Ditemukan 10704 data
138 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh Pihak Pertama(Debitur), Pinak kedua (Pemohon Keberatan) selaku Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakanmenerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuanterlebin dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjualdihadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnyamaupun sebagiansebagian;Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan PemohonKeberatan untuk menjual objek hak tanggungan secara parate eksekusitelah
28 — 1
Bukti TIT & III 2 : Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.1474/2005 tanggal 21Pebruari 2005, Peringkat ( Pertama ) ;3. Bukti T.I & HI 3 : Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1047/2004 tanggal20 Oktober 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Julia Seloadji,SH. Notaris & PPAT diSurabaya ;4. Bukti T.IL & III 4 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1427/Kel.Dukuh Pakis, SuratUkur tanggal 21032003 No.1600/Dukuh Pakis/2003 luas tanah 865 M2 ;5.
105 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh pihak pertama(debitur), pihak kedua (Pemohon Keberatan) selaku pemegang haktanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakanmenerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuanterlebin dahulu dari pihak pertama untuk menjual atau suruh menjualdihadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnyamaupun sebagiansebagian;Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan PemohonKeberatan untuk menjual objek hak tanggungan secara parate eksekusitelah
91 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh Pihak Pertama(debitur), Pihak kedua (Pemohon Keberatan) selaku Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakanmenerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuanterlebin dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjualdihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnyamaupun sebagiansebagian;Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e Undang Undang Hak Tanggungandimana kewenangan Pemohon Keberatan untuk menjual objek HakTanggungan secara
160 — 23
PPAT di Kota Jambi, untuk peringkat (pertama) sebesarRp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta rupiah).Bahwa sejak bulan September 2016, PENGGUGAT mulai menunggakkewajiban pembayaran angsuran pinjaman dan sejak bulan Maret 2017 sampaidengan saat ini PENGGUGAT sudah tidak pernah melakukan kewajibanpembayaran angsuran pinjaman KPR Refinancing tersebut.Bahwa pihak TERGUGAT telah berulang kali berupaya mengingatkanPENGGUGAT agar melakukan pembayaran atas tunggakan angsuran, baikpemberitahuan/peringatan secara
1.SITI AISYAH SALEH
2.Irvan Dani Ananda
3.Dra. Isni Dania Andini
4.Drs.lsvan Daniel Ananta,Slp
5.Ismi Dalia Andajani
6.Irsan David Asoka
Tergugat:
1.SUWANTO KARYONO
2.NOTARIS DEDY WIJAYA, SH., MKn
3.YULI ANDRIYANI, S.H.
4.Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Surabaya I
Turut Tergugat:
PT.Bank MNC International Tbk Cabang Surabaya
293 — 55
Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugatposita nomor 10 dan petitum nomor 7, yang menyatakan Pemasangan HakTanggungan atas nama Turut Tergugat mengandung cacat hukum.Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut SANGAT KABUR DANTIDAK JELAS, karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara spesifikidentitas hak tanggungan (nomor, tanggal, peringkat hak tanggungan, danpihak yang menerbitkan) yang dimaksud sebagai hak tanggungan yangcacat hukum.Bahwa Turut Tergugat mensomier
ZULKHAIRI, SH.MH
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN (DINAS PUPR KAB. PELALAWAN)
106 — 61
perberkas perkara adalah separoh ( % harga ) dari ketentuanPerpres Nomor 70 tahun 2012, yakni Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) perberkas perkara untuk satu tingkat pengadilan.Dan sebagai acuan/pedomanbesaran harga honorarium Penggugat untuk tagihan di SKPD/OPD PUPRKabupaten Pelalawan ini adalah vide tagihan yang pernah ada yang sudahpernah dibayar pada SKPD/OPD Setwan DPRD Kabupaten Pelalawan yangtelah pula usai di periksa oleh BPK RI Sub Auditorat Supervisi KabupatenPelalawan dengan memperoleh peringkat
Susanti Heryanti
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi
Intervensi:
PT.BANK MUAMALAT CABANG SUKABUMI
209 — 188
Bahwa jaminan atas pembiayaan Asep Sulaeman adalah Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 121/Desa Parungseah yang tercatat atas namaHalaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 146/G/2019/PTUN.BDGAsep Sulaeman, dan telah diikat dengan Hak Tanggungan Nomor 1955/2015 peringkat (pertama) dengan nilai penjaminan sebesar Rp312.500.000, ; Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Asep Sulaeman merupakandebitur yang memperoleh pembiayaan dari Tergugat II Intervensi dan telahmenunjukkan keseriusannya dalam melakukan
325 — 127
Termohon adalah merupakan jawaban mengenai PokokPerkara, sehingga oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamasama denganPertimbangan Pokok Perkara;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Renvoi Prosedur adalahseperti tersebut di atas:Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2), UU No.37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, menyebutkan bahwa Debitur Pailitberhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupunsebagian atau membantah adanya peringkat
107 — 14
pemegang hak tanggunganperingkat pertama untuk menjual objek haktanggungan atas kekuasaan sendiri melaluipelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut atauSaks Pasal 14 ayat (2) berbunyi sertifikat haktanggungan memuat irah irah dengan kata kata DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAmempunyai kekuatan eksekutorial yang sama denganputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap ;Bahwa perlu Penggugat ketahui dalam Sertifikat HakTanggungan peringkat
163 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh Pihak Pertama(debitur), Pihak Kedua (Pemohon Keberatan) selaku Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakanmenerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuanterlebin dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik seluruhnyamaupun sebagiansebagian";Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) e UUHT dimana kewenangan PemohonKeberatan untuk menjual objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusitelah
Terbanding/Penggugat : PT. KUMALA MAKMUR SENTOSA
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARANGANYAR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WONOGIRI
118 — 76
Sertifikat Hak Milik No. 3334/Wonoboyo dengan SertifikatHak Tanggungan No. 03217/2016;Yang mana untuk keenamnya Tergugat ditetapkan sebagaiPemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama;12. Bahwa sebagaimana diatur dalam UU Hak Tanggungan, bahwa:a. Pasal 6Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut.b.
Penggugat 1. MASITAH 2. ONG HONG ING 3. LIDIAWATI Tergugat 1. LIM HERIYANTO LIMBRI
Turut Tergugat 1. Ny. SUMARSIH 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
159 — 91
Bank Permata Tbk yaitu berupa Hak TanggunganNo.1086/2011, dengan Akta Hak Tanggungan peringkat PertamaNo.801/2011 tanggal 4 Juli 2011 yang dibuat di Hadapan NotarisHeldian Noor, SH.
71 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian Termohon Kasasi Il harusmengembalikan kepada Pemohon Kasasi tanpa syarat dan seketika baiksecara sukarela maupun dengan upaya paksa dari pihak berwajib apabilaTermohon Kasasi II tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 444Kelurahan Menur Pumpungan kepada Pemohon Kasasi;Bahwa dengan ini pula Pemohon Kasasi mohon kepada MahkamahAgung RI untuk membatalkan jual beli antara pewaris dengan TermohonKasasi dan pembatalan pembebanan hak tanggungan peringkat untukPenerima Hak Tanggungan
5723 — 0
Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan,Kelurahan Sesetan, yang merupakan sebidang tanah sebagaimanadiuraikan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik nomor 4565/KelurahanSesetan, dan dijelaskan lebih lanjut dalam Gambar Situasi Nomor3085/1995 tanggal 2451995, terdaftar atas nama MADE SUTAMA;Bahwa jaminan tersebut telah diikat dengan sempurna berdasarkanSertifikat Hak Tanggungan No.01279/2015 tanggal 02 Maret 2015 yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dimana Pemegang HakTanggungan Peringkat
Terbanding/Tergugat : LENNY TAKAPAHA, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat II : MARTHEN TAKAPAHA
79 — 55
SertifikatHak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor: 103/2009 tgl. 29 Desember2009;Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara a quo merupakan jaminankredit nasabah PT.
135 — 19
dari 45 halaman PutusanNomor : 90/ Pdt.Plw / 2017 / PN.Skt.7.10.Bahwa pelelangan yang akan dilaksanakan adalah berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian HakTanggungan Nomor : 51/2013 tanggal 04 November 2013, dan Nomor : 52/2013tanggal 04 November 2013 yang berbunyi :Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkanperjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selakuPemegang Hak Tanggungan Peringkat
Pembanding/Penggugat II : Rissa Hartanti Diwakili Oleh : AKHMAD SOBIRIN, S.H
Pembanding/Penggugat III : Arifin Diwakili Oleh : AKHMAD SOBIRIN, S.H
Pembanding/Penggugat IV : Kartinah Diwakili Oleh : AKHMAD SOBIRIN, S.H
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Danamon Indonesia Tbk., Kantor Pusat Cq.PT.Bank Danamon Indonesia Tbk., Kantor Cabang Utama Semarang
Terbanding/Tergugat II : Ahmad Abdul Aziz
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Bpn Jawa Tengah Cq. Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Kendal
70 — 50
penjaminPembanding III semula Penggugat III dan Pembanding IV semula PenggugatIV;Halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT SMG Bahwa untuk menjamin pelunasan Kredit tersebut, Pembanding semulaPenggugat dan Pembanding III semula Penggugat III selaku penjamin telahmenyerahkan jaminan/anggunan berupa SHM No.2340 terletak di DesaSukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal tanah bangunan seluas1.000 M2 atas nama Arifin, dan terhadap jaminan/anggunan tersebut telahdibebankan Hak Tanggungan peringkat
308 — 375
Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebelumnyasempat mengalami kejayaannya hingga tercatat pernah menduduki peringkat ke3(tiga) perusahaan asuransi terbesar di Indonesia sehingga telah banyak memberikankontribusi terhadap kemajuan dunia Industri Indonesia dan perekonomian Indonesiayang juga telah =memberikan lapangan pekerjaan yang begituBahwa sekitar tahun 2007 perusahaan Penggugat mengalami penurunan rasiokesehatan keuangan (solvabilitas), sehingga Badan Pengawas Pasar Modal(BAPEPAMLK) mengeluarkan sanksi
HENGKI
Tergugat:
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
72 — 9
Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan Surat KeteranganPendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Pasaman No. 21/2019 tanggal 13 Desember 2019 dimanaterdapat catatan Sertipikat ini sedang dalam teRpasang HakTanggungan peringkat (Pertama) di PT BPD Sumatera Baratberkedudukan di Padang.g.