Menimbang, bahwa sebelum majelis dapat menyatakan Para Terdakwatelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanoleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbagkantentang benarkah perbuatan Para terdakwa dimaksud telah memenuhi semuaunsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan;50Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa oleh Jaksa PenuntutUmum telah diajukan ke Persidangan dengan dakwaan yang disusun secarasubsidiaritas, yakni Primair melanggar pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 ahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 KUHP, Subsidiair melanggar Pasal3 Jo, Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo.

BUHARI, sejumlahRp.1.915.000.000, (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah);Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo.

Jumlah pembayaran yang seharusnya tidak dilakukan, yangmerupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp.571.316.825,00.nonnnnne Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

SLAMETmerupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa WIWIN HERWINA Bin M.

TANA Bin LAHASANG tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L.

Nomor 1637 K/PID.SUS/2017Nomor LAPKKN128/PW26/5/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat olehBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua;Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal

Dan khusus untuk perbuatan terdakwaMASLIA QOMAR dan DENY SAPUTRA , Negara/Daerah dirugikanmasingmasing terdakwa MASLIA QOMAR sebesar Rp. 9.125.000,(sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwaDENY SAPUTRA sebesar Rp. 4.550.000, (empat juta lima ratus limapuluh ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan perjalanan dinas fiktif,sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan ProvinsiNusa Tenggara Barat tersebut diatas.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa MASLIA QOMAR selaku Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 040/821.1/BKD/2007 tanggal 12 Juli 2007, diangkat sebagai Bendahara PengeluaranSetda Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Surat Keputusan BupatiSumbawa Barat Nomor : 199/62/Peg/2010 tanggal

Menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa) tersebut, tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dimaksud baik dalam dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana, selanjutnya melalui surat tuntutan Penuntut Umum yangdibacakan di depan persidangan pada tanggal 6 Agustus 2018 yangmenyatakan Terbanding (Terdakawa) telah terbukti melakukan atau turutserta melakukan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55Ayat (1) Ke1 KUHPidana.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

PekerjaanRintisan Jalan dan PengadaanMeteran Air14.858.000,00 11 Kerugian Keuangan Negara (8 9 10) 163.824.927,00 Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsurunsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukantindak pidana sebagai berikut : Primer melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jopasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP Subsider melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 64 ayat(1) ke 1 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwaan kepadaterdakwa terurai dalam dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka konsekwensipembuktiannya harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan

primernya, apa bila terbuktimaka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya bila tidak terbuktimaka dakwaan selanjutnya perlu dibuktikan;Menimbang,, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengandakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal64 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) ke1KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengandemikian maka unsur berikutnya tidak perlu diuraikan lagi dan untuk itu terdakwadibebaskan dari dakwaan Primair.

miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu lima ratustujuh puluh tiga rupiah) ;e Bahwa nilai selisih lebih dalam kegiatan pengadaan ini adalah sebesar Rp.3.140.621.827, (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh saturibu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) ;e Bahwa nilai kerugian didapatkan dari nilai selisih lebih dikurangi selisih PPN(Rp. 3.140.621.827, Rp. 320.934.754, = Rp. 2.819.687.073, ) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal

2 ayat(1) Jo. pasal 18 Jo.

semuanyamerupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, untuk mempertimbangkan apakahperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidanadari pasalpasal yang telah didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapatdipersalahkan serta dihukum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umumkarena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitas sebagaiberikut :Dakwaan Primair :e Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Dakwaan Subsidair :e Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahuluyaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia

Menyatakan terdakwa ALI ARIFIN, ST Bin SUKOYO telah terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.Halaman 2 dari 222 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;2.

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

ini dipandang sudah adil menurut pengadilandan telah memberikan kepastian hukum serta telah cukup bijaksana menurutMajelis Hakim sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa;Halaman 205 dari 222 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankanuntuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

(terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Dakwaan Primair , Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RINomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Unsur Setiap Orang ;Unsur Setiap Orang Untuk Terdakwa

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI NO. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55ayat (1) Ke 1 KUHP ;Lebih Subsidair :Pasal 9 Undangundang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

TEGUH KARTIKA WIBOWO, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Melakukan , menyuruhmelakukan , Turut melakukan tidak terbukti kebenarannya menurut hukum .Menimbang, Bahwa dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangHalaman 301 dari 338 Putusan Nomor :75/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPtidak terpenuhi.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18, Pasal 3jo. Pasal 18 dan Pasal 9 jo. Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 310 dari 338 Putusan Nomor :75/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

M.Akterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, sebagaimana dalamDakwaan Primair.3 Menghukum Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE.

2021/PN Sby.Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalamperkara ini adalah berupa dakwaan Subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akanmempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair terbukti maka dakwaansubsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan, dan sebaliknya, sekiranyadakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkandan membuktikan dakwaan Subsidatr;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1KUHP.

Namun dalam perkara aquo,yang dalam fakta fakta persidangan telah terpenuhinya perbuatan sebagaimanaHalaman ke 285 Putusan Perkara No. : 17/Pid.SusTPK/2021/PN Sby.dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP karena Terdakwa ABDULLAH bersama HERI JAMARI Saudara HANIFANSORI (Alm) telah melakukan perbuatan melawan hukum

Puspa Agro sebesar Rp. 8.029.167.500,00 (delapan milyar duapuluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).Y Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya.v Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit belit di Persidangan.Hal hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang RepublikIndonesia Nomor

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara yangdilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 jo UU RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan UUPemberantasan Tindak Pldana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP,sebagaimana dalam

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah,maka akan dipertimbangkan terlebin dahulu apakah perbuatan yang dilakukanoleh Terdakwa sebagaimana terbukti dalam faktafakta hukum di atas,kesemuanya telah memenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut :Primair : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal64 ayat (1) KUH Pidana.Subsidair : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam ..../140140diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat(1) KUH Pidana.Menimbang

(Seratus sembilan puluh satu juta empatratus enam puluh ribu rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebutdalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakandakwaan subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebihdahulu dakwaan Primer yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31212Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo.

memenuhi status personalitasterdakwa sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur setiap orangdalam dakwaan Primer yakni melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Perk :PDS01/MARTA/01/2013 tertanggal 15 juli 2013 yang pada pokoknya sebagaiberikut:PRIMAIR :an Bahwa ia Terdakwaeceamais Perbuatan terdakwa Terdakwa BAHRUL~ Bin H.MANSYAH tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(2), (3) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaanyang disusun secara subsidairitas, karenanya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telahterbukti maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun apabiladakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 jo. UndangUndang No. 20 tahun2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mengandung unsurunsur sebagaiberikut :1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi ;4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;5.

Karya Putra Powerin untuk Pembangunan PLTU2x7 MW di Sampit, Kalimantan Tengah, Nomor : SR416/D6/02/2009tanggal 2 April dari BPKP ;Bahwa perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 Jo UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa .

Nomor: 1865 K/Pid.Sus/2010Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jakarta Selatan tanggal 11 Februari 2010 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa Agus Wijayanto Legowo dan Terdakwa Il HestiAndi Tjahyanto alias Ica Sulaiman bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanapada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Perubahan

BARTHOL DA CUNHA, M.Eng telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami yaitumelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir.

dalampemberantasan tindak pidana korupsi; Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara;Halhal yang meringankan : Jyerdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannyasehingga memperlancar jalannya proses persidanganan; Terdakwa telah lanjut usia dan sedang sakit; Jerdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan tingkatkasasi;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo.

., Ir.ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si. dan YUNI telah menimbulkan kerugiankeuangan Negara dalam hal ini PT PLN (Persero) KITSBU SektorHalaman7Putusan Pengadilan TipikorPembangkitan Belawan sebesar Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tigamilyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RINomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA. selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT PLN (Persero) KITSBU sesuai denganSurat Keputusan Nomor : 003.K/GMKITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007,bersama dengan Ir.

;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Dakwaan Subsidair yaitumelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar Pasal9 UU RI Nomor

Kerugian KeuanganNegara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi DKI Jakarta Nomor SR431/PW09/5/2015 tanggal 8 Mei 2015 atas DugaanTindak Pidana Korupsi dalam Proses Pelelangan Pembangunan 21 Gardu Induk(1.610 MVA) Khusus Pembangunan Gardu Induk 150 KV Kadipaten dan New Sanurpada Induk Pembangunan dan Jaringan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN(Persero) TA 2011 s.d 2013;wannn= Perbuatan Terdakwa WIRATMOKO SETIADJI tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 Jo.

Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.Halaman 127, Putusan Perkara No. :05/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yangdisusun dalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahuluDakwaan Primair yaitu. : Perouatan Terdakwa diatur dan diancam Pidanasebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.