Ditemukan 91947 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-11-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PA POLEWALI Nomor 647/Pdt.G/2021/PA.Pwl
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3010
  • Tergugat sangat perhitungan kepada Penggugat, Tergugatjarang memberikan Penggugat nafkah lahir bahkan ketika Tergugatpanen Tergugat sendiri yang menyimpan uang hasil panen tersebut5.2. Tergugat mempunyal hubungan asmara dengan perempuanlain bernama Fitriani Penggugat mengetahui hal tersebut karenaPenggugat sendiri yang melihat Mesenger Facebook Tergugatdengan perempuan bernama Fitriani mengunakan kata saying 6.
    hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan denganhukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatanPenggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatancerai adalah bahwa Tergugat sangat perhitungan
    Pwl Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dandikaruniai Seorang anak perempuan bernama Mutmainna binti Haeruddin,umur 2 tahun, dan kini kKedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat; Bahwa Tergugat sangat perhitungan kepada Penggugat, Tergugatjarang memberikan Penggugat nafkah lahir bahkan ketika Tergugat panenTergugat sendiri yang menyimpan uang hasil panen tersebut sertaTergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain bernamaFitriani, dan pada bulan Februari 2020 puncak terjadinya
Putus : 09-09-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2105/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AKR CORPORINDO Tbk
15162 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,NPWP 01.132.905.9092.000, beralamat di Wisma AKR Lt.78, JalanPanjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta 11530, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut:Halaman 2 dari 10 halaman.
    Diperhitungkan SKPPKP(9.682.881.895,00) Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih Bayar)2.903.911.729,00 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya PPN yang kurang (lebih) dibayar2.903.911.729,00 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP1.277.721.160,76 Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 4.181.632.889,76 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juli 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon
    Diperhitungkan SKPPKP(9.682.881.895,00) Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih Bayar)2.903.911.729,00 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya PPN yang kurang (lebih) dibayar2.903.911.729,00 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP1.277.721.160,76 Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 4.181.632.889,76 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangandi atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak
Putus : 01-09-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1062 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 1 September 2020 — PT. TOR GANDA VS 1. FAOARO GEA ALIAS AMONI GEA, DKK
18150 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1062 K/Pdt.SusPHI/2020 No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang pesangon 2X9 x 2.085.000, 37.530.000,2. Uang 4 x 2.085.000, 8.340.000,penghargaanmasa kerjaS. Uang penggantian 15% x (45.870.000,) 6.880.500,hakTotal 1+ 2+ 3 52.750.500, 7.
    yangdiperhitungkan saat ini pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan mulai bulan Agustus 2016 sampaidengan bulan Maret 2017 sesuai dengan Pasal 155 Ayat (2) UU RINomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belumditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetapmelaksanakan segala kewajibannya dengan mengacu padaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 tentang upahproses, dengan rincian perhitungan
    Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat danTergugat II putus terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar hak hakPenggugat yaitu uang pesangon 2 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat(2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat(4) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandengan perincian masing masing sebagai berikut: No Uraian Perhitungan
Register : 19-12-2011 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 43211/PP/M.XIV/15/2013
Tanggal 11 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
15456
  • Peredaran Usaha berdasarkan pengujian langsung terhadap pembukuanbahwa penghasilan dari Pemohon Banding tidak dapat dirinci oleh Terbandingkarena setelah dilakukan pemeriksaan terhadap buktibukti pendukung seperti:General Ledger, Invoice, dan lainlain, diketahui bahwa jumlah penghasilan yangdilaporkan di General Ledger berbeda dengan jumlah penghasilan yang dilaporkandi SPT Tahunan PPh Badan;bahwa Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan perhitungan Selisih Kurs, makaTerbanding menggunakan dasar Peredaran
    Usaha tersebut dalam perhitungan PPhBadan dengan mengabaikan unsur Selisih Kurs;b.
    Peredaran Usaha berdasarkan hasil GrossUp terhadap Pembelian yang belumdilaporkanbahwa Peredaran Usaha menurut Terbanding adalah sebesar Rp. 38.445.605.218,00;bahwa koreksi positif Terbanding atas penjualan terkait dengan adanya koreksi PeredaranUsaha berdasarkan pengujian langsung dan koreksi negatif pada Harga Pokok Penjualan Banding yang di gross up oleh Terbanding dengan rincian perhitungan sebagai berikut:Gross Up Koreksi Penjualan1.
Putus : 03-09-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/Pdt/2014
Tanggal 3 September 2015 —
10872 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sistim Joint Operation.1011Biaya Operasi/Pemeliharaan.Operasi/Pemeliharaan dikontrakkan kepada PT Jasakurang lebih 12% dari pendapatan tol;Lalu Lintas.Jumlah kendaraan yang lewat:Golongan I : 2.000 kendaraan/hari;Golongan II: 3.400 kendaraan/hari;Kenaikan jumlah kendaraan yang lewat 5%/tahun;Tarif Tol.Tarif Tol pada Januari 1989.GolonganI : Rp65,00/km.Golongan II : Rp110,00/km.Kenaikan tarif tol 30% tiap 3 tahun;Selanjutnya Tergugat menyampaikannya pada,Hasil Perhitungan.1 dan seterusnya;dan seterusnya
    Tingkat Pengembalian Investasi (Internal Rate of Return)Sebagai Dasar Perhitungan Pembagian Hasil Jalan Tol dan JangkaWaktu Kerjasama.1 Bahwa tujuan pembangunan jalan tol satu arah ruas Cikampek menujuCibitung dari sisi kepentingan masyarakat bertujuan untuk memperlancar arus barang,jasa dan penumpang, sedangkan di sisi lain bagi Penggugat selaku operator adalah untukmendapatkan keuntungan.
    Karena Tergugat tidak menunjukan iktikad baiknya untuk meninjauulang porsi/pembagian hasil maka untuk mendapatkan perhitungan/kajianyang obyetif, Penggugat menunjuk konsultan keuangan yangkredibel Pricewaterhouse Coopers (PwC) untuk memeriksa,mengkaji dari sisi keuangan bagi hasil tol antara Penggugat denganTergugat;4 Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh kesimpulan bahwadengan mendasarkan pada IRR 18,86% (diawal perjanjian) denganinvestasi Tergugat sebesar 69 miliar rupiah maka tingkat
    Lainlain.Dalam Provisi:1 Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan pada bagianbagian terdahulu pembagian hasil tol antara Penggugat denganTergugat sejak lima tahun yang lalu sudah tidak adil, tidak sesuaidengan perhitungan IRR awal dan tidak sesuai dengan tujuan kerjasamasehingga apabila tidak dilakukan tindakan provisionil maka kerugianyang dialami oleh Penggugat (sebagai BUMN yang menjalankan usahademi kepentingan masyarakat) akan semakin besar.
    Membebaskan Penggugat untuk itu dari beban bunga/denda ataupunkerugian yang mungkin timbul darinya;Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan Penggugat merupakan Penggugat yang beriktikad baik;3 Menyatakan pembagian bagi hasil tol antara Penggugat dan Tergugat yangdiatur dalam Akta Nomor 109 tanggal 16 Oktober 1992 Perjanjian Kerjasama sudahtidak adil, tidak seimbang dan/atau sudah tidak sesuai dengan perhitungan IRR awal,serta tidak sesuai lagi dengan maksud
Putus : 14-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor .47./Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 14 Januari 2016 — Ir. AHMAD PHASYA Bin CHABIB
11834
  • -D-b/222 Tanggal 2 Mei 2012 perihal Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA T.A. 2012, SNVT Penrencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Kota Metropolitan Jakarta, Kode Satker 495421; 20.1(satu) eksemplar Kertas Kerja RKA-KL Rencana Kerja Satuan Kerja T.A. 2012; 21.1(satu) eksemplar Penelaahan Rencana Kerja ANggaran Kementerian Negara/Lembaga (Kementerian PU) T.A. 2012; 22.SURAT NOMOR : SR-876/PW09/5/2014, TANGGAL 22 AGUSTUS 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan
    Pekerjaan Peningkatan Jalan Realisasi Pembayaran, setelah dikurangi PPN Rp.16.633.832.163,02 Hasil perhitungan ahli struktur dan ahli manajemen Rp.16.470.938.412,00SELISIH Rp. 162.893.751,02b. Penguatan Fly Over Realisasi Pembayaran, setelah dikurangi PPN Rp.2.055.403.580,04 Hasil perhitungan ahli struktur dan ahli manajemen Rp.987.937.413,04SELISIH Rp.1.067.466.167,00Halaman 50 dari 153 Putusan Nomor : 47Pid.SusTPK/2015/PN.
    Ir.Krishna Mochtar, MSAE, PhD menetapkan selisih kurang sebesar Rp.162.893.751,02 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tigaribu tujuh ratus lima puluh satu koma nol dua rupiah);@ Dengan demikian perhitungan Ahli Manajemen Konstruksi Prof. Ir.
    sebagai berikut :Pekerjaan Peningkatan Jalan Realisasi Pembayaran, setelah dikurangi PPN Rp. 16.633.832.163,02Hasil perhitungan ahli struktur dan ahli manajemen Rp. 16.470.938.412,00SELISIH Rp. 162.893.751,02Penguatan Fly OverRealisasi Pembayaran, setelah dikurangi PPN Rp. 2.055.403.580,04Hasil perhitungan ahli struktur dan ahli manajemen Rp. 987.937.413,04SELISIH Rp. 1.067.466.167,00Jumlah kerugian keuangan negara adalah (a + b) = Rp. 1.230.359.918,02Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana
    CFFra telah melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara padakegiatan ground anchor menggunakan harga dari PT Fresyinette (Pabrikan)Halaman 110 dari 153 Putusan Nomor : 47Pid.SusTPK/2015/PN.
    Ahli dari BPKP, KerugianKeuangan Negara yang timbul adalah sebagai berikut :Pekerjaan Peningkatan JalanRealisasi Pembayaran, setelah dikurangi PPN Rp. 16.633.832.163,02Hasil perhitungan ahli struktur dan ahlimanajemen Rp. 16.470.938.412,00 SELISIH Rp. 162.893.751,02Penguatan Fly OverRealisasi Pembayaran, setelah dikurangi PPN Rp. 2.055.403.580,04Hasil perhitungan ahli struktur dan ahlimanajemen Rp. 987.937.413,04SELISIH Rp. 1.067.466.167,00Jumlah kerugian keuangan negara adalah (a+b)= Rp.1.230.359.918,02Menimbang
Putus : 31-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1324/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LAING OROURKE INDONESIA
3517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuan SuratBanding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telahdisyaratkan oleh undangundang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3)UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Pengadilan Pajak;Perhitungan Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan :Perhitungan menurut Keputusan tersebut adalah sebagai berikut : Ditambah/ Semula .
    Oleh karena itu, Pemohon Banding mohon agar koreksiTerbanding harus dibatalkan;Perhitungan Yang Seharusnya Menurut Pemohon BandingPerhitungan yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah : un PERHITUNGANSEHARUSNYA1 DasarPengenaan Pajaka.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar(ad) (16.765.993)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (16.765.993)b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0c. Jumlah (a +b) (16.765.993)4 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 0 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUPb. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUPc. Bunga Pasal 13 ayat (5) UndangUndang KUPd. Kenaikan Pasal 13A UndangUndang KUPef .
    Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.399.311.072 Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih)4. Bayar 1.789.209Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke masa pajakberikutnya 16.765.993PPN yang Kurang/ (lebih) dibayar 18.555.202Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP 715.684 Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP 16.765.993Jumlah PPN Yang Masih Harus/(Lebih)8. Dibayar 36.036.879 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.
    Pemeriksa dalam KKPdan perhitungan Peneliti Keberatan dalam LPK a quo maka menurutMajelis angka koreksi Terbanding sebesar Rp5.089.128.670,00 jikadinyatakan dalam US Dollar adalah sebesar USD535,585.00;Bahwa alasan Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksiTerbanding telah Pemohon Banding nyatakan sebagaimana dalamSurat Banding a quo, Penjelasan Tertulis sebagai pengganti SuratBantahan a quo, Bantahan Tertulis Tambahan Nomor LOR 106/1/2014 tanggal 07 Februari 2014, Bantahan Tertulis TambahanNomor
Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2448/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DALEM SAKTI
1713 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 207/12/732/14 tanggal 25 November 2014, atas nama PTDalem Sakti, NPWP: 01.434.839.5732.000, beralamat di Jalan BatuahNomor 1/D, Keraton, MartapuraBanjar, Kalimantan Selatan, sehingga PPNyang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut: 1 DPP atas Ekspor0,00 2 DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri5.083.193.422,00 3 Jumlah Dasar Pengenaan Pajak5.083.193.422,00 4 Pajak Keluaran508.319.342,00 5 Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan3.011.528.608,00 6 Jumlah Perhitungan
    peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0O,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:DPP atas Ekspor Rp 0,00DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 5.083.193.422,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 5.083.193.422,00Pajak Keluaran Rp 508.319.342,00Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 3.011.528.608,00Jumlah Perhitungan
Putus : 16-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1383 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MUSTIKA SEMBULUH
257 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2012 Nomor 00051/407/12/058/14 tanggal 30 April 2014, atas nama: PT.Mustika Sembuluh, NPWP: 01.854.614.3058.000, beralamat di MultivisionTower Lt. 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9 B, Guntur, Setiabudi, JakartaSelatan 12980, sehingga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagaiberikut :Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 92.850.265.879,00Pajak Keluaran Rp 6.891.202.243,00Kredit Pajak Rp 7.016.954.252,00Jumlah perhitungan
    tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp125.724.977,00; dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 92.850.265.879,00Pajak Keluaran Rp 6.891.202.243,00Kredit Pajak Rp 7.016.954.252,00Jumlah perhitungan
Putus : 06-08-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1662/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT HEWLETT PACKARD BERCA SERVISINDO
1916 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85283/PP/M.XIIIA/16/2017, tanggal 27 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak yang terhormat untuk dapat mengabulkan surat bandingPemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Keberatan denganperhitungan pajak yang kurang/(lebih) dibayar yang seharusnya dapatdiubah menjadi sesuai dengan perhitungan
    Putusan Nomor 1662 B/PK/Pjk/2018Kuningan, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dengan perhitungan menjadisebagai berikut:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Agustus 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai denganalasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebutpada tanggal 7 November 2017;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2908 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — PT. HOLI MINA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2908/B/PK/Pjk/2018yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Sehingga perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Penyerahan Barang dan Jasa Ekspor Rp. 8.089.108.350Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terhnutang PPN Rp. 3.910.046.450Jumlah seluruh penyerahan Rp. 11.999.154.800Pajak Keluaran yang hams dipungut/dibayar sendiri Rp. 0Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 43.846.295Pajak Lainlain
    yang dapat diperhitungkan Rp. 350.846.323Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar/(Lebih bayar) (Rp. 394.680.618)Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp. 394.680.618Jumlah PPN yang masih harus dibayar NIHILMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111454.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak
Putus : 30-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MATRIX INDO GLOBAL
3113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim PengadilanPajak, dapat mengabulkan permohonan banding Pemohon Bandingsehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tercantum padaKeputusan Terbanding Nomor KEP938/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan Nomor00013/206/11/059/13 tanggal 20 Desember 2013 Tahun Pajak 2011 denganjumlah yang masih harus dibayar sebesar US$97.714,00 dikurangkanmenjadi sebesar US$47.747,12 sesuai dengan perhitungan
    Boulevard Raya KiranaCommercial Avenue, Jakarta Utara 14240, dengan perhitungan menjadi sebagaiberikut:Penghasilan (Rugi) Neto $ 95.748,00Penyesuaian Fiskal $ 255.256,00Kompensasi Kerugian $ 95.809,00Penghasilan Kena Pajak $ 255.195,00PPh Terutang $ 63.798,00Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 271/B/PK/Pjk/2019Kredit Pajak $ 1.890,00EEE EePPh yang Kurang (Lebih) Dibayar $ 61.908,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP $ 29.716,00PPh ymh.
Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2592/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SUMBER MAKMUR ANEKA TEHNIK
15224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor:00130/207/12/511/14 tanggal 22 April 2014, atas nama: PT Sumber MakmurAneka Tehnik, NPWP 02.511.829.0511.000, dengan alamat di KawasanIndustri Terboyo Park Blok M No.109 Trimulyo, Semarang, sehingga pajakdihitung kembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 3.495.145.000,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 349.514.500,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 349.514.500,00Jumlah perhitungan
    Putusan Nomor 2592/B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan Pajak PPN 3.495.145.000,00Pajak Keluaran yang harus349.514.500,00dipungut/dibayar sendiriPajak yang dapat diperhitungkan 349.514.500, 00 Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) 500o> DU WT HDS DWbayarMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya
Putus : 06-07-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 6 Juli 2021 — PT SANTA GREAT INDUSTRY VS TJONG ERVINA
128138 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 158UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak 11 April2019 (sesuai bukti T1) dan Tergugat wajib memberikan kompensasipemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu berupa UangPenggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sejumlahRp6.682.500,00 (enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratusrupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar perhitungan uang penggantian hak:Uang Pesangon: 1 x 4 x Rp7.425.000,00
Putus : 11-07-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2041/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DUPAN ANUGERAH LESTAR
2413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2041/B/PK/Pjk/2019Bahwa berdasarkan perhitungan dan penjelasan yang telah Penggugatsampaikan, Penggugat mohon kepada Majelis Yang Terhormat untukdapatlah kiranya membatalkan penerbitan Surat Keputusan Tergugat NomorKEP968/WPJ.24/KP.03/2017 tanggal 14 September 2017, dengan merubahangsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Agustus 2017 sampai denganDesember 2017 dari semula sebesar Rp753.494.500,00 per bulan menjadiRp276.228.213,00 per bulan;Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Tergugat
    Putusan Nomor 2041/B/PK/Pjk/2019Kembali diketahui bahwa prosentase PPh terutang Tahun 2017 terhadappenjualan adalan sebesar 0,948% (Rp6.682.476.500,00 /Rp/04.878.246.336,00), sedangkan perhitungan proyeksi PPh TerutangTahun 2017 kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari PPh yangterutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya angsuran PPhPasal 25 tahun berjalan (tahun 2016) yang telah diputus oleh MajelisHakim sudah benar karena masih dalam rentang kewajaran yangdiperbolehkan oleh ketentuan
Register : 21-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1895 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BICC BERCA CABLES;
22538 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PM dari Kompensasi bulan lalu 3,258,746,855Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar (3,591,797 ,662)Kelebihan Dikompensasikan 3,591 ,797,6628 PPN Kurang / (Lebih) dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajakpada tanggal 10 Juli 2017, dengan disertai alasanalasannya yangditerima
    PM dari Kompensasi bulan lalu 3,258,746,8556 Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar (3,591 ,797,662)7 Kelebihan Dikompensasikan 3,591,797,6628 PPN Kurang/(Lebih) dibayar Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan:Bahwa pokok sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali adalah terkait:Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesarRp797.099.705,00 yang
Putus : 22-04-2020 — Upload : 17-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 22 April 2020 — PT BPR ARTHA MITRA KENCANA VS HENDRA GUNARSA
13937 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Penggugat berhak atas perhitungan uang pesangon 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuaidengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuaidengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut; Masa Kerja: 6 Tahun; Upah terakhir: Rp3.339.580,61/bulan; Pesangon 2 (dua) kali:2 x7 x Rp3.339.580,61 = Rp46.754.128.00: Uang Penghargaan Masa Kerja;3 x Rp3.339.580,61 = Rp10.018.741,00
    Menetapkan untuk jumlah seluruh Pesangon 2 (dua) kail yang menjadihak dari Penggugat berdasarkan perhitungan pada Poin 1 (satu), Poin 2(dua) dan Poin 3 (tiga) dan telah sesuai dari apa yang diamanatkan didalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanadalah sebesar Rp98.431.399,00 (Sembilan puluh delapan juta empatratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);8.
Register : 06-02-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 B/PK/PJK/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SHANGRILA SANGO;
1711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • administrasi Pasal 13 ayat (3) UUKUP yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, Karena dalam perkara aquo atas kompensasi melalui mekanisme perhitungan
    Putusan Nomor 518/B/PK/Pjk/2018Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 0,00Penghitungan PPN kurang/lebih bayar 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0,00Dikurangi : LainLain Rp 74.323.447,00Jumlah Rp 74.323.447,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 74.323.447,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (74.323.447,00)Kelebihan pajak yang sudah : dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 74.414.797,00 dikompensasikan ke Masa Pajak
Putus : 10-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3480/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
14735 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3480 B/PK/Pjk/2018atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai nomor00069/207/11/646/15 tanggal 13 Mei 2016, Masa Oktober 2011 karenakoreksi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan mengabulkan perhitungan yang Pemohon Bandinglakukan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88950/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23
    tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00111/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 13 Mei 2016, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00069/207/11/646/15tanggal 10 Maret 2015, atas nama PT Cahaya Sakti Chandra Motor, NPWP02.305.155.0646.002, beralamat di Jalan Caruban Ngawi No.36, Karangjati,Ngawi, Jawa Timur, dengan perhitungan
Register : 05-12-2011 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-43203/PP/M.XIII/15/2013
Tanggal 7 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12352
  • Pemohon Banding menyatakan penentuan harga Arms Length transaction yangdilakukan oleh Terbanding tidak cermat karena didasarkan pada perkiraan semata;bahwa barang yang di produksi adalah barang yang mempunyai spesifikasi khusus berdasarkanpesanan sehingga harga ditentukan berdasarkan pesanan yang disepakati kedua belah pihak;bahwa mengingat harga jual yang terjadi tergantung dari biaya produksi masingmasingpesanan dari uraian tersebut, maka dengan demikian harga jual tidak dapat ditentukanberdasarkan perhitungan
    atas, Majelis berkesimpulan bahwa pengambilanpembanding yang dilakukan oleh Terbanding untuk penentuan besaran harga wajar dalamtransaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa di atas adalah tidak tepat;cost plus methodbahwa koreksi Terbanding didasarkan pada adanya perbedaan gross margin per unit ataspenjualan Pemohon Banding kepada pihak afiliasi (CV Sinar Baja Electric & Corp) dengangross margin per unit atas penjualan kepada pihak yang independen (PT Tridharma Wisesa);bahwa menurut analisa dan perhitungan