diberikan HPL kepadaPT Kereta Api (Persero) berkedudukan di bandung(lihat HPL 34/Pinangsia);e Bahwa menurut pengetahuan Saksi maksudkalimat berdasarkan SK Kakanwil BPN DKIJakarta tanggal 30 Oktober 2003 No.071/57550.2.09.032003 SU No. 03/2003 NIB.894 luas 4.877 M2 diberikan Hak Guna Bangunankepada Perseroan Terbatas PI Dwi PutraMetropolitan berkedudukan di Jakarta;e Bahwa setahusaksi yang tertulis dari Sertifikat HakPakai No. 76/Pinangsia tanggal 20 Juni 1988 ada 2(dua) kemungkinan yaitu :e Sudah dilepaskan

Untuk Hak Pakai yang dilepaskan kepadaNegara oleh pemegang hak (dalam hal ini PUKA),maka Negara dapat memberikan Hak GunaBangunan diatas tanah yang Hak Pakai yangsudah dilepaskan kepada Negara.Bahwa persyaratan pelepasan hak pakai BadanUsaha Milik Negaraadalah harus dilepaskan oleh pejabat yangberwenang, untuk melepaskan asset Badan UsahaMilik Negara tersebut sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku yaitu InstruksiPresiden RI No. 9 Tahun 1970 tentang penjualandan atau pemindah tanganan

Dwi PutraMetropolitan sudah nyatanyata dilepaskan PJKA;6.

Kepala Direktorat Agraria DKIJakarta perihal permohonan HGB atas nama PT Dwi PutraMetropolitan pada alinea kedua disebutkan oleh karena tanahtersebut nyatanyata sudah dilepaskan oleh PJKA.e Bahwa PJKA mempunyai Hak Pakai No. 76/Pinangsia An. Perusahaan Jawatan Kereta Api diJl. Kemukus No. 69 Kel.

Pencatatan hapusnya sebagian Hak PakaiNo.76/Pinangsia baru dilakukan pada tahun 2011 yaitu pada waktu PT.KAImenyerahkan sertipikat No.76/Pinangsia tersebut dalam rangka penerbitan HakPengelolaan No.34/Pinangsia atas nama PT.KAI yang diterbitkan di atas sebagianHak Pakai No.34/Pinangsia yang telah dilepaskan haknya kepada negaradihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat.Menimbang, bahwa dengan demikian, keuntungan yang diterima oleh AnisAlwainy atau PT.Dwiputra Metropolitan atas diterbitkannya

bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepadaTerdakwa terbukti termasuk dalam lingkup hukum perdata atau tidak merupakanperbuatan melawan hukum pidana maka perbuatan yang didakwakan kepadaTerdakwa dalam dakwaan alternatip kKedua dinyatakan terbukti tetapi perbuatantersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi merupakan hubungan hukumperdata, demikian juga dakwaan alternatip pertama harus dinyatakan merupakanperbuatan dalam lingkup hukum perdata dan oleh karena itu Terdakwa harusdinyatakan dilepaskan

dari segala tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle RechtVervolging);Menimbang bahwa oleh akrena Terdakwa dinyatakan dilepaskan darisegala tuntutan Hukum (Ontslaag Van Alle Recht Vervolging) maka berdasarkanHalaman 34 putusan Perkara Nomor 294 /PID/2021/PT SBY.Pasal 1 butir 23 KUHAP, Terdakwa harus dipulinkan haknya dalam kemampuan,kedudukan, dan martabatnya ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri KabupatenKediri Nomor

Menetapkan terdakwa AMP ARIF bin ABDUL MENAN SURYA dibebaniuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribuLUPLAN) FrSetelah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan olehPenasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknyamenyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan PenuntutUmum(vrijspraak) atau dilepaskan dari semua tuntutan hukum (onslagvan alle rechtsvervolging), oleh karena tidak terdapat cukupbukti untuk mempersalahkan Terdakwa, tidak ada Saksi Saksiyang menerangkan

bertanggung jawab, selain itu jugaterhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yangdapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut,maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan olehPenasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwaharus dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak)atau dilepaskan

Setyadi / Tergugat)berkewajiban untuk melunasi dan / atau merestrukturisasi perjanjianperjanjian kredit tersebut, sehingga jaminan milik Pihak Kedua (SetyaBudhi / Penggugat) dapat dilepaskan dari Perjanjian Kredit dandikembalikan kepada Pihak kedua, sehingga (Ir.

Bank BCA yang kemudian ternyata tidak dilepaskan dari statusJaminan di PT.

Terdakwadikatagorikan sebagai tindakan ingkar janji atau wanprestasi yang termasukdalam lingkup hubungan hukum perdata, karenanya Terdakwa telah terbuktimelakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, namunperbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasMahkamah Agung berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebutterbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanyaTerdakwa dilepaskan

onslaag van alle rechtvervolging ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasanuntuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer dan membatalkan putusanPengadilan Militer H09 Bandung Nomor : 064K/PM.II09/AD/IV/2013 tanggal 25September 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;24Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi Oditur Militer dikabulkan,namun oleh karena Terdakwa dilepaskan

dalamperkara aquo, bukanlah suatu tindak pidana, namun merupakan masalah perdata, makasesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Para Terdakwa tersebut haruslah dilepaskandari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor 118/Pid.B/2017/PN Dps. harus dibatalkan, dan Majelis HakimPengadilan Tinggi Bali akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimanatersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan

dari segala tuntutanhukum, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka hak ParaTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslahdipulihkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, biaya perkara dalam perkara inidibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan lepas dari segalatuntutan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 194 KUHAP, barang barang

Terdakwa II, masing masing sebagai penjual dan distributorresmi barang berupa AC Standing Floor type C45FFH, bukanlah perbuatanpidana, akan tetapi termasuk dalam sengketa perdata yang penyelesaiannyatermasuk wewenang peradilan perdata;Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa danTerdakwa II dalam perkara ini dinyatakan terbukti akan tetapi bukan merupakanperbuatan pidana;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 191ayat (2) KUHAP, Terdakwa dan Terdakwa II harus dinyatakan dilepaskan

darisegala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP,maka Terdakwa dan Terdakwa II haruslah dipulinkan haknya dalamkemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;Menimbang, bahwa barang bukti berupa suratsurat sebagaimanatercantum dalam berkas perkara ini harus dinyatakan tetap terlampir dalamberkas perkara;Halaman 30 dari 34 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBYMenimbamg, bahwa Terdakwa dan Terdakwa II dilepaskan dari segalaTuntutan Hukum, maka biaya dalam perkara ini

Bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat XI, Tergugat XII dan TergugatXVII tidak memiliki lahan di atas tanah yang dilepaskan hak tersebut,sehingga sangat tidak beralasan menurut hukum bila TergugatTergugattersebut meminta ganti rugi kepada Penggugat dengan nilai ganti rugisebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);.

Negeri Masohi Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., dansampai sekarang belum ada realisasinya, sehingga Para Penggugat danmasyarakat Desa Laimu merasa sangat dirugikan dan perbuatanTergugat telah melanggar hak subjektif Para Penggugat dan masyarkatDesa Laimu, karena Tergugat beritikad buruk, jelas telah melakukanperbuatan melawan hukum, maka Tergugat harus bertanggung jawabuntuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan masyarakatDesa Laimu, yang apabila diperhitungkan dengan jumlah harga komoditisebelum dilepaskan

surat dari Tergugat dimaksud quod non, haltersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karenapada kenyatannya pada awal mula terjadinya Akta KesepakatanRencana Pengambilalinan Kelola Program Pendidikan UniversitasPASIM, No.16 tanggal 16 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notarisdan PPAT Detty Triesnawaty, SH. antara Tergugat dengan Penggugatdan Penggugat telah menerima Pembayaran dari Tergugat sebesarRp. 1.150.000.000, (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)dengan obyek yang dialinkan/dilepaskan

Bahwa obyek yang dialihkan/dilepaskan tidak hanya WHAKPENGELOLAAN' atas Program StudyProgram Study danKEPENGURUSAN Yayasan YPPKKP akan tetapi juga termasuk :menyangkut 11 Program Pendidikan, pemberian ijin PenyelenggaraanProgramProgram Study dan Pendidikan Universitas Nasional YPKKPBandung, berikut dengan peraturanperaturan pelaksanaannya dandokumen pendukung lainnya satu kesatuan, merupakan dokumendokumen mengenai ijinijin penyelenggaraan Program Study;4.

134 MA dipertimbangkan dan diputus bersamasamadengan pokok perkara, namun karena sifatnya tetap exceptionele aard sehubungan21dengan gugatan Para Penggugat tidak ada suatu hubungan hukum rechtsverhouding dengan Tergugat X sebagaimana telah dikemukakan di atasserta H.I.R sendiri telah melepaskan azas "sikap menunggu saja dari Hakim" yangberarti bahwa, pada Hakim telah diberi kekuasaan jadi dengan sendirinyadiwajibkan pula pada permulaan pemeriksaan perkara, untuk memegang kemudiyang tidak boleh dilepaskan

Bouw Maatschappij Hok Hin Hotelah habis masa berlakunya pada tahun 1982 sehingga dibubarkan dan berdasarkanAkta Pelepasan Hak Prioritas atas Tanah Negara yaitu Hak Guna Bangunan Nomor16/Desa Suniaraja, Hak Guna Bangunan Nomor 254/Kecamatan Astanaanyar danHak Guna Bangunan Nomor 255/Kecamatan Astanaanyar yang habis masaberlakunya pada tahun 1980 telah dilepaskan dan diserahkan haknya kepadaNyonya Leniwati Joegosoeria/Tergugat I oleh sekarang Turut tergugat, kemudianditerbitkan sebagaimana Sertipikkat

Notaris di Bandung, tanahberikut bangunan diatasnya telah dilepaskan dan diserahkan haknya kepada NyonyaLeniwati Joegosoeria (dh.

Notaris di Bandung, tanah berikut bangunandiatasnya telah dilepaskan dan diserahkan haknya kepada Nyonya LeniwatiJoegosoeria (dh.

:Kepala Badan Pertanahan;o Wakil Sekretaris II :Kepala Bidang P2AT pada Dinas PLTR;o Anggota : Kepala Bidang Pemerintahan UmumSekretaris Daerah;Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah;Dinas / Instansi terkait ;Camat setempat;Kepala Desa setempatTugas Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut:a.b.Memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat;Mengadakan penelitian dan inventarisasi bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yanghaknya akan dilepaskan

atau diserahkan ;Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen= yangmendukungnya ;Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksudpada huruf a dan c ;Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atautanaman dan/atau bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah dariLembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yangbertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau bendabena lain yang berkaitan

Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik hak yang dilepaskan ataudiserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/ataubesarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yangdititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari InstansiPemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan TanahKabupaten/Kota sebagai saksi ;c.

Mengadakan penelitian dan inventarisasi bidang tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan3. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya ;4. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimanadimaksud pada huruf a dan c ;5.

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah,bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannyadengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yangmendukungnya ;3s Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan ;4.

batas-batas:

No. 136 atas nama GHALIBMUHAMAD dengan luas 2.600 meter persegi dan tanah hak yasan C desa No. 139 persil 55kelas S.IJ atas nama DURACHMAN dengan luas 1.620 meter persegi yang telah diwariskankepada SUTRISNO, dkk;Bahwa dari 4 (empat) buah sertifikat tanah hak milik dan (satu) buah tanah hak yasantersebut diatas selanjutnya dilepaskan haknya yang kemudian diajukan ke BPN Kota Tegal untukdapat dilakukan pengkaplingkaplingan tanah dengan cara Land Consolidation (LC) atauKonsolidasi tanah, dan untuk

antara masyarakat Desa Muara Plantau denganperusahaan PT.HGE (Tergugat ke 3).Bahwa karena Kepala Desa Muara Plantau sebagai Pemerintahan Desa yangterkait langsung dengan masyarakat dalam pembebasan lahan / tanah ke PT.PT.HGE (Tergugat ke 3) yang menimbulkan permasalahan hokum makaKepala Desa dijadikan sebagai Tergugat ke 2.Bahwa dengan dasar Surat Keputusan Camat tersebut maka Tim bekerjasesuai dengan Keputusan tersebut dan aturan yang berlaku untuk membuatPeta Lokasi Tanah yang akan dibeli dan dilepaskan

pada Masyarakat Desa Muara Plantau yang belum selesai sampaituntas.Bahwa setelah Tim bersosialisasi berkalikali rapat dengan masyarakat DesaMuara Plantau dan Kepala Desa Muara Plantau yang dalam hal ini sebagaiTergugat Ke2 (Bapak HAIDI) maka ada kesepakatan bersama antaramasyarakat dengan PT.HGE (Tergugat ke 3) dan diputuskan mengenai lokasi 46 PT SN No: 3/PdtG/2010/PN.1MLTanah yang setelah dirintis, ditinjau dan ditentukan batasbatasnya sesuaiKeputusan Tim sepakat Tanah bisa dibebaskan, dijual, dilepaskan

HGEpada masyarakat Desa Muara Plantau dan telah dilepaskan haknyaoleh masyarakat kepada PT. HGE). Tergugat ke3.Bahwa berdasarkan Data Edit Peta titik koordinat, Tanggal 12 Januari 2013data ini oleh PT. HGE (Tergugat Ke3) diberikan kepada Kepala Desa MuaraPlantau dan beredar di masyarakat yang datadatanya sebagai berikut :Seluruhnya sesuai Titik Koordinat adalah seluas 3.353,04 HaTanah / Lahan yang dibebaskan seluas 1.986,60 Ha()Sisa Tanah yang belum dibebaskan oleh PT.

Dengandemikian perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapiperbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutanhukum).Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hakhak Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkanuntuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini

RISMAN, kemudian dibuatkan Berita Acara PenyitaanAdalah merupakan suratsurat yang digunakan Penuntut Umum untukmembuktikan dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

didakwakan oleh Penutut umum terhadapTerdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatanpidana ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindakpidana ( onslag van recht vervolg ing ) maka terdakwa harus dinyatakan lepasdari segala tuntutan hukuman sebagaimana didakwakan dalam dakwaanKedua;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan

dari segalatuntutan hukum, maka haruslah dipulihnkan hakhak Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untukdibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Aspal Curah No.002/SPJB/AC/PT.SLD/DIRUT/X/15, tanggal 08 Oktober 2015. 1 (Satu) lembar Purchase

Hasrat Tata Jaya melalui saksi WitriaOktariani Als Iwit ;Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN PbrMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

rumahdan mendengar suara ayam miliknya menlepak glepakdikandang, selanjutya saksi keluar rumah untuk mengecekkandangayam; Bahwa saksi melihat kandang ayamnya terbuka dan ayamjago warna merah miliknya sudah tidak berada didalamkandang; Bahwa saksi sempat melihat pelaku yang berjumlah 3orang yang semuanya memakai helm dan salah satunyamembawa ayam jago milik saksi; Bahwa saksi kemudian berteriak maling maling sambilmengejar terdakwa; Bahwa sesampainya didepan posronda, ayam jago miliksaksi tersebut dilepaskan

diformulasikan di dalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersiratdi dalam alQuran surat alRuum ayat 21;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan

di luarpengadilan.Menimbang, bahwa dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tuayang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putusuntuk mewakili anakanaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakanhukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetapberada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tuatersebut tidak dilepaskan

sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:Whacdl ule ule prio rwlal ).Artinya: Mencegah halhal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejarhalhal yang positif;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan