimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara, akan tetapi MahkamahKonstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya tanggal 25 Januari 2017 Nomor25/PUUXIV/2016 menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Dengan demikian darirumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun jugadapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatanmelawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapatmenimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara, akan tetapi MahkamahKonstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya tanggal 25 Januari 2017 Nomor25/PUUXIV/2016 menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang