Ditemukan 22910 data
65 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum dalam mengajukan keberatan atas luasan tanah milik Tergugatkonvensi/Penggugat Rekonvensi karena telah lewat waktu;C. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun adabantahan, banding atau kasasi;Dalam Konvensi dan Rekonvensi1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar seluruh biaya perkara;2.
35 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
. 04/Men/1994 tentang Hari Raya Keagamaan adalahjelas keliru dan tidak benar ;Oleh karena Hubungan Kerja antara para Penggugat asal/ sekarangTermohon Kasasi dengan Tergugat Asal/Pemohon Kasasi telah berakhirpada tanggal 31 Agustus 2006 sebelum memasuki Hari Raya termaksud;Pertimbangan hakim Majelis termaksud sangat jauh dari rasa keadilandan ketentuan hukum ;Karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat yang manaberdasarkan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004telah kadaluarsa / lewat
waktu dengan tegas dan jelas menentukanbahwa :" Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UndangUndang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu 71 (satu) tahun sejak diterimanya atauHal. 7 dari 9 Hal.
97 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
apakah gugatankeberatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukandalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 1999 sebagaiaturan dasarnya;Menimbang, Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 4 tahun 2001 tanggal2 April 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa yang dijadikan ObyekGugatan keberatan Hak Uji Materiil tersebut ditetapkan tanggal 2 April 2001,sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 27 September 2001, dengan demikiangugatan tersebut masih belum lewat
waktu 180 (Seratus delapan puluh) hari sesuaipasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No: 01 tahun 1999;Menimbang, akan dipertimbangkan dalildalil Para Penggugat yang padapokoknya menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 4 tahun2001 bertentangtan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yaituKeputusan Menteri Dalam Negeri No: 64 tahun 1999;Hal. 9 dari 11 hal.
79 — 25
oleh Penuntuttersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memoribanding dengan dalildalil nya sebagai berikut ;1.Bahwa putusan Majelis Hakim terhadap saya adalah sudah sangat adildan bijaksana berdasarkan faktafakta yang muncul dalam persidangan.Bahwa putusan tersebut saya menerimanya dengan pertimbanganselurun dokumen kaiml yang saya miliki semuamya terungkap, danmasa berlakunya dokumen tersebut seluruh nya belum mati atauPutusan Nomor : 9/Pid/2018/PT KPG halaman 7 dari 10 halamandaluarea atau lewat
waktu.
Sulbijah
38 — 6
waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Balikpapan dengan maksud hendak mendaftarkan / mencatatkankelahiran Pemohon, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut, bahwapencatatan kelahiran Pemohon tersebut saat ini tidak bias dilakukan beitusaja karena telah lewat waktu 60 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku(terlambat), sehingga terlebih dahulu harus ada perintah dari HakimPengadilan Negeri Balikpapan dalam bentuk Penetapan ; 11.
Para Pemohon datang ke kantor dinas Catatan Sipil Kota Balikpapan untukmendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut namun Staff Kantordinas tersebut menjelaskan bahwa : Mendaftarkan kelahiran anak saat ini telah lewat waktu dan ParaPemohon tidak mengetahui ketentuan pencatatan kelahiran tersebut ; Pencatatan kelahiran yang telah lewat waktu (terlambat) bisa dilakukandengan ketentuan harus ada Penetapan dari Kantor Pengadilan NegeriKota Balikpapan karena kami selaku para pemohon bertempat diBalikpapan
Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencatatanKelahiran anak Para Pemohon tersebut saat ini telah lewat waktu , olehkarena Para Pemohon tidak mengerti mengenai ketentuan Pencatatankelahiran tersebut ; 22222220222 22 e.
Bahwa Para Pemohon pernah datang ke Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Kota Balikpapan untuk maksud itu , akan tetapi oleh pihakKantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dikatakan bahwapencatatan kelahiran telah lewat waktu (Terlambat) tersebut bisa sajadilakukan dengan ketentuan terlebin dahulu ada perintah dari HakimPengadilan Negeri Balikpapan , dalam bentuk penetapan .
10 — 1
Pasal 1 UndangUndang Nomor 1/1974 juncto Pasal3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga)sakinah mawaddah wa rahmah (bahagia dan sejahtera), sudah tidak dapatdiwujudkan lagi ;Menimbang, bahwa hukum Islam membolehkan suami isteri melakukanperceraian jika rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sebagaimanaditegaskan dalam alQuran surat alBagarah ayat 226 dan 227 yang artinyaSeorang suami yang mengila istrinya harus menunggu sampai batas waktuempat bulan, jika sudah lewat
waktu empat bulan suami kembali denganistrinya, niscaya Allah akan mengampuni mereka, akan tetapi jika telah lewatempat bulan suami tetap berkehendak untuk bercerai, maka Allahmemperkenankan kehendak suami tersebut;Menimbang, bahwa dari dua ayat tersebut diatas, Allan SWT.membolehkan seorang suami untuk menceraikan istrinya setelah empat bulan,karena istri berperilaku yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis.
17 — 6
Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIRAtau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datangmenghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulaidengan membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 28 Agustus 2015 yangisi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor0162/Pdt.P/2015/PA.Msadan setelah lewat
waktu 14 hari pengumumantersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, makapemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :A.
72 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 730/Lubuk Pakam Pekan ;2 Bahwa oleh karena secara substansial dalil gugatan Penggugat mengenai halhalyang berkenaan dengan kepemilikan atas tanah yang termuat/termaktub dalamSertipikat Hak Milik No. 730 Tahun 2002/Lubuk Pakam, tentu jelas pula adanyabahwa gugatan Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan dariBadan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 77 Undang Undang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) :Eksepsi Tergugat II Intervensi1 Tentang gugatan telah lewat
waktu (Verjaring).e Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak selayaknya diterimamelainkan demi hukum harus ditolak, karena batas waktu yangditentukan untuk itu telah lewat ;e Bahwa penegasan ini tercantum dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5Tahun 1986 yang secara jelas menyebutkan tenggang waktu pengajuangugatan perkara Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari ;e Bahwa dengan menghitung sejak tanggal surat keputusan penerbitansertipikat a quo dengan tanggal diterimanya gugatan perkara a
135 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lewat waktu;3. Kompetensi Pengadilan Negeri;Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:1. Kewenangan mengadili/kompetensi pengadilan;2. Tenggang waktu;3. Kepentingan Penggugat;Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:1. Kewenangan peradilan;2. Tenggang waktu pengajuan gugatan;Eksepsi Tergugat II Intervensi 3:1. Kewenangan mengadili/kompetensi pengadilan;2. Tenggang waktu;3. Kepentingan Penggugat;Eksepsi Tergugat II Intervensi 4:1. Kewenangan mengadili/kompetensi pengadilan;2. Tenggang waktu;3.
PT.PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA
Termohon:
YAZID AL AMUDI
28 — 19
kV JalurGI LabuhanGI Empang terletak di Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, KabupatenSumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon, terdapatcukup alasan untuk melakukan, penitipan dan penyimpanan tersebut diatas, telah jelasbahwa antara pihak termohon yang akan menerima ganti kerugian/Kompensasi namunmenolak penawaran pembayaran tersebut karena nilainya lebih kecil dari pada nilai/nargayang harus dibayar Dan untuk mengajukan keberatan telah lewat
waktu 14 (empat belas)hari sejak hasil musyawarah penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun2016 Joncto Pasal 1404 sampai dengan pasal 1412 KUH Perdata, dan Peraturan PresidenNo. 71 tahun 2012 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.MENETAPKAN1.
64 — 27
Bahwa setelah lewat waktu 14 hari, dari diterimanya surat somasi tersebut,Penggugat tidak juga bisa menyelesaikan sulurunh kewajiban kewajibantersebut maka Tergugat akan melakukan upaya hukum paksa denganmenjual lelang barang Jaminan Tergugat melalui Kantor KPKNL Jember ataumelakukan upaya hukum yang lain.
68 — 23
Bahwa gugatan telah lewat waktu;c.
90 — 45
Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu,sebagaimana yang telah dipaparkan dalam gugatanPenggugat pada angka II Romawi.
184 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar semua perkara yangtimbul atas perkara ini;Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhafap alasan tersebut di atas, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknyha sebagai berikut: Tentang permohonan keberatan telah lewat waktu (daluarsa); Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk);Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai telahmemberikan putusan Nomor 18/Pdt.SusBPSK
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecualiapabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim,oleh karena Terpidana sebelum lewat waktu masa percobaanselama 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari telah melakukanperbuatan yang dapat dipidana ;4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Pol. AD 5630 U ;e 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha No. Pol. AD 5630U;e 1 (satu) lembar SIM C an. Lanjar Sriyanto ;Hal. 7 dari8 hal. Put.
24 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang amamya berbunyi menyatakan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi tidak dapat diterima.Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut di atas yangmembatalkan putusan Pengadilan Agama Selong No. 129/Pdt.G/1997/PA.Seltanggal 29 Desember 1997 adalah putusan yang keliru dan salah menerapkanhukum dalam perkara ini ;Bahwa persoalan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah masalahwaris malwaris dimana menurut hukum gugatan tentang harta warisan tidakdikenal adanya daluwarsa atau lewat
waktu sesuai yurisprudensi tetap MahkamahAgung RI.4.
58 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Penggugat telah kedaluwarsa (lewat waktu);Eksepsi Tergugat Il Intervensi I:1. Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah lewatwaktu/kedaluwarsa;2. Gugatan Penggugat prematur:3. Gugatan Penggugat error in objecto;4.
107 — 12
menerangkan bahwa telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2002, sejak itu tidakdiketahui keberadaannya;Menimbang, bahwa mengatakan bahwa mafqud adalah orang yanghilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dan tidak diketahui lagitempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah ia masihhidup atau sudah wafat.Menimbang, bahwa Pasal 467 KUHPerdata menentukan bahwaSeseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediaman dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun atau telah lewat
waktu 5 (lima) tahun sejak terahir didapatberita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, maka dapat dimohonkan olehpihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut kePengadilan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;1.
37 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 663 K/Pdt/2019Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il, Illmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1.Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri tidak berwenang yangberwenang secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;Gugatan Penggugat daluwarsa atau lewat waktu;Eksepsi gugatan kurang pihak;Gugatan Para Penggugat kabur atau obscuur libel;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan gugatan balik (rekonvensi
59 — 56
Desember 2014 yangpada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan 358/Pdt.G/2014/PA.Tegrs. tentang Pemeliharaan anak yang bernama ANAK I PEMBANDINGDENGAN TERBANDING lahir tanggal 19 Agustus 2009 jenis kelamin lakilakidipelihara oleh Penggugat/Terbanding;Membaca kontra memori Banding Terbanding yang diterimadikepanitraan Pengadilan tinggi Agama Banten pada tanggal 09 Januari 2015yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding MenolakPermohonan Banding Pembanding karena sudah lewat
waktu dan memohon agarmenguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G./2014/P.ATgrs.yang dimohonkan Banding ini;Hal.3 dari 9 Halaman Putusan 0000/Pdt.G/2015/PTA.BtnMembaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksatertanggal 17 Desember 2014 yang menyatakan, bahwa sampai batas waktu yangtelah ditentukan, baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakanpemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage)TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding ini