tanggal 27 Oktober 2010 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor000129/207/06/431/09 tanggal 31 Juli 2009 Masa Pajak Januari sd November2006 yang diterima tanggal 11 November 2010 dengan penjelasan sebagaiberikut:banding terhadap Keputusan TerbandingBahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi menerbitkanSKPKB PPN Masa s.d. 2006 Nomor00129/207/06/431/09 tanggal 31 Juli 2009 dengan jumlah pajak yang kurangdibayar sebesar Rp 16.700.379.134, 00 dengan perhitungan

SKPPKPJumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 998/B/PK/PJK/2017 100.408.099.299208.502.121.735308.910.221.034308.910.221.03410.040.809.9301.825.657.6071.825.657.6071.825.657.6078.215.152.323 3 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya lb. Dikompensasikan ke Masa Pajak .... (karena Pembetulan) 1.102.510.862ic.

Ref:2009/Tax02 tanggal28 Oktober 2009 yang diterima oleh KPP Madya Bekasi pada tanggal 29Oktober 2009, dengan perhitungan menurut Pemohon Banding sebagai berikut: Jumlah MenurutNo Uraian Terbanding (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN :a.l. Ekspor 93.176.631.849a.2.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)1.825.657.607(1.102.510.862)a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 2lb. Dikompensasikan ke Masa Pajak .... (karena Pembetulan) 1.102.510.862ic. Jumlah (a+b) 1.102.510.862PPN yang kurang dibayar 5 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPlb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPic. Bunga Pasal 13 (5) KUPid. Kenaikan Pasal 13A KUPe. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.

HR Rasuna Said Kav 1, Jakarta 12980, alamat keputusan : KawasanIndustri EJIP Industrial Park Plot No. 7E Cikarang Selatan, Bekasi17550, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;Halaman 20 dari 23 halaman.

JELITA BANGSAtertanggal 06 Juni 2014 (perhitungan muatan MT. JELITA BANGSA setelahdilakukan penegahan) adalah 58.745,781 Metric Ton; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT. Surveyor Indonesia, CabangBatam, muatan yang ada di MT. OCEAN MAJU serupa/identik denganmuatan MT. JELITA BANGSA sesuai dengan hasil pengujian yangdilakukan oleh PT. Intertek Utama Services; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT. Surveyor Indonesia, cabangBatam berdasarkan perhitungan selisin muatan MT.

JELITA BANGSAtertanggal 06 Juni 2014 (perhitungan muatan MT. JELITA BANGSA setelahdilakukan penegahan) adalah 58.745,781 Metric Ton; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT Surveyor Indonesia, CabangBatam, muatan yang ada di MT. OCEAN MAJU serupa/identik denganmuatan MT. JELITA BANGSA sesuai dengan hasil pengujian yangdilakukan oleh PT. Intertek Utama Services; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT. Surveyor Indonesia, cabangBatam berdasarkan perhitungan selisin muatan MT.

JELITA BANGSAtertanggal 06 Juni 2014 (perhitungan muatan MT. JELITA BANGSA setelahdilakukan penegahan) adalah 58.745,781 Metric Ton;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT Surveyor Indonesia, CabangBatam, muatan yang ada di MT. OCEAN MAJU serupa/identik denganmuatan MT. JELITA BANGSA sesuai dengan hasil pengujian yangdilakukan oleh PT. Intertek Utama Services;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT. Surveyor Indonesia, cabangBatam berdasarkan perhitungan selisih muatan MT.

: Promotor CE;Masa Kerja :01 Maret 2015 s/d 29 Pebruari 2016Tanggal PHK =: 31 Juli 2015Sisa Kontrak : 7 bulanGaji Pokok : Rp. 2.148.480,Perhitungan gaji sisa Kontrak 7 bulan yang belum dibayar yaitusejak bulan Agustus s/d Desember 2015 dan bulan Januari,Pebruari 2016 : 7 X Rp. 2.148.480, : Rp. 15.039.360,Terbilang : Lima belas juta tiga puluh Sembilan ribu tiga ratusenam puluh rupiahPenggugat Ill / LA SYARDINStatus : Karyawan KontrakJabatan : Promotor CEMasa Kerja : 01 Maret 2015 s/d 29 Pebruari

2016Tanggal PHK =: 31 Juli 2015Sisa Kontrak : 7 bulanGaji Pokok : Rp. 2.148.480,Perhitungan gaji sisa Kontrak 7 bulan yang belum dibayar yaitusejak bulan Agustus s/d Desember 2015 dan bulan Januari,Pebruari 2016 : 7 X Rp.2.148.480, = Rp. 15.039.360,Terbilang : Lima belas juta tiga pulun Sembilan ribu tiga ratusenam puluh rupiah .Page 6 of 309.

Penggugat / ROMADHONIStatus : Karyawan KontrakJabatan : Promotor CE;Masa Kerja :01 Maret 2015 s/d 29 Pebruari 2016Tanggal PHK =: 31 Juli 2015Sisa Kontrak : 7 bulanGaji Pokok : Rp. 2.148.480,Perhitungan gaji sisa Kontrak 7 bulan yang belum dibayar sejakbulan Agustus s/d Desember 2015 dan bulan Januari, Pebruari2016 : 7 X Rp. 2.148.480, = Rp. 15.039.360,Terbilang : Lima belas juta tiga pulun Sembilan ribu tiga ratusenam puluh rupiah.b.

Penggugat Il / INDRA LESMANAStatus : Karyawan KontrakJabatan : Promotor CE;Masa Kerja :01 Maret 2015 s/d 29 Pebruari 2016Tanggal PHK =: 31 Juli 2015Sisa Kontrak : 7 bulanGaji Pokok : Rp. 2.148.480,Perhitungan gaji sisa Kontrak 7 bulan yang belum dibayar yaitusejak bulan Agustus s/d Desember 2015 dan bulan Januari,Pebruari 2016 : 7 X Rp. 2.148.480, : Rp. 15.039.360,Terbilang : Lima belas juta tiga puluh Sembilan ribu tiga ratusenam puluh rupiah.c.

Penggugat Ill / LA SYARDINStatus : Karyawan KontrakJabatan : Promotor CEMasa Kerja : 01 Maret 2015 s/d 29 Pebruari 2016Tanggal PHK =: 31 Juli 2015Page 18 of 30Sisa Kontrak : 7 bulanGaji Pokok : Rp. 2.148.480,Perhitungan gaji sisa Kontrak 7 bulan yang belum dibayar yaitusejak bulan Agustus s/d Desember 2015 dan bulan Januari,Pebruari 2016 : 7 X Rp.2.148.480, = Rp. 15.039.360,Terbilang : Lima belas juta tiga puluh Sembilan ribu tiga ratusenam puluh rupiah .6.

Nama Pekerja : Marisha Gharnasih;Hal. 8 dari 25 hal.Put.Nomor 234 K/Pdt.SusPHI/2014Masa Kerja : 5 tahun 6 bulan;Upah Pokok : Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:A.Hak Uang Pesangon, sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:Masakkerja : 5 tahun 6 bulanJumlah Uang Pesangon : 2 x6 bulan upah = 2 x (6 x Rp4.800.000,) =Rp57.600.000,00.

Nama Pekerja : Sanchaka Andiona Ryanto;Masa Kerja : 3 tahun 5 bulanUpah Pokok : Rp5.500.000,00 (lima juta limaratus ribu rupiah);Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:A. Hak Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;Jumlah Uang Pesangon : 2 x 4 bulan upah = 2 x (4 x Rp5.500.000,)= Rp. 44.000.000,00;B.

Nama Pekerja : Marisha Gharnasih;Masa Kerja: 5 tahun 6 bulan;Upah Pokok : Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:A. Hak Uang Pesangon, sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:Masa Kerja : 5 tahun 6 bulan;Jumlah Uang Pesangon : 2 x 6 bulan upah = 2 x (6 xRp4.800.000,00) = Rp57.600.000,00;B.

Nama Pekerja : Mario Robertus;Masa Kerja: 5 tahun 8 bulan;Upah Pokok : Rp7.500.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:A. Hak Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:Masa Kerja : 5 tahun 8 bulan;Jumlah Uang Pesangon : 2 x 6 bulan upah = 2 x ( 6 xRp7.500.000,00) = Rp90.000.000,00;B.

Nama Pekerja : Sanchaka Andiona Ryanto;Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;Upah Pokok : Rp5.500.000,00 (lima juta limaratus ribu rupiah);Dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:A. Hak Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:Masa Kerja : 3 tahun 5 bulan;Jumlah Uang Pesangon : 2 x 4 bulan upah = 2 x (4 xRp5.500.000,00) = Rp44.000.000,00;B.

) (Bukti Pemohon PK6) yangdiucapkan pada tanggal 16 Oktober 2014 atas sengketa Bandingberdasarkan Putusan Pengadilan Pajakterhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP645/WPJ.07/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Keberatan atasSKPLB PPh Badan Nomor 00040/406/08/055/10 Tahun Pajak 2008tanggal 8 April 2010, Pengadilan Pajak telah mengabulkan seluruhnyaPermohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat).Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56213/PP/M.IVB/15/2014, perhitungan

Semula Penggugat)melalui surat Nomor FIN/117/IX/CBT/15 tanggal 29 September 2015mengajukan surat Permohonan Pembetulan Surat Ketetapan PajakLebih Bayar yang Tidak Benar (Bukti Pemohon PK11) kepada KPPPMA Dua terkait kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak 2009 yangseharusnya telah berubah dari sebesar Rp79.759.613.843,00 menjadiRp106.716.073.329,00 sesuai dengan Putusan Pengadilan PajakNomor 56213, yang diterima oleh KPP PMA Dua tanggal 1 Oktober2015.Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya perhitungan

PPhtahun pajak 2009 adalah Lebih BayarRp9.719.659.904,00 dengan perhitungan sebagai berikut:Badan untuk sebesar Jumlah SKPLB yangJumlah berdasarkan seharusnyaKeterangan SKPLB berdasarkanNo.00044/406/09/055/11 perhitungan PemohonPeninjauan Kembali1 Peredaran Usaha Rp 1.566.142.755.836 Rp 1.565.796.305.5052 Harga Pokok Penjualan Rp 1.348.050.017.068 Rp = 1.348.239.371.4713 Laba Bruto (12) Rp 218.092.738.768 Rp 217.556.934.0344 Biaya Usaha Rp 86.187.795.310 Rp 86.428.169.2595 Penghasilan Neto Dalam

Pemohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat), maka seharusnya perhitungan PPhBadan untuk tahun pajak 2009 adalah Lebih Bayar sebesarRp9.719.659.904,00 dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 21 dari 30 halaman.

Keterangan SKPLB berdasarkanNo.00044/406/09/055/11 perhitungan PemohonPeninjauan Kembali1 Peredaran Usaha Rp 1.566.142.755.836 Rp 1.565.796.305.5052 Harga Pokok Penjualan Rp 1.348.050.017.068 Rp 1.348.239.371.4713 Laba Bruto (12) Rp 218.092.738.768 Rp 217.556.934.0344 Biaya Usaha Rp 86.187.795.310 Rp 86.428.169.2595 Penghasilan Neto Dalam Negeri (34) Rp 131.904.943.458 Rp 131.128.764.7756 Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnyaa.

Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2003;7. Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2004;Hal. 17 dari 28 hal.Put.No. 839 K/Pid/200910.. Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2005;.

Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran mulai tahun 2006 s/d Juni 2006;28 (dua puluh delapan) lembar surat bukti bank keluar dan tanda terimauang pemotongan pendapatan plasma PT.

Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2003;. Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2004;. Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2005;.

Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran mulai tahun 2006 s/d Juni 2006;28 (dua puluh delapan) lembar surat bukti bank keluar dan tanda terimauang pemotongan pendapatan plasma PT PMJ Rp 10, (sepuluh rupiah)dalam satu kilogram dengan total jumlah uang Rp 236.464.120, (duaratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu seratusdua puluh rupiah) semenjak tanggal 28 Agustus 2002 s/d 25 Juli 2006;Dikembalikan kepada saksi NAZRA FUADI NAZAR;11.12.2 (dua) lembar

Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesarRp2.320.747.193,00 dengan PPN sebesar Rp232.074.719,00bahwa adapun rincian koreksi Dasar Pengenaan Pajak dan PPNTerbanding (dahulu Penelaah Keberatan) adalah terdiri dari: Keterangan DPP PPNSe dart Luar Usaha p, 2.328,443.713,00 Rp 232.844.371,00Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha (Rp 7.696.520,00) (Rp 769.652,00)yang diterima sebagian Total Koreksi Penghasilan dariLuar Usaha Rp =. 2..320.747.193,00 Rp 232.074.719,00 bahwa adapun dasar perhitungan koreksi

penghasilan dari luar usahamenurut Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) yang belum dipungutPPN masingmasing untuk masa pajak Januari sampai denganDesember 2008, dengan teknis perhitungan koreksi adalah berasal dariperhitungan sebagai berikut, yakni Rp27.941.324.553,00 : 12 bulan =Rp2.328.443.713,00 (untuk setiap masa pajak) dan berdasarkan hasilSurat Kep.

Rp 86.114.131.134,00Saldo awal piutang dagang (d) (Rp 1.827.032.616,00)Total omset penjualan tahun 2008 versi Terbanding (e)=(c)+(d) Rp 84.287.098.518,0Omset penjualan berdasarkan General Ledger (GL):Penjualan Lokal Rp 46.083.499.720,00Jasa Rp 3.800.763.793.00Jumlah omset penjualan menurut GL Rp = 49.884.263.513,00PPN Rp 4.988.426.351,00Ekspor Rp 1.473.084.101,00Total omset penjualan menurut GL (f) (Rp56.345.773.965,00)Koreksi penghasilan dari luar usaha Rp = 27.941.324.553,00bahwa adapun dasar perhitungan

koreksi penghasilan dari luar usahamenurut Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) yang belum dipungutPPN masingmasing untuk masa pajak Januari sampai denganDesember 2008, dengan teknis perhitungan koreksi adalah berasal dariperhitungan sebagai berikut, yakni Rp27.941.324.553,00 : 12 bulan =Rp2.328.443.713,00 (untuk setiap masa pajak);bahwa Pemohon Banding TIDAK SETUJU dengan koreksi Terbanding(dahulu Penelaah Keberatan) dengan alasan yang dapat dijelaskanHalaman 3 dari 35 halaman.

Dalam service agreement haltersebut tidak dijelaskan secara detail, hanya dalam article2 disebutkan adviser shall provide and render it services...Tidak dijelaskan secara rinci apa saja jasa yang akandikerjakan, bagaimana perhitungan tahaptahappenyelesaian jasa tersebut, berapa tarif yang akandigunakan, dan sebagainya;Bahwa berdasarkan hasil analisa Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) tersebut, eksistensi daripenyerahan jasa yang dilakukan oleh Mr.

Uraian Menurut MenurPemohon Banding Terban1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 1.660.680.153 1.660.68Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 166.068.015 166.062 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 5.352.516.313 4,948.67Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (5.186.448.298) (4.782.6113 Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5.186.448.298 5.186.444 PPN yang Kurang Dibayar 0 403.835 Sanksi AdministrasiKenaikan Pasal 13 (3) KUP

Putusan Nomor 534/B/PK/PJK/2015Bahwa pokok materi yang Pemohon Banding ajukan banding adalahsebagai berikut:Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Mei 2010 menurut KeputusanTerbanding Nomor KEP502/WPJ.01/2012 tertanggal 2 Agustus 2012adalah sebagai berikut: Uraian Semula Cikenangh Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN kurang (lebih) dibayar 403.837.026 403.837.026Sanksi Bunga pasal 13(2) KUP Sanksi Kenaikan pasal 13 (8) KUP 403.837.026 403.837.026Jumlah PPN kurang (lebih) dibayar 807.674.052 807.674.052 Bahwa materi

Pemohon Banding tidak mengetahuisumber angka sebagai dasar perhitungan yang digunakan olehTerbanding untuk mengkoreksi sebagian dari PPN masukanPemohon Banding;Bahwa berdasarkan ketentuan di UU PPN yang berlaku, koreksi PPNmasukan yang terkait dengan penyerahan yang dibebaskan PPN,dihitung berdasarkan persentase nilai penyerahan BKP yangdibebaskan, dibandingkan terhadap nilai keselurunhan penyerahanBKP dan non BKP.

PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDINGBahwa berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka perhitungan PPNterutang Masa Pajak Mei 2010 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:wenwt fey PeNo.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d) 2 5,186,448, 298 4,782,611,2723 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5,186,448, 298 5, 186,448,298b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ........ (karena pembetulan)c. Jumlah (a + b) 5,186,448, 298 5,186,448,2984 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 403,837,0265 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 403,837,026e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.

Pokok Materi Banding;Bahwa pokok materi yang Pemohon Banding ajukan banding adalahsebagai berikut:Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Oktober 2010 menurut KeputusanTerbanding Nomor KEP507/WPUJ.01/2012 tertanggal 2 Agustus 2012adalah sebagai berikut: . Ditambah/ .Uraian Semula .

Pemohon Banding tidak mengetahuisumber angka sebagai dasar perhitungan yang digunakan olehTerbanding untuk mengkoreksi sebagian dari PPN MasukanPemohon Banding;Bahwa berdasarkan ketentuan di UU PPN yang berlaku, koreksi PPNMasukan yang terkait dengan penyerahan yang dibebaskan PPN,dihitung berdasarkan persentase nilai penyerahan BKP yangdibebaskan, dibandingkan terhadap nilai keseluruhan penyerahanBKP dan non BKP.

Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka perhitungan PPNterutang Masa Pajak Oktober 2010 menurut Pemohon Banding adalahsebagai berikut: Menurut Menurut Pemohon PembatalanNo.

Putusan Nomor 530/B/PK/PJK/2015September 2010 Nomor 00032/207/10/112/12 tertanggal 27 Januari2012 dengan perincian perhitungan sebagai berikut: No.UraianJumlah dalam Rupiah Pemohon PKTermohon PK Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri2,947,417,2252,947,417,225 a.3. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d)7,807,514,4347,937,969, 133 Kelebihan Pajak yang sudah: 3a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 7,807,514,434 7,807,514,434b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ........ (karena pembetulan)c. Jumlah (a + b) 7,807,514,434 7,807,514,4344 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 269,545,301 Sanksi Administrasi a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 269,545,301 e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 269,545,301g.

Birem BayeunKabupaten Aceh Timur, Penggugat merupakan Keuchik yang terpilin karenamempunyai suara terbanyak berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara yangdikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Birem Rayeuk Kec.Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur;Bahwa setelah terpilin secara sah dan demokratis, ternyata Penggugat tidakdiangkat/dilantik sebagai Keuchik Gampong Birem Rayeuk Kec.

Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, dikarenakanPenggugat merupakan Keuchik terpilin yang secara sah karena memperolehsuara terbanyak berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara oleh PanitiaPemilinan Keuchik (P2K) Gampong Birem Rayeuk Kec. Birem Bayeun KabupatenAceh Timur tanggal 28 Januari 2020;Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengangkat/melantik Penggugat sebagaiKeuchik terpilin berdasarkan hasil pemilihan Keuchik oleh Panitia PemilihanKeuchik (P2K) Gampong Birem Rayeuk Kec.

Birem BayeunKabupaten Aceh Timur, Penggugat merupakan Keuchik yang terpilin karenamempunyai suara terbanyak berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara yangdikeluarkan oleh Panitia Pemilinan Keuchik (P2K) Gampong Birem Rayeuk Kec.Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur;Bahwa selain Berita Acara Perhitungan Suara yang dikeluarkan oleh PanitiaPemilinan Keuchik (P2K) Gampong Birem Rayeuk Kec.

Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara bersertadokumen pendukung lainnya, telah ditetapbkan Penggugat sebagai pemenangkarena memperoleh suara terbanyak.

(sesuai dengan aslinya);Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong BiremRayeuk Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh TimurTahun 2020, tanggal 28 Januari 2020. (sesuai dengan aslinya);Berita Acara Pemilihnan Keuchik Tanggal 28 Januari 2020.(sesuai dengan aslinya);Berita Acara Perhitungan Suara tanggal 28 Januari 2020.(sesuai dengan aslinya);Surat Ketua Tuha Peut Gampong Birem Rayeuk KecamatanBirem Bayeun Kabupaten Aceh Timur kepada Bupati AcehTimur cq.

Perhitungan uang Pesangon Pasal 169 ayat 2 Undang Undang Nomor13 tahun 2003:a. Uang Pesangon 2 x 5 x Rp2.755.443,00 =Rp27.554.430,00;b. Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp2.755.443=Rp5.510.886,00;c. Uang penggantian hak 15 % x Rp33.065.316,00=Rp4.959.797,00;d. Uang THR tahun 2018 yang belum dibayarkan =Rp2.755.443,00;JumlahRp40.780.556,00;C. Perincian perhitungan BPJS KetenagakerjaanHalaman 2 dari 6 hal. Put.

sebenarnya adalah bulan Juli 1980.Menimbang bahwa berdasarkan dari bukti surat berupa P1, P2, P4, P5, P6, dan P7 dapat disimpulkan bahwa Pemohon ternyata lahir di Samarinda, tanggal 9Juli 1980.Menimbang bahwa kebenaran bulan kelahiran bagi seorang tidak hanyasekedar sebagai identitas dalam dokumen kependudukan bagi yang bersangkutan,tetapi dalam pandangan Islam kebenaran bulan kelahiran yang sebenarnya dalamHalaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2018/PN Smarakta kelahiran adalah untuk kepentingan perhitungan

kapan usia kedewasaanmaupun perhitungan umurnya bagi Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohonpada angka 2 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukanmaka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon selaku penduduk wajib melaporkanperubahan/perbaikan bulan kelahiran Pemohon kepada kantor Catatan Sipil palinglama 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuaiPasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal156 ayat (4) UU RI Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dengandasar perhitungan upah sebesar Rp2.924.000 (dua juta sembilan ratusdua puluh empat ribu rupiah), dengan rincian perhitungan Penggugatsebagai berikut :Masa kerja 5 Tahun 1 Bulan Uang Pesangon 2 X 6 X Rp2.924.000,00 =Rp35.088.000,00; Uang Penghargaan

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23Nomor: 00006/203/07/218/13 Tahun Pajak 2007 tanggal 14 Februari 2007 tidak didahuluidengan memberikan undangan secara tertulis kepada Penggugat untuk melakukanpembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Penggugat;bahwa atas permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak tersebut oleh KPP MadyaPekanbaru dinyatakan memenuhi syarat formal dan saat ini sedang dalam prosespenyelesaian oleh Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau;Bahwa materi perhitungan

Terkait materi perhitungan Pajak Penghasilan/PajakPenghasilan Pasal 23/Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang, perlu disampaikan proyekpekerjaan Kalimantan Timur Tahun Pajak 2007 merupakan proyek pekerjaan sipil yangdilakukan dengan pola Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak lain dengan kepentinganmasingmasing sebesar 51% dan 49%;bahwa menurut Majelis,Penggugat tidak memasalahkan Surat Paksa a quo baik secaraformal maupun materi, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 23 ayat (2)huruf

. : KoreksiPemeriksa BandingDasar Pengenaan Pajak (DPP) :Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 6.788.235.924 4.605.541.691 2.182.694.233Pajak Keluaran yg harus dipungut/ dibyr sendiri 678.823.592 460.554.169 218.269.423Pajak Masukan 460.554.169 460.554.169 0Jumlah perhitungan PPN kurang bayar 218.269.423 0 218.269.423Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0 0 0PPN yang kurang dibayar 218.269.424 0 218.269.423Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 100.403.935 0 100.403.935Kenaikan Pasal 13

H.R12950,perhitungan PPN Masa Pajak Juli 2010 yang masih harus (lebih) dibayarDirektur Jenderal Pajak NomorPertambahan Barang dan Jasa Nomor:Rasuna Said Kav.XO, Kuningan, Jakarta Selatan, sehinggamenjadi sebagai berikut: Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 4.605.541.691,00PPN yang terutang Rp 460.554.169,00Kredit PPN Rp 460.554.169,00PPN yang kurang (lebih) bayar Rp 0,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00PPN yang masih kurang (lebih) bayar Rp 0,00Halaman 2 dari 6 halaman.

ketentuanPeraturan Perundangundangan Ketenagakerjaan yang berlaku, sehinggasangalah beralasan hukum para Tergugat dihukum membayar KekuranganUpah, Uang Pesangon Penggugat sesuai Pasal 164 ayat (3) UUKetenagakerjaan yakni uang pasangon 2 (dua) kali ketentuan, Pasal 156 ayat (2)uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan, Pasal 156 ayat(3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan hakhak lainnya yang belum di bayarkan oleh Tergugatkepada Penggugat .Bahwa dengan dasar perhitungan

masa kerja 5 tahun komponen upah1.725.000, sehingga perhitungan sebagai berikut :A.

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00001/207/07/218/13 Tahun Pajak 2007 tanggal 14 Februari 2007 tidak didahului denganmemberikan undangan secara tertulis kepada Penggugat untuk melakukan pembahasanakhir hasil pemeriksaan dengan Penggugat;bahwa atas permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak tersebut oleh KPP MadyaPekanbaru dinyatakan memenuhi syarat formal dan saat ini sedang dalam prosespenyelesaian oleh Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau;bahwa materi perhitungan

Terkait materi perhitungan Pajak Penghasilan/PajakPertambahan Nilai/Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang, perlu disampaikan proyekpekerjaan Kalimantan Timur Tahun Pajak 2007 merupakan proyek pekerjaan sipil yangdilakukan dengan pola Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak lain dengan kepentinganmasingmasing sebesar 51% dan 49%;bahwa menurut Majelis,Penggugat tidak memasalahkan Surat Paksa a quo baik secaraformal maupun materi, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 23 ayat (2)huruf a UndangUndang

Dengan demikian dalam sengketa PPN ini(termasuk sengketa PPN selama tahun 2007 dan 2008) hanyalah atas koreksi PajakKeluaran;Bahwa dalam proses pembahasan pemeriksaan Pemohon Banding telahmenyampaikan kembali perhitungan PPN Masa Desember 2008 yang terhutang menurutPemohon Banding berdasarkan data penjualan yang sebenarnya dengan menunjukansemua buktibukti pendukung penjualan yang terkait namun tetap diterbitkan SKPKBPPN oleh Terbanding sebesar Rp513.616.065,00;Bahwa adapun dalam proses Keberatan

SPT Pemohon Banding Rp1.145.181.290,00Penjualan Cfm Pemeriksa Rp4.711.959.505,00Koreksi penjualan Rp3.566.778.215,00Koreksi Pajak Keluaran Rp 356.677.823,00;Bahwa dasar perhitungan Pemeriksa dalam menetapkan nilai penjualan yanghanya berdasarkan data alket dari KPP Pratama Sidoarjo adalah tidak benar karenadata tersebut hanya berupa rekap penjualan tiap bulan dan tidak ada buktipendukung yang terkait dengan data tersebut seperti rincian penjualan, FakturPenjualan, invoice, bukti penerimaan uang atau

SPT Rp1.145.181.290,00 Penjualan seharusnya Rp2.048.403.407,00 Koreksi Penjualan Rp 903.222.117,00 Koreksi Pajak Keluaran Rp = 90.322.213,00;Perhitungan Pajak Terhutang Menurut Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang Pemohon Banding ajukan tersebut di atasmaka jumlah PPN Masa Desember 2008 yang terhutang menurut perhitungan PemohonBanding adalah sebagai berikut :Jumlah Penjualan Rp 2.408.403.407,00Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp .204.840.341,00Pajak Masukan yang dapat dikreditkanPM

Sehingga terhadap penyerahan yangdilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tersebut merupakan penyerahan yang terutang PPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a UU PPN.2 Bahwa pada saat pemeriksaan melakukan koreksi peredaran usahasebesar Rp30.233.307.284,00 berdasarkan data yang berupa alatketerangan yang diterima dari KPP Pratama Sidoarjo Selatandengan perhitungan sebagai berikut : Menurut Pemohon PK Rp 42.407.549.114,0 Menurut Termohon PK Rp 12.174.241.830,0Koreksi Rp 30.233.307.284,0

Banding) untuk masingmasing bulan dan kemasingmasing wilayah, non depo atau pusatnya.e Bahwa berdasarkan alket tersebut seharusnya Majelis Hakim melakukanpenelitian dan menyandingkan mengenai penjualan sebagaimanatercantum dalam Rekapitulasi Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) yang menunjukkan sebesar Rp16.456.460.616,00dibandingkan dengan penjualan yang berdasarkan alket tersebut,sehingga dapat diketahui adanya perbedaan mengenai penjualanberdasarkan alket dengan penjualan menurut perhitungan

yang semula dibuat dan mengikatPenggugat dan Tergugat (vide surat bukti bertanda P.1 dan T.5);Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 551/Pdt.G/2019/PN BksMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (2)KUH.Perdata, pengakhiran perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihakyang mengadakannya adalah tidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa bersamaan dengan kesepakatan untukmengakhiri perjanjian a quo, Penggugat dan Tergugat menyepakati pulauntuk terlebin dahulu melakukan perhitungan

bersama persentasi atau bobotprogress fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat maupunjumlah uang pembayaran jasa pekerjaan yang telah diterima oleh Tergugatdari Penggugat;Menimbang, bahwa perhitungan bersama tersebut dilakukan denganbantuan quantity surveyor.

Bahwa perhitungan bersama tersebut dituangkandalam Berita Acara Pemeriksaan Akhir pekerjaan Untuk Pemutusan Kontrak(vide surat bukti bertanda P.12) yang menerangkan bahwa terdapat selisihbiaya pelaksanaan pekerjaan dengan jumlah uang pembayaran jasapekerjaan yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat, yaitu sebesarRp 311.726.183,00 (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribuseratus delapan puluh tiga rupiah), uang sejumlah mana akan dikembalikanoleh Tergugat dalam waktu 60 hari

BahwaBerita Acara Pemeriksaan Akhir pekerjaan Untuk Pemutusan Kontrak (videsurat bukti bertanda P.12) ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugatbeserta quantity surveyor dan saksisaksi dengan catatan bahwa Tergugatmengajukan keringanan untuk kewajibannya mengembalikan uang kelebihanbayar a quo;Menimbang, bahwa sebagaimana disebut dalam surat jawabannya,ternyata kemudian Tergugat telah menyangkal validitas perhitungan nilalprogress pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat yangmenghasilkan adanya

kelebihan bayar a quo sebagaimana diterangkandalam surat bukti bertanda T.12 tersebut, penyangkalan mana padapokoknya atas dasar alasan bahwa perhitungan tersebut telah diadakan olehquantity surveyor yang tidak obyektif serta berdasarkan paksaan kepadaTergugat;Menimbang, bahwa penyangkalan Tergugat tersebut adalah tidakrelevan karena perhitungan itu sendiri maupun hasilnya sebagaimanaditerangkan Pemeriksaan Akhir pekerjaan Untuk Pemutusan Kontrak (videsurat bukti bertanda P.12) turut diadakan dan

Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil perhitungan teknis dari Tim PenelitiPoliteknik Negeri Semarang, bahwa volume pelaksanaan pekerjaan tidaksesuai dengan Kontrak yaitu :a. Pekerjaan Abutment : pada pekerjaan matras selisih volumesebesar 36,615 m? = Rp16.700.000,b. Pekerjaan Oprit : ukuran Kontrak dan Pemeriksaan Lapangan berbedapada Pekerjaan Pasangan Batu sebesar 61,20 m?

orang Membayar Mandor 1 orang x 18 hari x Rp50.000,/hari Membeli bambu pancang sebanyak 150 batang x Rp4.000,Sedangkan Terdakwa menyediakan bronjong kawat yang dianyam secaramanual di rumah Terdakwa, selanjutnya bronjong kawat tersebut Terdakwabawa ke lokasi pekerjaan yaitu Jembatan Sungai Cigayam Desa Sindangwangi Kecamatan Bantar kawung Kabupaten Brebes untuk disusun gunamembuat pekerjaan matras Abutment Sungai Cigayam serta menyediakanmaterial bahan bangunan.Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil perhitungan

Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil perhitungan teknis dari Tim PenelitiPoliteknik Negeri Semarang, bahwa volume pelaksanaan pekerjaan tidaksesuai dengan Kontrak yaitu:a. Pekerjaan Abutment : pada pekerjaan matras selisih volumesebesar 36,615 m? = Rp16.700.000,b. Pekerjaan Oprit: ukuran Kontrak dan Pemeriksaan Lapangan berbedapada Pekerjaan Pasangan Batu sebesar 61,20 m?

HERRI LUDIRO WAHYONO dipandang bukanmerupakan keterangan saksi ahli, yang kesaksiannya tidak pernahmemperhitungkan perubahan pekerjaan sebagaimana diterangkan saksi EDIKUSMARTONO bin SUYOTO selaku Tim Pemeriksa Pekerjaan yangmenerangkan bahwa benar berdasarkan hasil perhitungan ulang ternyatalebin besar dari RAB semula, akan tetapi Tim Pemeriksa Pekerjaan tetapHal. 17 dari 21 hal. Put.

Brebes, maka diperoleh hasil perhitungan Tim Pemeriksa Pekerjaan,volume yang telah dikerjakan Terdakwa sebagai Berikut : Volume Pengaman Oprit senilai = Rp401.798.000, Volume Pengaman Abutment senilai = Rp222.282.000.Jumlah = Rp624.080.000,Sedangkan sesuai dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB awal dariKESBANGLIMAS Brebes adalah sebagai berikut :e Pekerjaan Oprit = Rp371.600.000,e Pekerjaan Matras (Brojong) Rp190.700.000.Jumlah = Rp562.300.000,Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut