WAYAN RADIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang padapokoknya Sbb :e Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa padaawalnya saksi mendapatkan informasi dari saksi pelapor, bahwa saksikehilangan barangbarang miliknya ditempat saksi berada dan setelahdiselidiki ternyata yang pelakukan tersebut adalahterdakwa;e Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkantanda tangannya yang didalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikyang ditunjukan didepan persidangane Bahwa

buah kelapa sawit ataukurang lebih sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) ;Perbuatan terdakwa NARDI ALS JUMBO BIN JASMANTO bersamasamadengan Agus, ReK, Nano, Nopri Als Uncuy, Ebit, Beni, Ono, Itul (yang kesemuanyaDPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke4 KUHP;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1 Indrawan Bin Iqbal, yang dibacakan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa Saksi selaku saksi pelapor

Bahwa yang berhak mengajukan laporan atau pengaduankepada penyidik adalah orang yang menjadi korban ataumengalami atau menyaksikan atau melihat dan atau mendengarsecara langsung tentang terjadinya tindak pidana sesuai yangdiatur dalam pasal 100 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997, akantetapi dalam kenyataannya terhadap perkara ini penyidik telahmembuat kekeliruan karena penyidik telah melakukan penyidikantanpa memeriksa Saksi pelapor = yaitu Sdr.

ZulfriansyahNasution, SE (sesuai laporan polisi No: Lp.47/A.47/XI1/2004)karena pelapor tidak diperiksa sebagai Saksi maka BAP hasilpenyidikan adalah cacat hukum sehingga konsekwensinya seluruhproduk yang bersumber kepada BAP tersebut yaitu) dakwaanmaupun tuntutan Oditur harus dinyatakan batal demi hukum.b.

Bahwa terhadap dalil Panasihat Hukum yang menyatakan bahwapelapor yaitu) Sdr. 2Zulfriansyah Nasution, SE (sesuai' laporanpolisi No : Lp.47/A.47/X11/2004) tidak diperiksa sebagai Saksimaka BAP hasil penyidikan adalah cacat hukum karena ia bukan dalamkapasitas sebagai orang yang dirugikan adalah dalil yang tidakdapat diterima karena delik ini bukan delik aduan sehingga olehkarena itu cukup adanya pelapor dari yang mengetahui terjadinyatindak pidana maka penyidik dapat melakukan penyidikan dan dalamperkara

ini jelas Saksi pelapor Sdr.

BETRIS DIEN NOVITA NDAY, S.Teol (Penggugat)Selaku Pegawai GMIBM yang didasarkan pada SP3 dari kepolisian sangatjelas terdapat kekeliruan dan sangat merugikan Penggugat, sebab SP3tidak dapat dijadikan dasar bahwa pelapor (dalam hal ini Penggugat) adalahbersalah, sebab yang dapat menentukan seseorang bersalah atau tidakadalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (/nkracht),terlinat jelas bahwa alasan dikeluarkannya surat keputusan pemberhentiantersebut telah melanggar salah satu asas hukum

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan BPSGMIBM untuk memberikan pemahaman dan gambaran atas apa yang telahdilakukan oleh Penggugat dengan tujuan terdapat perubahan sedangkanpenilikan adalah tindakan setelah Pengembalaan apabila yang didugamelakukan pelanggaran tidak berubah maka akan ada sanksi diterimasebagai bentuk dari bentuk dari tanggung jawabnya yang harus diambiluntuk proses langkah selanjutnya;Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Nomor 11/Padt.G/2021/PN KtgBahwa pemeriksaan terhadap pelapor

/Turut Tergugat dan saksisaksi sertakepada Penggugat dilakukan sebelum dilakukannya Rapat BPS GMIBM,sehingga pada saat rapat, baik Penggugat, pelapor/ Turut Tergugat atau punsaksisaksi lainnya tidak lagi diikutsertakan, mengenai apakah pada saatpemeriksaan Pelapor/ Turut Tergugat dan Penggugat di konfrontir atau tidakSaksi tidak mengetahui karena yang melaksanakan pemeriksaan adalahPetugas Harian dan bukan Saksi;Bahwa dengan memperhatikan waktu dari pemberhentian sementara telahhabis dan waktu yang

Laporan Polisi Nomor : LP/A120 /VIII/2017/ Sumsel/Res.OKI,tanggal 31 Agustus 2017 dibuat oleh Pelapor Polisi BRIGPOLSUHERY NRP : 89060416.b. Bahwa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan dibuat dandikeluarkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 31 Agustus 2017,sehingga tahap penyidikan tidak melalui tahap penyelidikan.c.

Tahun 2011 Tanggal 25 Agustus2011, sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda P3 ;Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/A120 /VIII/2017/ Sumsel/Res.OKI,tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat oleh Pelapor BRIGPOL SUHERYNRP : 89060416, sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda P4 ;Foto copy Surat Perintah Penyidikan NomorSP.SIDIK/346/VIII/2017/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2017, sesuai denganasli selanjutnya diberi tanda P5 ;Foto copy Surat Nomor : SPDP/16/II/2018 tanggal 23 Februari 2018,perihal : Pemberitahuan

Mega Sawit Sriwijaya dan sudah ada hasilnya yakniadanya kerusakkan lingkungan.Bahwa sprindik pertama belum memasukan pasal 98 hanya pasal 99 setelahada ahli baru dimasukan penambahan pasal 98.Bahwa Saksi tidak mengetahui tata cara pengiriman surat berdasar Perka.Bahwa sprindik perkara ini berdasarkan LP Model A tanggal 31 Agustus2017.Bahwa saksi kurang tahu apakah pelapor dalam perkara ini dilakukanpemeriksaan.Bahwa saat gelar perkara pasal 99 UU 32 tahun 2009 yang disangkakanpada PT.

menerima Laporan Informasi sebagaimanabukti T2.Bahwa menindaklanjuti laporaninformasi tersebut termohon telahmelakukan penyelidikan pada tanggal 17 Agustus 2017 dengan menerbitkansurat perintah penyelidikan nomor SP.Lidik /342/VIII/2017 Reskrim tertanggal 17Agustus 2017.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pandi Hendarta dari rangkaiantindakan penyelidikan yang dilakukan oleh termohon tersebut, pada tanggal 31Agustus 2017 terbit Laporan Polisi Nomor LP/A120/VIII/2017/SUMSEL/RES.OKI atas nama pelapor

/pihak yang terlibatdalam proses penegakan hukum pidana;Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehinggamenimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadiwewenang dan tanggungjawab instansi tersebut, bukan menjaditanggungjawab pelapor/pengadu;Bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan HIR,3 Desember 1971, NJ 1971, 187 yang menyatakan bahwa terhadapputusan hakim, undangundang telah menyediakan sarana hukum(rechtsminddelen), sehingga memberikan perlindungan kepadapihakpihak

maka,kalaupun menurut Penggugat penetapan sebagai tersangka itumerupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat,quod non, yang sepatutnya digugat adalah instansi yangmenetapkannya sebagai tersangka, bukan para Tergugat;Menimbang, bahwa kalaupun dalam kenyataannya hasil audit yangdilakukan oleh Para Tergugat itu telah dipergunakan sebagai buktidalam perkara korupsi, tindakan menggugat para Tergugat tidaklahtepat, sebab pihak yang terlibat dalam upaya penegakan hukum,sebagaimana halnya pelapor

26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013 dinyatakan:Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor808K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukumbahwa terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntutkerugian yang dialaminya, selama pemeriksaan perkara pidanatersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari putusanperkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, padaasasnya kerugian yang dialami terdakwa tersebut tidak dapatdibebankan kepada tergugat sebagai pelapor

ahli akuntansi dan auditingyang telah melakukan penghitungan kerugian keuangannegara atas permintaan penyidik, maka Tergugat harusmendapatkan perlindungan hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2) UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001yang menyatakan:hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan,dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor

, saksi,atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;dan Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU Nomor 28Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismeyangmenyatakan:Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 diwujudkan dalam bentuk:d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan,dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi,atau saksi ahli,

hal:1 Penanganan kasus dugaan tindak pidana dibidang perbankan yangdiperoleh Bank Indonesia (Temuan Bank Indonesia).2 Penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan yangditemukan penyidik (temuan Penyidik).3 Tukar menukar informasi ;Dan selanjutnya atas dasar Surat Keputusan Bersama tersebut di bentuk Timkerja untuk melakukan pembahasanpembahasan, rapatrapat persiapan pelaksanaandan memutuskan / mengambil keputusan / mengambil sikap serta membuatkesepakatankesepakatan, penentuan saksi pelapor

dari anggota Tim kerja tersebut,penentuan saksi ahli dan lain sebagainya; Bahkan ternyata dalam pelaporan kasus, telahdiatur pula dalam petunjuk Teknis surat keputusan bersama tersebut bahwa adanya suratkuasa khusus Gubernur Bank Indonesia tentang penunjukan saksi pelapor ;Menimbang, bahwa dengan demikian saksi pelapor adalah dari Anggota Timkerja dengan dilengkapi surat kuasa khusus dari Gubernur Bank Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JEFRI Bin ALI UTI GAN,Sbahwa saksi selaku

terdakwa ini adalah merupakan hasil pengembangan kasus oleh penyidik(temuan penyidik) terkait dengan adanya laporan saksi JEFRI Bin ALI UTI GAN,S,terhadap ADE FALIZA dan AFRI HADI atas dugaan tindak Pidana mengambil uangpencairan nasabah untuk keperluan pribadi dan walaupun terhadap perkara terdakwa inidiketahui merupakan hasil dari temuan penyidik dan apabila mempedomani SuratKeputusan Bersama tersebut, semestinya tetap di bentuk Tim kerja guna untukmenentukan siapa yang ditunjuk sebagai saksi pelapor

yang tentunya harus dilengkapiHalaman 75 dari 82 Putusan Nomor: 36/Pid.B/2015/PN.SPndengan surat kuasa khusus Gubernur Bank Indonesia atau Pimpinan Bank Indonesiasetempat;Menimbang, bahwa atas halhal tersebut Majelis menilai bahwa dengan tidakadanya penentuan siapa yang ditunjuk sebagai saksi pelapor dalam perkara terdakwa inidan juga tidak pernah adanya ditunjukkan surat Kuasa Khusus dari Gubernur BankIndonesia atau Pimpinan Bank Indonesia setempat terhadap saksi JEFRI Bin ALI UTIGAN,S sebagai

saksi pelapor, yang berdampak ditetapkannya terdakwa selakutersangka dalam perkara ini dianggap telah menyimpang dari ketentuanketentuan SuratKeputusan Bersama berikut petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tersebut diatas;Menimbang, bahwa meskipun pelaporan tersebut menyimpang sebagaimanatersebut diatas akan tetapi Majelis tetap berpedoman kepada hukum acara pidana incasu KUHAP bahwa perkara terdakwa memenuhi syarat hukum untuk diperiksa dandiadili di persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh

RIDWAN: di persidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan denganperkara penipuan.Bahwa yang mengimingimingkan kepada pelapor a.n. SYAFRIL agaranaknya dapat lolos menjadi anggota Polri atau Polwan adalahterdakwa INDRA RIKO FARDI Pg RIKO.Bahwa penipuan terhadap' pelapor a.n.

memperpanjang IUPOP PTBJPE telah berakir;Bahwa Saksi NAIK HENOKH PARMENAS,SH selaku Direktur berdasarkanAkta Nomor : 05 tanggal 01 Agustus 2018 tidak lokasi IUPOP PT.BJPE danbahkan tidak mengetahui bahwa IUPOP PT.BJPE telah berakhir Dan barumengetahui melalui Sosial Media bahwa adanya kepemilikan PT.BJPE Yangdipasarkan oleh pihak lain pada tahun 2019 sehingga langsung berupayamencari kebenarannya dan sampe perkara ini lanjut kerugian belum adakata saksi NAIK HENOKH PARMENAS.SH;Bahwa antara Terdakwa dan Pelapor

Yang rugi malah Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDINBin AJI RADEN IMALUDDIN.AMP (Alm) Jelas Penjelasan Pelapor NAIKHENOKH PARAMENAS Jabatan Direktur menjelasakan bahwa belum ada yangdi rugikan Lalu dari mana JAKSA dapat menyimpulkan PT.BUMI JAYA PERIMAETAM SK Pengesahan Kemenkumham RI AHUAH.01.030233438, Tanggal 16Agustus 2018 mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.300.000.000.000,(tiga ratus milyar rupiah) dengan asumsi deposit batubara tersisa 300.000 MT,keterangannya di persidangan.Maka dengan demikian

Pelapor MADE SRI SELUKE;b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPDIK/ 222/ XI/2020/ Ditreskrimum, tanggal 10 November 2020;c. Surat Perintah Penahanan Nomor : SpHan/ 230/ XI/2020/ Ditreskrimum, tanggal 13 November 2020;Atas dugaan telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan secarabersamasama terhadap orang dan atau Penganiayaan yang terjadipada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wib diJalan Umum KM.32 Terminal, Kec. Indralaya Utara Kab.

BIN SOELAIMANkepada Kejaksaan Tinggi Sumsel Nomor: SPDP/253/X1/2020/Ditreskrimum tanggal 10 November 2020 dan SPDP tersebut dikirimkepada PELAPOR dan TERLAPOR (T8);9. Surat Perintah Penangkapan No.PolSP.Kap/198/X1/2020/Ditreskrimum tanggal 12 November 2020 dandilengkapi Berita Acara Penangkapan tanggal 12 November 2020 a.n.PEMOHON/TERSANGKA MUHAMMAD SYAFE!l BIN SOELAIMAN (T9);10.

No. 1171 K/PDT/201221 Bahwa selanjutnya Kepala Badan Pengawasan telah mengeluarkan SuratNo. 130/BP/Dlg/VII/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 yang ditujukankepada Tergugat, yang isinya:Setelah Mahkamah Agung RI meneliti dan mempelajari dengan seksama suratpengaduan tersebut diminta agar saudara melakukan klarifikasi mengenaikebenaran isi pengaduan dimaksud, dengan memberikan penjelasan secarakronologis serta mendengar keterangan dari Pelapor dan Terlapor, serta pihakpihak lain yang dianggap perlu.

selain adanya surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimanatersebut di atas, Kepala Badan Pengawas MARI pun, dengan surat No. 130/BP/Dlg/VUI/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 yang ditujukan kepada TermohonKasasi pada pokoknya telah menyatakan:e Setelah Mahkamah Agung RI meneliti dan mempelajari dengan seksamasurat pengaduan tersebut diminta agar saudara melakukan klarifikasimengenai kebenaran isi pengaduan dimaksud, dengan memberikanpenjelasan secara kronologis serta mendengar keterangan dari Pelapor

Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, KotaBandung dengan luas 1510 M2 sertipikat terbit tanggal 17 September1992, Gambar Situasi Nomor 2783 tanggal 29 November 1977 ditempatioleh beberapa perusahaan;Bahwa Penggugat mendapatkan informasi bahwa telah terjadi Akta JualBeli antara Penggugat dengan pihak ketiga, dimana Penggugat tidakdiberitahu mengenai adanya Jual Beli tersebut sehingga Penggugatmelaporkan kepada pihak berwajib dengan laporan Polisi No.LPB/396/5/2013/Jabar tanggal 03 Mei 2013 atas nama Pelapor

Adapun misalnya terhadapperalihan hak tersebut Penggugat merasa tidak tahu setidaknyaPenggugat telah mengetahui adanya peralihan hak sejak adanya laporanPolisi Tahun 2013 atas nama Pelapor: H. Zaki M.

lainlain;e Saya sudah menerima hak saya walaupun belum sepenuhnya yaitu 30juta rupiah tetapi kKewajiban saya berupa pengalihan GJ tidak pernah dilakukan.4.Saksi HERLANA TARLIMAN menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karana Hubungan Suami Istri;e Bahwa saksi kenal dengan Ir Daniel Nugroho Suhadi dan nani Hendra;e Bahwa benar saksi memiliki reke ning BCA No 4980131357 atas namaHerlana tariman yaitu Cabang Gedung Hijau Pondok Indah; Bahwa benar, pertemuan awal dengan saksi pelapor

Biaya menurut hukumMenimbang, bahwa atas pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwatersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tutntutan pidananya, dan terdakwamaupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti bukti dipersidangansebagai berikut:1.Bukti Tl: Kwitansi tanggal 20 Juli 2010 yang menerangkan bahwa uang Rp.100.000.000 dari saksi Pelapor Ir Daniel Nugroho Suhadi dimaksudkansebagai pembayaran keikutsertaan ( share ) sebesar

Menyatakan barang bukti berupa :1 (Satu) lembar print out akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80https:/Awww.twitter.com/chiechilie80Dikembalikan kepada saksi pelapor PRADITYA ANUGRAHPERDANA; 1 (satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.Pddengan nomor NIK 3672071211800003;Dikembalikan kepada terdakwa Mochamad Iwan Kurniawan. 1 (Satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1864744031436502 dan IMEI2 864744031436510; 1(satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan nomor 085624855469

Menetapkan agar barang bukti berupa :1) 1 (Satu) lembar print out akun twitter atas nama chiechilie @chiechilie80https://www.twitter.com/chiechilie80Dikembalikan kepada saksi pelapor PRADITYA ANUGRAH PERDANA.2) 1 (Satu) buah KTP atas nama MOCHAMAD IWAN KURNIAWAN S.Pddengan nomor NIK 3672071211800003.Dikembalikan kepada terdakwa Mochamad Iwan Kurniawan.3) 1 (satu) buah Handphone XIOMI REDMI 4X warna hitam dengan IMEI1864744031436502 dan IMEI2 864744031436510.4) 1 (satu) buah SIM CARD INDOSAT dengan

Bahwa opini Jaksa Penuntup Umum dalam memberikan argumentasi hukumtidak benar, justru perbuatan para Pelapor yang telan meresahkanmasyarakat yang dengan segala cara tipu muslihat untuk memenangkanperkara sengketa tanah milik Terdakwa, sekalipun para pelapor tidakmemiliki alat bukti yang memadai sehingga gugatan para Penggugatterdahulu dinyatakan di Tolak, ini salah yang dapat membuktikan bahwa alatbukti berupa Putusan di tingkat Pertama Penggugat dalam sengketa Perdataadalah pihak yang dikalahkan

Bahwa laporan dari Bripka SYAMSUL BAHRI LASABANG dalam perkaraPerzinahan tersebut, selanjutnya dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor :LP/08 /I/2018 /S ubbag Y anduan tanggal 16 J anuari 2018, hal mana dalamlaporannya menyatakan bahwa hari rabu tanggal 10 J anuari 2018 pukul00.30 wita, pelapor telah memergoki Istrinya Ic PENGGUGAT a.n. FITRIASOLEMAN keluar dari The Garden Hotel bersamasama dengan LkRISDIYANTO R.

BAY, sehingga pelapor melaporkan kejadiantersebut di Polsek Kota Timur dan Kapolsek berserta anggota piketnyamendatangi hotel dan melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadapkamar hotel Nomor 206 tersebut yang diduga digunakan oleh PENGGUGATbersama dengan Lk RISDIYANTO R.

Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH yangmerupakan pelapor yang kapal pompong miliknya telah hilang di daerahPering untuk datang menemui saksi di depan Kantor Kejaksaan NegeriNatuna, adapun saksi memanggil Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKOBin MUHAMMAD SALEH untuk melakukan interogasi ulang di RuanganSat Reskrim Polres Natuna dikarenakan saksi mendapat informasi darimasyarakat bahwa kapal pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKOHalaman 23 dari 70 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN RanAls EKO Bin

waktu itu;Bahwa prosedur yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Natunaketika ada masyarakat yang melapor atas terjadinya suatu tindak pidanaadalah laporan tersebut awalnya diterima oleh petugas SPKT (SentralPelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna dan selanjutnya laporantersebut akan dilanjutkan kebagian Reskrim dan untuk tahap selanjutnyaBagian Unit Reskrimlah yang berusaha mencari kebenaran dari laporantersebut;Bahwa pada tahap penyelidikan pihak kepolisian hanya memberikanundangan kepada pelapor

Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKO Bin MUHAMMAD SALEH yangmerupakan pelapor yang kapal pompong miliknya telah hilang di daerahPering untuk datang menemui saksi di depan Kantor Kejaksaan NegeriNatuna, adapun saksi memanggil Terdakwa EKO SARMANIKO Als EKOBin MUHAMMAD SALEH untuk melakukan interogasi ulang di RuanganSat Reskrim Polres Natuna dikarenakan saksi mendapat informasi darimasyarakat bahwa kapal pompong milik Terdakwa EKO SARMANIKOAls EKO Bin MUHAMMAD SALEH tersebut telah dijualnya kepada SaksiAHMAD

SIMPENG, keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti bahwasanya diperiksa sebagaimana adanyatindak pidana laporan palsu;Bahwa tindak pidana laporan palsu yang Terdakwa maksud adalahseseorang yang melaporkan kejadian tindak pidana pencurian ke SPKT(Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna yang manapelapor kehilangan 1 (Satu) unit Kapal Pompong padahal pelapormengetahui bahwa 1 (satu) unit Kapal Pompong miliknya tersebut telahdijual;Bahwa pelapor

yang membuat laporan kejadian tindak pidana pencurianke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Natuna yangmana pelapor tersebut kehilangan 1 (Satu) UNIT Kapal Pompong adalahTerdakwa EKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH;Bahwa yang saksi ketahui 1 (Satu) unit Kapal Pompong milik TerdakwaEKO SARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH tidak hilang, melainkan1 (satu) unit Kapal Pompong tersebut saksi beli dari Terdakwa EKOSARMANIKO Als Bin MUHAMMAD SALEH dengan harga sejumlahRp.4.000.000,00 (empat juta

MIRZA AGASTYA SAMKUSUMO, S.H. selaku kuasa hukum Pelapor (HANDOKO ADIMULYO);3. 2 (dua) lembar asli SOMASI II (kedua) Nomor : 07/SS/WW/01/2022 tanggal 26 Januari 2022 dari OKI WICAKSONO NURINDRA, S.H dan R.M. MIRZA AGASTYA SAMKUSUMO, S.H. selaku kuasa hukum Pelapor (HANDOKO ADIMULYO);4. 1 (satu) bendel fotocopy (leges) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 188 Keluarahan Sarirejo Kota Semarang atas nama PT.

Donggi Senoro LNG;Bahwa pengukuran tersebut dilakukan dalam dua tahap, dan Saksi hadir;Bahwa pertama penuniukkan lokasi oleh pelapor Djamin Mokodompit dankuasanya yakni Suyono Ramli pada tanggal 25 November 2016, kemudianHalaman 36 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Lwkpada tanggal 8 Desember 2016 dilakukan rapat terlebih dahulu yang dihadiridiantaranya oleh pihak BPN, saksi Djamin Mokodompit, saksi Suyono Ramiidan kuasa hukumnya Nasrun Hipan, kemudian dilakukan pengecekan,temyata tanah yang

Donggi Senoro LNG; Bahwa jarak antara lokasi tanah yang ditunjukkan dengan tanah yang adadalam sertifikat sekitar enam ratus meter; Bahwa saat itu juga pelapor marahmarah dan langsung pergi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangansaksi benar;3. Rusman Adi Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanyapengukuran pengembalian batas di lahan PT.

Donggi Senoro LNG; Bahwa pengukuran tersebut dilakukan dalam dua tahap, dan Saksi hadir; Bahwa pertama penunjukkan lokasi oleh pelapor Djamin Mokodompit dankuasanya yakni Suyono Ramli pada tanggal 25 November 2016, kemudianpada tanggal 8 Desember 2016 dilakukan rapat terlebih dahulu yang dihadiridiantaranya oleh pihak BPN, saksi Djamin Mokodompit, saksi Suyono Ramiidan kuasa hukumnya Nasrun Hipan, kemudian dilakukan pengecekan,temyata tanah yang ditunjukkan tidak sesuai letaknya dengan tanah yang

Donggi Senoro LNG; Bahwa jarak antara lokasi tanah yang ditunjukkan dengan tanah yang adadalam sertifikat sekitar enam ratus meter; Bahwa saat itu juga pelapor marahmarah dan langsung pergi; Bahwa semua terdokumentasi saat rapat dan juga penunjukan lokasi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangansaksi benar,Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukiiberupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor592.2/27/XV2007 tanggal

Nomor 2695k/Pdt/2016menarik pihak yang sama pula dengan pihak yang terkait perkara pidanadalam laporan Tergugat Ill yaitu Tergugat (tersangka perkara pidanaterkait laporan Tergugat Ill), Tergugat Il (terlapor dalam perkara pidana),Tergugat Ill dan Tergugat IV selaku pelapor;Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat memiliki objek danpihak yang sama dengan perkara pidana terkait laporan dugaan tindakpidana di Kepolisian Resort Metro Bekasi Nomor LP/Pol.546/Reskrimum.Metro.Bks., yang sampai

Nomor 2695k/Pdt/2016diperiksa oleh Penyidik, dinyatakan dihentikan penyidikannyakarena tidak cukup alat bukti atau tidak memenuhi unsurunsurtindak pidana; Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 505 K/Pdt/2011, tanggal 31Mei 2011 yang menyatakan: Perbuatan melaporkan Penggugatkepada pihak yang berwajib adalah hak setiap Warga Negara danpembebasan Terlapor/Penggugat tidak menyebutkan Pelapor/Tergugat perbuatan melawan hukum;3.6.

Judex Facti dalam pertimbangan dan amar putusannya yangmenyatakan bahwa Pemohon Kasasi Il/Pembanding Il/Tergugat Illmelaporkan adanya tindak pidana yang dialaminya merupakanperbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dalam hal iniputusan Judex Factitelah melanggar ketentuan Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentangperubahan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentangPerlindungan saksi dan korban Pasal 10 yang menyatakan:(1) Saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor

tidak dapat dituntutsecara hukum baik pidana maupun perdata, atas kesaksiandan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya,kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak denganiktikad baik;(2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksipelaku dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yangHalaman 40 dari 48 hal.