sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umuMm pemerintahan yang baik;Asas Kepastian Hukum yaitu. asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan perundangundangan, kepatutan,keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanpemerintah;Adanya tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah akibat perbuatanTergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik menjadikan objeksengketa dalam perkara ini tumpang tindin

tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangberbunyi : Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik; Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negarahukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundangundangan,kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanpemerintah; Adanya tumpang tindin

Bahwa disamping kewenangan Pemohon PeninjauanKembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat berdasarkan ketentuan tersebut di atas,kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali, PemohonKasasi, Pemohon Kasasi Pembanding/Tergugat untukmenghindari adannya tumpang tindin (yang telahdirealisasikan Pemohon Peninjauan Kembali SemulaPembanding/Tergugat dengan menerbitkan SuratKeputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran DaftarKoordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati HalmaheraTengah

Bahwa ketentuanketentuan serta uraian tersebut di atasmembuktikan bahwa tidak ada alasan bagi TermohonPeninjauan Kembali, Termohon Kasasi SemulaTerbanding/Penggugat menolak/keberatan terhadapSurat Keputusan a quo yang telah diterbitkan olehPemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi SemulaPembanding/Tergugat sebagai bentuk penyelesaian agartidak terjadi tumpang tindin atas wilayah izin usahaHalaman 56 dari 140 halaman.

Kembali,Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Nomor:540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinatdan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT FajarBhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri besertaLampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan padatanggal 06 Maret 2012, maka Kepala Daerah telah memberikanupaya penyelesaian agar tidak terjadi tumpang tindin

Penggugat:Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinatdan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT FajarBhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri besertaLampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan padatanggal 06 Maret 2012, maka Kepala Daerah telah memberikanupaya penyelesaian agar tidak terjadi tumpang tindin

pembuatan surat tanah di Desa Bumbung adalahmelakukan pengecekan lahan oleh perangkat desa untuk mengetahuiletak lahan, luas lahan, dan siapa sepadan lahan, apakah bermasalahatau tidak, saat itu perangkat desa bumbung yang kelokasi tersebut untukmelakukan pengecekan lahan sebelum surat dibuat; Bahwa kondisi Jahan tersebut sebelum Sporadik tersebutditandatangani Terdakwa tidak tahu apakah lahan tersebut dikuasai oranglain atau tidak, dimana saya tidak mau menandatngani surat jikalahan tersebut tumpang tindin

adil (fair and just trial) yang dapat diselesaikan secaratuntas permasalahan dalam perkara Aquo, yang tidak menimbulkankekaburan dan atau menimbulkan permasalahan baru di antara pihakpihak yang bersengketa yang diperiksa dan diputus ;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilanbaik terhadap Penggugat maupun Tergugat, yang telah menimbulkanproblematic Yuridis yang harus diselesaikan secara tuntas danmenurut hukum yang berlaku dan untuk tidak menimbulkan suatuputusan yang tumpang tindin

Terdakwalangsung menimpa Saksi Korban AMALIA RAHMADANTI sambil memasukanHalaman 4 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mpw.penis nya kedalam lubang vagina Saksi Koroban AMALIA RAHMADANTI karenasusah masuk dan vagina Saksi Koroban AMALIA RAHMADANTI mengeluarkandarah kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Saksi KorbanAMALIA RAHMADANTI dan mengelap Vagina Saksi Korban AMALIARAHMADANTI menggunakan kain yang ada di dalam kamar tersebut setelah ituSaksi Koroban AMALIA RAHMADANTI di tindin

SIl1620 C1 ;Hal sebaliknya terjadi pada alas hak Penggugat berupa Sertifikat HakMilik Nomor : 849/Kelurahan Samata, tanggal 24 Maret 1982, GambarSituasi Nomor : 3368/1982 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 852/KelurahanSamata, tanggal 24 Maret 1982, Gambar Situasi Nomor : 3371/1982,karena keduanya adalah berdasarkan PEMBERIAN HAK diatas TanahPutusan No.32/G/2015/PTUN.Mks.Hal. 18 dari 50 Hal.Konstruksi hukum terhadap keadaan tersebut diatas ialah bahwa sertifikatobyek gugat tidak mungkin bertumpang tindin

=n = = =7 Tumpang Tindin ...z PT. DAYAINTI MINERAL Luas : 1.976 Ha Luas : 6.050 Ha Skala 1: 150.000Tumpang TindihLUAS 5.617Ha y Legenda

Gugatan Penggugat tumpang tindin dengan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya No. 143/G/2008/PTUNSBY jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 97/B/2009/PT.TUN.SBY (Nebis In Idem);a.1 Bahwa secara fakta hukum surat gugatan Penggugat pada intinyaberkehendak untuk menyatakan perjanjian kerjasama operasionalNo. 16 Tahun 2005 batal;a.2 Bahwa sebagaimana telah diketahui secara pasti oleh Penggugatdimana sebelum Penggugat mengajukan surat gugatan dalamperkara ini, terhadap permasalahan

ISMAIL dengannomor berkas : 14148684/2015 tanggal 2 maret 2015, setelah dilakukan plotingulang terhadap peta bidang tanah Nomor : 376/2015 tanggal 24 April 2014bidang tanah tersebut tumpang tindin dengan HM.380 SU. 538/1982 Persil No.1dan Persil No.2, Desa Kuala Dua sehingga proses penerbitan sertifikat yangdimohonkan Penggugat tertunda;7. Bahwa SHM No.380/SU.538/1982, sebagai pemegang hak atas nama IvanWidarko (Tergugat), dengan luas tanah +28.000 M?;8.

Bahwa apa yang menjadi Dasar Hukum (rechtelijke grond) dan FaktaHukum (feitelijke grond) Gugatan Penggugat ini tidak terpenuhi makajelas Fundamentum Petendi / Posita tidak jelas / Kabur serta apabiladisimak lebih dalam antara Fundamentum Petendi / Posita salingbertentangan dengan Petitum yang diuraikan saling tumpang tindin danuraianya kabur serta Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor. 6 Tahun 1975 Perihal Ujitvoerbaar bijvoorraad Tanggal 1 Desember 1975 Menegaskan agar

Nomor 133 K/Padt.SusPHI/201 710.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 tanggal 19September 2011;Bahwa apabila upah proses Termohon Kasasi dihitung sejak Februari2016 sampai dengan Juni 2016 dan di sisi lain Termohon Kasasidiberikan kompensasi istirahat keguguran dalam bentuk uang sebesar1,5 bulan upah, maka Judex Facti telah keliru menerapkan hukumtentang pemberian hak istirahat keguguran dalam bentuk uang yangberlebihlebinan serta tumpang tindin dengan upah proses;Bahwa dalam keadaan normal

Petrochina International Jabung Ltd. areal yangdimohon seluas + 6,2159 ha tersebut seluruhnya berada pada HutanProduksi Tetap (HP) dan tumpang tindin dengan IUPHHKHT PT.Wirakarya Sakti;Hal tersebut dikuatkan dengan:1.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 767/Kpts/Um/10/1982.

yangdi klaim olen ZULKIPLI ISMAIL (Tergugat) yang terletak di Kuala Alam Kelurahan NusaIndah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dalam hal ini adalah yang termuatdalam bukti P1;Menimbang, bahwa P4, berupa Peta bidang tanah dari Pertanahan KotaBengkulu Lampiran DI 201 C tanggal 10 Oktober 2019 pada dasamya adalahmenunjukan adanya tumpang tindin tanah yang dimohonkan Penggugat dengandengan Sertifikat Hak Milik No.01350/2015 atas nama ZULKIPLI ISMAIL;Menimbang bahwa terhadap bukti P5 dan P6, benar membuktikan

Hal ini telahmenimbulkan kerugian bagi anggota Penggugat yang telah memperolehlahan secara sah dari Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Dan Pelabuhan Bebas Batam karena telah menimbulkanketidakpastian hukum terhadap lahan Hak Pengelolaan yang menjaditumpang tindin dengan kawasan hutan sesuai Surat Keputusan TergugatIl yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk tidak memprosespermohonan sertifikat atas lahan yang masuk kawasan hutan tersebut;b.

Putusan 134/G/2020/PTUN Sbykepala kantor pertanahan kabupaten bangkalan adalah pejabat tatausaha negara yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusansertipikat obyek sengketa sehingga majelis hakim tidak akan mengujidan tidak akan mempertimbangkan terhadap kewenangan tergugattersebut ;Menimbang, bahwa untuk menguji segi prosedural maupunsubstansi dari penerbitan obyektum litis tumpang tindin secarahukum Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pasal 13 ayat4, pasal 14, pasal 17 Peraturan Pemerintah

Toko Rejeki Indah ditransaksikan kepada Toko bintang akasia, Br.Dinas Tindin Desa Datah Abang, Kab. Karangasem dengan hargabarang senilai Rp. 30.800.000,d. Toko Rejeki Indah ditransaksikan kepada Warung Loren JalanMajapahit Gg. Soka No. 1 A Badung, Kuta Kab. Badung. Denganharga barang senilai Rp. 18.500.000, dan UD INDRA JAYA, Jalan SriRama No. 1 Sebelah Pasar Legian Kuta Badung, dengan nilaiBarang total Rp. 13.122.000, .e.

Kartanegara Nomor: 503/50/SKDISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas ljin UsahaBudidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006, tanggal 19 Juli 2006 PT Prima MitrajayaMandiri di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman, dan Muara Wis,tanggal 26 Juli 2007; Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/002/IUPP/SKBUN/XI/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(IUPP) PT Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 8 Nopember 2011;Seluas dan sebatas wilayah yang tumpang tindin

untuk mencabut IUP apabila IUP tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan dan mempedomani pasal 3 huruf f UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara yaitu menjamin kepastianhukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral danbatubara.Bahwa yang menjadi pokok persoalan dicabutnya IUP Operasi produksiPENGGUGAT / TERMOHON KASASI adalah karena penerbitan IUP OperasiProduksi kepada PENGGUGAT telah tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan dan terjadi tumpang tindin

Penggugat tersebutdiatas dengan melakukan penelitian data fisik (pengukuran) sebagaimana ternyata danditerangkan dalam Surat No.452.1 ;Bahwa namun kemudian Tergugat melalui Surat No.452.1 menyatakan padaintinya bahwa : permohonan penerbitan sertipikat atas nama Para PenggugatSesuai berkas permohonan Nomor 14965/2014 Register Daftar Isian 301 Nomor10806/2014 tanggal 25 Februari 2014 tidak dapat diproses lebih lanjut dengandalih/alasan bidang tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat telah terbit(tumpang tindin

Tentang tanah SHM No. 300/Sentul tumpang tindin dengan SHM No.7/Sentul dan SHM No. 3/Sentul a/n Hendrawan Subiana (penggugat) ;Bahwa tergugat telah keliru dengan menerbitkan sertipikat obyeksengketa, diatas tanah SHM No. 7/Sentul seluas + 1.465 M2 dan SHMNo. 3/Sentul seluas 11. 443 M2 yang telah diterbitkan sejak tahun 1976,dan dibeli oleh penggugat berdasarkan Risalah Lelang Tgl. 26 September195: No, GRIGIO geese neteneemrireaeam nn anaemnonietannnnHalaman 10 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa a quo karena alasan posita gugatan padapokoknya menjelaskan bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugattumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No.7/Sentul dan Sertipikat Hak MilikNo.3/Sentul.