rupiah tiga puluh empat sen),yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dalam hal ini Pemerintah DaerahKabupaten Karo, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan SumateraUtara sebesar Rp.148.396.299,34 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratussembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh empatsen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SubsidairBahwa ia terdakwa Drs.Kampung Sitepu, pada waktu antara tanggal 20 Agustus 2009sampai dengan tanggal 7 Desember 2009 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun2009 bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

Kejaksaan Negeri Kabanjahe, PPK dan KonsultanPengawas ;e Bahwa hasil pemeriksaan/perhitungan Tim ahli dari Poli TeknikNegeri Medan tersebut tidak diberikan kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telahdilakukan terdakwa tersebut memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwadilakukan atau tidak ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukantindak pidana dengan surat dakwaan yang bersifat Subsidaritas yakni :PRIMAIR :Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

tidaknya terdakwa,maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukanoleh terdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan oleh Penuntut Umumdalam Surat Dakwaannya ; 122 Perkara KorupsiMenimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidairitas sebagai berikut:PERTAMAPRIMAIR : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor

sebaliknya apabila unsurunsur dari Dakwaan Alternatif Pertama 123 Perkara KorupsiPrimair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan selain danselebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi, adapun apabila dakwaan AlternatifPertama Primair dan Dakwaan Alternatif Pertama Subsidair tidak terpenuhi, makapengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair, PenuntutUmum telah mendakwa terdakwa melakukan perbuatan yang melanggarketentuan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

semuayang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksisaksi, Surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, setelahdihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yangterungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalammenentukan perbuatan Terdakwa, apakah memenuhi unsurunsur dakwaanatau tidak.Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindakpidana korupsi, yaitu :PrimerNomorSubsider31melanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang NomorTahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

2 Ayat (1)Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Jo.

belas juta tiga ratus delapanpuluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaktidaknya jumlah sekitar itusebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi padaKegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sub Terminal diKabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006 dari BPKP Perwakilan ProvinsiKalimantan Timur Nomor: SR663/PW 17/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013;Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair:Bahwa ia Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. bin Mahesta bersamasamadengan Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, SH.,M.Si. bin H.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

Menyatakan terdakwa Joseph Tuhuleruw terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi perbuatan terdakwadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana

terdakwaJoseph Tuhuleruw sejumlah Rp. 20.000.000,, saksi Johana Rachel Soplanitsejumlah Rp. 1.100.000.000,Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraInspektorat Provinsi Maluku Maluku Nomor: 700/63ITPROV/2021 Tanggal 09April 2021 terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp3.823.562.280,(tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu,dua ratus delapan puluh rupiah)Perbuatan terdakwa Joseph Tuhuleruw., sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Joseph Tuhuleruw, sebagai orang yang melakukanatau turut serta melakukan dengan JERRY Tuhuleruw, Johana RachelSoplanit dan Ir.

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap Orang;2. Secara Melawan Hukum;3. Memperkaya diri Sendiri, orang lain atau suatu koorporasi;4.

OKU Tahun2015, Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten OKU mengalamikerugian keuangan Negara dengan total sebesar Rp. 319.611.382,(tiga ratus sembilan belas juta enam ratus sebelas ribu tiga ratusdelapan puluh dua rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi SumateraSelatan Nomor : SR563/PW07/5/2016 tanggal 24 Nopember 2016.oonnon== Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)

tersebut di atas, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukumyang terungkap di persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelisdalam menentukan perbuatan terdakwa, apakah perbuatan terdakwamemenuhi unsurunsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada terdakwaadalah berbentuk Alternatifsubsidairitas, yaitu :PrimairHalaman 114 dari 155 Putusan No.27/Pid.SusTPK/201 7/PN.Plg.melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidanasebagaimana Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor :20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidairmelakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dengan pidanasebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor :31.

Bin H.Mahesta tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 UndangUndang RI nomor 31 tahun1999 jo. UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangRI nomor 31 tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP;Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas;Menyatakan Terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M.AP. Bin H.

Perwakilan Provinsi Kalimantan TimurNomor: SR663/PW17/5/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tersebut, yaitu pembayaranterhadap tanah seluas 20.000 m2, yang terletak di Kecamatan Long Kali sebesarRp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSamarinda akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidanayang didakwakan kepadanya;PrimerMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana, yaitu:: Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah79diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Subsider : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

SGJ adalah sebesar US$6,900,929.67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluhsembilan dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen) atau setidaktidaknyasekitar sejumlah uang tersebut;cea Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas UndangundangNo.31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan

PstMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan DakwaanPrimair yaitu terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahaan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang mana unsurunsurnya sebagai berikut :1.

Menyatakan bahwa terdakwa ANAS ABD RAJAK Alias ANAS terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secaraMelawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan KeuanganNegara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancamapidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanHalaman 2 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2019/PN.TteAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu ternhadap terdakwa ANAS ABD RAJAKAlias ANAS dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam)bulandikurangkan dengan masa tahanan

berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya;Halaman 137 dari 171Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2019/PN.TteMenimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus memenuhiunsurunsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :PRIMAIR :Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Pasal 3 ayat Jo.

Menyatakan terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaBersamasama telah Melakukan Korupsi. sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1

Hakim Tingkat Banding akanmenambah pertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Dede HutmanDjunaedi telah didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaanyang disusun secara kombinasi antara bentuk alternatif dan subsidairitasyakni terdiri dari DAKWAAN KESATU PRIMAIR, SUBSIDAIR atau134DAKWAAN KEDUA atau DAKWAAN KETIGA atau DAKWAAN KEEMPATdengan urutan sebagai berikut :DAKWAAN KESATUo~~iO~~Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang RepublikIndonesia No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

PERKARA :PDS09/N.2.10/Ft.2/03/2014, tanggal 24 September 2014 yang padapokoknya menunitut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI, ST bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersamasama,sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI ST bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secarabersamasama, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana.2.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang R.I.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangR.I.

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 Ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Hal. 9 dari 241 hal. Put.

Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana.Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2009 yang isinyaadalah sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos telah terbukti dengan sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia182.Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1989 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.

Menyatakan terdakwa WELLIAM APRES BALSALA Alias WEM telahbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama samasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPsebagaimana dalam dakwaan Primair.2.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara sebesarRp.3.110.548.000.00, (tiga milyar seratus sepuluh juta lima ratus empat puluhdelapan ribu rupiah).won n Perbuatan terdakwa Welliam Apres Balsala Als Wem sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat(1), ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang nomor 31 tahun 1999

Maluku Maluku Utara sebesar Rp.3.110.548.000.00,(tiga milyar seratus Sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1),ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 Jo. UU RINo.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP :Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 Jo. UU RI No.20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTidak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang No.31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang No.20 tahun 2001tentang tindak pidana korupsi.Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) undang undang No. 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditaambah dengan undang undang No.20 tahun 2001 tentang tindakpidana korupsi, rumusannya berbunyi Setiap orang yang secaraa melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara

atau perekonomian Negara , dipidana dengan pidanapenjara seumur hidup atau pidana paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lamaselama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,(imapuluh jutarupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,000,(satu milyar rupiah.)Menimbang, Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdiubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke IKUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang2. Secara melawan hUkum3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi4.

BAMBANG PURWADI WIDODO, AHT bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi, dengan sengaja memberi bantuanpada waktu kejahatan dilakukan, yaitu secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56Ke1 KUHP dalam surat dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R.

Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana.Halaman 27 dari 68 halaman, Nomor 05/Pid.SusT PK/2018/PT PTKSetelah membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.Menyatakan Terdakwa ELFI FARIADI, SE dan Terdakwa II MULYANTO, SH tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsimelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1),(2),(8) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalamDakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa ELFI FARIADI, SE dan Terdakwa II MULYANTO, SH dariDakwaan Primair tersebut ;Menyatakan Terdakwa

mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadannya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan kepadannya ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa kepersidangandengan dakwaan disusun dalam bentuk Subsidairitas yakni :Primair : diatur dan diancam pidana pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;Subsidair : diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor:31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;Menimbang,

di Pantai dadap tangerang banten yangditanggung oleh kontraktor pelaksana Ivony Matita Putty;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkanfaktafakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dapat dipersalahkansebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999jo. Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

No. 34 K/Pid.Sus/2010 juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau setidaktidaknyadalam jumlah lain sekitar itu.Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndangR.