oleh Undangundang, khususnyaPasal 27 ayat (1) dan (3) UndangUndang KUP, Pasal 35 ayat (1) dan (2), sertapasal 36 ayat (2), (3) dan (4) UndangUndang Pengadilan Pajak, oleh karena itusudah sepatutnya Surat Banding ini dapat diterima dan dapat dijadikanpertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 288 B/PK/PJK/2016Pokok Permohonan BandingPerhitungan Pajak Menurut Keputusan Keberatan PPN Masa Pajak Desember2009Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan, perhitungan

customercustomer Pemohon Banding untuk mempertahankan dan memperluas pasarbagi Pemohon Banding, khususnya untuk pasar luar negeri;Bahwa dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan agenpenjualan di luar negeri adalah berhubungan dengan kegiatan usaha PemohonBanding yang bertujuan memperluas pasar ekspor bagi Pemohon Banding diluar negeri, sehingga seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan dan pajakmasukan atas transaksi tersebut sebesar Rp.18.731.695,00 seharusnya dapatdikreditkan;Perhitungan

Pajak Menurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan penjelasanPemohon Banding di atas, maka seluruh koreksi sebagaimana tersebut di atasseharusnya dibatalkan dengan demikian, perhitungan SKPLB PPN No.00124/407/09/052/10 tertanggal 28 September 2010 Masa Pajak Desember2009 seharusnya adalah sebagai berikut :Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 288 B/PK/PJK/2016 1URAIANDasar Pengenaan Pajak:a.

Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang 11.933.535.1463 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ......

Untuk detail tugas agen penjualan, cara perhitungan danpembayaran komisi dapat dilihat di Agency Agreement antara PTSPV dengan Lenzing India (Bukti PK6) sebagaimana telahdiserahkan dalam proses banding.Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding), buktibukti yang telah diserahkan selama prosespemeriksaan sampai dengan banding, seperti SSP, SPT PPN,Agreement, dan contoh aktivitas Lenzing India beserta foto sudahmembuktikan eksistensi pemberian jasa dari Lenzing India kePemohon

sepuluh juta tiga ratussembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) dengan rinciansebagai berikut :Outstanding RK (Saat Jatuh tempo bulan Sept17) = Rp. 649.988.980, Tunggakan Bunga (Oktober17 s/d Juli19) = Rp. 230.745.933,Bunga Berjalan (26 Jul19 s/d 30 Jul19 =Rp. 1.805.525,Denda = Rp.327.851.263.Total sampai tanggal 31 Juli 2019 = Rp. 1.210.391.701,Terbilang : satu milyar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilanpuluh satu ribu tujun ratus satu rupiah, jumlah tersebut terusbertambah karena perhitungan

sepuluh juta tiga ratussembilan puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) dengan rinciansebagai berikut : Outstanding RK (Saat Jatun Tempo Sept17) = Rp. 649.988.980,Tunggakan Bunga (Oktober17 s/d Juli19) = Rp. 230.745.933,Bunga Berjalan (26 Jul19 s/d 30 Jul19 =Rp. 1.805.525,Denda = Rp.327.851.263.Total sampai tanggal 31 Juli 2019 = Rp. 1.210.391.701,Terbilang : satu milyar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilanpuluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah dan jumlah tersebut terusbertambah karena perhitungan

Dengan rincian sebagai berikut : Outstanding RK (saat jatuh Tempo Sept'17) = Rp. 649.988.980,Tunggakan bunga (Oktober17 s/d Juli 19) = RP. 230.745.933,Bunga berjalan (26 Juli 19 s/d 30 Juli19 =Rp. 1.805.525,Denda =Rp. 327.851.263,Total sampai tanggal 31 Juli 2019 = Rp. 1.210.391.701,(Terbilang : satu milyar dua ratus sepuluh juta tiga ratus Sembilanpuluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) dan jumlah tersebut terusbertambah karena perhitungan bunga berjalan),15.

Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat mengenai dendasebesar Rp. 327.851.263, hal ini Pengugat tidak terperinci denganjelas ketentuan perhitungan denda tersebut, dan permintaan tersebutadalah mengada ada dan haruslah ditolak;18.

Bahwa ketentuan denda pinjaman dalam Perjanjian Kredit tidakdijelaskan formulasi perhitungan besarnya denda yang dikenakankepada Tergugat ini mengakibatkan perjanjian kredit menjadi kabur dantidak jelas, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakimuntuk membatalkan pembayaran denda kepada Tergugat;19.

Uang Penggantian Hak (UPH):Cuti tahunan 12 x (Rp3.337.000,00 : 30) = Rp 1.134.800,00;Penggantian perumahan sertapegobatan dan perawatan15% x (Rp60.066.000,00 + Rp16.685.000,00) =Rp11.512.650,00 +Maka UP + UPMK + UPH = Rp89.598.450,00Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama prosestidak dipekerjakan oleh Tergugat sebesar Rp20.022.000,00 (dua puluhjuta dua puluh dua ribu rupiah) dengan perhitungan 6 bulan xRp3.337.000,00 = Rp20.022.000,00;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (

Menghukum Tergugat (Termohon kasasi) PT Agrindo Indah Persadauntuk membayar hak hak Penggugat Kuswito (in casu Pemohonkasasi) dengan perhitungan sebagai berikut: Uang Pesangon 2 x 9 x Rp3.337.000,00 = Rp60.066.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja:5 x Rp3.337.000,00 = Rp16.685.000,00 Uang Penggantian Hak:1. Cuti Tahunan 12 x (Rp3.337.000,00: 30) =Rp 1.134.800,002. Penggantian Perumahan serta pengobatandan Perawatan:15% x (Rp60.066.000,00+Rp16.685.000,00) = Rp11.512.650,003.

) sepihak yangbertentangan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3),uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dengan dasar perhitungan

Rp33.000.000,00 Penggantian hak 15% dari pesangon dan PMK = Rp13.860.000,00Jumlah = Rp106.260.000,00Total uang pesangon Penggugat adalah sebesar Rp106.260.000,00(terbilang: seratus enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaianperselisinan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu selama 12(dua belas) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan November 2018sampai dengan bulan November 2019 secara tunai dan sekaligus, denganrincian perhitungan

USA hanya mengakui indukperusahaan dan dengan alamat kantor pusat Gresik;Bahwa sedangkan untuk pihak Bea Cukai juga mensyaratkan untuk memakaiNPWP kantor pusat yaitu 02.011.039.1612.000 bukan NPWP kantor cabang02.011.039.1612.001, dengan adanya perbedaan tersebut di atas, makaPemohon Banding menggunakan alamat dan NPWP kantor pusat;Bahwa atas buktibukti yang menjadi pendukung transaksi penyerahan barangtersebut di atas Terbanding tidak pernah meminta secara spesifik kepadaPemohon Banding;Bahwa perhitungan

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai olehTerbanding dihitung hanya berdasarkan estimasi biaya selama setahunkemudian dibagi berdasarkan kuantum udang mentah yang masuk sehinggamenurut Pemohon Banding perhitungan tersebut tidak dapat menjadi dasarperhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40106/PP/M.VIII/16/2012 tanggal 17 September 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan

145 K/Pdt.SusPHI/2020kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiPemutusan Hubungan Kerja;Memerintahkan Tergugat membayar Uang Pesangon terhadapPenggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dengan 2 (dua) kali pesangon dan hakhak lainnya dengan perinciansebagai berikut: URAIAN PERHITUNGAN

Yaitu sebagai berikut: MASA KERJA PERHITUNGAN JUMLAH 10 bulan 4/30 x RpS.000.000,00 x 10 bulan); Rp6.666.667,00 Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 145 K/Pdt.SusPHI/2020Yang harus dibayar olen Tergugat kepada Penggugat secara tunaidan sekaligus;c. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugatlalai dalam melaksanakan putusan ini;d.

Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111453.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 Februari 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan

Putusan Nomor 2907/B/PK/Pjk/2018PPNJumlah Seluruh Penyerahan Rp. 15.099.658.202Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp. 0Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Rp. 33.509.228Pajak Lainlain Yang Dapat Diperhitungkan Rp. 317.337.095Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar/(Lebih Bayar) (Rp. 350.846.323)Dikompensasi ke Masa Pajak Berikutnya Rp. 350.846.323Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar NIHILMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 Juni

Thamrin Kav.2830, Jakarta, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN: Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Rp 166.710.673.561 ,00 Penyerahan yang PPNnyadipungut oleh Pemungut PPN Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidakdipungut Rp 0,00 Jumlah Penyerahan Barang dan Jasayang terutang PPN Rp 166.710.673.561 ,00Halaman 2 dari 10 halaman.

Perhitungan PPN kurang bayar Rp 309.718.144,003 Kelebihan Pajak yang sudah Rp 0,00dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya4 PPN yang kurang dibayar Rp 309.718.144,005 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) Rp 148.664.709,00KUP 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 458.382.853,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara

upah sebesar Rp. 2.938.524, (dua juta sembilan ratustiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sesualKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1441/KPTS/2018,tertanggal 21 November 2018 Tentang Penetapan Upah MinimumKabupaten Deli Serdang Tahun 2019, dengan rincian perhitungan sebagaiberikut := Rp. 2.938.524, x 5 bulan Upah x 4 orang (ic.

sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 %sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan kepada Para Penggugat sesuai dengan dasar perhitunganupah sebesar Rp. 2.938.524, (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapanribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sesuai Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/1441/KPTS/2018, tertanggal 21 November2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun2019, dengan rincian perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar uang tunjangan hari raya tahun2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) huruf bHalaman 18Putusan Nomor 292/Pdt.SusPHI/2020/PN.MdnPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh diPerusahaan kepada Para Penggugat, dengan dasar perhitungan upahsebesar Rp. 2.938.524, (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribulima ratus dua puluh empat rupiah) sesuai Keputusan

Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaiankepada Para Penggugat sebesar 5 (lima) bulan upah/gaji berjalan dengandasar perhitungan upah sebesar Rp. 2.938.524, (dua juta sembilan ratustiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sesuaiKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1441/KPTS/2018,tertanggal 21 November 2018 Tentang Penetapan Upah MinimumKabupaten Deli Serdang Tahun 2019, dengan rincian perhitungan sebagaiberikut := Rp. 2.938.524, (upag perbulan

dijawab langsung oleh Tergugat sendiri ;Dan mengingat tanda bukti penerimaan surat Penggugat No.05.011/TRPPBR/ADM/VV/201 tanggal 09 Juni 2010 perihal SanggahBanding/Bukti P1 tersebut ada pada Tergugat ;Maka Penggugat telah memiliki sangka yang cukup beralasan ;bahwa Tergugat telah menerima surat sanggah banding Penggugattertanggal 9 Juni 2010 sebagaimana P1 tersebut setidaktidaknyapada tanggal 15 Juni 2010; tanggal diajukannya surat RektorUniversitas Mataram sebagaimana P4 tersebut ;Dengan kata lain, perhitungan

Upaya banding administratif Penggugat adalah tentang adanyakesalahan dalam perhitungan Kemampuan Dasar (KD) Penggugat ;Dengan sikap diam Tergugat, tidak dapat dikatakan Penggugat tidakmemenuhi KD dan atau digugurkannya Penggugat dalam prosesprakualifikasi adalah tidak sah; Oleh karenanya Penggugatsebenarnya juga memiliki Kemampuan untuk mengikuti pelelangan ;3.

pergantian tahun dasar dalam penghitunganIHPB, yaitu Tahun 2000 (2000=100) menjadi 2005 (2005=100)yang dilaksanakan mulai bulan Januari 2009, maka indekstersebut harus dikonversi dulu agar konsisten terhadap dataindeks tahun sebelumnya, cara dan rumusan perhitungankonversi data Indeks Tahun 2009 dapat dipertanyakan dandiperoleh di BPS (hal tersebut tidak dilakukan panitia dalamPerhitungan Konversi KD)/Lampiran VI ;Bahwa berdasarkan halhal yang telah Penggugat sampaikan kepadaTergugat tersebut, kesalahan perhitungan

No. 173 K/TUN/2011perbedaan perhitungan tersebut menunjukan adanya rekayasa yangsengaja dibuat hanya untuk menggugurkan perusahaan Penggugat ;6.5.

administrasi dokumen prakualifikasi yang disampaikanPenggugat telah terpenuhi dan dinyatakan lengkap sehingga tidakperlu dilakukan klarifikasi/verifikasi lagi ;Oleh karenanya pernyataanpernyataan Rektor Universitas Mataramselanjutnya dalam suratnya sebagaimana P4 tersebut sepanjangyang menyatakan Penggugat melakukan rekayasa dan manipulatif,Penggugat dipandang perlu dikenakan sanksi sesuai denganketentuan yang berlaku, adalah tidak berdasar dan mengadaada ;Bahwa dengan adanya kesalahankesalahan perhitungan

Perhitungan biaya Technical Service Fee (TSF) atau penghitungan(formula) pembebanan TSF yang dilakukan pihak luar negeriGuinness Overseas Ltd. (GOL) secara detail yang dapat ditelusurike bukti pendukung.b. Bukti eksternal pendukung untuk setiap detail biaya tersebut,termasuk rincian/uraian dari total biaya TSF, apakah biaya tersebuttelah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1)UndangUndang Pajak Penghasilan.c.

Progress report pelaksanaan pemberian jasa TSF yang dilakukanGOL yang antara lain mencakup dasar kebutuhan biaya TSF, haripelaksanaan pemberian jasa, nama pegawai yang memberikanjasa, berita acara pelaksanaan jasa, rincian perhitungan harian nilaipelaksanaan pemberian jasa;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding diHalaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 777/B/PK/PJK/2016atas dengan alasan sebagai berikut:a.

Perhitungan biaya TSFBahwa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak dan sepertiHalaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 777/B/PK/PJK/2016telah dijelaskan dalam perjanjian Technical Service Agreementantara Pemohon Banding dan Overseas Limited (GOL), metodepembebanan TSF adalah berdasarkan prosentase atas net sales ditahun yang bersangkutan.

Perhitungan (formula) pembebanan marketing expenseBahwa Perhitungan pembebanan biaya marketing yang harusditanggung oleh PT Dima Indonesia ("PTDI") tercantum dalam Logisticand Services Agreement' yang dibuat antara Pemohon Banding andPTDI di mana Pemohon Banding menunjuk PTDI untuk membantuPemohon Banding dalam urusan logistik dan penjualan produkGuinness di Indonesia.

Sebagaibukti pendukung tambahan Pemohon Banding sampaikan marketingplan dan perhitungan budget biaya marketing;Penjelasan hubungan biaya marketing dengan usaha PemohonBandingBahwa sesuai dengan fungsi Pemohon Banding sebagai distributortunggal dari produk Guinness di Indonesia yang sangat berkepentingandengan peningkatan penjualan dari produk Guinness di Indonesia,Pemohon Banding berhak dan bertanggung jawab pula untukmengeluarkan biaya promosi dan iklan yang diperlukan bagipeningkatan penjualan

Bahwa sampai dengan saat ini Para Terlawan dengan berbagaialasan tidak pernah memberikan perincian perhitungan tentang sisa hutangdan perincian angsuran yang telah dibayar oleh Para Pelawan.Halaman 4, Putusan No.362/PDT/2020/PT SMG.13.

Bahwa karena tidak adanya kepastian tentang jumlah hutang ParaPelawan, dan telah dilakukan sita eksekusi atas tanah tanah milik ParaPelawan, maka Para Pelawan mohon agar kelanjutan proses hukum dari sitaeksekusi ditangguhkan sampai dengan adanya jumlah perhitungan hutangyang tidak melanggar hukum dan pasti jumlahnya dari Para Terlawan.14.

Bahwa Para Pelawan juga berkeberatan dengan perhitunganjumlah hutang yang menggunakan perhitungan hutang pokok ditambahdengan bunga berbunga yang memberatkan dan merugikan nasabah karenajumlah hutang yang bertambah meskipun prosentasenya konstan, namunnominal bunga menjadi semakin membesar.15.

Bahwa perhitungan kredit dan hutang pokok yang tercantum dalamSurat perjanjian hutang jumlahnya melanggar ketentuan Otoritas JasaKeuangan sehingga mengandung cacat hukum yang bersifat batal demihukum karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yang diatur dalamPasal 1320 KUH Perdata (tidak terpenuhinya syarat : kausa yang dibenarkanoleh hukum), dan jumlahnya tidak pasti karena merupakan perhitunganhutang pokok ditambah tunggakan bunga yang diakumulasikan sebagaitambahan hutang, sehingga jumlah

Bahwa perhitungan hutang didasarkan pada jumlah hutang pokokyang melebihi batas pemberian kredit BPR yang melanggar ketentuan OJK,sehingga secara material, perhitungan hutang yang dilakukan oleh Terlawantidak dapat dipertanggungjawabkan mengenai kepastian legalitas /Halaman 11, Putusan No. 362PDT/2020/PT SMG.keabsahannya ditinjau dari syarat obyektif kausa yang dibenarkan olehhukum (kausa yang halal) menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kemudian berusahamendapatkan bukti surat dan ternyata Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi berhasil mendapatkan copy dari perhitungan nilai agunanagunanyang menjadi agunan dalam hubungan kredit a quo;4. Bahwa copy surat perhitungan Professional Appraisers & Management SihWiryadi & Rekan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi lampirkankarena hanya berupa copy sehingga untuk dijadikan bukti surat tetap tidakakan dilegalisir karena tidak ada aslinya;5.

Bahwa dari perhitungan Professional Appraisers & Management Sih Wiryadi& Rekan nilai agunan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada tahun2010 jauh lebih tinggi dari pengajuan limit harga ambang bawah yangdiajukan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi kepada Kantor PelayananKeuangan Negara Dan Lelang pada tahun 2013 pada saat pelelangandilakukan dan terjual dengan harga yang sangat murah sehingga merugikanPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;6.

Bahwa copy perhitungan Professional Appraisers & Management SihWiryadi & Rekan yang salah satu nilai agunan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi pada tahun 2010 Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi temukan adalah salah satu agunan yaitu: agunan tanah danbangunan di Jalan Jend. Suharto Nomor 3 IA, Kelurahan Naikoten 1,Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang : dikutip..."

Fotocopy perhitungan kerugian yang dialami Penggugat dan PenggugatIl, selanjutnya diberi tanda ... ........ccce cee cee eee eee eae ceeeeeeaeeees DUKtI P2;Bahwa suratsurat bukti tersebut diatas telah diberi meterai cukup dandicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (kecuali untuk bukti P2 yangmerupakan fotocopy dari fotocopy), sehingga buktibukti surat tersebut dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah didepan persidangan;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat, Penggugat juga telahmengajukan

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Crp.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ParaPenggugat telah mengajukan bukti P1 berupa Asli Surat Daftar Anggota Arisandan daftar penarikan uang arisan, serta perhitungan tunggakan arisan atasnama Tergugat, yang dibuat oleh Penggugat selaku ketua arisan pada tanggal16 Januari 2019, dan P2 berupa Fotocopy perhitungan kerugian yang dialamiPenggugat dan Penggugat II;Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas, Para Penggugat jugamengajukan 2 (

Menimbang, bahwa dari adanya fakta bahwa Tergugat telah beberapakali menunggak pembayaran uang iuran arisan, dapat disimpulkan bahwasanyaTergugat telah ingkar janji (wanprestas/), sehingga karenanya petitum gugatanpoin ke2 beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan besarnya tunggakanuang iuran arisan Tergugat, Majelis Hakim dalam hal ini hanya mendasarkanpada bukti P1 yaitu Asli Surat Daftar Anggota Arisan dan daftar penarikan uangarisan, serta perhitungan

. ; P 17. a. dan P 17. b.Bahwa menurut perhitungan Bank PEMOHON PAILIT sampai denganper tanggal 18 Agustus 2009, jumlah kewajiban pembayaran kembali atau utangTERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT adalah sebagai berikut :1. Utang Loan Against Export dan Export PackingCredit :Utang Pokok sebesar USD 585,514.29Bunga dan Denda sebesar USD 58,292.09 +Jumlah per tanggal 18 Agustus 2009 sebesar USD 643,806.382.

Bahwa Bahwa Judex Facti telah keliru menyatakanhutang tersebut menjadi tidak sederhana denganmenyimpulkan (Vide halaman 34 Putusan) sebagaiberikut :Bahwa jumlah/besar utang pokok Pemohon masih menjadiperselisinan, baik karena pemblokiran oleh Pemohon maupunpencairan fasilitas pinjaman yang tidak dapat dipergunakan olehTermohon sehingga merugikan Termohon sebesar selisih kurs ;Bahwa pembebanan/perhitungan bunga dan denda hanyaditentukan secara sepihak oleh Pemohon yang menimbulkankeberatan oleh Termohon

Bahwa bahkan Judex Facti dalam halaman 34putusan, telah salah mempertimbangkan hutangDocuments Against Acceptance :Utang Document Against Acceptance :Utang Pokok sebesar EUR 93,984.00Bunga dan Denda sebesar EUR 6,529.09 +Jumlah per 18 Agustus 2009 sebesar EUR 100,509.09Padahal seharusnya hutanghutang tersebut adalah dalam mata uang Euro; Begitu pula tidak benar kalau dikatakan pembebanan/perhitungan bungadan denda hanya diperhitungkan secara sepihak oleh Pemohon yangmenimbulkan keberatan Termohon

Citibank NA sebesar USD 5,479,719.13 (Videhalaman 32 alinea ke 8 Putusan) ;Bahwa bahkan hutanghutang tersebut telahterbukti ada sebagaimana terbukti dalam prosespersidangan karena diakui oleh Termohon Pailit/Termohon Kasasi dan sampai saat ini belumdibayar walaupun telah jatuh waktu, begitu pulapertimbangan putusan Judex Facti dalam perkarai.c. telah berhasil membuktikan adanya hutanghutang tersebut ;Bahwa dalam Kepailitan disediakan LembagaRenvoi bagi perhitungan daftar hutang piutangyang jumlahnya

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan teknis dan peninjauan lapanganyang dilakukan oleh Tim Terpadu/Tindak Lanjut, ditemukan faktakemudian bahwa benar telah terjadi kelebinan volume dan tambahanpekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat yang hasilperhitungannya disampaikan kembali kepada Tergugat selaku BupatiTana Toraja sebagaimana tertuang dalam Surat Tim Terpadu/Pemeriksaan Tindak Lanjut Nomor 16/II/TL/2006 tertanggal 28 Februari2006 yang rinciannya diantaranya sebagai berikut:a.

Pahatan Batu 997,766 259.000,00 294.340.970,00Total 294.340.970,00 10.Bahwa hasil perhitungan kelebihan dan tambahan volume pekerjaan di11.lapangan yang dilakukan Tim Tindak Lanjut sebagaimana dikemukakandi atas, berbeda cukup jauh dengan hasil perhitungan Tim TehnisPenggugat, dimana volume kelebihan/tambahan pekerjaan hasilperhitungan Tim Tehnis Penggugat jika dikalikan dengan harga satuanitem pekerjaan seluruhnya mencapai kurang lebih Rp4.000.000.000,00(empat miliar rupiah).

Namun mengingat personil dan unsur yang adadalam keanggotaan Tim Tindak Lanjut cukup kapabel dan obyektif, makaHasil Perhitungan Tim tersebut dapat Penggugat terima dengan harapandapat segera direalisasikan pembayarannya;Bahwa meskipun Tim Terpadu/Tindak Lanjut yang dibentuk Tergugat telah bekerja maksimal dengan turun ke lapangan langsung, kemudianmelaporkan hasil peninjauan dan perhitungan bobot di lapangansebagaimana tertuang dalam Laporan Tim Tindak Lanjut Nomor 16/II/TL/2006 tanggal 28 Februari

sepakat, sehingga pada tanggal 1 Maret 2011, Penggugat10.11.menyampaikan Pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi DKI Jakarta;Bahwa oleh karena tindakan pemecatan (PHk) ini adalah PHK sepihak dantanpa kesalahan, karenanya Tergugat harus membayar kewajiban kepadaPenggugat sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yaitu Uang Pesangon, Uang Penghargaan MasaKerja dan Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatanyang besarnya sesuai dengan perhitungan

1995sampai dengan 31 Januari 2011 atau kurang lebih 16 (enam belas tahun),akan tetapi walaupun sudah bekerja selama itu, gaji/upah Penggugat masihmengikuti gaji/upah seorang karyawan kontrak yang besarnya sesuaidengan UMP (Upah Minimum Provinsi) dimana hingga Desember 2010sebesar Rp. 1.120.000, (satu juta seratus dua puluh ribu Rupiah).Selanjutnya karena pemecatan/PHK terhadap Penggugat dilakukan olehTergugat pada tanggal 31 Januari 2011 dan Pekerja/Penggugat digajisesuai dengan UMP maka dasar perhitungan

Upah masa proses (gaji bulan Januari s/d Juni)Setelah dipotong jamsostek 6 bulan:= (6 x Rp 1.390.000) (6 x Rp 22.500) = Rp. 8.205.000 +Total SSG OI coesensimnene xx 2. remem xv seasons x 20 we = Rp.46.569.000.Catatan : pada huruf d (nilai upah masa proses) dalam gugatan a quo jugamenjadi berubah karena hingga saat ini proses penyelesaianperkara a quo belum selesai maka perhitungan masa proses mengalamiperubahan dari 3 bulan menjadi 6 bulan.Bahwa Mess M2M tempat Penggugat bekerja selama 4 (empat)

Surat Nomor 030/MNPART/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, yang menyatakan Penggugatmenolak anjuran dari Mediator tersebut;Bahwa oleh karena tindakan pemecatan terhadap Penggugat dalamperkara a quo dilakukan secara sepihak dan tanpa kesalahan, karena ituTergugat harus membayar hakhak Penggugat sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu UangPesangon, Uang Penghargaan, Masa Kerja dari Uang PenggantianPerumahan serta Pengobatan dan Perawatan yang besarnya sesuaidengan perhitungan

UndangUndang No. 13Tahun 2003, ketentuan Pasal 158 a quo telah dianulir olen KeputusanMahkamah Konsitusi RI No. 02/PUUI/2003 sehingga tidak lagimempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga konsekuensi yuridisselanjutnya keputusan Judex Facti diucapkan juga telah sesuaidengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun2003, dan begitu juga selanjutnya putusan Pengadilan HubunganIndustrial yang menetapkan konpensasi Uang Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak denganmengacu perhitungan

Putusan Nomor 447/B/PK/PJK/2015056/CPSACC/XII/2010 tanggal O1 Desember 2010, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor KEP1107/WPJ.07/2010 tentang keberatan PemohonBanding atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakApril 2008;Bahwa alasan banding Pemohon Banding sebagai berikut:Sengketa: Jumlah Perhitungan PPN Kurang BayarJumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar menurut Pemeriksa Rp =. 221.854.128Sanksi

Bunga Rp Sanksi Kenaikan Rp 221.854.128Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Rp 443.708.256Bahwa alasan Pemohon Banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan hasil keputusan pemeriksatersebut di atas karena menurut perhitungan Pemohon Banding jumlahperhitungan PPN yang Pemohon Banding lakukan adalah lebih bayar karenaPemohon Banding bertransaksi dengan Customer yang memiliki ketetapansebagai Perusahaan Kawasan Berikat;Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dalambidang

Pemohon Banding hasilkan kedalamperhitungan Harga Pokok Produksi;Bahwa setiap tahun Pemohon Banding melakukan restitusi ataskelebihan bayar yang disebabkan karena Pemohon Banding bertransaksidengan perusahaan yang berada dalam Kawasan Berikat dan itu tidak menjadimasalah bagi pemeriksa dan masih banyak Perusahaan lain yang posisinyasama seperti Pemohon Banding tapi mereka masih bisa melakukan restitusi;Bahwa Pemohon Banding juga keberatan atas Sanksi Bunga dan sanksiKenaikan yang disebabkan atas perhitungan

Kurang Bayar tersebut karenamenurut Pemohon Banding jumlah perhitungan PPN yang Pemohon Bandinglakukan adalah lebih bayar jadi tidak menimbulkan sanksi apapun;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put39984/PP/M.V/16/2012, tanggal 10 September 2012, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Pajak Nomor KEP1107/WPJ.07/2010tanggal 02 November 2010 tentang

0PPN4.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 0 05.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0 0 06.Jumlah 30.561.560.660 35.169.175.036 4.607.614,37b.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang 0 0PPNJumlah Seluruh Penyerahan. 30.561.560.660 35.169.175.036 4.607.614,372 Penghitungan PPN yang kurang bayar:a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 3.056.156.066 3.516.917.504 460.761.436b.Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.258.075.735 4.258.075.73 0c.Jumlah perhitungan

Bahwa dari uraian, di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapattambahan objek penjualan yang seharusnya dikenakan Pajak PertambahanNilai, dengan demikian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ICEP992/WPJ.07/2011 tanggal 25 April 2011 yang yang merupakan penetapan keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJuni 2008 Nomor 00206/207/081056/10 tanggal 29 April 2010 sebesarRp921.522.876,00 tersebut seharusnya dikurangkan menjadi NIHIL;Bahwa perincian perhitungan

Chevron Oil Products Indonesia, NPWP: 01.958.043.0056.000,alamat: Gedung Sentral Senayan Lt.17, Jalan Asia Afrika Nomor 8, JakartaPusat, 10270, dengan Perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yangmasih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan diatas:adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan

Uraian Pengajuan Banding;Bahwa perhitungan PPN Kegiatan Membangun Sendiri setelah prosesKeberatan adalah: Uraian Semula Ditambah / Menjadi(Rp) (Dikurangi)(Rp) (Rp)DPP PPN Kegiatan Membangun Sendiri 27.527.602 27.527.602PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 2.752.760 2.752.760Sanksi Administrasi Bunga 1.321.325 1.321.325Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar 4.074.085 4.074.085 Koreksi Objek PPN Kegiatan Membangun Sendiri sebesar Rp68.819.004,00serta Dasar Pengenaan Pajak PPN Kegiatan Membangun Sendiri

Putusan Nomor 2016/B/PK/PJK/2017Jalan Diponegoro Kav.11, Medan 20152, dengan perhitungan sebagaiberikut:DPP PPN atas Kegiatan Membangun sendiri Rp 0,00PPN Kurang dibayar Rp 0,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompenasikan Rp 0,00PPN yang kurang/lebih dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap yaitu.

Tempat atau lokasi dibangunnya Box Culvert terpisahpisah danmerupakan bangunan yang masingmasing saling berdiri sendiri;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dan uraian faktafakta dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa perhitungan Terbanding yangmenjumlahkan seluruh pembangunan box culvert sehingga mencapailebih dari 300 M2 adalah tidak tepat, oleh karena masingmasing boxculvert dibangun terpisah di lokasi yang berbedabeda dan bukanmerupakan satu kesatuan bangunan yang utuh.

Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kegiatan Membangun SendiriMasa Pajak Juni 2010 Nomor 00006/257/10/126/13 tanggal 11November 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding Nomor KEP36/WPuJ.26/KP.06/2014 tanggal 9 September2014, atas nama PT Cahaya Pelita Andhika, NPWP 01.452.912.7126.001, beralamat di Desa Sitardas, Lumut, Tapanuli Tengah, alamatkorespondensi Wisma HSBC It.3, Jalan Diponegoro Kav.11, Medan20152, dengan perhitungan

sebagaimana perhitungan tersebut di atas(pada halaman 2):adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 19 dari 22 halaman.