berhaksepenuhnya atas objek sengketa;Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketayang tanpa persetujuan/ijin Para Penggugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya agar menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat tanpasyarat, dalam keadaan kosong, baik serta bebas dari segala pembebanankalau perlu dengan bantuan alat kekuatan Negara/Polisi;Menyatakan segala bentuk tanda bukti peralihan

Toha atas objek sengketa tersebut, oleh sebabitu. dapat dipastikan Wagiso almarhum menguasai objek sengketatersebut dengan cara melawan hukum, begitu juga penguasaan objeksengketa pada perkara a quo atas Para Termohon Kasasi adalah dengancara melawan hukum dan sangat bertentangan dengan hukum/Undangundang yang berlaku;Dengan demikian segala bentuk peralihan atas bidang tanah objeksengketa pada perkara a quo merupakan perolehan atau peralihan danpenguasaan yang tidak sah dan tidak dapat dibenarkan

mengembalikannya kepada ParaPenggugat, namun dengan berbagai macam alasan yang dibuatbuatTergugat II mempertahankan tanah sengketa tersebut dan pada sekitarBulan Mei 2012 antara Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat 5melakukan pertemuan dengan Tergugat II di Kantor Desa Bakan danpada waktu itu dihadapan Kepala Desa Bakan Tergugat II mengakuibahwa tanah sengketa telah dibelinya dari AMAQ ALIF (AlmarhumAyah Tergugat I); 13 Bahwa berangkat dari pengakuan Tergugat II tersebut, maka telah cukupjelas bahwa peralihan

Tergugat I) dengan dan/ataukepada Tergugat II tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu CERMENAlias AMAQ NURSAM adalah tidak sah dan batal demi hukum danperbuatan AMAQ ALIF (Almarhum Ayah Tergugat I) maupunTergugat II tersebut dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawanhukum (Onrechmatige daad) yang sangat merugikan hakhak dankepentingan Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari dan berhakmenerima warisan CERMEN Alias AMAQ NURSAM sebagai pemiliksah tanah sengketa; 14 Bahwa oleh karena penguasaan dan peralihan

Kecamatan Janapria, Kabupaten LombokTengah, dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Saluran Air;Soctinar Sash Sia Mk CameSebelah Selatan: son i 7 Miik Cermen;Sebelah Barat san Oo Air;Menyatakan perbuatan AMAQ ALIF (Almarhum Ayah Tergugat I)dan Tergugat II yang telah memperjual belikan tanah sengketa tanpasepengetahuan pemiliknya yang sah, yaitu CERMEN Alias AMAQNURSAM (Almarhum Suami Tergugat 1/Ayah Tergugat 2 s/d 5 danKakek Tergugat 6 s/d 18 adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa peralihan

fotocopy pendaftaran peralihan hak akta jual beli, tanggal 4 November 2016;

Sowi;

nomor berkas 5288.2015, tanggal 26 November 2015;

tahun2016;k. 1 (Satu) lembar fotocopy surat surat setoran pajak atas nama LUMPATMARISI SIMANJUNTAK;. 1 (Satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas namaLUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 16 Agustus 2016;m. 1 (Satu) buku fotocopy surat penetapan Pengadilan Negeri ManokwariNomor : 42/PDT.P/2016/PN.Mnk, tanggal 27 September 2016;n. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M.1621 / Sowi;0. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01892 / Andai;34. 1 (satu) bundel dokumen peralihan

hak jual beli sertifikat hak milik 01622dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 25 November 2015 dengan lampiran :a. 1 (Satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas5288/2015, tanggal 26 November 2015;b. 1 (Satu) lembar fotocopy surat perintan setor dengan nomor berkas5288/2015, tanggal 26 November 2015;c. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi nomor berkas 5288/2015, tanggal 26November 2015;d. 1 (Satu) lembar fotocopy surat permohonan pendaftaran peralihan hak /akta jual beli, tanggal

Manokwari Nomor : 973/583,tanggal 13 November 2015;m. 1 (Satu) lembar fotocopy surat setoran pajak atas nama KARTIKANINGSIH, tanggal 25 November 2015;n. 1 (Satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas namaMARISI SIMANJUNTAK;0. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M 1622 / Sowi;p. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01893 / Andai.35. 1 (Satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli sertifikat hak milik 01520dengan nomor berka 5515/2015, tanggal 7 Desember

satu per tiga) bagian dari obyek sengketa berupabidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 9019/Kedaton/1986 berikut bangunantoko di atasnya terletak di Jalan Ki Maja Nomor 2 Way Halim Tanjungkarangdan untuk ituPembandingsemula Penggugat dan II menuntut pula agar AktaJual Beli Nomor 133/39/Kedaton/1989 tanggal 21 Agustus 1989 dibatalkan;Menimbang, bahwa Akta Jual Beli Nomor 133/39/Kedaton/1989 tanggal21 Agustus 1989 adalah alas hak penguasaan obyek sengketa olehTerbandingsemula Tergugat atas dasar peralihan

Tanpaada peralihan hak yang dalam hal ini yaitu jual beli, maka TerbandingsemulaTergugat tidak dapat menguasai obyek sengketa dan tidak akan memilikiobyek sengketa.

Sebaliknya dari itu jika Akta Jual Beli tersebut tidaksah dan dibatalkan, maka tidak ada peralihan hak dari TATIK SUNARTINAHkepada Terbandingsemula Tergugat .

melalui jual beli dengan Penggugat Intervensi, lalu pada positabutir 4 pada pokoknya menegaskan Turut Tergugat Intervensi telahmelakukan wanprestasi terhadap perjanjian jual beli dengan PenggugatIntervensi:Bahwa memperhatikan komparisi dalil gugatan Penggugat Intervensi butir 2,3 dan 4 satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian dan saling bertentangandimana pada posita butir 2 Penggugat Intervensi menegaskan bahwa obyeksengketa semula atas nama Penggugat Intervensi kemudian saat ini telahdilakukan peralihan

hak dan telah dibalik nama menjadi atas nama MangkuSantoso dengan pengertian hukum lain bahwa ada perjanjian peralihan hakdengan cara jual beli antara Penggugat Intervensi dengan Mangku SantosoSelanjutnya pada posita butir 3 dan 4 Penggugat Intervensi mendalilkanperistiwa hukum yang terjadi sebagaiamana terural pada posita butir 2tersebut yaitu jual beli antara Penggugat Intervensi dengan Turut TergugatIntervensi padahal berdasarkan fakta peralihan hak atas obyek sengketadengan cara jual beli dilakukan

Bahwa kami menolak dalil penggugat dalam surat gugatan pada halaman 2angka 9, halaman 3 angka 11, yang intinya menyatakan bahwa tidakada peralihan hak/ jual beli antara Penggugat dengan Muhammad ZainiPariyono, padahal yang terjadi sebenarnya adalah sudah ada peralihanhak/jualbeli antara ahli waris alm.Sumenah (Penggugat termasuk salahsatuahli warisnya) dengan Muhamad Zaini Pariyono berdasarkan Akta Jual Belitgl.3112003 No.15/1/ KBT.P/I/2003 yang dibuat oleh dan dihadapanAchmad Munif,SH Notaris/PPAT

cukup dan telahdicocokan dengan asli atau copynya dipersidangan dengan diberi tanda T1sampai dengan T9 dan tidak mengajukan saksi sekalipbun Majelis Hakim telahmemberikan kesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolutpengadilan yang diajukan Tergugat pada pokoknya di dasarkan pada alasanbahwa subtansi gugatan Penggugat adalah masalah hutang piutang yangmenyatakan tidak ada peralinan hak /jual beli antara Penggugat denganMuhammad Zaini Pariyono padahal sudah ada peralihan

Siti Mariyani dan Sulisti Erni berdasarkan SuratPernyataan Hibah dari Sumenah tertanggal 17 Maret 1997 sedangkan untukPenggugat Suyati telah diberi barang berharga demikian juga Rusmiyati danNurhayati;Menimbang, bahwa berdasarkan faktatakta yang terungkap dalampersidangan dari buktibukti penggugat maupun Tergugat pokok permasalahanyang dipermasalahkan Penggugat adalah berkaitan adanya hutang piutangdengan perikatan jual beli sebagaimana bukti T2 Pasal 6 akta jual beli dikatakanjika pendaftaran peralihan

, Lantai lllNomor 14, Surabaya, yang stand dimaksud merupakan hak dari Advokat BapakErnanto Soedamo, SH.Bahwa dalam perkembangannya, bergabung pula Advokat Anam Anis,SH. sebagai Advokat di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "DJOKOSUMARSONO & REKAN" tersebut.Bahwa pada sekitar akhir tahun 1991, Penggugat , Il dan Ill didatangioleh Penyewa dan/atau Pemakai Stand Lantai Ill Nomor 12 A, Pasar TunjunganBaru Surabaya (yaitu. sdr, Suyanto) yang berrnaksud agar Penggugat , Il danlll bersedia menerima peralihan

Suyantomenganggap bahwa stand miliknya di Lantai Ill Nomor 12A itu tidak prospektifuntuk menjalankan bidang pekerjaannya.Bahwa sehubungan dengan itu, Penggugat menemui Tergugat untukmemperoleh informasi persetujuan atas rencana peralihan Stand Lantai llNomor 12 A, Pasar Tunjungan Baru, Surabaya.Bahwa kemudian diperoleh informasi, bahwa peralihan Stand Lantai IllNomor 12 A, Pasar Tunjungan Baru Surabaya diperbolehkan bahkandiharapkan keberadaan Penggugat , Il dan Ill di situ bisa meramaikan/menghidupkan

Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat Il atau siapasaja yang menerima peralihan atas sebidang tanah dari Tergugat atauHal. 5 dari 15 hal. Put.

Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menerima peralihan atassebidang tanah dari para Tergugat, secara tanggung renteng membayaruang paksa (duangsom) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiaphari kelalaian untuk mengosongkan secara sukarela atas tanah yang terletakdi Jalan Merbabu (tembusan Jalan Gede Depok Il Timur), KelurahanAbadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dan menyerahkannya kepadaPenggugat dalam keadaan terpelihara dengan baik dan tanoa beban apapun,sejak putusan dalam

Memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat Il atau siapa saja yangmemperoleh peralihan bidang tanah obyek sengketa seluas + 1500 M? yangHal. 10 dari 15 hal. Put.

(BUKTI.P6).Bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut, sewaktu Penggugat akanmelakukan proses Peralihan Hak/ balik nama SHM No.98, dari atas namaIr.H.Sidik Herwanto kepada H.Suwandi, melalui Kantor Badan PertanahanKabupaten Cirebon, terdapat hambatan karena masih diperlukankelengkapan bukti / persyaratan Formal dalam proses peralihan hak, dariIr.H.Sidik Herwanto atau harus ada Putusan / Penetapan Pengadilanyang berwenang.4.

Sidik Herwanto adalah beralasan secara hukum danpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa pada petitum ke7 Penggugat memohon agarMajelis Hakim menyatakan memberi kuasa atau hak kepada Penggugat untukmenandatangani proses jual beli dihadapan PPAT;Menimbang, bahwa ketika Penggugat hendak melakukan balik namasertipikat hak milik tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada Akta JualBelinya, sewaktu Penggugat hendak melaksanakan jual beli dinadapan PPATtidak bisa dilaksanakan karena peralihan hak

Turut TERGUGAT II didalam perkara a quo adalah guna tertibnya hukum dan tidak kurangnya pihak,dan agar tidak membantu peralinan hak (lelang, jual beli, sewa dan Gadai)terhadap objek bidang tanah dan bangunan milik PENGGUGAT sampai denganadanya putusan yang bersifat final dan mengikat, selaku demikian mohon pulakepada hakim yang mulia menghukum dan memerintahkan Turut TERGUGAT dan Turut TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalamperkara a quo terutama dalam haltidak membantu proses peralihan

Menghukum dan memerintahkan Turut TERGUGAT dan TurutTERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quoterutama dalam hal tidak membantu proses peralihan hak (lelang, jual beli, sewadan gadai) terhadap Objek jaminan aquo sampai dengan adanya putusan yangHalaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pat.G/2019/PN Smrberkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;12.

Bahwa sebagaimana Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa peralihan hak melalui pemindahanhak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan Kutipan RisalahLelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang.

Pada posita No. 16 menyebutkan agar Turut Tergugat Il tidakmembantu dalam peralihan hak dalam hal ini sesuai dengan kewenanganTurut Tergugat II adalah melaksanakan lelang objek perkara;8. Sesuai dengan Pasal 13 PMK No. 27/PMK.06/2016 yang berbunyi:Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolakpermohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumenpersyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjekdan objek lelang.9.

Obscuur Libel)Bahwa gugatan Penggugat tidak terang, kabur, atau isinya gelap (onduidelijk)karena Penggugat dalam positanya hanya menerangkan hubungan utang piutangantara Penggugat dengan Tergugat tanpa menjelaskan secara rinci keterlibatanTurut Tergugat Il hanya menyebutkan hal yang sama dalam posita, provisi danpetitum Penggugat meminta supaya Majelis Hakim menghukum danmemerintahkan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalamperkara a quo terutama dalam hal tidak membantu proses peralihan

Bahwa identitas Saudara Ulum dan Saudara Reza juga tidakdiuraikan dengan tepat dan benar, sehingga disimpulkan ada orangyang dengan nama lengkap Saudara Ulum dan Saudara Reza, terkaitdengan peristiwa yang diuraikan dalam surat gugatan, nama lengkapdemikian pasti tertulis pada kartu tanda pengenal masingmasingorang dimaksud;Gugatan Kabur Pada Bagian Posita Surat Gugatan Bahwa pada surat gugatan diuraikan tentang peristiwaperampasan mobil, namun sama sekali tidak ada diuraikan dandijelaskan tentang peralihan

Saudara Reza mengetahui dengan pastibahwa sepanjang proses perampasan mobil (ansich dalil positagugatan) pelakunya adalah depkolektor, bukan perampas/perampok.Padahal antara depkolektor dengan perampok/perampas sangat jelasperbedaan artinya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.Terkait dalil gugatan tentang perampasan mobil yang diuraikan dalamsurat gugatan, tak satu dalil gugatanpun yang menguraikan tentangtelah terjadinya peralihan penguasaan terhadap unit mobil dimaksud.Perampasan benda telah

Nomor 1512 K/Pdt/2017 Bahwa Termohon Kasasi pada surat gugatan diuraikan tentangperistiwa perampasan mobil, namun sama sekali tidak ada diuraikan dandijelaskan tentang peralihan penguasaan terhadap unit mobil (yangdimaksud sebagai dirampas) tersebut. Setelah dirampas, apakah unitmobil jadi beralih penguasaannya?

Nomor 1512 K/Pdt/2017yang menguraikan tentang telah terjadinya peralihan penguasaanterhadap unit mobi dimaksud. Perampasan benda telah terjadi, apabilapenguasaan terhadap benda tersebut telah beralin dari penguasaankorban (terampas) menjadi beralih kepada penguasaan pelaku(perampas); Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada angka 5 dalil positasurat gugatan, Sdr Reza telah diancam oleh Depkolektor Tergugat IIdengan ucapan kasar dan bernada keras (membentakbentak)...... danseterusnya.

Antara perampasan dan penyitaan adalah 2 hal yangberbeda, apalagi sama sekali tak diuraikan peralihan penguasaanterhadap unit mobil yang dimaksud; Bahwa surat gugatan dalam perkara ini telah dijadikan olehPenggugat sekaligus sebagai surat pengantar bukti surat, sebagaimanayang tertera pada bagian posita: Angka 1 : Bahwa sekitar......... tahun pembuatan 2007 BPKBatas nama Hj. Falihah (bukti P1).

Bahwa tidak benar jual obeli antara Tergugat MIII(Kuswanaji Indriyanto, SH) dengan penggugat adalahperbuatan melawan hukum karena jual beli tersebutberdasarkan jual beli dengan akta no 34/ VI/ JB/Ctt/ 1997 tertanggal 16 Juni 1997 demikian jugaperalihan hak dari Tergugat III (KuswanajiIndriyanto, SH) kepada Tergugat I (Ny MarieHaryati) adalah sah menurut hukum karenaberdasarkan akta jual obeli tertanggal 0501199823No,01/ AJB/ = CTT/ ~~ PPAT/ 1998 kalau penggugatmendalilkan dasar peralihan hak = dari

Bahwa dengan demikian berdasarkan hal hal yang kamikemukakan diatas dasar peralihan atau jual belidari penggugat kepada para tergugat telah dilakukansecara tunali, terang, dan riil atau) nyata sesuaidengan sifat sifat jual beli dalam hukum adat.

Bahwa tidak benar kalautergugat V/ BPN Slemankarenakepadaataspenerimaantertanggal122.500.000,ribukuasatanah obyekDiah Noor KtertanggalNotarismajelisuang penjualannotariespenggugattelah mematikandan alasan telahyangtersebut mohon dianggapsatu. kesatuan tidakyanginidasar peralihan hakpara tergugat secaradasar perikatan jual beliuang penjualan29 Oktober 1996 dantelah menerima uang(seratus duarupiah) dan untuk itupenuh kepada Ny.Herminsengketa untuk dilakukantidak terkecuali kepadayang termuat29 Oktober

tersebut akandigugat atau tidak;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat denganreplik penggugat oleh karena memang subyek hukum danobyeknya telah berlainan, apakah Penggugat maumenggabungkan dengan perkara ini atau akan dilakukangugatan tersendiri adalah kewenangan Penggugat;Tentang Gugatan Kurang Subyek Hukum.Menimbang, bahwa Tergugat I dan II maupun TergugatIII dan IV menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak olehkarena ada pihak lain sebagai pembeli' yaitu Bu NunukSulistyaningsih, SH dan karena peralihan

O1/ AJB/ I/ CTT/ PPAT/ 1998dan telah dibaliknama serta terbit sertifikat atas namaNy.marie Suhartati, sehingga peralihan hak tersebut sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa Tergugat I dan II dalam jawabannyamenolak seluruh~ dalil dalil Penggugat dimana sebelummembeli tanahtersebut, Tergugat I telah memeriksakeberadaan tanah dan sertifikat yang terletak diPuluhdadi Desa Caturtunggal Kec.Depok Kab.Sleman senganSertifikat Hak Milik No.06640 seluas 1000 m2. dariTergugat III dan setelah dilakukan pengecekan

Aging, dan peralihan itu sendiri telah diberitahukan RH. Syaripkepada Penggarapnya yang bernama Ny. Uta Binti Hasan (Turut Tergugat V/Turut Termohon Peninjauan Kembali V);Bahwa walaupun tanah sengketa telah beralih/dijual kepada R. Aging padatahun 1941, namun status Ny. Uta Binti Hasan selaku Penggarap tetap dipakaioleh R. Aging untuk menggarap tanah sengketa, hal inipun telah diakui oleh Ny.Uta Binti Hasan di dalam jawabannya dan Ny.

Tergugat VI mengajukan buktibukti berupa foto copy yangdiberi tanda bukti TT.V1 sampai dengan TT.VI3;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keseluruhan jawabmenjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, dihubungkan dengansuratsurat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan TurutPara Tergugat masalah pokok sebenarnya adalah apakah kepemilikan Tergugat dan Tergugat ll atas tanah sengketa telah memenuhi syaratsyarat yangditentukan oleh undangundang, baik mengenai peralihan

1973., yang dikeluarkan pada tahun 1975, Majelis akan mengikutipendapat dalam keputusan tersebut sebagai suatu Yurisprudensi, bahwasanyadalam hukum adat dengan lewatnya waktu saja hak milik seseorang terhadaptanah tidak bisa hapus;Menimbang, bahwa Para Tergugat, terutama Tergugat , Tergugat ll, TurutTergugat Ill Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Kelurahan Sukagalih., yang dimilikioleh Tergugat merupakan hak milik mutlak yang kebenarannya tidak diragukanlagi tanopa memperhitungkan syaratsyarat terjadi peralihan

Aging yang dibuat dan ditandatangani diatas kertas Zegel bermeterai cukup, dan atas peralihan tanah sengketa kepadaR. Aging dimana RH. Syarip telah memberitahukannya kepada Ny. Uta bintiHasan pada saat jual beli tersebut ditandatangani;Bahwa dengan beralihnya kepemilikan dari Tanah Adat Persil Nomor 211, BlokCidepes luas + 0,390 ha (3.900 m?) semula atas nama RH. Syarip menjadi atasnama R. Aging sesuai dengan Kohir Nomor 296, keberadaan dari Ny. Uta BintiHasan tetap dipertahankan R.

Syaripsebagai dasar Peralihan/Jual Beli antara R. Omas Tatang sebagai kuasa dariRDH. Halili orang tua dari Termohon Peninjauan Kembali Ill Kepada TermohonPeninjauan Kembali Il ternyata keberadaannya sangat diragukan mengingatkeaslian dari Surat Zegel Jual Beli itu sendiri tidak pernah ada bahkan didalamnya Para pihak tidak pernah membubuhkan tanda tangan melainkanhanya cap jempol, padahal pada saat Jual beli antara RH. Syarip denganR. Aging pada tahun 1941, dimana RH.

tersebut diatasyang dilakukan oleh BALI ROHROHMANA secara melawan hak kepadaSAMUEL DRI WALUYO (Terlawan 1) selaku pembeli terhadap hartawarisan yang belum dibagi waris (budel) tersebut menjadi batal demi hukumoleh karena tidak melibatkan ahli waris yang lainnya (Para Pelawan),transaksi jual beli tersebut juga tidak dilakukan dihadapan pejabat yangberwenang sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 PeraturanPemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yangmensyaratkan bahwa peralihan

Tidak pernah ada keberatan dari PARA PELAWAN atauSiapapun juga terhadap proses peralihan hak tersebut. Maka SAMUELDRI WALUYO harus dilindungi sebagai Pembeli yang beitikad baik,karena ia tidak tahu kalau objek sengketa ini barang warisan ParaPelawan dengan Terlawan 5. 6 dan 7 yang belum dibagi.

Bahwa dalam perkara perdata Nomor: 5/Pdt.G/2008/PN.F, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut; Terlawan 5 ABBAS ROHROHMANAdi gugat selaku Tergugat karena ia menguasai objek sengketa secaramelawan hukum dengan dalih bahwa objek sengketa adalah miliknya;ternyata dalam persidangan ia (ABBAS ROHROHMANA) tidak dapatmempertahankan haknya tersebut sebagai miliknya, sehingga pengadilanmemutuskan peralihan hak atas tanah adat dari Alm.

Bahwa posita perlawanan ini saja sudah salah satu sama lain, apalagi isidari perlawanan ini, maka ini menunjukan Para Pelawan adalahPELAWAN yang tidak benar ;16.Bahwa dalam proses peralihan hak atas tanah dari Alm. BALIROHROHMANA kepada Terlawan I. SAMUEL DRI WALUYO pada tahun1986 itu ditanda tangani oleh Alm.

BALI ROHROHMANA selaku pihakyang melepaskan hak atas tanah adat dan ditanda tangani pula olehsaudaranya HUSEN ROHROHMANA (dahulu Tergugat 2 sekarangTerlawan 6); selaku SAKSI; diketahui pula oleh MUSA ROHROHMANA(dahulu Tergugat 3 sekarang Terlawan 7) dimana tidak pernah adakeberatan selama puluhan tahun dari Siapaun juga ;17.Bahwa proses peralihan hak atas tanah adat dari Alm.

Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pelawan telah terjadi jual belidan peralihan hak terhadap :5.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1489/Benua Melayu Darat, Surat UkurNomor : 231/1999 tanggal 11 Juni 1999, seluas 149 m* semula atasnama SULAIMAN BHAKTI alias LAl BAK TJOEA menjadi atas namaMEITY LAILA DJUITA alias LAl MENG HUANG, berdasarkan AkteJual Beli Nomor : 43/2010 tanggal 8 April 2010 dibuat oleh dandihadapan Notaris/PPAT Sulistyo, SH (almarhum);5.2.

Milik Nomor : 1490/Benua Melayu Darat, tercatat dalam SuratUkur Nomor : 2380/1999 tanggal 10 Juni 1999;Bahwa Pelawan sebagai salah satu ahli waris dari almarhumah ATIKANIOWATI alias TJONG TJAT SIOE istri dari SULAMIMAN BHAKTI alias LAIBAK TJOEA yang menempati objek bangunan sebagai tempat usahaRestoran Cita Rasa yang akan dieksekusi sangat dirugikan atas penetapaneksekusi oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor02/PDT.EKS/2018/PN.PTK tanggal 13 Maret 2018;Bahwa mengenai telah terjadinya jual beli dan peralihan

Menyatakan peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1489/Benua MelayuDarat, Surat Ukur Nomor : 231/1999 tanggal 11 Juni 1999, seluas 149m? dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1490/Benua Melayu Darat, SuratUkur Nomor : 230/1999 tanggal 10 Juni 1999, seluas 166 m? darisemula atas SULAIMAN BHAKTI alias LAl BAK TJOEA menjadi namaTerlawan, tidak mempunyai kekuatan mengikat;5. Mengangkat kembali Penetapan Eksekusi Pengadilan NegeriPontianak Nomor : 124/PDT.G/2014/PN.PTK jo. Nomor50/PDT/2015/PN.PTK jo.

PN.Ptkdikuasai oleh Pelawan bukan dikuasai oleh ibu Pelawan agar ada alasanbagi Majelis Hakim berkeyakinan Gugatan Kurang Pihak (ExceptioPlurium Litis Consortium) pada perkara Nomor 124/PDT.G/2014/PN,Juncto Nomor ; 50/Pdt/ 2015/PT.PTK Junto Nomor ; 1824K/PDT/2016..Bahwa terhadap dalil pelawan Poin 5, Bahwa Dalil pelawan sangattidak jelas dan kabur, di mana Posita dan Petitum pelawan tidak adapersesuaian pada poin 5.1. menyebutkan tanpa sepengetahuan danpersetujuan pelawan telah terjadi jual beli dan peralihan

Menyatakan peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 1489/Benua melayuDarat, Surut Ukur Nomor 231/1999 tanggal 11 Juni 1999, seluas 149 m2atas nama SULAIMAN BHAKTI alias LAl BAK TJOE menjadi namaTerlawan (MEITY LAILA DJUITA alias LAI MENG ) ) dan Sertifikat HakMilik Nomor 1490/Benua melayu Darat, Surut Ukur Nomor 230/1999tanggal 10 Juni 1999, seluas 166 m2 atas nama SULAIMAN BHAKTI aliasLAI BAK TJOE Dan menjadi nama Terlawan (MEITY LAILA DJUITA aliasLAI MENG HUANG ), mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Bahwa Pihak Pembeli dalam Akta Jual Beli Nomor 840/KSO/KRV/V/06tanggal 18 Mei Tahun 2006, serta pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 00439tahun2006, semuanya atas nama Ramli Malik, sedangkan orang yang melakukanperbuatan hukum peralihan hak, selaku pihak penjual kepada Amir Ali selakupihak pembeli sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 61Tahun 2016, tanggal 3 September 2016 yang dibuat di hadapan Notaris AbdulRahim, L., SH., MKn selaku PPAT ( Turut Tergugat II ) adalah orang yangsama

Bahwa oleh karena itu perbuatan hukum peralihan hak berupa Jual Belidari Ramli Malik selaku pihak penjual kepada Amir Ali (Tergugat 1) sebagaiPihak Pembeli sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 61Tahun 2016. Tanggal 3 September 2016 yang dibuat di hadapan Notaris AbdulRahim, L., SH., MKn selaku PPAT (Turut Tergugat II) tersebut adalah sahsecara formil maupun secara materil menurut hukum dan bukan merupakanperbuatan melawan hukum (Ontrechmatiegdaad);4.

Bahwa oleh karena perbuatan hukum peralihan hak yakni dari RamliMalik selaku penjual kepada Amir Ali (Tergugat I) sebagaimana yang tertuangdalam Akta Jual Beli Nomor 61 Tahun 2016, tanggal 3 September 2016 yangdibuat di hadapan Notaris Abdul Rahim, L., SH., MKn selaku PPAT (TurutTergugat Il) tersebut adalah sah secara formil maupun secara materil menuruthukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum(Ontrechmatiegdaad), maka tindakan balik nama oleh Badan PertanahanHal 18 dari 31 hal Putusan Perkara

Ramli Malik bertransaksi menggunakan Cap Jempol sebagaimanayang tertera dalam Akta Jual Beli tersebut karna identititas yang semustinyadigunakan pada saat transaksi adalah ktp elektrik dan bukan fotocopy KTPramli malik menggunakan jempol yang dijadikan landasan oleh Tergugat bahwa yang bertransaksi adalah ramli malik /Penggugat.Sehingga untuk alatbukti selanjutnya haruslah diabaikan atau setidaknya tidak dapatdipertimbangkan dalam perkara ini karna bentuk peralihnan awal yang menjadiasal muasal peralihan

Bahwa oleh sebab itu peralihan hak kepada Tergugat adalah sahsecara hukum (tidak cacat hukum) karena dilakukan oleh pihak yang berhakyaitu RAMLI MALIK selaku pemilik tanah selaku Pembeli sebagaimana dalamAkte Jual Beli Nomor :840/ KSO/ KRP/ V/ 06, tanggal 18 Mei 2006Berdasarfkan uraianuraian Kontra Memori Banding dari Turut Tergugat II/Turut Terbanding II tersebut, kiranya yang Mulia Majelis Hakim Yudex FaktiePangadilan Tinggi Sulawesi Selatanm yang memeriksa dan mengadili perkaraini berkenan memutuskan

tanah berdasarkan Akta JualBeli nomor 21/2017 dihadapan PPAT (T21) kemudian berdasarkan AJB tersebutdimohonkan balik nama (T22) kepada Turut Tergugat, sehingga terbitlah sertifikat01854 yang telah beralih nama kepada Tergugat 2;Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan bahwa dalam menerbitkansertifikat nomor 01854 Turut Tergugat telah melakukan prosedur yang ditentukanyaitu adanya permohonan penerbitan hak milik dari Pemohon yaitu Sadariah (TT9) tanggal 12 Oktober 2015 yang dilengkapi dengan surat peralihan

membuat pernyataan, saksisaksi yang berbatasandan diketahui oleh aparat pemerintah setempat dalam hal ini KepalaDesa/Lurah dan Camat;Menimbang, bahwa apakah riwayat tanah yang didalilkan masingmasing pihak telah dilengkapi dengan suratsurat tanahnya, maka Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:Hal. 25 dari 31 halPutusan Nomor 12/Pat.G/2018/PN SptMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa para pihak telah memperoleh objek sengketaberdasarkan peralihan

penguasaan fisik tanah (Surat Pernyataan Tanah/Surat KeteranganPenguasaan Fisik Tanah yang ditandatangani pembuat surat dan saksi yangberbatasan diketahui aparat pemerintah setempat) dan Majelis juga tidakHal. 27 dari 31 halPutusan Nomor 12/Pat.G/2018/PN Sptmenemukan fakta adanya saksisaksi yang menerangkan Hilikenus dan anggotakelompok yang dipimpin Juhran menguasai fisik tanah secara terus menerus;Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikanasal usul tanah yang diakuinya maka peralihan

Turut Tergugat menyatakan dalam penerbitan Sertifikatyang dimohonkan Tergugat 1 (TT9) telah dilakukan susuai prosedur yaitu adanyapenelitian yuridis berupa alas hak (TT8, TT10, TT11) serta penelitian lapangandimana saksisaksi yang berbatasan tidak ada yang keberatan dan batasbatastelah dapat ditunjukan serta telah dilakukan pengukuran (TT1, TT2, TT3, TT4,TT5, TT6, TT7) dimana semua hal tersebut dilakukan petugas BPN Kotimsesuai surat tugas;Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mendalilkan dimana peralihan

hakdari Tergugat 1 kepada Tergugat 2 juga telah sesuai dengan prosedur yaituadanya Akta Jual Beli (TT12), Pembayaran lunas PBB (TT13) serta Pembayaranlunas BPHTB (TT14)Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1 telah dapat membuktikandalilnya sehingga peralihan hak kepada Tergugat 2 menjadai sah, oleh karena ituperbuatan Tergugat 2 bukan merupakan perbuatan melawan hukum karenaperalinan hak dari Tergugat 1 kepada Tergugat 2 adalah sah sesuai bukti T21Hal. 29 dari 31 halPutusan Nomor 12/Pat.G/2018/PN

selatan, kabupaten bekasi;12.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka peggugatmengajuan gugatan di pengadilan negeri bekasi dengan maksud agardiberi ijin dan kuasa yang bertindak untuk dan atas nama tergugat IllHalaman 3 dari 15Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Ckr4selaku penjual/yang melepaskan haknya sekaligus penggugat brtindakuntuk dan atas nama sendiri selaku pembeli/yang menerima pelepasanhak tersebut untuk menandatangani akta jual beli dihadapan pejabatpembuat akta tanah di bekasi atas peralihan

Sedangkan sifat terang sejak berlakunya PP Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 37ayat (1) maka jual beli dilakukan oleh para pihak dihadapan Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) yang bertugas membuat aktanya;Menimbang, bahwa syarat jual beli tanah ada dua yaitu memenuhisyarat materil dan syarat formil;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam buku Peralihan hak atas tanahdan pendaftarannya, karangan Adrian Sutedi, S.H, M.H pada halaman90disebutkan syaratsyarat materiil

Selanjutnya dalam buku Peralihan hakatas tanah dan pendaftarannya, karangan Adrian Sutedi, S.H, M.H padaHalaman 12 dari 15Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Ckr13halaman90, disebutkan adapun jual beli yang tidak dilakukan di hadapanPPAT adalah sah sepanjang memenuhi syaratsyarat materiil;Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat jual bellatas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Garuda IV Blok D5/14 PapanMas, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasiyang dilakukan

Tabalong tanggal 31 Mei 2006;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah sah jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat atassebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Komplek CitraTanjung Asri RW.001/RT.001, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong,Propinsi Kalimantan Selatan dengan luas 227 M2 sesuai dengan sertifikat HakMilik Nomor 2046, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenTabalong tanggal 31 Mei 2006;Menimbang, bahwa peralihan

UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan Jualbeli,penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adatHalaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tjgdan perbuatanperbuatan lain yang. dimaksudkan untuk memindahkan hak milikserta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkansetiap peralihan

hak atas tanah melalui jual beli, hibah, pemasukan dalamperusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya hanya dapatdidaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT), sementara itu di dalam UndangUndang Pokok Agraria jugamenentukan bahwa setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya denganhakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuan Pasal 19 ayat ( 1) Undangundang Nomor : 5 Tahun 1960 yang merupakan pembuktian yang kuat mengenaihapusnya hak milik serta

Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal20 Maret 2017;Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang (Turut TergugatVI) untuk tidak memproses Hak Milik/oembebanan hak/peralihan

Nawi adalah tidak benar;Tergugat dan Turut Tergugat IX sebagaimana dimaksud pada butir4.1) dan 4.2) disebabkan dan/atau dapat terjadi karena ulahperbuatan melawan hukum, dilakukan oleh Tergugat II/Lurah (Kades)Mojolangu dengan cara melakukan pencoretan di Buku Desa/Letter CNomor 319/Desa Mojolangu tanpa dasar/alasan hukum peralihan hak,dengan penjelasan:3.a. tanggal 3091948, Persil Nomor 108, kelas S.lII, luas 9.480 m?

Nomor 60 PK/Pdt/201810.11.12.dimaksud diperoleh dengan cara perbuatan melawan hukum, makaSiapapun dan atau badan hukum apapun, secara langsung atau tidaklangsung khususnya untuk Para Tergugat dan Para Turut Tergugatdapat dipastikan secara holistik telah terkontaminasi perbuatan melawanhukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;Menyatakan bahwa siapapun dan atau badan hukum apapun yang telahmemiliki bukti surat peralihan hak atas objek sengketa baik itu berupaSertifikat Hak Milik, HGB