Ditemukan 9132 data
321 — 89
telah kadaluarsa, karena telahmembiarkan tanah objek perkara selama 30 tahun dikuasai olehmasyarakat penggarap yang dalam perkara ini adalah dikuasai olehTurut Tergugat Il1 s/d Turut Tergugat Il294 secara turun temurun,hal ini sesuai dengan pasal 1967 KUHPerdata yang redaksinya kamikutip sebagai berikut :Segala tuntutan hukum, baik yang bersifatperbendaan maupun yang bersifatperseorangan, hapus karena daluwarsadengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,sedangkan siapa, yang menunjukkan = akanadanya daluwarsa
- Tentang : Cipta Kerja
sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal8&...(1)(2)(2a)(2b)SK No 052151 A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 648 Pasal 8Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapatmembetulkan Surat Pemberitahuan yang telahdisampaikan dengan menyampaikan pernyataantertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajakbelum melakukan tindakan pemeriksaan.Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakanrugi atau lebih bayar, pembetulan SuratPemberitahuan harus disampaikan paling lama 2(dua) tahun sebelum daluwarsa
357 Ayat (1)Terhadap kekeliruan dalam pengisian SuratPemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, WajibPajak masih berhak untuk melakukan pembetulanatas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur JenderalPajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.Yang dimaksud dengan mulai melakukan tindakanpemeriksaan adalah pada saat Surat PemberitahuanPemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak,wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yangtelah dewasa dari Wajib Pajak.Ayat (la)Yang dimaksud dengan daluwarsa
149 — 38
Kegunaan sesuatu benda dengan bebas;Merupakan hak menguasai secara terkuat;Tidak melanggar undangundang atau peraturan umum;Tidak mengganggu hak orang lain;ae eB feJika perlu dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan memberi gantirugi, Tidak menyalahgunakan hak dalam pelaksanaannya.Menimbang bahwa cara memperoleh hak milik diatur dalam Pasal 584KUHPerdata yang menyebutkan "Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapatdiperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan,karena daluwarsa
Ny Hanny Johanes
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT MITRA BUMI ASRI PERKASA
135 — 101
GUGATAN LEWAT WAKTU (DALUWARSA)Bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya sertipikat SHGB No.2343/ Desa Jejalenjaya atas nama PT.
413 — 205
Apabila wajib pajak setelah jangka waktu tersebutdipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, gunamemberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum, danHakim maka sesuai Pasal 40 UU KUP, tindak pidana di bidang perpajakanmenjadi daluwarsa 10 tahun dari sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnyamasa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.Bahwa menurut ahli Pasal 9 ayat (2b) UU PPN mengatur bahwa pajak masukanyang dikreditkan harus menggunakan
MUSTOFA
Terdakwa:
FANNY ANDRIAN
284 — 394
penuntutanoleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan pada bulan September2019 maka kerugian pada pendapatan negara akibat penerbitanFaktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya olehtersangka adalah sebesar jumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai(PPN) yang tercantum didalam Faktur Pajak yang diterbitkanoleh CV HERLINDA dimana Tersangka bertindak sebagai pihakyang turut serta menerbitkan faktur pajak dan telah dikreditkanoleh para penggunanya dikurangi nilai Pajak Pertambahan Nilai(PPN) yang telah daluwarsa
Desember 2009 17.867.197.128() DALUWARSA Januari s.d. Agustus2009 (9.695.959.116)b) (+) Masa Januari s.d. Desember 2010 2.164.764.787() Masa Juni sd. Desember 2010 (622.236.830)Total Masa Sept 2009 s.d.
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
1.Koperasi Air Kehidupan,
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Bupati Siak
4.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
157 — 318
1963 KUH Perdataadalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :Pasal 1955 KUH PerdataUntuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seorangmenguasainya teruS menerus tak terputusputus, tak terganggu, dimuka umum dan secara tegas sebagai pemilik.Pasal 1963 KUH PerdataSiapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yangsah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatupiutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milikatasnya, dengan jalan daluwarsa
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
267 — 139
bahwa atas eksepsi pihak Tergugat tersebut telahditanggapi oleh pihak Penggugat dalam repliknya pada pokoknya sebagaiberikut :Halaman 292 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Padt.G/2019/PN DpsMenimbang, bahwa menurut pihak Penggugat setelah dicermati pointpoint eksepsi pihak Tergugat baik yang menyangkut eksepsi tenang LegalStanding keabsahan surat kuasa maupun legal standing sebagai pihak yangberwenang mengajukan suatu gugatan dalam perkara aquo, eksepsi tentanggugatan waris gugur atau daluwarsa
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN
214 — 58
Berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembagarechtsverwerking seperti yang diterapkan dalam banyak putusan pengadilan,maka segala tuntutan hukum oleh siapapun yang merasa berhak atasnyahapus karena daluwarsa atau hapus karena pelepasan hak (rechtsverweking);3.
sawah sengketa;Kesimpulan:1.Dari berbagai yurisprudensi tersebut di atas, Substansinya adalah karenatelah lewat waktu) yang sekian lamanya seseorang yang semulamembiarkan tanahnya dikuasai oleh orang lain tanpa menggangugugatnya, hukum menetapkan bahwa orang itu telah melepaskan haknya;Berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembagarechtsverwerking seperti yang diterapbkan dalam banyak putusanpengadilan, , maka segala tuntutan hukum oleh siapapun yang merasaberhak atasnya hapus karena daluwarsa
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SYAHRAN UMASUGI, SH
162 — 80
penjatuhan pidana danbukan mengenai pembentukan suatu perbuatan pidana, dengan segalaakibatnya yakni yang berkenaan dengan tempat terjadiya perbuatan pidana,penyertaan atau masalah kadaluwarsa dan lainlain, sama halnya menurutvan Bemmelen dan van Hattuum yakni perbuatan berlanjut hanya memuatsatu. peraturan penjatuhan pidana dan bukan mengatur masalahpembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurutundangundang, yang memiliki arti yang sangat penting bagi tempat kejadianperkara, daluwarsa
1.Eduardus Djago
2.Martinus Kota
Tergugat:
1.Yoakim Waja
2.David Bai
3.Abraham Raga
126 — 13
Bahwa mengenai Leluhur Mite Poi menunjuk pada DALUWARSA.
13.
174 — 38
Pidana Indonesia, 1993, hal 285).Sehingga alasanalasan keberatan yang dapat dijadikan dasar hukumuntuk membuat suatu surat dakwaan menjadi "tidak dapat diterima,keberatan harus secara tepat memuat bahwa surat dakwaan penuntutumum tidak mempunyai dasar hukum yang tepat untuk mendakwaseseorang menjadi terdakwa atau terdakwa bukan pelakunya, perbuatanyang dilakukan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana,perbuatan merupakan delik aduan yang tidak pernah digunakan olehyang berhak, nebis in idem, daluwarsa