bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117174.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding memohon agar seluruh koreksi PajakPertambahan Nilai dapat dibatalkan dan perhitungan

lebin bayar PPN MasaPajak Oktober 2014 menjadi sebagai berikut: Menurut PemohonUraianBanding Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri 96.102.316.915Penyerahan yang PPNnya dipungut olehPemungut PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 688.604.105.548Jumlah Seluruh Penyerahan 184.706.422.463 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 9.610.231 .664Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 38.517.967.550Jumlah Perhitungan PPN Kurang

terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00644/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 12Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00137/407/14/091/16, tanggal 01 Agustus 2016, Masa Pajak Oktober2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP 01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9" Floor Lot 901906 KawasanCBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Nomor 01, Penjaringan, JakartaUtara 14440 sehingga perhitungan

Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat 38.517.967.550diperhitungkanc.Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar 28.907.735.8863 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 0ke Masa Pajak Berikutnya4 PPN yang lebih dibayar 28.907.735.886 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar 28.907.735.8863 Kelebihan Pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya 04 PPN yang lebih dibayar 28.907.735.886 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali

A.M2/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 Tentang PengangkatanKPPS pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 ,sekira pkl 07.00 WIB hingga pkl16.00 WIB atau setidaktidaknya pada bulan April tahun 2014, bertempat diTPS Il Desa Hilinamozaua Raya Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten NiasSelatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hokum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenangmengadili, Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu)eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan

suara, sertasertifikat hasil perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu,Pengawas pemilu lapangan atau pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama, Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, dilaksanakanpemungutan suara Pemilihan Umum calon legisatifi DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten, dan ketika pelaksanaan pemungutan suaradan pemilihan umum calon legislatif tersebut selesai dilaksanakan

, telahterjadi pelanggaran pemilu, yang mana terdakwa selaku ketua KPPS TPS IIHilinamozaua tidak memberikan salinan 1 (satu) Eksemplar Berita Acarapemungutan dan perhitungan suara serta Sertifikat hasil perhitungan suara(Formulir C1) kepada Saksi Satuhati Laia selaku Saksi dari Partai Hanuradan kepada Saksi Historis Gaho selaku Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kec.Teluk Dalam No.003/PANWASLUCAMTD/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 Tentang PenetapanAnggota Panwaslu

Menyatakan Terdakwa SAHAKHOTODO GAHO, terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Pemilu Dengan sengaja tidak memberikansalinan 1 (satu) eksemplar berita acara Pemungutan danPerhitungan Suara, serta sertifikat hasil perhitungan suara kepadasaksi peserta pemilu, Pengawas pemilu lapangan dan pengawaspemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS pada hariyang sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal288 Jo.

Menyatakan Terdakwa SAHAKHOTODO GAHO iersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplarberita acara Pemungutan dan Perhitungan Suara, serta sertifikathasil perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawaspemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN,dan PPK melalui PPS pada hari yang sama ;2.

banding Pemohon Banding atasSPKPBK000005/WBC.12/2017 tanggal 10 April 2017 tersebut danmenetapkan bahwa kekurangan pembayaran Bea Keluar adalah Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113623.40/2017/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 16 Januari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan

Menerima dan mengabulkan selurunnya permohonan banding PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) terhadap SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) NomorSPKPBK000005/WBC0.12/2017 tanggal 10 April 2017, sehinggaseluruh jumlah Bea Keluar diubah menjadi sesuai perhitungan PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);2.

Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbanding sebagaimanatertuang dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK000005/WBCO0.12/2017 tanggal 10 April2017, telan melanggar ketentuan peraturan perundangundangansebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan PenjelasanPasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 junctoPasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016;Halaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK000005/WBC.12/2017 tanggal 10 April 2017dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil:5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk mengembalikan bea keluar yang telah dilunasi;6.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan kembali perhitungan Bea Keluar olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diberitahukansecara tertulis dengan SPKPBK000005 yang disebabkan perbedaanjumlah dan jenis barang ekspor terhadap PEB Nomor 000032 tanggal 13Juni 2016 yang berisi tagihan Bea Keluar sebesar Rp928.384.000,00;tidak dapat dibenarkan, karena setelan meneliti dan menguji kemballidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan

, karena berdasarkan SE96/PJ/2009 nomor 2, menyatakan: Total benchmarking hanya merupakan suatu alat bantu(supporting tools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajakdan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsungsebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak;bahwa dengan demikian penggunaan benchmarking hanya merupakan petunjuk (guidance)Terbanding dalam melihat kinerja wajib pajak, tetapi tidak dapat digunakan secara langsungsebagai dasar perhitungan

omset dan harus didukung dengan bukti adanya ketidakpatuhandan faktor pendukung lainnya, bukan hanya karena laba kotor Pemohon Banding lebih kecildi bandingkan "Industrial Report" kemudian langsung dikenakan metode ini;bahwa koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Januari 2008 ini merupakanequalisasi terhadap omset Pajak Penghasilan Badan 2008 yang dihitung per masa pajak,dimana dalam sengketa Pajak Penghasilan Badan 2008 terdapat koreksi peredaran usahasebesar Rp. 9.555.322.199,00;bahwa perhitungan

rincian koreksi atas omset peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan2008 adalah sebagai berikut:bahwa menurut Pemohon Banding, Peredaran Usaha selama tahun 2008 adalah sebesarRp.240.148.283.627,00 dengan perhitungan sebagai berikut:27.388.464.100,00213.304.732.816,00240.693.196.916,00Penjualanekspor Rp.Penjualan Lokal Rp.Jumlah Rp.Retur Penjualan Rp. (544.913.289,00)Total Penjulan Rp. = 240.148.283.627,00bahwa perincian peredaran usaha menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Uraian Keterangan

HPI Rp. 1.593.354.891,00Penjualan ke lainnya Rp. 535.649.384.00Total Penjualan menurut Terbanding Rp. =. 249.703.605.829,00bahwa dengan demikian perhitungan koreksi peredaran usaha tahun pajak 2008 adalahsebagai berikut:Peredaran usaha menurut Terbanding Rp. =. 249.703.605.825,00Peredaran usaha menurut Pemohon Banding Rp. 240.148.283.627,00Koreksi Rp. 9.555.322.199,00 bahwa dari nilai koreksi omset di PPh Badan 2008 sebesar Rp. 9.555.322.199,00 tersebut,dan berdasarkan hasil equalisasi, Terbanding

Singapura;bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penetapan tingkatgross margin sebesar 7.9 % oleh Terbanding, telah memenuhi tingkat perhitungan profitmargin yang wajar dan lazim dalam transaksi bagi perusahaan yang mempunyai hubunganistimewa, dengan demikian koreksi sebesar Rp.796.276.850,00 tetap dipertahankan;MenimbangMenimbangMengingatMemutuskanbahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat

Rek. 30601112366, diketahui bahwa jumlah sebesar US$ 115,424.91dibayarkan ke Minopex dengan mendebet rekening pada tanggal 13 Januari2005; bahwa dasar perhitungan dalam Debit Note Minopex Nomor 110 tanggal30 November 2004 sebesar US$ 57,314.64 tidak dicantumkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding), sehingga tidak diketahuiapakah perhitungan tagihan sebesar US$ 57,314.64 berasal dari perkalian 4.5%dari gross revenue ataukah berasal dari perkalian 30% dengan profit/loss project;

14 Bahwa berdasarkan penelitian terhadap perhitungan PPN Jasa Luar Negeri yangdikoreksi oleh Pemeriksa (Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding))dengan cara mentrasir ke Debit Note Minopex dan perhitungan Minopex, terdapatketidaksesuaian antara deskripsi jumlah yang ditagihkan pada Debit Note denganperhitungan jumlah tagihan sebagai berikut:e dalam Debit Note tertera bahwa deskripsi penagihan dari Minopex adalah royaltyfee 4.5% on J.O. gross turn over in terms of Minopex Royalty Agreement yangberarti

bahwa perhitungan royalty fee yang ditagih pada Debit Note sebesar 4.5%dari gross revenue (mengacu pada agreement kedua tertanggal Januari 2000);e mencermati deskripsi perhitungan pada Debit Note yang menggunakanterminologi "gross" revenue, dapat disimpulkan bahwa tidak ada beban yangdiperhitungkan atau dikurangkan dari revenue project dalam menghitung royaltiyang dibayarkan;e dari penelitian terhadap perhitungan HollandMinopex Sebuku Joint Operationyang mendasari Debit Note diketahui bahwa jumlah

yang ditagih bukan berasaldari perhitungan 4.5% x gross revenue tetapi berasal dari 30% x operating cashflow available for distribution.

Dimana operating cash flow available fordistribution berasal dari perhitungan profit project dikurangi adjusment toreconcile profit before corporate income tax to net cash received by operatingactivities;e dari fakta perhitungan jumlah yang ditagihkan tersebut dapat diketahui bahwariil jumlah yang ditagihkan dan dibayarkan bukanlah 4.5 % dari gross revenuetetapi menggunakan sistem profit sharing atas project dengan mengacu padakontrak yang pertama yaitu Joint Operation Agreement tanggal 12 Maret

saksi yang meringankan yaitu saksiMaidy,SH. memperoleh faktafakta bahwa team pemeriksa pajak belum adamenghitung aset perusahaan Tiara Dewata group, sementara saksi yangmeringankan telah menghitung asset perusahaan Tiara Dewata group yaitu sekitarRp. 26.123.873.783, (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta DelapanRatus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) sehinggadengan demikian secara logika dapat menerima perhitungan kerugian Negara yangdilakukan oleh Perusahaan

kerugian Negara) sebesarRp.6.037.577.318 sebagai dasar Majelis Hakim untuk menjatuhkan denda pidanakepada YY berasal dari hasil perhitungan saksi yang meringankan yaitu saksiMaidy,SH. dengan perincian sebagai berikut :PPh.

Desember 2006Total 6.037.577.318 bahwa jumlah kerugian sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeridi atas adalah jumlah pokok pajak yang harus disetor ke kas Negara ;bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas perhitungan kerugianNegara di atas diketahui bahwa terdapat selisih (perbedaan) perhitungan jumlahnilai kerugian Negara antara jumlah perincian kerugian negara Tiara Dewata Groupdengan jumlah total kerugian negara Tiara Dewata Group yaitu sebesar Rp. 332,dimana menurut jumlah

jumlah Pajak yangkurang dibayar yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor: 00031/206/05/904/10 tanggal 15 September 2010 Tahun Pajak2005, seharusnya mengikuti putusan kasasi Makamah Agung ;bahwa selanjutnya walapun terdapat selisih (perbedaan) perhitungan jumlah nilaikerugian Negara antara jumlah perincian kerugian negara Tiara Dewata Groupdengan jumlah total kerugian negara Tiara Dewata Group yaitu sebesar Rp. 332.

,dimana untuk perhitungan kerugian Negara Tiara Dewata Group sebagai dasarpenentuan pengenaan denda pidana atas terdakwa YY sebagaimana yangtercantum dalam putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap(putusan kasasi Makamah Agung) yaitu sebesar Rp.6.037.577.318, namun untukperhitungan kerugian Negara PT XXX , Majelis menggunakan jumlah kerugianNegara untuk PT XXX yang terdapat dalam perincian kerugian Negara TiaraDewata Group yaitu sebagai berikut :Kerugian Negara atas PPN 2005 =(

PPh Pasal 15 di atas tersebutberubah, maka akan mengakibatkan tarif efektif PPh Pasal 15 juga akan berubah;Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsurunsur untuk menghitungPPh Pasal 15 harus disesuaikan dengan kenyataan dan perubahan peraturanyang ada, sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagangJepang di Indonesia sesuai dengan formula perhitungan di dalam Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE2/P103/2008 adalah menjadi sebagai berikut: KeteranganPPh terutang atas penghasilan

Putusan Nomor 1774/B/PK/PJK/2016Bahwa hal ini juga telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor SE2/PJ.03/2008 tanggal 31 Juli 2008, dimana dalam surat tersebut,Direktur Jenderal Pajak memberikan contoh perhitungan, dalam hal unsurformulasi perhitungan tarif tersebut berubah, maka tarif efektif PPh tersebutberubah;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pemohon Banding, PPhPasal 15 yang terutang dan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 (2) KUPmenurut SKPKB PPh Pasal

15 Nomor 00001/241/09/053/11 tertanggal 27 Juni2011 tersebut seharusnya tidak ada;KESIMPULANBahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perhitungan tarifPPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagang asing di Indonesia (untuk negaratanpa P3B dengan Indonesia) sesuai dengan Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor SE2/PJ.03/2008 yaitu sebagai berikut: KeteranganPPh terutang atas penghasilan neto 0% x 1% = 0,30%PPh Pasal26 (4) tanpa P3B 20% x (10,3)% = 0,14%Tarif Efektif 0,44% Bahwa perhitungan

PPh Pasal 15 yaitu Tarif PPh Badan yang telahberubah menjadi 28 % sesuai dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 yangberlaku mulai 1 Januari 2009, maka akan mengakibatkan tarif efektif PPhPasal 15 juga akan berubah sehingga perhitungan PPh Pasal 15untukkantor perwakilan dagang Jepang di Indonesia mulai 1 Januari 2009sesuai dengan konsistensi formula perhitungan di dalam Surat EdaranDirektur

Sumber dana sebagian besarberasal dari pinjaman LN dan sebagian kecil dari Budget PLN.2) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)perhitungan PPh Pasal 15 untuk Kantor Perwakilan Dagang Asing diIndonesia adalah sebagai berikut:Halaman 13 dari 20 halaman.

Sesuai ketentuan, pada saat realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraanekspor seharusnya PEB dibatalkan dan eksportir seharusnya mengajukanPEB baru dengan perhitungan bea keluar baru,b. Berdasarkan Undangundang Kepabeanan, realisasi ekspor diartikandengan saat telah dimuat di sarana pengangkut,c.

Adapun ketentuan tentang perhitungan Bea Keluar sesuai Pasal 6 ayat (2) PPNomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor:214/PMK.04/2008 adalah berdasarkan Tarif Bea Keluar dan Harga Eksporyang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan diKantor Pabean,.

Bahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a. Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar (sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor:004432 tanggal 31 Oktober 2010),3.1.Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan BarangEkspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.3.2.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKeluar,Pasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung

Bahwa benar terhadap tagihan dan perhitungan biaya yang dibuat SaksiSdr. Amat Gogol Terdakwa keberatan karena menurut perhitungan dariPengacara istri Terdakwa maupun perkiraan teman Terdakwa yang bekerjadi property PT. Ira atas nama Sdr.

Bahwa benar setelah dilakukan perhitungan oleh Tim Independen (Konsultansipil) SaksiIll Anton Novery Sipayung, S.T. terhadap bangunan rumahTerdakwa tersebut dengan kriteria pengawasan dan pemeriksaan dengancara melihat fisik bangunan serta keterangan yang diperoleh dari SaksiI Sdr.Amat Gogol, Saksill Jumono selaku Pengawas, Kepala Tukang, Terdakwadanistrinya, perhitungan yang dilakukan SaksiIll Anton NoverySipayung,S.T. pisik bangunan sebesar Rp1.014.000.000,00 (satu milyarempat belas juta rupiah

TimIndependen karena perhitungan tersebut menurut Pengacara istri Terdakwaterdapat banyak kejanggalan di jumlah biaya bangunan karenahasilkoordinasi Terdakwa dengan rekanan istri Terdakwa yang bekerja di bidangproperty di PT. lra Komplek Setia Budi Indah atas nama Sdr.

Laporan perincian perhitungan biaya pembangunan rumah di Jalan JalaAndansari milik Terdakwa.b.

tersebut atas dasarmelihat photo rumah orang lain tanpa perhitungan biaya yang pasti, yangapabila ada penggelembungan biaya menjadi tanggung jawab pemborongyang tidak terungkap fakta di persidangan.3.

perhitunganPPN Masa Pajak Maret 2007 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak Maret 2007 adalah sebesar Rp.136.405.861 ,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidanganmenyatakan untuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan

(lebih) bayar 98.578.758,00 Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding): Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar (Rp. 0,00) NIHIL; Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, suratbantahan, penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnyabaik yang diserahkan dalam persidangan maupun disampaikan melaluisekretariat pengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.

perhitungan;Pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPNyang masih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayaradalah atas margin usaha Pemohon~ Banding, karenapemeriksa/fungsional mengkoreksi tidak berdasarkan buktibuktiautentik serta dasar hukum yang digunakan tidak sesuai dengankewenangan sebagai pemeriksa dalam menghitung PPN yang masihharus dibayar;Peneliti/penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada surat keputusan keberatan

atas pajakmasukan SPT PPN Pemohon Banding karena peneliti/penelaahmengoreksi tidak sesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPNyang masih harus dibayar;Sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tatacara menghitung) Antara pemeriksa/fungsional denganpeneliti/penelaah terdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitungPPN yang harus dibayar.

Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak biasa digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak Maret 2007 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: DPP PK Rp = 1.377.735.304,00DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.102.188.243,00Selisih (DPP PKDPPPM) Rp 275.547 .061,00PPN (10/100xDPP) Rp 27.554.706,00Halaman

Uraian Jumlah(Rp)1 DPP PPNEkspor 13.805.513.175,00Penyerahan yang PPNnya = 129.386.903.210,00harus dipungut sendiri2 Jumlah DPP 143.192.416.385,003 PPN Keluaran yang masih = 12.938.690.321,00harus dipungut sendiri4 PPN Masukan yang dapat = 7.029.578.901,00diperhitungkan5 Jumlah perhitungan PPN 5.909.111.420,00yang kurang dibayar6 PPN yang kurang dibayar 5.909.111.420,007 Sanksi Pasal 13 ayat (2) 1.890.915.655,00KUP8 Jumlah PPN yang masih 7.800.027.075,00harus dibayar Bahwa adapun dasar perhitungan

Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) kesatu sebanyak 63.512.278.00 Kg / Lt,e Total Produksi cfm Perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) Ratarata) BOM sebanyak62.985.156.00 Kg / Lt,e Total Produksi cfm.

Perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) Aktual I sebanyak 63.149.490.00 Kg/Lt,e Total Produksi cfm.

Perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) Data Filling sebanyak 63.156.884.00Kg/Lt.4 Bahwa perbedaan hasil produksi tersebut menunjukanbahwa pembuktian Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) atas hasil produksi tidak dapatdiyakini karena seharusnya dari satu system yang validseperti SAP System tidak akan menghasilkan output yangberbeda beda.Bahwa terkait dengan dengan pendapat Majelis Hakim dalam amar putusannyapada halaman 51 yang menyatakan bahwa:a perhitungan

pengujian atas kebenaran penjualan dengan melakukan pendekatanproduksi adalah sudah tepat, namun demikian hasil perhitungan dengan melakukanpendekatan produksi tersebut baru merupakan indikasi bahwa ada sesuatu yang salahdalam menilai kewajaran peredaran usaha, sehingga hasilnya digunakan sebagaipertimbangan untuk memperluas cakupan pemeriksaan sampai Terbandingmendapatkan bukti yang kuat bahwa hasil produksi tersebut benarbenar dijual.bahwa hasil perhitungan dengan melakukan pendekatan produksi

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar Dokumen Fotokopi Hasil Pemeriksaan Cabang;1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Perhitungan Kas Hariantanggal 5 November 2016; 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Perhitungan Kas Hariantanggal 4 November 2016; 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Perhitungan Kas Hariantanggal 3 November 2016;= 1 (satu) lembar Dokumen Screen Posting an. Dominggus Babua; 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT.

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar Dokumen Fotokopi Hasil Pemeriksaan Cabang;1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Perhitungan Kas Hariantanggal 5 November 2016;= 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Perhitungan Kas Hariantanggal 4 November 2016: 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Perhitungan Kas Hariantanggal 3 November 2016;= 1 (satu) lembar Dokumen Screen Posting an. Dominggus Babua;= 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT.

Keputusan TerbandingBahwa koreksi dan perhitungan pajak yang terutang menurut Terbanding berdasarkanSKPKB PPN No. 00154/207/05/056/07 tanggal 4 Oktober 2007, dan keputusankeberatan No.

Simatupang Kav.20,Cilandak Timur, Jakarta 12560, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagaiberikut :Dasar Pengenaan Pajak : ditangguhkan/dibebaskan/ditanggungbemerintah .............

Minopex, diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaianantara deskripsi jumlah yang yang ditagihkan pada Debit Note denganperhitungan jumlah tagihan sebagai berikut:a Dalam Debit Note tertera bahwa deskripsi penagihan dari Minopex adalahroyalty fee 4.5% on J.O. gross turn over in terms of Minopex RoyaltyAgreement yang berarti bahwa perhitungan royalti fee yang ditagih padaDebit Note sebesar 4.5% dari gross revenue (mengacu pada agreementkedua tertanggal Januari 2000);b Mencermati deskripsi perhitungan

pada Debit Note yang menggunakanterminologi "gross" revenue, dapat disimpulkan bahwa tidak ada beban yangdiperhitungkan atau dikurangkan dari revenue project dalam menghitungjumlah yang dibayarkan;c Dari penelitian terhadap perhitungan HollandMinopex Sebuku JointOperation yang mendasari Debit Note diketahui bahwa jumlah yang ditagihbukan berasal dari perhitungan 4.5% x gross revenue tetapi berasal dari 30%X Operating cash flow available for distribution.

Dimana operating cash flowavailable for distribution berasal dari perhitungan profit project dikurangiadjusment to reconcile profit before corporate income tax to net cashreceived by operating activities;d Dari fakta perhitungan jumlah yang ditagihkan tersebut dapat diketahuibahwa riil jumlah yang ditagihkan dan dibayarkan bukanlah 4.5 % dari grossrevenue tetapi menggunakan sistem profit sharing atas project denganmengacu pada kontrak yang pertama yaitu Joint Operation Agreementtanggal 12 Maret 1998.5

Putusan Nomor 272/B/PK/Pjk/2018 Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Bandingsebesar NIHIL; Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhirpemeriksaan sebesar NIHIL; Jumlah yang telah dilunasi sebesar NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 09 Juni 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.68604/PP/M.XB/16/2016, tanggal 24 Februari 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP131/WPJ.19/2014 tanggal 27Januari 2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor00044/207/08/051/12 tanggal 12 Desember 2012, atas nama PTPerkebunan Nusantara V, NPWP:01.061.135.8051.000, Jenis Usaha:Perkebunan Kelapa Sawit, beralamat di Jalan Rambutan 43, Pekanbaru28294, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: N Menurut

Majelis6 URAIAN (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor 87.437.664.514,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 253.274.307.142,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 129.687.270.000,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 84.750.000,00Jumlah Seluruh Penyerahan 470.483.991.656 ,002 Perhitungan PPN Kurang Bayara.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar 241.073.155,003 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak 0,00berikutnya4 PPN yang kurang (lebih) dibayar 241.073.155,005 Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 115.715.114,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 356.788 .269,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 2 dari 8 halaman.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar 241.073.13 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya4 PPN yang kurang (lebih) dibayar 241.073.15 Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 115.715.16 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 356.788.2 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali

Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata 1.4.7 atau NIHIL)78.154.607.526 b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 82.165.587.151b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 0 b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)82.165.587.151 c. Diperhitungkan c.1. SKPLB Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3119/B/PK/Pjk/2018 c.2. SKPPKP 0c.3.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau (d.4)) 82.165.587.151f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak terutang (ea) 4.010.979.6253. Kelebihan pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .................. (karena pembetulan) 0c. Jumlah (a+b) 04.

Jenderal Sudirman Kav. 1011, Karet Tengsin, TanahAbang, Jakarta Pusat10220, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: No. Uraian Menurut Majelis1. Dasar Pengenaan Pajak 921.904.217.8392. Perhitungan PPN Lebih Bayar a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri(tarifx1.a.2 ata 1.d.7 atau NIHIL)178.154.607.526 Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3119/B/PK/Pjk/2018 b. Dikurangi: b.2. Pajak Masukan yang dapat82.165.587.151diperhitungkan e.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan((b.6c.3) atau (d.4))82.165.587.151 f. jumlah perhitungan PPN lebih 4.640.678 625bayar/seharusnya tidak terutang (ea) ne 3. Kelebinan pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0 4.

Perhitungan PPN Lebih Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 78.154.607.526(tarifx1.a.2 ata 1.d.7 atau NIHIL)b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 82.165.587.151e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 82.165.587.151((b.6c.3) atau (d.4))f. jumlah perhitungan PPN lebih Rp 4.010.979.625bayar/seharusnya tidak terutang (ea) 3. Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0 4.

:eeceeeee eesPemungutan dan Perhitungan Suara, serta Sertifikat hasil perhitungansuara kepada saksi peserta pemilu, Pengawas pemilu lapangan ataupengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS padahari yang sama, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Umum Calon Legisatif DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, dan ketika pelaksanaanPemungutan Suara dalam Pemilinan

Umum Calon Legislatif tersebut selesaidilaksanakan, telah terjadi pelanggaran pemilu yang mana terdakwa selakuketua KPPS TPSIl Hilialitosaua tidak memberikan salinan 1 ( satu)Eksemplar Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara, serta Sertifikathasil Perhitungan Suara (Formulir C1) kepada saksi YUSTINUSSAHAKHOTODO DUHA selaku Saksi dari Partai HANURA dan saksiM.KUHARAPKAN DUHA selaku Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kec.

Menyatakan bahwa terdakwa FO'OLO ZAMILI secara syah danmeyakinkan bersalanh melakukan tindak pidana dengan sengajatidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acaraPemungutan dan Perhitungan Suara, serta Sertifikat hasilperhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawaspemilu lapangan, pada hari yang sama, sebagaimana diatur danCAN CAM) vesessessstesstesstesestessereeesdiancam pidana dalam Pasal 288 jo 182 ayat (2) UU. RI No. 8 Tahun2012 DPR, DPD, dan DPRD ;2.

Dengan sengajatidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acaraPemungutan dan Perhitungan Suara, serta sertifikat hasilperhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawas pemilulapangan ;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 6.000.000,(enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan ;3.

No. 2411 K/Pdt/2013Tergugat tetap tidak menggunakan nilai investasi sebesarRp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh jutarupiah) tersebut sebagai dasar perhitungan tarif air minum;7 Bahwa dengan tidak digunakannya nilai investasi sebesarRp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh jutarupiah) sebagai dasar perhitungan tarif air minum berartiTergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadapSurat Perjanjian Kerjasama Nomor 690/SPKS.07.a.PDAM/97,tanggal 25 April 1997,

No. 2411 K/Pdt/2013241213Mohon Putusan Provisi:1424tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tigaratus empat puluh satu rupiah);Bahwa karena sudah disepakati dan disetujui sertaberdasarkan hukum Nilai Investasi Penggugat sebesarRp6.750.000.000,00 sebagaimana bukti P1, bukti P2, buktiP3, bukti P4 dan bukti P5, maka perhitungan tarif air agarberdasarkan perhitungan nilai investasi Rp6.750.000.000,00atau sebesar Rp5.109,00/m?

Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hinggaseandainya orang itu tidak khilaf mengenai halhal tersebut, ia tidak akanmemberikan persetujuannya;Dalam Berita AcaraBerita Acara tersebut yang diberikan secara tidak bebaskarena mengandung kekhilafan atau kekeliruan mengenai perhitungan nilaiinvestasi Tergugat Rekonvensi sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam miliar tuiuhratus lima puluh juta rupiah) tanpa adanya perhitungan oleh Appraisal Independentyang berwenang adalah pelanggaran ketentuan yang mewajibkan

April 1997),mengakibatkan kerugian dengan perhitungan selisihkurang produksi air x harga jual air ke konsumen x FaktorPresent Value: Realisasi m? Kontrak +/ Tarif Jumlah Faktor Nilai Sekarang Hal. 51 dari 106 hal. Put. No. 2411 K/Pdt/201352 m?

No. 2411 K/Pdt/201392Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) DepartemenPekerjaan Umum untuk penyelesaian perhitungan tarif;g Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (BPPSPAM) Departemen Pekerjaan Umum untukpenyelesaian perhitungan tarif baru, maka BPPSPAMDepartemen Pekerjaan Umum melalui Suratnya Nomor 007/BPPSPAM/1/2008, tanggal 25 Januari 2008, (bukti P6);h Bahwa dalam SPKS tanggal 25 April 1997, Nomor 690/SPKS.07a.PDAM/97 (bukti P1) dalam Pasal 16.3 ditentukan:Halhal lain yang belum

Berdasarkan surat tersebut, Pemohon Banding telah memperolehrincian perhitungan yang menjadi dasar keputusan keberatan. MenurutTerbanding rincian perhitungan yang menjadi dasar keputusan keberatanadalah sebagai berikut:Tabel 3(Dalam Dollar Amerika Serikat) Jumlah Menurut Jumlah Menurut Jumlah YangPemohon Rincian Perhitungan .~.

keputusan3,424,315.00,keputusan keberatan (tabel 2) dengan rincian perhitungan yang menjadi dasarkeputusan keberatan (tabel 3) sebesar USD 73,455.00.

Pihak pemeriksa mempertanyakan kebenaran daftar aktiva tetapbeserta perhitungan biaya depresiasi aktiva tetap yang telahdilampirkan dalam SPT Tahunan Badan 2004,b. Pihak pemeriksa berpendapat bahwa seluruh jumlah yang tercantumdalam akun Transportation harus dikategorikan sebagai pemberiannatura sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan;Halaman 5 dari 11 halaman.

Pada saat persidangan nantiPemohon Banding akan membawa rincian perhitungan penyusutanaktiva tetap tersebut;b. Akun transportasi sebesar USD 37,586.00 sesungguhnya untuk mencatatbiaya transportasi yang terkait dengan operasional pabrik sehinggaseharusnya dapat dibiayakan;2. Pengurang Penghasilan BrutoBahwa Terbanding melakukan koreksi pengurang penghasilan bruto denganalasan sebagai berikut:a.

Koreksi fiskal atas Post Employment Benefit sebesar USD 27,606.00 tidaktepat karena Pemohon Banding sudah melakukan koreksi fiskal atas akunPost Employment Benefit baik untuk komponen perhitungan HPP maupununtuk komponen perhitungan pengurang penghasilan bruto.

denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;bahwa terdapat perbedaan dasarperhitunganpenyerahan PPN pemeriksa hingga penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) denganpeneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;DPP PKDPP (80/100 x DPP PK)SelisihPPN. bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaranyang sangat mendasar atau FUNDAMENTALbukan alpa tetapi culva sehingga tidak ada kepastianhukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Mei 2006 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut:= Rp = 829.536.007= Rp 663.628.806= Rp 165.907.201= Rp 16.590.720bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan tertulis

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Mei 2006 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 98.714.713Pajak Masukan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Mei2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakMei 2006 adalah sebesar Rp580.674.179,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut Terbanding

Hal ini dapat diartikan bahwaFormula Perhitungan Upah Minimum Pasal 44 ayat 2 PP Nomor78 Tahun 2015 tidak dapat digunakan dengan efektif;e.

Putusan Nomor 67 P/HUM/2015ketenagakerjaan merupakan suatu jalan tengah untuk dapatmenyelesaikan masalah, bukan justru memperuncing masalahdengan menerbitkan PP Nomor 78 Tahun 2015;Bahwa PP 78 Tahun 2015 yang dibentuk oleh pemerintah tidakmencerminkan Asas Keadilan* terutama Pasal 44 ayat (2) PP 78Tahun 2015 sepanjang mengenai Formula perhitungan PenetapanUpah Minimum dimana perhitungan upah minimum berdasarkanPasal 44 ayat (2) PP 78 Tahun 2015 menggunakan Formula UMn =UMt + UMt x (Inflasit + % A

Bahwa faktanya PemerintahDaerah DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2016sebesar 14,5% dari Upah Minimum sebelumnya, dengan demikianjelas PP 78 Tahun 2015 yang dibentuk oleh pemerintah tidakmencerminkan Kepastian Hukum terutama Pasal 44 ayat (2) PP 78Tahun 2015 sepanjang mengenai Formula perhitungan PenetapanUpah Minimum dimana perhitungan upah minimum berdasarkanHalaman 23 dari 72 halaman.

Upah;Bunyi Pasal 44 ayat 1 PP Nomor 78 Tahun 2015 adalah sebagaiberikut:Penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upahminimum;Bunyi Pasal 44 ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015 adalah sebagaiberikut:Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud padaayat (1) sebagai berikut:UMn = UMt + UMt x (Inflasit + % A PDBt);Bahwa Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana tersebutdiatas ternyata merupakan rumus perhitungan upah minimum

Karenaseharusnya Formula perhitungan Upah minimum yang sangatpenting dan mempunyai akibat hukum yang luas tersebutdiatur/dimuat di UU Ketenagakerjaan sehingga DPR sesuaidengan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bisa ikutmenyetujui adanya penambahan Formula perhitungan Upahminimum,B.