Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum (tidak mempunyai kekuatanhukum) peralihan hak maupun suratsurat atas peralihan hak atas tanah milikPenggugat dari Tergugat kepada Tergugat III maupun Tergugat V ;8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketasecara baik kepada Penggugat tanpa ada beban apapun yang melekatdiatasnya ;9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiel kepadaPara Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) ;10.

maka wajar bila dinyatakan fotocopysertifikat tersebut bukan bukti kepemilikan Pembanding / Penggugat terhadaptanah sengketa karena sertifikat asli pasti akan diserahkan kepada pemeganghak yang telah memenuhi semua ketentuan sebagai transmigrasi .Menimbang,bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan sah jual beli dan balik nama terhadap tanah dalam sertifikat hakmilik Nomor :1117 tahun 1981 antara Tergugat dengan seseorang bernamaHUZAIRI, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa peralihan

hak atastanah tersebut dilakukan melalui pejabat yang berwenang yaitu Pejabat PembuatAkta Tanah ( PPAT) dimana semua syarat baik untuk penjual maupun untukpembeli telah terpenuhi maka wajar bila proses peralihan hak tersebut dilakukandan dibuatkan Akta jual beli yang atas dasar tersebut diteruskan balik nama keBPN karena semua syarat terpenuhi terbitlah sertifikat atas nama Terguggat /Terbanding , tentang surat keterangan kartu tanda pennduduk maupun kartukeluarga atas nama HUZAIRI (penjual ) palsu

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telahmenimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 44.000.000,(Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:Biaya peralihan armada taksi Ex 139 sebesar Rp. 4.000.000, (EmpatJuta Rupiah); Biaya perbaikan obyek sengketa sebesar Rp. 25.000.000, (DuaPuluh Lima Juta Rupiah); Biaya perawatan obyek sengketa sebesar Rp. 10.000.000, (SepuluhJuta Rupiah); Biaya pengurusan pembatalan perjanjian tersebut saat ke DIANTAKSI Pusatdi

Menyatakan Tergugat harus membayar kerugian materiil kepadaPenggugat sebesar Rp. 44.000.000, (Empat Puluh Empat Juta Rupiah)dengan perincian sebagai berikut:Biaya peralihan armada taksi Ex 139 sebesar Rp. 4.000.000, (EmpatJuta Rupiah) Biayaperbaikan obyek sengketa sebesar Rp. 25.000.000, (Dua PuluhLima Juta Rupiah) Biaya perawatan obyek sengketa sebesar Rp. 10.000.000, (SepuluhJuta Rupiah) Biayapengurusan pembatalan perjanjian tersebut saat ke DIAN TAKSIPusatdi Jakarta sebesar Rp. 5.000.000, (Lima

Bahwa Pada tanggal L9 Desember 2O0t7 Penggugat menyerahkan uangkepada Tergugat sebesar Rp. 4,000,000 (empat juta rupiah) sebagaibentuk peralihan dari PT. DIAN kepada Penggugat, yang seharusnyaPenggugat harus membayar Rp. 5,000,000, (lima juta rupiah) kepadaTergugat pada saat penanda tanganan Kerja Sama Operasi sebagaibentuk peralihan dari PT.

kepemilikanSHM No. 1606 yang terletak di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara,Kabupaten Jembrana, Bali atas nama Fatimatuzzahrah, baik secara dibawahtangan maupun dimuka umum/ lelang melalui KPKNL, dan oleh karena itu paraTergugat dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dariPenggugat akan menyerahkan tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 1606atas nama Fatimatuzzahrah dan selanjutnya memberikan kuasa kepadaPenggugat untuk mengurus dan menandatangani segala hal yang berkaitandengan peralihan

Undangundang hanya mengatur penghibahanpenghibahan antara orangorangyang masih hidup.Pemindahan hak atas tanah karena jual beli, pada dasarnya wajibdibuktikan melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 37 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yangberbunyi sebagai berikut : Peralihan hakatas tanah dan hak milik atassatuan rumah susun melalui jual beli, pemasukan dalam perusahaandan perbuatan hukum pemindahan

Bahwa Turut Tergugat (Badan Pertanahan Kabupaten Seluma) adalahselaku pihak yang akan menjelaskan tentang mekanisme diterbitkannyasertifikat, sertifikat pengganti maupun peralihan hak kepada Penggugat.Il. ALASANALASAN GUGATAN1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas Sebidang Tanah Hak MilikSertifikat Nomor : 03147 yang terletak di Kelurahan MasmambangKecamatan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu seluas 3.309 M?

Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Pasal 19 ayat (2) hurufa, b, c tentang pendaftaran tanah yang meliputi.Halaman 5 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2020/PN Tasa) Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanahb) Pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhaktersebutc) Pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagaialat pembuktian yangkuat.b.

Bahwa berdasarkan dalildalil penggugat pada bagian hubungan hukumpoin ke 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa Turut Tergugat adalah selakupihak yang akan menjelaskan tentang mekanisme diterbitkannya sertipikat,sertipikat pengganti mau peralihan hak kepada Penggugat.8.

Fotokopi sesuai aslinya Warkah Peralihan Hak Milik Nomor03147/Masmambang melalui Hibah Tahun 2017, diberi tanda bukti TT3.Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, semua Bukti Surat tersebuttelah bermeterai cukup seSuai dengan UndangUndang sehingga dapatdipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan PemeriksaanSetempat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor7 Tahun 2001 tertanggal 15 November 2001 dimana Mahkamah

Tanah di peliuk unter gelumpang danTurut Tergugat I yang garap tanah di lang goro;Bahwa saksi tidak tahu tentang peralihan tanah Penggugat kepada anak tirinya;Bahwa sekarang Penggugat sakit dan sudah 3 tahun Penggugat tidak bisa jalan ; Halaman 31 dari 68 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt. Bth/ 2014/PN.Sbw pms An Patawari, Ono, Joni ;Bahwa H. Ahmad Bolang yang suruh menggarap karena H.

Apakah telah terjadi peralihan hak atas obyek sengketa yaitu :Tanah Pertanian seluas + 11.300 M2 yang terletak di Peliuk Bila Desa Moteng,Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa barat ( dulu Desa Tepas KecamatanTaliwang, Kabupaten Sumbawa)77b Tanah Pertanian seluas +1 ha yang terletak di Lang Goro/Unter Gelumpang DesaMoteng, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa barat (dulu Desa TepasKecamatan Taliwang , Kabupaten Sumbawa) ;c Tanah Pertanian seluas + 4.059 M2 yang terletak di Lang Untur Gelumpang,Desa

Oleh karena dalil gugatan penggugattersebut bersifat negative, maka Majelis Hakim akan membebankan pembuktian kepadaTergugat I, dan Tergugat III yang telah mendalilkan telah terjadi jual beli atas obyeksengketa dan kepada Turut Tergugat I yang mendalilkan telah terjadi peralihan hakantara Penggugat kepada Turut Tergugat I serta jual beli obyek sengketa di Peliuk Tiu81Gelumpang/Kebun Bunga Desa Moteng dari Zainuddin Ahmad kepada Turut Tergugat Menimbang, bahwa selanjutnya apakah telah terjadi jual

Bth/ 2014/PN.Sbw84w Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti TI.5 dan TIII.1 sertadikaitkan dengan keterangan saksi Herman Jayadi, saksi Andi Pranata dan saksiJiharuddin maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi peralihan hak dari Penggugatke Tergugat III, sehingga kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Milik Nomor 120 DesaTepas atas nama Mustar bin Udeng, bukti TIII.1 menjadi sempurna ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penerbitanSertifikat Hak Milik Nomor 119 Desa Tepas

Bolang alias H.Ahmad bin Bolang kepada Sahariani, tertanggal 24 Desember 1997, diberi tanda TI.17dan berdasarkan bukti T1.17 kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Hak tanggal 29Desember 1997 No.40 (bukti TI.8) yang dibuat dihadapan Notaris Latifa Katiri danjuga dibuatkan Akta Kuasa, tanggal 29 Desember 1997 No. 41 (bukti TI.18) yangdibuat dihadapan Notaris yang sama ; w Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada yangmenyaksikan mengenai peralihan hak maupun pembuatan Akta

lahir di Kediri, tanggal 06 Desember 1957 anak dari GO BOENBE dengan LO THE NIO diberi nama kecil GWAT KIOE sebagaimanaKutipan Akta Kelahiran No. 370/1957 tanggal : 20 Desember 1957yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kediri ; Bahwa, Pemohon sudah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesiamengikuti kewarganegaraan suami Pemohon berdasarkan Surat CatatanPernyataan Keterangan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia expasal 7 (1) Undang Undang No.62/1958 juncto pasal II Peraturan Peralihan

Dan peralihan itu terjadi melalui lelang yang dilaksanakanoleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur/Kantor PelayananPiutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya Il.Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi hukum dalildalil gugatanPenggugat, Majelis berpendapat oleh karena ternyata meskipun Penggugat masihmenguasai obyek sengketa, sedangkan disisi lain faktanya obyek sengketa telahberalin kepada orang lain (Tergugat Ill) sebagaimana Risalah Lelang yangdilaksanakan oleh Panitia

namun oleh karenaperalinan obyek sengketa dalam perkara ini ternyata tidak hanya ditimbulkan olehTergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill saja melainkan juga oleh pihakpihak terkaityaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur/KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Surabaya Il, Majelis berpendapat,untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang obyek sengketa dan untukmenentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Para Tergugat dalam proses peralihan

hak status kepemilikan obyek sengketaini secara lengkap haruslah dibuktikan terlebih dahulu riwayat peralihan obyeksengketa.

sesuai denganketentuan yang berlaku ;Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan Jualbeli,penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adatdan perbuatanperbuatan lain yang. dimaksudkan untuk memindahkan hak milikserta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkansetiap peralihan

hak atas tanah melalui jual beli, hibah, pemasukan dalamperusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya hanya dapatdidaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT), sementara itu di dalam UndangUndang Pokok Agraria jugamenentukan bahwa setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya denganhakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuan Pasal 19 ayat ( 1) Undangundang Nomor : 5 Tahun 1960 yang merupakan pembuktian yang kuatmengenai hapusnya hak milik serta

sahnya peralihan dan pembebanan hakhakkonsumen dari masyarakat ;Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Bukti P2 menerangkanpada tanggal 1 Oktober 2009 Penggugat telan membeli sebidang tanah danbangunan yang terletak di Komplek Inkopad Blok B.9 No.20 Rt.009 / Rw. 005Desa Sasakpanjang, Kec.

Bahwa berdasarkan pendaftaran peralihan hak yang ada dalamsertifikat tersebut tentang sebab perubahan, maka atas dasarpembagian hak bersama sebagaimana tertuang dalam aktaPPAT ANDI MUHAMMAD KASIM SIRUHU, SH No. 71/APHB/WL/IX/2003, tanggal 9 september 2013, maka objek sengketatersebut menjadi milik LA ODE SALIM;6. Bahwa atas dasardasar tersebut, maka Penggugat membeliobjek sengketa itu sebagaimana telah kami jelaskan pada poin 1dan 2 di atas;7.

Martadinata Nomor 7 Kelurahan Batulo KecamatanWolio Kota BauBau;Menimbang, bahwa bukti T.I.II.II.IV3 dan T.1.ILIILIV5 merupakanpernyataan yang dibuat oleh SANARIAH yang menyatakan bahwa ia adalahanak dari LA ODE MUHAMAD DJAFAR yang ke9 (sembilan) dari 9(sembilan) bersaudara, yang tidak pernah mengetahui dan tidak pernahmenyetujui penjualan tanah dan peralihan sertifikat atas nama L. M.

DJAFARkepada LA ODE SALIM serta memberikan kuasa kepada YAHYA LOMBENGuntuk menjaga dan mempertahankan hak warisnya;Menimbang, bahwa bukti T.I.II.III.IV4 juga merupakan pernyataanyang dibuat oleh WA ODE STARIYANI yang menyatakan bahwa ia adalahanak dari LA ODE MUHAMAD DJAFAR yang ke6 (enam) dari 9 (sembilan)bersaudara, yang tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyetujuipenjualan tanah dan peralihan sertifikat atas nama L. M.

Bahwa, Penggugat hanya dapat membantu untuk membelinya melaluifasilitas KPR dari Turut Tergugat , sehingga atas bantuan Tergugat Il(Notaris PPAT) terbangunliah perikatan Akta Perjanjian Kredit Nomor0003520110512000020 tanggal 24 Mei 2014 dengan nilai kredit sebesarRp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 120 bulan,dimana dana tersebut oleh Turut Tergugat langsung / telah disetorkanpada rekening suami Tergugat I, dengan demikian peralihan hak obyekperkara a quo secara formal dan

Tergugat telah menggunakan Kutipan Akta Nikah Palsubersamasama Alm.Sutisno untuk digunakan dalam rangka proses jual belltanah dan bangunan terletak di Jalan Salam IV No.35 Desa KepongponganKecamatan Talun Kabupaten Cirebon seluas 320 m2 dengan batasbatastanah sebagaimana diuraikan dalam SHM No.28/Ds Kepongpongansebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.754/2013 yang dibuatTergugat Il.Menyatakan Tergugat II selaku Notaris PPAT lalai dan tidak cermat dalammenjalankan tugas Jabatannya terkait Akta Peralihan

dibelinya di Jalan Salam IV No.35 Desa KepongponganKecamatan Talun Kabupaten Cirebon seluas 320 m2 dengan batasHalaman 10 dari 19 putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.BDG.batas tanah sebagaimana termuat dalam SHM No,28/DsKepongpongan yang Penggugat peroleh melalui Akta Jual BelliNo,754/2013, yang diketahui kemudian melalui Putusan lain dalamPerkara Reg.No.41/Pdt.G/2017/PN.Sbr jo Putusan Pengadilan TinggiBandung Reg.No,352/Pdt/2018/PT.Bdg jo Putusan Mahkamah AgungRI No, 1942K/Pdt/2019 pada pokoknya proses peralihan

terletak di Pradah Indah Rt,08Rw O1 Surabaya, Desa Pradah Kalikendal, Kecamatan dukuh Pakis ;Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari Tergugat I tersebut dapat diketahui bahwa tanah sebagaimana tercatat dalam petok D, buku Kutipan Letter C ,Petok D. 441 persil 33 Klas: d.I terletak di wilayah Rt.008 Rw.001 Pradah Indah DesaPradah Kali kendal, dimiliki oleh Karmin ( Tergugat I ) ; Menimbang, bahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 04 Nopember2002 ( T2 1 ), menunjukkan bahwa terdapat peralihan

ADHI BALADIKA lebih dari2 ( dua ) kali, serta peralihan hak karena jual beli kepada Gregorius Rudy Katopo,seluas 370 M? ;Bahwa sesuai fakta berdasarkan catatan pada Petok D No. 12 Persil 33 atasnama DJOYO P. DJEMARI Kelurahan Kali Kendal tersebut hanya terjadi peralihan hakkepada PT. ADHI BALADIKA 2 ( dua ) kali, dan di hibahkan kepada Suyadi, sehinggamajelis berpendapat bahwa terhadap tanah tersebut masih terdapat sisa, yang dapat diI+tentukan seluas 707,5 M?

padatanggal 17 Desember 1982 Penggugat telah menjual tanah denganluas dan batas sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya (tanahhak milik yang tercatat dalam Sertipikat Nomor 103/Tahun 1983)kepada TERGUGAT ;Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 20 ayat (2)dan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria serta Pasal 37 ayat (1) dan Pasal38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun1997, jual beli tanah tersebut merupakan peralihan

hak milik atastanah yang sah menurut hukum, sehingga tanah tersebut telah beralihdari semula merupakan hak milik PENGGUGAT, selanjutnya menjadihak milik TERGUGAT ;Menimbang, bahwa selain itu mengingat proses peralihan hakatas tanah sebagaimana disebutkan melalui proses yang sesuaidengan hukum atau peraturan perundangundangan yang berlaku, dantidak ada indikasi bahwa peralihan hak tersebut merupakan suaturekayasa atau tidak patut dan bertentangan dengan hukum, makaTERGUGAT patut dianggap sebagai

Sutarto;Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;Menimbang, bahwa untuk mengetahui dasar kepemilikan terhadapobjek sengketa, terlebin dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dasar hukumperalihan hak atas tanah yakni perbuatan hukum pemindahan hak atas tanahyang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas daripemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain.Menimbang, bahwa sejak berlakunya UUPA, peralihan hak atas tanahdapat dilakukan melalui jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian denganHalaman

15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Padt.G/2015/PN Tpgwasiat, pemberian menurut adat dan perbuatanperbuatan lain yangdimaksudkan untuk memindahkan hak milik.Menimbang, bahwa menurut Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, ditegaskan bahwa: Peralihan hak atas tanah dan hak milik atassatuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dataperusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecualipemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika

(vide bukti surat P3);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa peralihan objek sengketa tersebut sebagaimana yang telahdibuat dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris maka telahmemberikan kepastian hukum bahwa pemegang hak atas objek sengketaadalah Penggugat, sehingga dalam perkara a qou Penggugat telah mampumembuktikan pokok persengketaan dalam perkara ini bahwa Penggugat adalahpemilik yang sah terhadap objek sengketa sehingga petitum gugatan

Menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik para Penggugatsebagai keturunan AMAQ SALBIYAH ;Menetapkan hukum bahwa para Tergugat dan atau siapapun juga yangmemperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepadapara Penggugat dalam keadaan kosong atau tanpa suatu ikatan apapun jugadengan pihak lain bila perlu dengan bantuan Alat Negara;Menetapkan hukum bahwa perbuatan para Tergugat mempertahankan tanahsengketa adalah perbuatan melawan hukum ;Menetapkan hukum bahwa segala bentuk peralihan

SALEH, danmutasi pipil atas Tanah Sengketa terjadi setelah peralihan hak dari tangan HajiM. SALEH kepada Amaq MAHSUN (+) sesuai Surat Keterangan Tanah yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Luas Tingkat II IPEDA Selong Nomor : 17/WPJ.08/K1.32124/1986 Tanggal 27 Agustus 1986.. Bahwa tidak benar dan mengadaada posita keLIMA gugatan Para Penggugatdan haruslah demi hukum dikesampingkan untuk ditolak seluruhnya.

EksepsiMenimbang, bahwa dalam jawabannya, para Tergugat mengajukaneksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagaiberikut:e Gugatan para Penggugat kabur karena dalil Penggugat tidakjelas darimana dasar perolehan tanah sengketa oleh orang tuaPenggugat dan tidak jelas keberadaan Amaq Salbiyah diatastanah sengketa apakah pernah menguasainya atau hanyasebagai pemilik tetapi tidak pernah menikmati hasilnya;e Gugatan para Penggugat kabur karena tidak jelas peristiwahukum atau peralihan

Agama Hindu, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Gesing I, Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ;

ALAM JAYA yang jatuh kepada Penggugat sebagai ahli waris ;-Menyatakan peralihan hak atas rumah dan tanah obyek perkara antara almarhum TB.

Menyatakan semua peralihan dan perubahan yang menyangkut objek tanah sengketa tanpa melibatkan para penggugat selaku pemilik yang menguasai secara sah dinyatakan tidak mengikat lagi;6. Menyatakan objek tanah sengketa tetap dalam penguasaan para penggugat;7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.Dalam Rekonpensi.1. Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya dari penggugat rekonpensi/Tergugat I Konpensi.Dalam Konpensi dan Rekonpensi.1.

Menyatakan semua peralihan dan perubahan yang menyangkut obyektanah sengketa tanpa melibatkan para penggugat selaku pemilik yangmenguasai secara sah mohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukumserta surat suratnya tidak berlaku lagi statusnya.8. Menyatakan obyek tanah sengketa tetap dalam penguasaanpenggugat.9.

merupakan hakmilik namun setelah Undangundang pokok Agraria tahun 1960 berlaku makabukti P1 harus dikonversi.Menimbang bahwa pihak tergugat menbantah akan fakta hokum inidengan mendalilkan tanah tambak sengketa bukan milik dari pada penggugatkarena menurut saksi Masudi dan bukti Tl38 di buku desa dan kerawangantidak ada nama Bu Gedeng Radiwa atas persil 92 dan petok No.871 yang adapada petok dan persil itu adalah nama orang lain yaitu H.Nuraini melainkantanah miliknya sekarang yang berasal dari peralihan

Menyatakan semua peralihan dan perubahan yang menyangkut objek tanahsengketa tanoa melibatkan para penggugat selaku pemilik yang menguasaisecara sah dinyatakan tidak mengikat lagi;6. Menyatakan objek tanah sengketa tetap dalam penguasaan para penggugat;7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.Dalam Rekonpensi.1.

Memberikan ijin kepada Pemohon (Denny Surjadi) sebagai Pengampu dari ibu kandungnya yang bernama Erlina untuk melakukan perbuatan hukum utamanya melakukan peralihan hak jual beli atas;----------------------------------------------------------- Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No 54 tahun 1969 luas 100 m2 atas nama Hardy Widjaja yang terletak di Desa Limbangan Sari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;----------------------------------------------------------------------

.- DALAM REKONVENSI :- DALAM PROVISI:- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan peralihan hak berupa menjual, menyewakan dan menjadi jaminan atas 13 (tiga belas) bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi yang menjadi jaminan tersebut.- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.- DALAM POKOK PERKARA ;1. Menggabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.2.

:e DALAM PROVISI :Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi, Penggugat Rekonvensi telahmengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya agar Tergugat Rekonvensi tidakmelakukan peralihan hak, menjual, menyewakan atau menjadikan jaminan atas 13(tiga belas) bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi sampai dengan Putusan dalamperkara ini berkekuatan hukum tetap dan agar Tergugat Rekonvensi membayar uangpaksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000, perhari setiapTergugat Rekonvensi lalai memenuhi

dengan T4 berupa PutusanNo. 83/Pdt.G/2011/PN.Bjm. jo Putusan No. 83/Pdt.VZT/2011/PN.Bjm. jo Putusan26Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 44/Pdt/2012/PT.Bjm. jo Putusan MahkamahAgung RI No.248 K/2013 maka dapat disimpulkan, bahwa kepada PenggugatRekonvensi diberikan kesempatan untuk menjual sendiri bidangbidang tanah yangmenjadi jaminan Pinjaman Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi,sehingga berdasarkan hal tersebut maka dengan sendirinya tuntutan agar TergugatRekonvensi tidak melakukan peralihan

kalah,sesuai hukum maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankanuntuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimanaamar putusan ini.30Mengingat ketentuan pasal 190 (1) RBg, pasal 192 (1) RBg dan Peraturan lainyang bersangkutan ;MENGADILIDALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI :Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.DALAM POKOK PERKARA : Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.DALAM REKONVENSI : DALAM PROVISI:Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan peralihan

NAWFAL FASLUKY ARSY, lahir di Sumenep pada tanggal 21 Januari 2008;