Menyatakan terdakwa BETTY NURHAYATI ROSADI bintiROSADI dan terdakwa Il YAYAT ADJI SUARDJIMAN bin H.NADZARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIRyaitu pasal Pasal 2 ayat (1) Jo.

ENGKOS KOSTAWAN, MT dan YAYASUHAYA, ST telah telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesarRp. 10.332.587.016,56 (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta limaratus delapan puluh tujuh riobu enam belas rupiah dan lima puluh enam sen),atau setidaktidaknya sejumlah itu.Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIRTerdakwa BETTY NURHAYATI ROSADI binti ROSADI selaku Direktur Utama PT.Karsa Bangun Sejati dan terdakwa II YAYAT ADJI SUARDJIMAN bin H. NADZARIselaku Komisaris PT.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;SUBSIDAIR : Pasal 3 jo pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

2 ayat (1) Jo.

GANI SIRMAN, M.Si tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

surat bukti/barang bukti, maupun setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauhmanakah faktafakta yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahanpenilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhiunsurunsur yang didakwakan ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwadipersidangan dengan dakwaan disusun secara subsidairitas (berlapis), di manaterdakwa didakwa melanggar :Hal 157 dari 218 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks.PRIMAIR : Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang R.I No. 31Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I No. 20 Tahun2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) hurub b UndangUndang R.1I No. 31 Tahun1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I No. 20 Tahun 2001,tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang,bahwa suatu tindak pidana akan dinyatakan terbukti

ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia No.31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : Setiap orang yang secara melawan hokum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara ;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001,tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :1.

Saiful Rokhman terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dalam dakwaan primair.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

SAIFUL ROKHMAN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP. 222222 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn ne nnn nne ennSUBSIDIAIR:wannn anna nanan Bahwa ia Terdakwa Drs.

Kekurangan distribusi buku sebesar Rp 241.210.566,Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Bin IBER DASAK tidak terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat(1), (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan primairkami;Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;Menyatakan terdakwa SUEL, S.Ag., M.Sc.

2 Ayat (1)jo.

Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah); Setelah pula membaca pembelaan/pleidooi Penasihat HukumTerdakwa tanggal 10 Maret 2016 yang pada akhir pembelaannyaberkesimpulan semua unsur tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkanyang diperbuat dan dilanggar oleh Terdakwa, sehingga dengan demikiantidak dipenuhinya unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah

Kerugian Keuangan Negara (ab) Rp. 663.082.264 wana nnnn Perbuatan Terdakwa ADE ROSALINA Binti MUHAMMAD YACOBbersamasama dengan Terdakwa Saksi Budy Marman, ST Bin AchmadSyam, Saksi Sofian Als Pian Bin Taiman dan Saksi Muhammad Nasri Nur AlsAnas Bin Suhaimi M tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001

dakwaanPenuntut Umum ; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya,Halaman 179 dari 217 halaman Putusan Nomor 85/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbrmaka untuk itu terlebin dahulu akan dipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidiaritas, yaitu dakwaan:PRIMAIR:Melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR:Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang

NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGITbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan padadakwaan Primiar dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Ayat(1) huruf a, b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Yindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1;e Subsidiair : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 jo.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; Subsider :Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidaritas, maka Hakim Anggota II terlebih dahulumempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPyangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Bank BNI(persero) tersebut dirugikan sebesar Rp. 728.829.010.012, (tujuhratus dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh sembilanjuta sepuluh ribu dua belas rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut ;Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU No. 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDIAIR

Bank BNI (persero)tersebut dirugikan sebesar Rp. 728.829.010.012, (tujuh ratus dua puluhdelapan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta sepuluh ribu duabelas rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU No. 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 56 ke1 joPasal 64 ayat (1) KUHP ;LEBIH SUBSIDIAIR

karena itupermohonan Peninjauan Kembali a quo tidak memenuhi ketentuanPasal 263 (2.a) KUHAP ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat(2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusanyang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalampemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon PeninjauanKembali ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

IRAWAN SUGENG WIDODO AliasDODIK, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir IRAWAN SUGENGWIDODOAlias DODIK, dengan pidana

2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001

Umum ;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum atas Dakwaan manadalam perkara ini menurut Hakim Anggota dan Hakim Anggota II (dua) yangberpendapat bahwa semua Dakwaan Subsidairitas oleh Jaksa Penuntut Umumdalam perkara a quo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelissependapat dengan TuntutanJaksa Penuntut Umum, yaitu dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dan diancam dalam DakwaanPrimair, yaitu melanggar pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Subsidiair :nana Bahwa ia Terdakwa dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes selaku Direktur RSUDdr.

Ratna Yiniarti, M.Kes., tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2), (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair : Perbuatan terdakwa dr.

Demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulahdipertimbangkan dakwaan selanjutnya secara berturutturut;w Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah mendakwaTerdakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

REG.PERKARA : PDS 05/ BLMO / 07 / 2020, tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwadituntut sebagai berikut:1.4.Menyatakan Terdakwa YURIKA S RAUF, S.PT ALIAS IKA telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1),Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan terdakwa EDI YUSMAN BIN IBRAHIM ARIF terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orangyang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor

ROSIDI AYUB dan SUGANDI sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp.217.305.698, (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima ribu enamratus sembilan puluh delapan rupiah) dan telah mengakibatkankerugian negara sebesar Rp. 217.305.698, (dua ratus tujuh belasjuta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa YUBENDI YUSUF KASIM selaku PemimpinKegiatan (selanjutnya disingkat PK) dalam kegiatan pembangunan tahapdua Taman Makam Pahlawan (selanjutnya disingkat TMP) Kab.Tanggamus berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Tanggamus No : 800 /84CK / 19 / IV / 2006 tanggal 17 April 2006, dengan saksi Ir.

bahanbangunan termasuk uangpengganti bahan kayuyang diterima keluargamiskinBantuan Sarana 50.000.000,0 15.500.000,0 34.500.000,Lingkungan 0 0 00Kerugian keuangannegara / Daerah dariselisih antara danabantuan SaranaLingkungan (MCK) yangdicairkan dari rekening KUBE dengannilai tunai bantuanyang diterima dua KUBEdi dua Desa JUMLAH KERUGIAN 2.140.568.18 1.479.552.47 661.015.705KEUANGAN NEGARA/DAERAH 2,00 6.60 40 Perbuatan Terdakwa = Helmin Papeo Hippy tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Helmin Papeo Hippy sebagai PendampingDaerah pada Pelaksanaan program P2FM TA 2006 berdasarkanSK Bupati Gorontalo Nomor 446.1 Tahun 2006 tanggal 30 Juni2006 tentang Penunjukan Yayasan Payulimo

Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap para Pemohonyang disangka telah melakukan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1),Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundangnomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, Pasal 3 Jo.

., Bin KENASIN tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang R.I. Nomor : 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa TARUDIN, S.H., Bin KENASIN selaku kuasa dari AhliWaris almarhum H.

HARI PURWANTO sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa DRS. HARI PURWANTO sebagai KonsultanPerencana dan Konsultan Pengawas CV.

No.702K/Pid.Sus/2011dibebani untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,Undang Undang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004, danperubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundang undangan lain yang bersangkutanMENGADI

merugikanperekonomian Negara khususnya untuk tercapainya tujuanprogram UPPO sebagaimana yang tertuang dalam PetunjukTeknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2011yakni dalam rangka pembangunan peternakan sebagai bagianintegral dari pembangunan pertanian yang berkaitan denganupaya pencapaian sasaran program ketahanan pangannasional, knususnya untuk Nagari Saning Bakar Kecamatan XKoto Singkarak Kabupaten Solok.Perbuatan para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas,diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.SUBSIDIAIR Bahwa ia Terdakwa Tarmizi Pgl Tar selaku Ketua Kelompok Tani BukikCarano bersamasama dengan Terdakwa II Sumiati Akib selaku BendaharaKelompok Tani Bukik Carano, pada tanggal 01 Oktober 2012 hiingga

HARIYONO, AAAIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon kepadaMajelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskansaya dari segala tuntutan hukum atau bebas murni.Telah pula mendengar Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwayang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 31 Oktober 2013 yang padapokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan:1 Menyatakan Terdakwa HASYIM, S.SOS, tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat 1 jo.

Pasal 18 undangundang nomer 31 tahun1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang undang nomer 20 tentang Perubahan atas undangundang nomer 31 tahun1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP jo pasaol 64 ayat 1 KUHP dalam Dakwaaan PRIMAIR.2 Menyatakan Terdakwa HASYIM, S.SOS, tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 3 ayat 1 jo.