empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Pasal 164 ayat (3) uunomor 13 tahun 2003)Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan(15%xRp58.487.702) = Rp 8.773.155,3(Sesuai pasal 156 ayat (4) uu Nomor 13 tahun 2003)Biaya pindah dari Batam ke Pekanbaru = Rp10.000.000,00(Sesuai pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003THR natal 2015 (2x Rp 4.177.693) = Rp 8.355.386,00(berdasarkan permenaker 04/Men/1994 pasal (2) ayat (2)Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesarRp85.616.243,3 (delapan puluh lima juta enam ratus enam

Pasal 164 ayat (3) UUNomor 13 tahun 2003)Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan(15%xRp58.487.702) = Rp 8.773.155,3(sesuai pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003)Biaya pindah dari Batam ke Pekanbaru = Rp10.000.000,00(sesuai pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003THR natal 2015 (2x Rp 4.177.693) = Rp 8.355.386,00(berdasarkan Permenaker 04/Men/1994 pasal (2) ayat (2)Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesarRp85.616.243,3 (delapan puluh lima juta enam ratus enam

belas ribu duaratus empat puluh tiga koma tiga rupiah);Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hakPenggugat adalah sebesar Rp85,616.243,3 (delapan puluh lima juta enamratus enam belas ribu dua ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah);Memutuskan Putusan Sela yang dalam putusannya menyatakan Tergugatuntuk membayar upah beserta hak hak lainnya yang biasa diterimapenggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dansekaligus, yaitu:Upah mulai bulan Desember 2015 s/d

harus dilakukan perbaikan mengenaipembayaran uang intensif jangka pendek dan bonus tidak diberikan karenatidak didukung oleh alat bukti, dan mengenai upah proses adalah adil diberikanhanya 6 (enam) bulan;Bahwa dengan demikian Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yangwajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah:Halaman 15 dari 18 hal.Put.Nomor 961 K/Pdt.SusPHI/2017 Uang Pesangon 2 x 6 x Rp4.177.693,00 = Rp50.132.316,00 Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 2 x Rp4.177.693,00 =Rp 8.355.386,00 Uang Penggantian

Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat Uang Pesangon,Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Upah Proses danCuti Tahun 2015 yang keseluruhannya berjumlah Rp93.998.092,00(sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribusembilan puluh dua rupiah);Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 oleh Dr.Ibrahim

ketentuan Pasal156 Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,PENGGUGAT berhak atas Pesangon dan penghargaan masa kerja serta uangpenggantian hak, yang dihitung berdasarkan Upah Minimum Propinsi ( UMP )Jakarta Tahun 2017 / Rp. 3.350.750, , dengan rincian sebagai berikut :( masuk kerja : Desember 2011 s/d Agustus 2017 )Masa kerja : 5 Tahun 8 Bulane Pesangon 6 X ( Pasal 156 Ayat ( 2 )> 6X(2XRp. 3.355.750, ) = Rp. 40.269.000,e Uang Penghargaan> 2X Rp. 3.355.750, =Rp. 6.711.500,e Uang Penggantian

Menghukum TERGUGAT untuk membayar Pesangon, Uang Penghargaandan Uang Pengganti Hak PENGGUGAT atas pemutusan hubungan kerja( PHK ) yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, sebagaiberikut :( masuk kerja : Desember 2011 s/d Agustus 2017 )Masa kerja : 5 Tahun 8 Bulane Pesangon 6 X ( Pasal 156 Ayat ( 2 )> 6X(2XRp. 3.355.750, ) = Rp. 40.269.000,e Uang Penghargaan> 2XRp. 3.355.750, =Rp. 6.711.500,e Uang Penggantian Hak (15% X Pesangon ) = Rp. 6.040.350,TOTAL = Rp. 53.020.850,7.

Dan begitupun dengan kewajiban untuk membayar uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sebagaimanadiminta oleh PENGGUGAT pada angka 20 halaman 6;Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas untuk membayar gaji/upahsebagaimana disampaikan oleh PENGGUGAT pada angka 22 halaman 6,karena tidak ada dasar kewajiban hukum bagi TERGUGAT untukmembayar gaji/upah kepada PENGGUGAT. Kemudian pasal 155 ayat (2)dan pasal 170 UU Nomor: 13 tahun 2013 Jo.

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugatuntuk membayar uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4), dan hakhak lainnyadengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.99,393,400,00 (Sembilan puluhsembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menolak seluruh gugatanPenggugat tersebut diatas dengan alasan hukum yang

dengan Tergugat pernah menandatanganiperjanjian kerja, Kedua apakah hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat berdasarkan PKWT atau PKWTT;Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pokokpokok perselisihan antaraPenggugat dengan Tergugat yang diuraikan dalam gugatan dan jawaban padadasarnya Penggugat mendalilkan telah menjadi pekerja dengan perjanjian kerjawaktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap dengan Tergugat, dankarenanya berhak mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,uang penggantian

., Uang Pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Haksesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hakhak lainnya yangbelum diberikan;17.2. Agar pekerja Devi Shaleha, S.H., dapat menerima uang pesangonseperti point 1 tersebut di atas;18.

Vang Penggantian Hak 15%xRp 136.899.520 = Rp 20.534.928 12/30 x Rp 4.278.110 = Rp 1.711.244Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 923 K/Padt.SusPHI/201623.24.20.26.Hakhak lainnya:d. Tunjangan Hari Raya Tahun 2015 2 x Rp. 4.278.110 = Rp 8.556.220e. Uang Pendidikan rutin menjelangkenaikan kelas 1 x Rp4.278.110 = Rp 4.278.110f.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x 7 x Rp 4.278.110 Rp 59.893.540, Uang Penggantian Hak 15 % x Rp 136.899.520 Rp 20.534.928, 12/30 x Rp 4.278.110 = Rp 1.711.244,Hakhak lainnya:c. Tunjangan Hari Raya Tahun 2015 2x Rp 4.278.110 = Rp 8.556.220,d. Uang Pendidikan rutin menjelange. kenaikan kelas 1 x Rp 4.278.110 = Rp 4.278.110,f.

Uang Penggantian Hak:a. Cuti Tahunan yang sudah diambil(12/30 x Rp4.278.110) Rp 1.711.244.b. Uang Penggantian, Perumahan, Pengobatandan Perawatan(15% x (1 x 9 xRp 4.278.110 + (1x7xRp. 4.278.110) Rp 10.267.264.3.2. Uang Pisah(3 x (Rp 4.278.110 + Rp750.000 + Rp 858.293) Rp 17.659.210.Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 923 K/Padt.SusPHI/2016Jumlah Rp 29.637.919,4.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kompensasi ataspemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berupa Uang Pesangon,Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yangkeseluruhannya berjumlah Rp83.637.050,00 (delapan puluh tiga juta enamratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;5.

/p>

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum beralih dari hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 25 November 2019 karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang penggantian

dibacakan.Bahwa oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika PengadilanHubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang menghukum Tergugatuntuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), dan Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RINo. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upahsebagai berikut :Masa kerja 2 tahun 3 bulanUMK Kota Palembang Tahun 2019 Rp.2.917.260 Uang pesangon (3x2 ) x Rp.2.917.260 = Rp.17.503.560Uang Penggantian

tergugat berakhir sejakputusan ini dibacakan;Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang PenggantiHalaman 5 dari 24 Putusan Nomor 52/Padt.susPHI/2020/PN.PIgHak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan dengan dasar perhitungan sebagai berikut :Masa kerja 2 tahun 3 bulanUMK Kota Palembang Tahun 2019 Rp.2.917.260 Uang pesangon (3x2 ) x Rp.2.917.260 = Rp.17.503.560Uang Penggantian

Ex dalil gugatan point 5 sampai dengan point 14, Penggugat mendalilkanbahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPenggugat dan Penggugat menyatakan status hubungan kerja Penggugatdengan Tergugat berubah dari PKWT menjadi PKWTT, sehingganyaPenggugat berhak atas Uang Pesangon dan Penggantian Hak yang menurutPenggugat totalnya sebanyak Rp. 20.129.094, (dua puluh juta seratus duapuluh Sembilan ribu Sembilan puluh empat rupiah) serta upah proses selamabelum ada putusan pengadilan

hak sebagaimanaketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomon 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 52/Pdt.susPHI/2020/PN.PIg Masa Kerja : 2 Tahun 3 bulan UMK Palembang Tahun 2019 : Rp2.917.260,00 Perhitungan kompensasi PHK Uang Pesangon3 x Rp2.917.260,00 = Rp8.751.780,00 Uang Penggantian Hak (Penggantian perumahan serta pengobatan danperawatan)15% x Rp8.751.780,00 = Rp1.312.767,00Dengan demikian uang penggantian hak yang menjadi

Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang penggantian haksebesar Rp1.312.767,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus enampuluh tujuh rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada NegaraOusebesar Rp146.000,00 (Seratus empat puluh enam ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 8September 2020 oleh

Menghukum Tergugat membayar Penggugat Uang Pesangon sebesar 2 (dua)kali Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan jumlah total sebesar Rp.38.771.560,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut; --------------------------------------------------------------

No. 22/G/2014/PHI-Sby- Pesangon : 2 x 7 x Rp 1.983.200,- = Rp. 27.764.800,-- Penghargaan masa kerja : 3 x Rp 1.983.200,- = Rp. 5.949.600,-- Penggantian hak : 15% x Rp 33.714.400,- = Rp. 5.057.160,-J u m l a h = Rp. 38.771.560,-(tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah); -------------------------------------------------------------------5.

masihmenghendaki untuk bekerja, maka sesuai ketentuan Pasal 163 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak uangpesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantain hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan perincian sebagai berikut:e Uang Pesangon : 2 x (6x Rp 1.983.200, = Rp.23.798.400,e Uang Penghargaan masa kerja 6 x Rp 1.983.200, = Rp 11.899.200,e Uang Penggantian

No. 22/G/2014/PHISby. ketentuan Pasal 163 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, Penggugat berhak uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (satu) kali sesuai ketentuan Pasal156 ayat (3) dan uang penggnatian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)sebagai berikut: e Uang Pesangon : 2 x (6 x Rp 1.983.200, == Rp 23.798.400,e Uang Penghargaan masa kerja 6 x Rp 1.983.200,= Rp 11.899.200,e Uang Penggantian hak :15 %x (Rp 23.798.400, +

Suzuki FinanceIndonesia) sesuai dengan peraturan perusahaan dengan tegasmemutuskan hubungan kerja dengan Penggugat terhitung sejaktanggal 25 Mei 2012; 8 Bahwa karena perbuatan Penggugat telah melanggar dan bersifattidak patut, maka peraturan perusahaan tidak menentukan adanyauang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak.Terkait adanya pemutusan hubungan kerja, kepada Penggugattelah diberitahukan haknya untuk mengambil gaji bulan Mei 201210melalui surat yang telah diterima oleh Penggugat

No. 22/G/2014/PHISby.2 Menyatakan pemutusan hubungan kerja antaraTergugat dan Penggugat terjadi sejakdikeluarkannya Surat Keputusan No :21/ SFIIR/PHK/V/2012 tanggal 2 Mei 2002;3 Membebaskan Tergugat dari tuntutanmembayar gaji dan hakhak Penggugatlainnya selama tidak dipekerjakan hinggaputusan mempunyai kekuatan hukum tetap;10114 Membebaskan Tergugat dari tuntutanmembayar uang pesangon, uang penghargaandan uang penggantian hak yang diajukanPenggugat sebesar Rp. 41.052.240, (empatpuluh satu juta lima

Hak sebagaimanapasal 156 ayat (4) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dengan jumlah total sebesar Rp.38.771.560, (Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh RatusTujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah), dengan perincian sebagaie Pesangon :2x 7x Rp 1.983.200, =Rp 27.764.800,e Penghargaan masa kerja: 3 x Rp 1.983.200,=Rp 5.949.600,e Penggantian hak : 15% x Rp 33.714.400, =Rp5.057.160.Jumlah =Rp 38.771.560,(Tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam

Nomor PAN/A/KWJS/170/XI/2012perihal persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Garut atas nama Penggugat, yang didasarkan pada NotaKesepahaman tanggal 22 Februari 2010 yang dikuatkan denganakta Notaris Nomor 33 tanggal 23 April 2010, selaku Notarisnyaadalah Tergugat IV;Bahwa Tergugat III dalam kedudukannya sebagai Ketua DPD PANKabupaten Garut telah menerbitkan Surat bernomor PAN/10.08/A/KS/080/XI/2012 ~tertanggal 26 Npember 2012, perihalPermohonan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD

Anggota DPRD Antar Waktu Dapil III atasnama Penggugat dengan Tergugat V, untuk anggota DPRDKabupaten Garut yang bernomor 33 tanggal 22 April 2010 adalahbatal demi hukum karena bertentangan dengan pasal 1320 KitabUndangUndang Hukum Perdata yang salah satu syarat syahnyaperjanjian adalah adanya causa atau sebabsebab yang halalmengenai objek dari perjanjian;Bahwa Penggantian Antar Waktu anggota DPR RI, DPRDProvinsi, DPRD Kabupaten/ Kota yang nyata telah terbuktimelakukan tindakan melanggar peraturan

Majelis Penyelesaian Sengketa, malah internal tersebut secara tibatibaatau. sewenangwenang telah memberhentikan penggugat baik sebagai anggotaPartai Amanat Nasional sekaligus penggantian atau persetujuan antar waktupenggugat sebagai anggota DPRD Kab.

.= Hal mana perbuatan para Tergugat dengan melakukan secara tibatiba atausewenangwenang telah diberhentikan Penggugat baik sebagai anggota PartaiAmanat Nasional sekaligus penggantian atau persetujuan antar waktu Penggugatsebagai anggota DPRD Kab.

Garut dariFraksi Partai Amanat Nasional dilakukan dengan mekanisme yang benar, yaitusetidaknya adanya teguran baik lisan maupun tulisan ke satu, teguran ke dua danteguran ketiga, baru setelah ada teguran ketiga secara tertulis maka barudiberlakukan sanksi pemberhentian sebagai anggota maupun penggantian ataupersetujuan antar waktu penggugat sebagai anggota DPRD Kab.

No. 432 K/Pdt.Sus/201225 Bahwa setelah PENGGUGAT mengabdi untuk bekerja selama 4 tahun dari tahun2007 sampai dengan diberhentikan secara sepihak pada tanggal 26 Juli 2011PENGGUGAT tidak mendapatkan hakhak yang arus diterimanya sepertiPesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak, Jamsostek dll. Sesuaidengan Pasal 156 UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;26 Bahwaberdasarkan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.

pekerja/buruh dapatmenerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak uangpesangon paling sedikit sebesar 2 (dua) kali ketentuan.Dengan penghitungkan :2x 5x gaji = 38.500.000,Pesangon sebesar Rp. 38.500.000,b Penghargaan masa kerja Berdasarkan Pasal 156 ayat 3 huruf a menyatakan :masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, palingsedikit mendapatkan 2(dua) bulan upah.Dalam penghitungan :1 x 2 x gaji = 7.700.000,Penghargaan masa kerja sebesar Rp. 7.700.000,c Uang penggantian

hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksuddalam Pasal 156 ayat (4) sebesar :15 % (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja)15 % (38.500.000 + 7.700.000) = 6.930.000,Uang penggantian hak sebesar Rp. 6.930.000,d Jamsostek, hak kesehatan yang diterima berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992tentang JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA yang tidak pernah dilakukanoleh perusahaan sebesar :6% x 3.850.000 x 48 (bulan bekerja dari tahun 2007 sampai dengan 2011)Jamsostek sebesar Rp. 9.450.000,e Tunjangan Hari Lebaran (THR)

Kep.78/Men/2001 yaitu. uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja,Penggantian Hak, Jamsostek, THR dan biaya jasa pengurusan yangtimbul atas terjadinya perkara ini adalah sebesar Rp. 86.430.000,(delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;Menetapkan sita jaminan atas barang bergerak maupun barang tidakbergerak milik TERGUGAT ;Memerintahkan TERGUGAT untuk tetap membayar gaji berjalanselama belum ada kesepakatan dan/atau putusan hukum yangberkekuatan hukum tetap atas perkara ini ;Apabila

hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalamPasal 156 ayat (4) sebesar :15 % (Pesangon + Penghargaan Masa Kerja)15 % (38.500.000 + 7.700.000) = .930.000,Uang penggantian hak sebesar Rp. 6.930.000,d Jamsostek, hak kesehatan yang diterima berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992tentang JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA yang tidak pernah dilakukan olehperusahaan sebesar :6% x 3.850.000 x 48 (bulan bekerja dari tahun 2007 sampai dengan 2011)Jamsostek sebesar Rp. 9.450.000,& Tunjangan Hari Lebaran (THR),

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2018;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 156 ayat(1) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu uang pesangon 2 kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat(2) dan uang penggantian

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa uangpesangon, 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penggantian haksesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama prosesHalaman 4 dari 24 HalamanPutusan Nomor 203/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdnpenetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 155 ayat (2)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo.

Rp.2.749.074, = Rp.16.494.444 Uang Penggantian Hak :15% x Rp. 82.362.000,= Rp.2.474.166,+Total = Rp. 18.968.610,(Delapan belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratussepuluh rupiah);4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesarRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (consevatoir beslag) terhadapasset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;6.

Yang bersangkutan juga tidak berhakmendapatkan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156ayat 3 tetapi berhak mendapatkan uang penggantian hak mendapatkan 1kali ketentuan pasal 156 ayat 4. Apabila pekerja tersebut mengundurkan dirisecara mendadak tanpa mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku(diajukan 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri) maka pekerja tersebuthanya mendapatkan uang penggantian hak.

Yang bersangkutan juga tidakberhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal156 ayat 3 tetapi berhak mendapatkan uang penggantian hak mendapatkan1 kali ketentuan pasal 156 ayat 4;Bahwa perihal Permohonan Penggugat perihal adanya Dwangsom sebesarRp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) tidak memiliki dasar sama sekalikarena berdasarkan Pasal 660 a dan 660 b RV, uang Paksa ataudwangsomdapat dituntut apabila Putusan Hakim yang dijatuhkan tidakberupa sejumlah uang.

Menghukum Tergugat membayar hakhak Penggugat akibat pemutusanhubungan kerja berdasarkan Pasal 156 ayat(1) UU No.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, yaitu uang pesangon 2 kali ketentuan sesuaiPasal 156 ayat(2) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat(4) UUNo.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:UangPesangon :2 x 3 x Rp.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah selama proses PHK yang seluruhnya sebesar Rp. 179.500.000,-(Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp 472.000,-(Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah )

Bahwa oleh karenanya, atas dasar alasan efisiensi, maka PHK terhadapPenggugat sudah selayaknya disertai kewajiban dan Tergugat untuk membayarkompensasi berupa uang pesangon sebesar 2 kali pasal 156 ayat 2, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar 15% dengan rincianAgustus 2010, SelISIA ........eeeeeeeeceeseeeeeeeeeeeeeeeeeeees 5.000.000.THR, S@liSIN oo... ec eceecssecsseeeseeeeseeceeesseeseseesenseeseeeees 883.334.

,Oktober2010s/d Juni 2011:9 x 10.600.000. ... 95.400.000, Pasal 156:(Q) cceccccsesecesecesesesesesesececeeecesseseessesesecesesecesceeseeseeseeeeeeeee l 95.400.000,(3) Uang penghargaan: 4 bulan x 42.400.000,(4) Uang penggantian hak: Cuti tahunan (istirahat panjang)yg belum diambil: 21 bulan x 10.600.000,10.600.000,Pasal163 avat (2) butir 1: wang pesangon 9 bulan x 10.600.000. 95.400.000.SU BTOTAL 345.083.334.Pasal 156 ayat (4) butir c Uang penggantian pengobatan: 15% x345.083.334: 51.762.500,Uang

Penggugat angka (4) agar Majelismenghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak danupah Penggugat selama proses PHK haruslah dikabulkkan untukSEBAGIAN;Menimbang, bahwa mengingat tunjangan uang transport dantunjangan makan bukanlah tunjangan tetap karena dikaitkan dengankehadiran Penggugat, maka mengacu pada ketentuan pasal 157 ayat (1)UU No. 13 tahun 2003 komponen upah Penggugat yang dapat digunakansebagai dasar perhitungan uang

pesangon, uang penghargaan masakerja, uang penggantian hak dan upah Penggugat selama proses PHKadalah sebesar upah pokok Penggugat yaitu sebesar Rp. 10.000.000;00;Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka (4)dikabulkan SEBAGIAN maka Tergugat berkewajiban membayar kepadaPenggugat uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut: No.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan26upah selama proses PHK yang seluruhnya sebesar Rp. 179.500.000,(Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;6.

.= Rp 30. 000.000,Besarnya uang penggantian hak, Uang cuti yg belum diambil & belum gugur12/25 X Rp . 3. 000.000, = Rp 1. 440.000, Uang THR 1 bin upah = Rp 3. 000.000, Penggantian Perumahan & Pengobatan sebesar15% X 34.500.000 = Rp 4. 500.000,Hal. 5 dari 26 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.SusPHI/2016/PN.TpgTotal 30. 000 000 + 4.500.000 = 34.500.000 + 3.000.000 = 37. 500.000 + 1.440.000 =Rp.38.940.000, (tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh riburupiah).18.Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan

Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003).Penggantian hak :Uang cuti yg belum diambil & belum gugur12/25 X Rp 3. 000.000 Rp 1. 440.000,Uang THR tahun 2015, 1 bin upah = Rp 3.000.000,Uang Penggantian biaya perumahan & probtn, Rp. 30.000.000 x 15% = Rp4.500.000, (sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2008).Total 30. 000 000 + 4.500.000 = 34.500.000 + 3000.000 = 37.500.000 + 1.440.000 =Rp 38. 940.000, (tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh riburupiah).Upah Proses selama 10 bin

X 2 = Rp 24.000. 000,Uang Penghargaan : Rp 3.000. 000 X 2 = Rp 6.000. 000.= Rp 30. 000.000,Besarnya uang penggantian hak, Uang cuti yg belum diambil & belum gugur12/25 X Rp . 3. 000.000. = Rp 1. 440.000, Uang THR 1 bin upah = Rp 3 .000.000, Penggantian Perumahan & Pengobatan sebesar15% X 34.500.000 = Rp 4. 500.000,Total 30. 000 000 + 4.500.000 = 34.500.000 + 3.000.000440.000 =Rp 38.940.000, (tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu37.500.000,+ 1.rupiah).6.

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa uangPesangon, Penghargaan masa kerja,dan uang Penggantian hak sesuaiperaturan perundang undangan yang berlaku yaitu:Uang pesangon (4x Rp. 3.000.000 = Rp 12.000.000) x 2 =Rp. 24.000.000;(sesuai pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003).Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 3 000.000; =Rp. 6. 000.000, (Ssesuaipasal 156 ayat (8) jo.

Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003).Penggantian hak :Uang cuti yg belum diambil & belum gugur12/25 X Rp 3. 000.000 Rp 1. 440.000,Uang THR tahun 2015, 1 bin upah = Rp 3. 000.000,Uang Penggantian biaya perumahan & probtn, Rp. 30.000.000 x 15% = Rp4.500.000, (Sesuai dengan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003).Total 30. 000 000 + 4.500.000 = 34.500.000 + 3000.000 = 37.500.000 + 1.440.000 =Hal. 9 dari 26 Putusan PHI Nomor 14/Pdt.SusPHI/2016/PN.Tpg10.Rp 38. 940.000, (tiga puluh delapan juta sembilan

Bahwa untuk penggantian/ perubahan nama Termohon tersebut haruslahada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Pematangsiantarmengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pecatatan SipilPematangsiantar, Kantor BPJS Kesehatan, Kantor Imigrasi, KantorAsuransi Prudential dan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar untukmencatatkan penggantian/ perubahan Nama Termohon tersebut padaregister yang sedang berjalan, yang diperuntukan untuk itu;4.

Penggantian hak:a. Cuti Tahunan yang belum diambil 42 hari x UMKKota Ternate (2.616.498) x 1/25 (25 hari efektif kerjaper bulan) : Rp. 4.395.717b.

Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatandan Perawatan : 15% x (Uang Pesangon + UangPenghargaan masa kerja) : Rp. 2.354.848Total : Rp. 22.449.553,(Terbilang : dua puluh dua juta empat ratus empat puluhSembilan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah )Ditambah dengan uang Service selama 3 (tiga) bulan yang belumdibayar yang setiap bulannya sebesar Rp. 900.000. x 3 bulan =2./00.000. dan Upah proses sesuai Pasal 55 Ayat 2 UUKetenagakerjaan jo Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004, yang mewajibkansebelum adanya

petetapan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial maka tergugat wajib membayar hakhakPenggugat yang dihitung sejak tanggal 18 Agustus s/d bulanDesember 2018 / 5 bulan x UMK Ternat (2.616.498) = Rp. 13,082.490sehingga Total hak secara keseluruhan yang harus diterimaPenggugat adalah Hak Pesangon, Uang Penghargaan masa kerjadan uang penggantian hak sebesar Rp.

Memerintahkan kepadaTERGUGAT untuk membayar kepada Penggugatuang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian haksebesar satu kali ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 Ayat(2), (8) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sesuaidengan rincin sebagai berikut:1.Pesangon 4 bulan upah X UMK Ternate(2.616.498) : Rp10.465.992,002. Penghargaan masa kerja 2 bulan upah XUMK Ternate (2.616.498) : Rp5.232.996,003. Penggantian hak:a.

Uang Penggantian Perumahan serta PengobatanDan Perawatan : 15% x (Udang Pesangon + UangPenghargaan masa kerja) : Rp2.354.848,00Total : Rp22.449.553,00(Terbilang :dua puluh dua juta empat ratus empat puluhSembilan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah )c.

Zaini akan mendapatkan (satu) petak toko berukuran3 x 3,5 m2 sebagai penggantian (satu) kios sewa lapangan bulanan atas nama Hj. Nurleli yang ikutterbakar. Mendengar penjelasan terdakwa dan El Amrozi, SH tersebut, saksi H.M. Zaini merasakeberatan karena ukuran kios atas nama Hj. Nurleli sebelum terbakar lebih panjang, kemudian H.M.Zaini memohon secara lisan untuk mendapatkan penggantian 2 (dua) petak toko. Dan sebagaikompensasi atau imbalan H.M.

Zaini memohon secara lisan untukmendapatkan penggantian 2 (dua) petak toko sebagai penggantian dari 1 (satu) kios sewa lapanganbulanan atas nama Hj. Nurleli yang terletak di petak 01 ujung barat Blok J Pasar Simpang Aurdengan luas 6 x 2,4 m= 14,4 m2 yang ikut terbakar. Terhadap permintaan saksi H.M.

Zaini memohon secara lisan untukmendapatkan penggantian 2 (dua) petak toko sebagai penggantian dari 1 (satu) kios sewa lapanganbulanan atas nama Hj. Nurleli yang terletak di petak 01 ujung barat Blok J Pasar Simpang Aurdengan luas 6 x 2,4 m = 14,4 m2 yang ikut terbakar. Terhadap permintaan saksi H.M. Zaini, ElHim. 17 dari 71 Him.

Zaini memintaagar bisa mendapatkan penggantian 2 (dua) petak toko. Dan didepan terdakwa , saksi E Amrozi,Him. 57 dari 71 Him. Putusan TIPIKOR No. 17/Pid.B/TPK/2012/PN.PDGSH mengatakan apabila saksi H.M Zaini menginginkan penggantian 2 (dua) petak toko maka harusmembayar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).

Nurleli merasa keberatan hanya mendapatkan penggantian (Satu) petak toko dengan ukuran 3 x 3,5 m karena ukuran sewa lapangan bulanan milik Hj. Nurlelisebelum kebakaran lebih besar yaitu 6 x 2,4 m, sehingga H.M. Zaini meminta agar bisamendapatkan penggantian 2 (dua) petak toko. Dan didepan terdakwa El Amrozi, SH mengatakanapabila HM Zaini menginginkan penggantian 2 (dua) petak toko maka harus membayar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).

Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Paspor dari semula tercatat atas nama (Syaifuddin) diganti menjadi (Saifuddin)4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut ke Kantor Catatan Sipil di Toli-Toli untuk dicatat kedalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 116. 000,- ( seratus enam belas ribu rupiah);

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian namatersebut ke Kantor Catatan Sipil di ToliToli untuk dicatat kedalam registeryang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk jtu;4.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian namatersebut ke Kantor Catatan Sipil di ToliToli untuk dicatat kedalam registeryang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.116. 000, ( seratus enam belas ribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan pada hari : KAMIS, tanggal 18 NOPEMBER 2010,oleh kami Rr. SURYOWATI, SH.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak sebagai akibat dari putusnya hubungan kerja (PHK) secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.46.215.607,- (empat puluh enam juta dua ratus lima belas ribu enam ratus tujuh rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5. Menyatakan biaya perkara dibebankan pada Negara sejumlah Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

ketentuanperundangundangan yang berlaku.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan Pasal 161 ayat (3)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ditentukan bahwa: Dalam hal terjadi pemutusanhubungan kerja dengan alasan diberikan surat peringatan pertama, kedua,dan ketiga secara berturutturut pengusaha DIWAJIBKAN membayar uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian

Iskak MunawarMasa kerja 11 Tahun 4 Bulan.Pesangon 71 x9 x Rp. 3.091.345,56 = Rp. 27.822.110,04Uang Penghargaan Masa Kerja: 4 x Rp. 3.091.345,56 =Rp.2.365.392,24 = Rp. 40.187.492,28Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 40.187.492,28 = Rp.6.028.123,83Jumlah = Rp. 46.215.616,11Upah bulan Februari s/d Juli 2018, 6 Bulan x Rp. 3.091.345,56 =Rp.18.548.073,36 Jumlah = Rp. 64.763.689,47Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Iskak Munawar Rp.64.763.689,47Him 3 dari 23 hlm Putusan Nomor. 242/Pdt.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, penghargaanmasa kerja, penggantian hak, serta upah bulan dan Februari sampaidengan Juli sebagai akibat dari putusnya hubungan kerja (PHK) secaratunai dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp 64.763.689,47, (enampuluh empatjuta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluhsembilan empat puluh tuju sen rupiah)4.

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan pasal 161 ayat (3)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang menentukan agar pengusaha diwajibkanmembayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4).

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, penghargaanmasa kerja, penggantian hak sebagai akibat dari putusnya hubungankerja (PHK) secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebesarRp.46.215.607, (empat puluh enam juta dua ratus lima belas ribu enamratus tujuh rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

Maju Jasatama Sejahtera membayar uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianperumahan serta pengobatan kepada Penggugat dengan perinciansebagai berikut: Uang Pesangon 9 x Rp. 1.851.500, Rp. 16.663.500, Uang Penghargaan masa kerja5 x Rp. 1.851.500, Rp. 9.257.500,Jumlah Rp. 25.921 .000, Uang Penggantian Hak15% x Rp. 25.921 .000, Rp. 3.888.150.Jumlah Rp. 29.809.150,18.

terhadap Penggugat TIDAK BERLANDASKAN KEPADA HUKUM.Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karenaEFISIENSIL.Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (8) Undang Undang Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan uang penggantian

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 161 Undang UndangNo.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pegusaha dapatmetakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepadapekerjalburuh yang bersangkutan diberikan surat peringatanpertama, kedua dan ketiga, sehingga pemutusan hubungan kerjadengan alasan yang demikian memperoleh uang pesangonsebesar 1 (satu)nkali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan mass kerja sebesar I (satu) kah ketentuan pasal156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuanpasal

Maju Jasatama Sejahtera membayar uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian perumahanBerta pengobatan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut; sebesar 1(satu) X ketentuan pasal 156 Undang Undang No.13 Tahun 2013.Putusan No.04/Pdt.Sus:PHI/2015/PN.MdnHalarran 13 dari 28 HalamanUang PesangonRp. 16.663.500,9 X Rp.1.851.500,Uang Jasa Masa KerjaJumlah = Rp 25.921.000.Uang Penggantian Hak15%X Rp. 25.921.000, = Rp. 3.888.150.Jumlah = Rp.29.809.150, (dua puluh sembilan juta delapan

Penggantian hak, 15% x Rp. 25.921.000.

Bahwa pada pertemuan tanggal 27 Agustus 2020, PemohonKeberatan diberikan selembar Nilai Penggantian Wajar Per BidangTanah yang akan diterima oleh Pemohon Keberatan, sehinggaHalaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pat.G/2020/PN Psbpengajuan keberatan in casu masih dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 PeraturanMahkamah Agung R.I.

secara utuh atas bidang tanahnya.Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun2012 menyatakan :(1) Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah tertentu yang terkenaPengadaan Tanah terdapatsisa yang tidak lagi dapat difungsikansesuaidengan peruntukan dan penggunaannya, pihak yangBerhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidangtanahnya.(2) Sisa tanah yang tidak lagi dapat difungsikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan bidang tanah yang tidak lagiHalaman 3 dari 34 Putusan

Bahwa berdasarkan Nilai Penggantian Wajar Per Bidang Tanah,ParaTermohon Keberatan menetapkan nilai ganti kerugian terhadapobjek tanahpemohon yang berada di Gugung Pioner Jorong LombokNagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang KabupatenPasaman Baratadalah sebesar 18.352.400, (delapan belas juta tigaratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pat.G/2020/PN Psb10.Bahwa penetapan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Termohon11atas tanah milik

Pemohon Keberatan dirasakan sangat tidak adil dantidak layak, karena telah bertentangan dengan perundangundanganyang berlaku, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 huruf b danhuruf h UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan :PengadaanTanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:Keadilan, Yang dimaksud dengan asas keadilan adalahmemberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yangBerhak dalamproses Pengadaan Tanah sehingga

Atas nilai penggantian per bidang tanah dan tanaman milikPemohon Keberatan, Pemohon Keberatan masih menolak untukmelepaskan atau menyerahkan hak penguasaan tanah tersebutdikarenakan penetapan nilai ganti rugi yang ditawarkan kepada PemohonKeberatan dinilai tidak layak dan tidak adil serta merupakan tindakansepihak yang telah merugikan Pemohon Keberatan;Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN PsbMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon Keberatantelah mengajukan

Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat sebesar Rp.22.808.115,00 (dua puluh dua juta delapan ratus delapan ribu seratus lima belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :