Ditemukan 9694 data
105 — 56
Keputusan tata Usaha Negara yang digugat inibertentangan dengan AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik yaitu) Azas Kecermatan dan Azas KepastianHukum beserta dokrin Pemberian alasan dengan dasaryang teguh dari Philipus M. Hadjon,Dkk ;Maka berdasarkan hal hal sebagaimana yang telahdiuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua PengadilanTata Usaha Negara Bandung/Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagaiberikut1.
51 — 10
pembelaannya mohonkepada Majelis hakim sebagai berikut :e Menyatakan Terdakwa Octavanny L Kandio tidak terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, atau jikaMajelis Hakim berpendapat lain, menghukum Terdakwa denganhukuman yang seringaringannya.e Melepaskan Terdakwa Octavanny L Kandio dari segala dakwaandan tuntutan hukum ( Onslag van alle rechtsvelvoging).e Merehabilitasi harkat martabat atau nama baik Terdakwa.e Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara.Menimbang, bahwa dalam dokrin
34 — 17
misalnya menjual,memakan, membuang, mengadakan, membelanjakan uang dan sebagainya ;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalahbertentangan dengan hukum atau peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak adalah berarti bertindak seakanakan pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidakmempunyai hak milik atas barang itu ;Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian seperti yang telah diuraikan diatasdari Dokrin
11 — 4
Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai puladengan dokrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab lanatut Tholibin Juz 4halaman 254 yang berbunyi:9 aire 53 dlyol ale CIS sofa endsS92 yurDbi 9 wogri Yo abog puHalaman 18 dari 27 putusan Nomor334/Pdt.G/2018/PA.DglArtinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dansyaratsyaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :CISL alsle!
179 — 68
dan tanpa hakmendistribusikandan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnyaInformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.Menimbang, bahwa mengenai unsur Dengan sengaja, Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut ; $= ===Menimbang, bahwa menurut hukum pidana terdapat tiga teori untukmemahami unsur dengan sengaja yaitu sengaja sebagai suatukemungkinan, sengaja sebagai suatu keinsyafan atau sengaja sebagaisuatu kehendak 2222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn ners cesMenimbang, bahwa menurut dokrin
27 — 15
menggupayakannya;Menimbang, bahwa tentang permintaan perceraian dengan jalan Khulu, MajelisHakim mendapatkan fakta walaupun kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian secaraKhulu, namun dalam persidangan kedua belah pihak tidak sepakat dalam hal jumlah iwadlyang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, lagi pula pengajuan Khulu olehTergugat terhadap Penggugat pada prinsipnya bukan dimaksud untuk bercerai, namun20dimaksudkan supaya Penggugat menarik gugatannya sehingga tidak bercerai, padahalmenurut dokrin
10 — 3
membiarkan dan mengabaikan Penggugattanpa nafkah lahir dan batin, hingga sekarang terhitung hingga selama 1 tahundengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat belum memberikannafkah wajib kepada Penggugat selama 1 tahun, karenanya nafkah tersebutmenjadi nafkah lampau yang terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat, haltersebut sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Tergugatdiwajibkan untuk menanggung biaya penghidupan istri dan anakanak sesuaidengan penghasilannya, dengan mengingat dokrin
138 — 40
sebagai berikut:1 Setiap Orang2 Dengan Sengaja3 Melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk anakmelakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Ad.1Setiap Orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam pasal 1butir ke 16 Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi ;Menimbang,bahwa unsur setiap orang dalam dokrin
SRI RUKMINI SETYANINGSIH, SH
Terdakwa:
ABDULLAH Als EDO Bin BAHARUDDIN Als IBAH
33 — 3
Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijkk yang olehDrs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaknipertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukumtertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain danketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksi, bukti Surat
86 — 56
., KasuskasusPengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan (Suatu Tinjauan Yuridis)Mahkamah Agung RI, tahun 1998, Hal.39) ;Dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil, maka sesuaidengan Dokrin hukum dari Prof. Dr.
Boedi Harsono,S.H., Kasuskasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan (SuatuTinjauan Yuridis) Mahkamah Agung RI, tahun 1998, Hal.39) ;Dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil, maka sesuaidengan Dokrin hukum dari Prof. Dr.
Boedi Harsono, S.H., KasuskasusPengadaan Tanah Dalam Putusan Pengadilan (Suatu Tinjauan Yuridis)Mahkamah Agung RI, tahun 1998, Hal.39) ;Dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil, maka sesuaidengan Dokrin hukum dari Prof. Dr.
16 — 5
dan mengabaikan Penggugattanpa nafkah lahir dan batin, hingga sekarang terhitung hingga selama 10 bulandengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat belum memberikannafkah wajib kepada Penggugat selama 10 bulan, karenanya nafkah tersebutmenjadi nafkah lampau yang terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat, haltersebut sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Tergugatdiwajibkan untuk menanggung biaya penghidupan istri dan anakanak sesualidengan penghasilannya, dengan mengingat dokrin
66 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam Pasal 263 ayat (1) (2) c KUHAP, karenaPutusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, No. 28/Pid.B/2012/PN.SBB,tanggal 26 Juni 2012, adalah merupakan putusan lepas dari segalatuntutan hukum (Ontslag van alle rechtvervoelging), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 191 ayat (2), sehingga putusan lepas dari segalatuntutan hukum tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 67 dan Pasal 263ayat (1) KUHAP, tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding maupunkasasi.Ketentuan UndangUndang tersebut, juga dikuatkan oleh dokrin
78 — 9
Menurut Dokrin ilmu pengetahuan hukum pidana(Profesor Jan Remmelink dan Profesor Jesccheck) Tindakan dengansengaja/kesengajaan selalu dikehendaki (willens) dan disadari (wetens) ;Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disertai dengan kata dan melawanhukum yang memberi makna kesengajaan yang dimaksud adalah perbuatan/tindakanyang melawan hukum dalam arti formil yang hanya melawan peraturan perundanganundangan secara tertulis saja;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ad 2 tersebut diatasterpenuhi
Dwi Kustono, SH
Terdakwa:
SYAHRUL ARWI PGL AUL
77 — 2
Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuandari Terdakwa;Menurut dokrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilahopzet atau dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui,dikehendaki dan disadari akan akibatnya.
41 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA)Nomor 03 Tahun 1974 yang menyatakan : dengan tidak/kurang memberipertimbangan/alasan, bahwa apabila alasanalasan itu kurang jelas, sukardimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapatdipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (vormverzium) yang dapatmengakibatkan batalkan putusan Pengadilan yang bersangkutan.Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut sesuai denga dokrin hukumProf. R.
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
BASUKI Als ABAS Bin Alm WIJI
81 — 10
memenuhi seluruh unsurunsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu kKesatu melanggar Pasal 55 UndangUndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau keduamelanggar pasal 480 ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif yang menurut Dokrin
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
PARUBAHAN POHAN Als BAHAR Bin PARUHUM POHAN
68 — 7
Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 55 UndangUndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubahHalaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Dumdengan UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau keduamelanggar pasal 480 ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif yang menurut Dokrin
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
SURIYADI Als SURYA Bin Alm MAHYUDIN
71 — 8
memenuhi seluruh unsurunsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu kKesatu melanggar Pasal 55 UndangUndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau keduamelanggar pasal 480 ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif yang menurut Dokrin
FLORENCIA TIMBULENG,SH
Terdakwa:
PADLAN ALIAS BAPAK ALI BIN ASNAWI
20 — 5
Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang olehDrs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaknipertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukumtertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain danketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, bukti Surat
27 — 4
dengan tanggal 24Januari 2015;2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2015 sampaidengan tanggal 05 Maret 2015;3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal23 Maret 2015;4 Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 18 Maret 2015sampai dengan tanggal 16 April 2015;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 17April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan Penyuluhan danBantuan Hukum Dokrin