yang telah ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuaidengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uangtaruhan menjadi milik Bandar yang bernama RIZAL PANE (belum tertangkap)dan terdakwa hanya berhubungan dengan NAWAN, dan cara pembayaranuang taruhan judi toto gelap antara terdakwa dengan pemain atau pemasangdilakukan secara tunai dan apabila nomor pemasang tembus atau kena makaperhitungan kalah menang dilakukan setelah nomor keluar diwarung tempatterdakwa ditangkap dan perhitungan

sama dengan nomor yang keluar maka pemasangdinyatakan menang dan akan memperoleh hadiah sebesar yang telahditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yangditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milikBandar yang bernama RIZAL PANE (belum tertangkap) dan terdakwa hanyaberhubungan dengan NAWAN, dan cara pembayaran uang taruhan judi totogelap antara terdakwa dengan pemain atau pemasang dilakukan secara tunaldan apabila nomor pemasang tembus atau kena maka perhitungan

kalahmenang dilakukan setelah nomor keluar diwarung tempat terdakwa ditangkapdan perhitungan antara terdakwa dengan NAWAN dilakukan secara tunal yangHalaman 4 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.B/2018/PN Kisdilakukan setiap hari Selasa dan Jumat di tempat yang telah ditentukan olehNAWAN .

yang ditebak sama dengan nomor yangkeluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan memperoleh hadiahsebesar yang telah ditentukan dan apabila nomor yang keluar tidak sesuaidengan nomor yang ditebak maka pemasang dinyatakan kalah dan uangtaruhan menjadi milik Bandar yang bernama Rizal Pane dan terdakwa hanyaberhubungan dengan Nawan; Bahwa cara pembayaran uang taruhan judi toto gelap antara Terdakwadengan pemain atau pemasang dilakukan secara tunai dan apabila nomorpemasang tembus atau kena maka perhitungan

. 571/KMK.03/2003 Pasal 1; Sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No.571/KMK.03/2003 Pasal 4 ayat (1) Pemohon Banding wajib melaporkanusahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan Pedoman PengkreditanPajak Masukan dengan syarat PKP tersebut wajib memberitahukankepada kepala KPP tempat PKP tsb dikukuhkan dengan caramembubuhkan catatan pada SPT Masa PPN bahwa yang bersangkutanmenggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan.Sehingga menurut perhitungan

LainlainJumlah Pajak Yang Dapat DiperhitungkanJumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar : 7.432.080Kompensasi ke Masa Pajak berikutnyaPPN Kurang / (Lebih) Bayar 7.432.080 Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 780 B/PK/PJK/2017 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 3.567.398b. Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUPJumlah sanksi administras 3.567.398Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 10.999.478 2.

.03/2003tanggal 29 Desember 2003 yaitu dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak pada tanggal 1 Januari 2008 maka atas koreksi tersebut PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak menyetujui jika tidakdiperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PedagangEceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 %(delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran (sesuaiPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008tanggal 31 Maret 2008), yaitu dengan perhitungan

780 B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkanbahwa Tahun Pajak merupakan Tahun Buku yang merupakanbagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak, sehingga untukTahun Pajak 2008 menurut Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding masih dapat menggunakan NormaPenghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapan puluhpersen) dikalikan dengan Pajak Keluaran berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008tanggal 31 Maret 2008, dengan perhitungan

berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganRI Nomor 45/PMK.03/2008, maka perhitungan Pajak yang terutangadalah sebagai berikut :Pajak Keluaran Rp. 74.320.800.

Putusan Nomor 901/B/PK/PJK/2014 PPN Yang Terhutang 290.439.128Denda Bunga 139.410.781Total PPN yang masih harus dibayar 429.849.909 Bahwa mengingat kesulitan untuk menentukan masamasa penyerahan atasBKP yang belum dilaporkan seperti yang alami Terbanding sehingga PemohonBanding setuju atas perhitungan Terbanding untuk membagji jumlah PPN yangmasih harus dibayar selama tahun 2007 menurut Pemohon Banding sebesarRp290.439.128,00 dibagi 12 bulan atau Rp24.203.261,00 ditambah dengandenda kenaikan Rp24.203.261

,00;Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2007 yang terutang menurutPemohon Banding sebagai berikut: Jumlah MenurutNo URAIANPemohon Banding 1 Dasar Pengenaan Pajak:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanJumlah Pajak MasukanJumlah pajak yang dapat diperhitungkanJumlah perhitungan PPN Kurang BayarKelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaJumlah Kelebihan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 576.258.6511Jumlah seluruh Penyerahan 576.258.651Pemanfaatan JKP dari

Rasuna Said Blok X1, Kav.89, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, sehingga perhitungan Pajak PertambahanNilai menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis Rp629,599,802.00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp62,959,980.00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp1,448, 164,883.00PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp1,385,204,903.00)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp1,414,742,279.00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp29,537,376.00Sanksi Administrasi, berupa: Kenaikan

Berdasarkan data pembelian dan datapenyerahan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) berbedabeda pada pemeriksaan, keberatan danbanding sebagai berikut: Pembelian tahap pemeriksaan, Rp26.165.866.879,00 datapenyerahan/penjualan Rp30.823.159.901,00 sedangkanpenyerahan/penjualan yang dilaporkan dalam SPT PPNRp30.796.774.898,00.

Rasuna Said Blok Xl, Kav.89, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan 12950, sehingga perhitungan Pajak PertambahanNilai menjadi sebagaimana di atas;adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang

Carmin masa kerja 15,11 tahun, upah/bulan Rp3.100.000,00(UMK 2016);Perhitungan :e 2x9xRp3.100.000,00 = Rp55.800.000,00;e 1x6xRp3.100.000,00 = Rp18.600.000,00:;Rp74.400.000,00;Rp11.160.000,00;Rp85.560.000,00;e Rp3.100.000,00 : 30x 12 = Rp 1.240.000,00:Total Rp96.800.000,00;Terbilang :(sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah); 15% x Rp42.297.640,00b.

Supriyono, masa kerja 13,1 tahun, upah/bulan Rp3.100.000,00(UMK 2016);Perhitungan :* 2x9xRp3.100.000,00 =Rp55.800.000,00;* 1x5x Rp 3.100.000,00 = Rp15.500.000,00:Rp71.300.000,00;* 15% x Rp42.297.640,00 =Rp10,695,000,00;Rp81.995.000,00; Rp3.100.000,00 :30x 12 =Rp 1.240.000,00;Total Rp83.235.000,00;Terbilang : (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima riburupiah);Halaman 13 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.SusPHI/2017d.

Aris Diana Irfan,masa kerja13,11 tahun, upah/bulanRp3.100.000,00 (UMK 2016);Perhitungan :* 2x 9x Rp3.100.000,00* 1x5 x Rp3.100.000,00 15% x Rp42.297.640,00* Rp 3.100.000,00 : 30 x 12Total=Rp55.800.000,00;=Rp15.500.000,00;Rp71.300.000,00;=Rp10.695.000,00:Rp81.995.000,00;=Rp 1,240.000,00;Rp83.235.000,00;Terbilang : (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima riburupiah);e.

Supriyono, masa kerja 15,11 tahun, upah/bulan Rp3.100.000,00(UMK 2016);Perhitungan :* 2x9 x Rp3.100.000,00* 1x6 x Rp3.100.000,00 15% x Rp42.297.640,00 Rp3.100.000,00 : 30 x 12Total=Rp55.800.000,00;=Rp18.600.000,00;Rp74.400.000,00;=Rp11.160.000,00;Rp85.560.000,00;=Rp1.240.000,00;Rp96.800.000,00;Terbilang : (Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);f.

Komsatun, masa kerja 15,11 tahun, upah/bulan Rp 3.100.000,00(UMK 2016);Perhitungan :* 2x9x Rp 3.100.000,00* 1 x5x Rp3.100.000,00 15% x Rp42.297.640,00* Rp 3.100.000,00 : 30 x 12Total=Rp55.800.000,00;=Rp15.500.000,00;Rp71.300.000,00;=Rp10,695.000,00:Rp81.995.000,00;=Rp 1.240.000,00;Rp 83.235.000,00;Terbilang : (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima riburupiah);Halaman 14 dari 24 hal.Put.Nomor 1103 K/Pdt.SusPHI/2017Total keseluruhan point 1 sampai dengan point 6 adalah sebesarRp540.105.000,00

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karenaTergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, dengansikapnya yang pelit dan perhitungan dalam memberikan uang belanjakepada Penggugat, Penggugat sering menggunakan uang hasil kerjaTergugat untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan dariPenggugat dan apabila ditegur Tergugat tidak pernah menghiraukanPenggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seharihari dan biayasekolah anakanak Penggugat harus bekerja sebagai karyawan

Anaknya Asli, perempuan, umur 5 tahun, sekarang berada dalamasuhan Penggugat; Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangganya,Penggugat dan Tergugat sering berselisin dan bertengkar disebabkanTergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, dengansikapnya yang pelit dan perhitungan dalam memberikan uang belanjakepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehariharidan biaya sekolah anakanak Penggugat harus bekerja sebagaikaryawan toko; Bahwa saksi mengetahui karena sering berselisin

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karenaTergugat pelit dan perhitungan dengan nafkah belanja seharihari,Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat karenaTergugat juga malas bekerja bahkan tidak bekerja. ketika Penggugatmenegur perbuatan Tergugat yang malas bekerja, Tergugat justru marahkepada penggugat, selain itu Tergugat sering mengucapkan kata talakkepada penggugat, bahkan Tergugat juga sering menyuruh Penggugatuntuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama ;5.

Anaknya Asli, perempuan, umur 4 tahun, sekarang berada dalamasuhan Penggugat; Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam rumahtangganya,Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkanTergugat pelit dan perhitungan dengan nafkah belanja seharihari,Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat karenaTergugat juga malas bekerja bahkan tidak bekerja. ketika Penggugatmenegur perbuatan Tergugat yang malas bekerja, Tergugat justrumarah kepada penggugat, selain itu Tergugat sering mengucapkankata

Put. 10288/PP/M.V/15/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding dengan posita perkara sebagai berikut :Perhitungan PenetapanBahwa KPP Pratama Jakarta Gambir Dua telah menerbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Nomor : 00089/206/02/028/05 tanggal 17 Januari 2005,dengan koreksi sebagai berikut :1. Menurut lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00089/206/02/028/05 tanggal 17 Januari 2005.2.

No. 208/B/PK/PJK/2007disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan antara lain untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, sedangkan dalam hal SuratTeguran belum dikirim, batas waktu pemenuhan kewajiban pemasukanSurat Pemberitahuan belum berakhir.Halaman 20 alinea ke1 : Bahvea Majelis berpendapat perhitungan yang dilampirkan dalampermohonan perpanjangan pemasukan Surat Pemberitahuan, bukan SuratPemberitahuan, oleh karenanya perhitungan tersebut tidak dapatdigunakan untuk menguji kKepatuhan Pemohon

Ali Kuncoro sendiri dkk. ( 44 orang) khususnya pemberian yang terkaitdengan perhitungan masa kerja dan dihitung mulai masuk di Eks. PT. JicoAgung merupakan hak/pendapatan yang memang diterima sebelum adanyaperalihan ;Bahwa adanya pengakuan/pemberian hakhak kepada Sdr. Ali Kuncorosendiri dkk (44 orang) dari Pengusaha PT. Miwon Indonesia Tbk. Setelahperalinan yang berdasarkan perhitungan masa kerja dari ex PT.

Jico Agungantara lain : Mendapatkan hak cuti besar dengan perhitungan berdasarkan masa kerja ; Pemberian bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR) dihitung berdasarkan masakerja dan dihitung mulai dari PT. Jico Agung ; Adanya pengakuan dalam bentuk Piagam Penghargaan masa kerja dari PT.Miwon Indonesia Tbk. yang masa kerjanya dihitung dari mulai masuknyakaryawan di PT. Jico Agung ;Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 408 K/TUN/2003Bahwa para pekerja Eks. PT. Jico Agung selama ini yang keluar (4orang) dari PT.

PJK/2014SKPKB PPN No. 00268/207/08/007/10, tanggal 31 Mei 2010 Uraian Pemohon TerbandingBandingEkspor 0 0Penyerahan yg PPNnya dipunggut sendiri 20.472.734.220 21.269.011.070Penyerahan yg PPNnya tidak di punggut 1.974.571.643 1.974.571.643Jumlah 222.447.305.863 223.243.582.713Pajak keluaran yang harus dipunggut sendiri 2.047.273.413 2.126.901.107Dikurangi 0 0Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 2.004.838.127 2.004.838.127Lainlain 166.554.833 166.554.833Jumlah 2.171.392.960 2.171.392.960Jumlah perhitungan

mengenai suatu bagian darituntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabsebabnya atau;(e)apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.1.3 Pasal 92 UndangUndang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut ;Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf edirakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusandikirim.B.Koreksi DPP PPN dari perhitungan

Singapura..Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Bandingterhadap informasi dan keterangan yang diberikan dalam persidangan bukanmerupakan alat bukti yang relevan dengan perhitungan pajak terutang.Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nmor 16 Tahun 2009mengatur Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlahpajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) tidak benar

Perhitungan uang Pesangon Pasal 169 ayat 2 Undang Undang Nomor13 tahun 2003:a. Uang Pesangon 2 x 5 x Rp2.755.443,00 =Rp27.554.430,00;b. Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp2.755.443=Rp5.510.886,00;c. Uang penggantian hak 15 % x Rp33.065.316,00=Rp4.959.797,00;d. Uang THR tahun 2018 yang belum dibayarkan =Rp2.755.443,00;JumlahRp40.780.556,00;C. Perincian perhitungan BPJS KetenagakerjaanHalaman 2 dari 6 hal. Put.

sebenarnya adalah bulan Juli 1980.Menimbang bahwa berdasarkan dari bukti surat berupa P1, P2, P4, P5, P6, dan P7 dapat disimpulkan bahwa Pemohon ternyata lahir di Samarinda, tanggal 9Juli 1980.Menimbang bahwa kebenaran bulan kelahiran bagi seorang tidak hanyasekedar sebagai identitas dalam dokumen kependudukan bagi yang bersangkutan,tetapi dalam pandangan Islam kebenaran bulan kelahiran yang sebenarnya dalamHalaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2018/PN Smarakta kelahiran adalah untuk kepentingan perhitungan

kapan usia kedewasaanmaupun perhitungan umurnya bagi Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohonpada angka 2 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukanmaka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon selaku penduduk wajib melaporkanperubahan/perbaikan bulan kelahiran Pemohon kepada kantor Catatan Sipil palinglama 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuaiPasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal156 ayat (4) UU RI Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dengandasar perhitungan upah sebesar Rp2.924.000 (dua juta sembilan ratusdua puluh empat ribu rupiah), dengan rincian perhitungan Penggugatsebagai berikut :Masa kerja 5 Tahun 1 Bulan Uang Pesangon 2 X 6 X Rp2.924.000,00 =Rp35.088.000,00; Uang Penghargaan

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23Nomor: 00006/203/07/218/13 Tahun Pajak 2007 tanggal 14 Februari 2007 tidak didahuluidengan memberikan undangan secara tertulis kepada Penggugat untuk melakukanpembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Penggugat;bahwa atas permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak tersebut oleh KPP MadyaPekanbaru dinyatakan memenuhi syarat formal dan saat ini sedang dalam prosespenyelesaian oleh Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau;Bahwa materi perhitungan

Terkait materi perhitungan Pajak Penghasilan/PajakPenghasilan Pasal 23/Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang, perlu disampaikan proyekpekerjaan Kalimantan Timur Tahun Pajak 2007 merupakan proyek pekerjaan sipil yangdilakukan dengan pola Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak lain dengan kepentinganmasingmasing sebesar 51% dan 49%;bahwa menurut Majelis,Penggugat tidak memasalahkan Surat Paksa a quo baik secaraformal maupun materi, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 23 ayat (2)huruf

. : KoreksiPemeriksa BandingDasar Pengenaan Pajak (DPP) :Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 6.788.235.924 4.605.541.691 2.182.694.233Pajak Keluaran yg harus dipungut/ dibyr sendiri 678.823.592 460.554.169 218.269.423Pajak Masukan 460.554.169 460.554.169 0Jumlah perhitungan PPN kurang bayar 218.269.423 0 218.269.423Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0 0 0PPN yang kurang dibayar 218.269.424 0 218.269.423Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 100.403.935 0 100.403.935Kenaikan Pasal 13

H.R12950,perhitungan PPN Masa Pajak Juli 2010 yang masih harus (lebih) dibayarDirektur Jenderal Pajak NomorPertambahan Barang dan Jasa Nomor:Rasuna Said Kav.XO, Kuningan, Jakarta Selatan, sehinggamenjadi sebagai berikut: Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 4.605.541.691,00PPN yang terutang Rp 460.554.169,00Kredit PPN Rp 460.554.169,00PPN yang kurang (lebih) bayar Rp 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00PPN yang masih kurang (lebih) bayar Rp 0,00Halaman 2 dari 6 halaman.

ketentuanPeraturan Perundangundangan Ketenagakerjaan yang berlaku, sehinggasangalah beralasan hukum para Tergugat dihukum membayar KekuranganUpah, Uang Pesangon Penggugat sesuai Pasal 164 ayat (3) UUKetenagakerjaan yakni uang pasangon 2 (dua) kali ketentuan, Pasal 156 ayat (2)uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan, Pasal 156 ayat(3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan hakhak lainnya yang belum di bayarkan oleh Tergugatkepada Penggugat .Bahwa dengan dasar perhitungan

masa kerja 5 tahun komponen upah1.725.000, sehingga perhitungan sebagai berikut :A.

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00001/207/07/218/13 Tahun Pajak 2007 tanggal 14 Februari 2007 tidak didahului denganmemberikan undangan secara tertulis kepada Penggugat untuk melakukan pembahasanakhir hasil pemeriksaan dengan Penggugat;bahwa atas permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak tersebut oleh KPP MadyaPekanbaru dinyatakan memenuhi syarat formal dan saat ini sedang dalam prosespenyelesaian oleh Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau;bahwa materi perhitungan

Terkait materi perhitungan Pajak Penghasilan/PajakPertambahan Nilai/Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang, perlu disampaikan proyekpekerjaan Kalimantan Timur Tahun Pajak 2007 merupakan proyek pekerjaan sipil yangdilakukan dengan pola Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak lain dengan kepentinganmasingmasing sebesar 51% dan 49%;bahwa menurut Majelis,Penggugat tidak memasalahkan Surat Paksa a quo baik secaraformal maupun materi, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 23 ayat (2)huruf a UndangUndang

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (2.ab.6) (6.364.792) 10.309.191 16.673.9833. Kelebihan pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutb. Dikompensasikan ke masa pajak ... karenapembetulanc. Jumlah (a+b)4. PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) (6.364.792) 10.309.191 16.673.9835. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 2.886.573 2.886.573b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13 A KUPe. Kenaikan Pasal 17 C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17 D (5) KUPg.

.07/2012 tanggal 20 November 2012kepada Pengadilan Pajak atas koreksi yang dipertahankan yaitu sebesarRp16.673.983,00;Pendapat dan Alasan Pengajuan Permohonan Banding;Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp16.673.983,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas Pajak MasukanRp16.673.983.00 dan PemohonBanding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:yang dapat diperhitungkan sebesarMenurut Terbanding:Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak MasukanRp16.673.983,00 dengan rincian perhitungan

Putusan Nomor 442/B/PK/PJK/2017dilakukan perhitungan kembali (proporsi) oleh Pemohon Banding yaitupaling lambat 3 bulan setelah masa tutup tahun buku (bulanDesember);Dasar Hukum Pemohon Banding:Bahwa berdasarkan Pasal 16 B ayat (3) UU PPN sebagaimana terakhirdiubah dengan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajakdan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapatdikreditkan

PM yang tidak dapatdikreditkan (tidak dilapor di SPT masa PPN) untuk ladang sawit diPekanbaru adalah sebesar Rp44.644.442,00;Sesuai dengan Angka 2 ayat (2) di atas;Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding, jumlah PM yang tidakdapat dikreditkan berdasarkan perhitungan kembali sesuai KMK 575/2000adalah sebesar Rp446.325.749,00 dengan perhitungan sebagai berikut:1 Jumlah penyerahan yang terutang PPN (September 2010)EksporPenyerahan PPN dipungut sendiri2 Jumlah penyerahan yang PPN nya dibebaskan yaitu

Perhitungan PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar Rp (6.364.792,00)5. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Rp 0,006.

Putusan Nomor 381/B/PK/PJK/2013Dari uraian diatas, maka perhitungan harga transfernya dengan Metode ProfitSplit adalah sebagai berikut :Net profit SIIX Singapore Pte Ltd USD 6,827,000.00Net Profit Batam Business (24,52%) USD 1.673,980.00Deduct : Singapore Tax Rate (20%) USD 334,796.00Net Profit After Tax USD 1.339,184.00Profit Splitted (50%) USD 669,592.00Menurut Pemohon Bandingbahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi sebesar USD 669,592.00yang tetap dipertahankan oleh Pihak Terbanding dengan

Pembagian 50/50 seperti yang diterapkan oleh PihakTerbanding tidak didasarkan atas rujukan yang baku dalam rangka penerapanmetodologi transfer pricing;Penghitungan metode profitsplit tidak sesederhana perhitungan yangditerapkan Pihak Terbanding terhadap Pemohon Banding.bahwa menurut OECD, penggunaan metode profitsplit seharusnya dilakukandengan mengkombinasikan profit dari masingmasing pihak yang memilikihubungan istimewa (Pemohon Banding dan SIIX S) untuk kemudian dibagisesuai dengan kontribusi

Hal ini karena adanya kegiatan dan resiko yang berbedabedayang terjadi diantara pihakpihnak yang memiliki hubungan istimewa termasukdiantaranya Pemohon Banding dan SIIX S;bahwa berdasarkan penjelasan diatas, penggunaan metode profit split versiPihak Terbanding yang diterapkan seharusnya tidak dapat menjadi acuan untukmenentukan kewajaran transaksi yang terjadi antara perusahaan PemohonBanding dengan SIIX S;Perhitungan Pajak Menurut Pemohon BandingHalaman 14 dari 38 halaman.

Putusan Nomor 381/B/PK/PJK/2013tidak mencantumkan bagaimana cara perhitungan dalam rangkahubungan istimewa;d. bahwa didalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak bisa membuktikan bahwa transaksi denganSiix Singapore Pte Ltd tersebut adalah sudah wajar (arms length),dimana Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak bisa menunjukkan suatu perhitungan sesuai dengan Lampiran 3ASPT Tahunan PPh Badan (Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) memilin

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) telahmenyampaikan perhitungan penjelasan perhitungan metode profit splitHalaman 34 dari 38 halaman. Putusan Nomor 381/B/PK/PJK/2013sebesar 50:50 dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 0,00d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 0,00e. PPN yang kurang dibayar Rp 0,00f. Sanksi administrasi Rp 0,00g.

(Ketentuan Umum Polis Poin 1.3)Biaya Pengelolaan Investasi (Dana Investasi Poin 5.6)Atas pengelolaan setiap dana investasi dikenakan biayasebesar jumlah maksimum yang ditetapkanberdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku atau berdasarkan penetapan pejabat yangberwenang; biaya pengelolaan dana investasi tersebutjatuh tempo pada setiap tanggal perhitungan.

Dalam halperaturan perundangundangan dan pejabat yangberwenang tidak menetapkan maksimum biayapengelolaan dana investasi, maka biaya pengelolaandana investasi yang dikenakan atas suatu danainvestasi pada tanggal perhitungan tertentu dihitungberdasarkan rumus:Biaya Pengelolaan Tahunan; (h/t) x nx D biaya pengelolaan Investasi pada TanggalPerhitunganh = jumlah hari sejak Tanggai Perhitungan sebelumnyasampai dengan Tanggal Perhitungan yangbersangkutant = jumlah hari dalam tahun takwimn= 2% dan PB berhak

Penghitungan BTSM atas kekayaan dankewajiban tersebut dilakukan sama dengan perhitunganBTSM untuk produkproduk asuransi dengan prinsipkonvensional atau perhitungan BTSM untuk rekeningtabarru untuk usaha asuransi dengan prinsip syanahsebagaimana diuraikan dalam lampiran ini.b.

Untuk bagian kekayaan dan kewajiban yang bersumberdari unsur investasi produk tersebut yang dijamin hasilminimumnya, perhitungan BTSM dilakukansebagaimana diuraikan dalam lampiran ini.Pada dasarnya solvabilitas adalah kemampuan perusahaanuntuk memenuhi semua kewajibannya. Solvabilitasmenunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasiseluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh asetyang dimilikinya.

Kapan saja terjadinya Perbuatan MelawanHukum pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi.ari Segi Tuntutan Ganti Rugi terdapat Perbedaan Yang Menjadi dasar Hukum Tuntutan Ganti Rugi AntaraWanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.4 ahwa Tuntutan Ganti Rugi dalam Wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan sebagai berikut:Putusan No. 76/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, hal: 8e Pasal 1237 KUH Perdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak

Jumlah tersebut setelah dikurangi dengan cash bond s/d Desember 2010 dihitung sebesarUSD $ 91,544 menyisakan dana sebesar USD $ 79,463;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P4 tentang perhitungan tahun fiskal 2010 tertanggal 4Juli 2010 disebutkan sisa dividen per 31 Desember 2010 adalah 20% x USD $ 645,754 = USD $.129,151 + sisa dana fiskal2009 sebesar USD $ 79,463 = USD $ 208,614.

Jumlah ini ditambahkan pula dengan dividen yang ditahan sebesar UDS $40,000 sehingga jumlahnya menjadi USD $ 168,614;Menimbang, bahwa dari perhitungan berdasarkan bukti P4 tersebut ternyata Penggugat telah mengambil danapada tanggal 4 Juli 2011 sebesar USD $ 141,813. Sehingga sisa dana yang menjadi hak Penggugat adalah sebesar USD $26,801.

Dengan demikian, berdasarkan bukti surat P3 dan P4 tersebut, terbukti bahwa benar para Tergugat masih memilikikewajiban kepada Penggugat sebesar USD $ 66,801 dengan perhitungan sebagai berikut:1 Sisa dana fiskal 20092010 sebesar USD $ 26,801.2 Divident yang ditahan USD $ 40,000;Putusan No. 76/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, hal: 29Menimbang, bahwa dalam petitumnya tersebut Penggugat menuntut total jumlah pertanggungjawaban Penggugatsebesar USD $ 1,122.500.

Jumlah ini merupakan hasil perhitungan bersama antaraPenggugat dan Tergugatli sebelum Penggugat menjual seluruh sahamnya kepada Tergugatll. Demikian pula, para Tergugattidak membantah jumlah yang tertera dalam bukti P3 dan P4 tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mendapati bahwabenar para Tergugat masih memiliki kewajiban yang harus dibayarkannya kepada Penggugat.