Surat permintaan penjelasan proses pensertifikatan atas nama REGGO MOTHSAN dan ROSMA tanggal 30 November 2011 dan tanggal 6 Desember 2011.9. Laporan hasil rapat tim teknis pengadaan tanah di lokasi GOR Barombong tanggal 15 Desember 2011.10. Permohonan persetujuan pencairan dana dan pembayaran tanah di lokasi GOR Barombong tanggal 23 Desember 2011;11. Dokumen pembayaran pembebasan lahan di lokasi GOR Barombong tahun 2011;12. Dokumen pengadaan tanah tahun 2011;13.

Fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 520/05/PPBJ/Distanak/iv/2008 tanggal 7 Mei 2008;7. Foto copy Jaminan Penawaran Nomor : B 1371057 tanggal 8 Mei 2008;8. Fotocopy Surat Penawaran Harga PT.Trimitra Pratama Mulia Mandiri Nomor : 044/TPMM/V/2008 tanggal 12 Mei 2008;9. Fotocopy Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 09/PPBJ/Distanak/V/208 tanggal 21 Mei 2008;10.

Nomor : 04 Tahun2008 tanggal 2 Janurai 208;3 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 68 Tahun 2008 tanggal 11Februari 2008;1011121314S&S16Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 73 Tahun 2008 tanggal 12Februari 2008;Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan KabupatenTanjung Jabung Barat Nomor : 74 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008;Fotocopy Berita Acara Penjelasan

rekanan 2 kali, yang pertamapada bulan Juni 2008 sebanyak 100 ekor, kemudianyang kedua pada bulan Juli 2008 sebanyak 100 ekor;Bahwa dari 200 ekor sapi yang didatangkan rekanantersebut, 165 ekor lulus seleksi, sisanya sebanyak 35ekor dikembalikan kepada rekanan;Bahwa ketika diperlihatkan berita acara hasil seleksiternak pengadaan sapi tangal 7 Juli 2008, Saksimembenarkan bahwa itulah berita acara sapi yangdatang 200 ekor dan ditolak 35 ekor;Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupaberita acara penjelasan

Hewan) adalah instansi yang berwenangdari daerah asal sapi tersebut di Lampung Tengah;Bahwa didalam kontrak tidak ada disebutkan bahwadana pakan dan obatobatan dan pemeriksaankesehatan tersebut diserahkan kepada petani, petanihanya menggunakan jasa kesehatan yang disediakanrekanan;Bahwa pada waktu dilakukan aanwijzing tersebutyang hadir dari pihak rekanan adalah Teguh,sedangkan dari Panitia Pengadaan, yang hadir adalahSaksi sendiri dan sekretaris dan ada dibuat daftarhadirnya;Bahwa yang memberikan penjelasan

dilaksanakan;Bahwa spesifikasi test RBT tersebut tertuang didalamPasal 1 dan 2 kontrak;Bahwa Saksi tidak tahu, apakah test RBT tersebutdiadakan atau tidak, karena tugas Saksi hanya sampaisebatas mengusulkan calon pemenang lelangnya;Bahwa Saksi tidak paham tentang tes RBT, yangmengetahuinya adalah dokter hewan;Bahwa pada waktu aanwijzing ada disebutkan bahwapakan diberikan kepada sapi, mulai dari daerahsumbernya sampai dengan dikarantina;Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupaberita acara penjelasan

PUJI RAHAYUtersebut, bukan dari hasil pengujian laboratorium;e Bahwa didalam dokumen penawaran dan didalamkontrak maupun didalam penjelasan pekerjaan(aanwijzing), tidak ada dinyatakan bahwa uang pakandiserahkan kepada petani, karena uang pakan tersebutdiberikan kepada rekanan, untuk biaya makan sapidalam perjalanan dari sejak dibeli oleh rekanan,sampai kekandang penampungan Dinas Pertanian danPeternakan Kab.Tanjab Barat, hingga diserahkankepada petani penggaduh;e Bahwa sapi sebanyak 165 ekor yang

Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan.26.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut poin 2224 sehingga perludiketahui PENGGUGAT dalam kepemilikan hak atas tanah dalam perkara aquo sangatlah beralasan dan berdasar menurut hukum yang berada padalokasi beralamat di Jalan Kampung Kapasa, Kelurahan Kapasa, KecamatanTamalanrea berdasarkan alas hak IPEDA/Rincik Nomor 138 Kohir 480 C1Persil 31 D1 luas lokasi tanah 3.100 m2 dengan batasbatas sebagaiberikut

Dengan demikian, PENGGUGAT berhak untuk menuntuganti rugi baik Materiil maupun Immateriil Kepada PARA TERGUGAT;32.Bahwa sebagaimana perbuatan melawan hukum PARA TERGUGATsebagaimana pada penjelasan diatas mengakibatkan PENGGUGAT telahbanyak mengalami kerugian baik secara Materiil maupun Immateril.Adapun ganti rugi yang dituntut oleh PENGGUGAT akibat perbuatanmelawan hukum PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:I.

Adapun penjelasan Pasal 24 ayat(1) menjelaskan bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari buktikepemikikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPAdan apabila hak tersebut beralih, bukti peralihan hak berturutturutSampai pada tangan pemegang hak pada waktu dibukukan hak. Alatbukti tertulis dimaksud salah satunya adalah Girik sesuai PenjelasanPasal 24 (1) huruf f PP Nomor 24 Tahun 1997(Boedi Harsono. HukumAgaria Indonesia : Sejaran Pembentukan UndangUndang Agraria.

Bahwa RINCIK alias Surat Pendaftaran Sementara Tanah MilikIndonesia sebelum berlakunya PP No. 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah adalahmerupakan salah satu bukti kepemilikan yangberdasarkan penjelasan pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 merupakan bukti pemilikan atas pemegang hak lama. Rincikmerupakan istilah yang dikenal di beberapa daerah seperti Makassar dansekitarnya, namun rincik memiliki nama atau sebutan yang berbedabedadi berbagai daerah.

Bahwa penjelasan pada poinf diatas tentang surat petuk ataurincik diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal24 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 24 ayat (1)huruf K dan L:Pasal24 ayat(1)Untuk keperluan pendaftaran hak,hak atas tanah yang berasal darikonversi hakhak lama dibuktikan dengan alatalat bukti mengenaiadanya hak tersebut berupa buktibukti tertulis, kKeterangan saksi danatau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya

Majelis atauHakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa suratatau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain;Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktiandiperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksuddalam Pasal 69 ayat (1);Penjelasan Pasal 76:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaranmateriil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undangundangperpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apayang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagipara pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalampersidangan, tidak terbatas pada fakta dan halhal yang diajukan olehpara pihak;Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim;Penjelasan Pasal 78:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian

Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebihWajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama balklangsung maupun tidak langsung; atauc. terdapat hubungan keluarga balk sedarah maupun semendadalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat;Penjelasan Pasal 18 ayat (4):Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karenaketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yangdisebabkan karena: a. kepemilikan atau penyertaan modal; b. adanyapenguasaan melalui manajemen

biaya TAD yang dibebankan ke Indonesia untuktahun 2008, adalah hanya sebesar 24,89%;" bahwa atas biaya TAD sebesar Rp.3.450.286.845,00 PemohonBanding telah melakukan pemotongan dan penyetoran PPhPasal 26 dan pada saat pemeriksaan Terbanding telahmengenakan PPN atas pemanfaatan SKP dari luar pabean dantelah diterbitkan Ketetapan Pajak No. 00511277108/055/10tanggal 18 Juni 2010;" bahwa untuk tahun 2006, 2007 dan 2010 atas biaya TAD tidakdilakukan koreksi fiskal oleh Terbanding;" bahwa berdasarkan penjelasan

Namundemikian, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwadokumen tersebut adalah dalam rangka pembayaranroyalti yang telah dijurnal pada akun nomor 679400dan bukan untuk mencatat pembayaran royalty padaakun nomor 679300;5) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atasmaka buktibukti yang disampaikan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak dapat mendukung alasan banding TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)yang menyatakan bahwa

Pengetahuan Hakim;Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 1012/B/PK/PJK/201 7Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktianbeserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktiandiperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksuddalam Pasal 69 ayat (1);Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaranmateriil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undangundangperpajakan;Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan

pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihakdan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan,tidak terbatas pada fakta dan halhal yang diajukan oleh para pihak;Pasal 77 ayat (3):Pihakpihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauankembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;Pasal 78:Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinanhakim;Memori penjelasan

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar DaerahPabean di dalam Daerah Pabean;Penjelasan Pasal 16B ayat (1):Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undangundang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannyaperlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadapkasuskasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya samadengan berpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.

Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semendadalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat;Penjelasan Pasal 18 ayat (4):Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karenaketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yangdisebabkan karena:a. Kepemilikan atau penyertaan modal;b.

Berdasarkan penjelasan Termohon Peninjauan Kembalidan buktibukti yangdisampaikan berupa faktur, invoice dan Purchace Order(semula Pemohon Banding)(PO) diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) berpendapat ataspenyerahan Masa Pajak September 2008 sebesarRp.331.649.800,00Kawasan Berikat Pulau Batam dan atas penyerahanmerupakan penyerahan ketersebut merupakan penyerahan yang terutang PPNtidak dipungut;5.1.7.

jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak;Z' adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yangTerutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku;c) Pasal 16B ayat (3) dari UU PPN, secara lengkap berbunyi sebagai berikut :"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atauperolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan,"Cuplikan Memori Penjelasan

Putusan Nomor 794/ B /PK/PJK/2015realisasi terpasang 45 ton per jam dan beroperasi ratarata 20,6 jamsehari dengan masa istirahat 3 jam dalam 1 minggu, rendemen CPOratarata 20,69% dan palm kernel 5,08%;bahwa dari uraian Izin BKPM dan pernyataan Terbanding tersebutsecara jelas bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yangmelakukan kegiatan usaha terpadu/integrated (dalam Audit ReportPemohon Banding memulai operasi Pabrik sejak Tahun 1995), danberdasarkan penjelasan dan data produksi dari Pemohon

Bahwa ketentuan perundangundangan yang digunakan sebagaidasar hukum pengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara bandingini, adalah sebagai berikut:1.1.1.2.Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak (UU Pengadilan Pajak), yang antara lain menyatakan:Pasal 76:Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, bebanpembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnyapembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).Memori penjelasan Pasal

Berikut ini dapatdijabarkan penjelasan penyimpangannya:Pasal 16A mengatur penyerahan kepada PemungutPPN, umumnya yang memungut PPN adalah PKPpenjual namun diatur khusus ketika penyerahan kepadaPemungut maka yang memungut PPN adalah PemungutPPN;Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangunsendir, umumnya PPN dipungut oleh PKP ataspenyerahan/pemanfaatan BKP/JKP namun diatur khususbahwa bukan PKP pun harus menyetor PPN KMS dantiada penyerahan/pemanfaatan yang dilakukan;Pasal 16 D mengatur penyerahan

Apabila dalam batang tubuh belummemberikan kejelasan bunyi pasalnya maka dapat dilihatdalam penjelasan pasal tersebut.

dikreditkan dari hasil penghitungan kembalisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperhitungkan dengan Pajak Masukanyang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak, paling lama pada bulan ketigasetelah berakhirnya tahun buku;Pasal 16B Ayat (3) dari UU PPN, secara lengkap berbunyi sebagai berikut :Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atauperolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannva dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Cuplikan Memori Penjelasan

Ketentuan khusus ini bertentangan denganfilosofi yang dianut oleh ketentuan umum, yaitu PPN dikenakan atasHalaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/B/PK/PJK/2016kegiatan dalam lingkungan usaha;Bahwa sesuai dengan Penjelasan umum UndangUndang Nomor 11Tahun 1994 dan penjelasan Pasal 16B ayat (1) UU PPN, PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapat bahwa Pasal16B UU PPN dilandasi oleh filosofi yang menyatakan bahwa salah satuprinsip yang harus dipegang teguh di dalam undangundang perpajakanadalah

Konsekuensinya, pengusaha tersebut tidak dapatmengkreditkan Pajak Masukannya untuk memastikan bahwa tidak adaunsur nilai tambah dalam harga jualnya;Penjelasan Pasal 16B ayat (1) UU PPN menegaskan bahwa:Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benarbenardiperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agardidalam penerapannya tidak rnenyimpang dari maksud dan tujuandiberikannya kemudahan tersebut;Bahwa penerapan ketentuan dalam sengketa ini telah sesuai denganmaksud dan

Itulah sebabnya, pilinhan katapada bagian penjelasan pasal 16B ayat (3) UU PPN adalah "memproduksi"lbukan "menyerahkan";bahwa dalma hal Pengusaha Kena Pajak (PKP) memproduksi BKP yangmendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, ketika itu pulalahketentuan yang menyatakan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkanberlaku tanpa menunggu kepastian adanya penyerahan BKP tersebut.

Tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/20101) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 merupakan ketentuan yang menggantikan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/2000 terhitung sejak 1 April 2010.2) PMK tersebut tidak mengubah perlakuan pajak masukan yang terkaitdengan unit yang menghasilkan TBS, dengan penjelasan sebagaiberikut :> dalam ketentuan Pasal 2 diatur bahwa :Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan :1. usaha terpadu (integrated

Putusan Nomor 1784/B/PK/PJK/2016Bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak melakukanpenyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dariPengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan penyerahan yangdilakukan oleh Pemohon Banding adalah penyerahan BarangKena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehinggapajak masukannya dapat dikreditkan;Bahwa berdasarkan buktibukti dan penjelasan yangdisampaikan Pemohon Banding dan Terbanding dalampersidangan serta penelitian terhadap berkasberkas banding,Majelis berkesimpulan

Pertambahan Nilai dikenakan atas :a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yangdilakukan oleh Pengusaha;Pasal 9 ayat (5):Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selainmelakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagianpenyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti daripembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapatdikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan denganpenyerahan yang terutang pajak;Penjelasan

Putusan Nomor 1784/B/PK/PJK/2016NO a fBarang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak,Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BarangKena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak,Jenis barang atau jasa, jumlah harga Jual atau Penggantian,dan potongan harga,Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut,Pajak Penjualan A tas Barang Mewah yang dipungut,Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan,Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatanganiFaktur Pajak;Penjelasan Pasal 13 ayat (5):Faktur

Dengan tidak ada Pajak Keluaran yang dipungut, makatidak ada Pajak Masukan yang dikreditkan, baik ataspenyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak adapenyerahan (TBS busuk);15)Bahwa oleh karena itu dalam penjelasan Pasal 16B ayat(3) UndangUndang PPN diberikan contoh sebagai berikut:Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang KenaPajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu ataspenyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Untuk memproduksi Barang Kena

Pemilinankata memproduksi dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (3)UndangUndang PPN semakin menguatkan karakterobjektif PPN.

Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon; Atau apabilaPengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakimtelah memberikan nasehat dan penjelasan sesuai hukum Islam terkaitpermohonan para Pemohon;Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan tersebut Pemohonmenyatakan mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa untuk

mengitsbatkan pernikahanantara Pemohon dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23Maret 2012 yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Pamanbertentangan dengan hukum Islam yang sebaiknya dilakukan denganpernikahan baru saja ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempatyang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Pemohon II supayamempunyai bukti nikah karena tidak halangan apapun, mau tidak maukarena sudah mempunyai anak dan urusan anak tersebut dapatdiselesaikan dengan pengajuan perkara ;Menimbang, bahwa atas penjelasan

sedangkan dalam pernikahanantara Pemohon dengan Pemohon II pada tanggal 23 Maret 2012 yangmenjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman bertentangan denganhukum Islam yang sebaiknya dilakukan dengan pernikahan baru saja keKantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang mewilayahi tempattinggal Pemohon dan Pemohon II Ssupaya mempunyai bukti nikahkarena tidak halangan apapun, mau tidak mau karena sudah mempunyai anak dan urusan anak tersebut dapat diselesaikan denganpengajuan perkara ;Menimbang, bahwa dengan penjelasan

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapbkan Penggugat danTergugat hadir di persidangan lalu Ketua Majelis memberi penjelasan danmemerintahkan untuk mediasi dan hal itu sudah dilakukan majelis berulngulang hingga 3 kali, namun Penggugat tetap menolak untuk dimediasi ;Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2017/PA.Sallembar 2 dari 5 halamanMenimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan

ini, maka ditunjukBerita Acara Sidang perkara dan dinyatakan telah termuat dan telah turutdipertimbangkan ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat a quosebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa atas perkara ini sesuai Pasal 3 dan pasal 17 PERMANomor 1 Tahun 2016 Majelis sudah memberikan penjelasan danmemerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi, namun Penggugatmenolak

Atas penjelasan dari Ketua Majelis Pemohon kemudian bermaksudmencabut dan memperbaiki permohonannya;Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya danakan memperbaikinya;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang tercatatdalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dianggap telah termuat dan menjadisuatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertitersebut di atas;Menimbang

Atas penjelasan dari Ketua Majelis Pemohon kemudianbermaksud mencabut dan memperbaiki permohonannya;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya danakan memperbaikinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut makapermohonan pencabutan perkara nomor 409/Pdt.P/2020/PA.Kjn yang diajukan olehPemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 409/Pdt.P /2020/PA.Kjn telahdicabut oleh Pemohon, maka untuk tertiobnya administrasi Majelis Hakim perlumemerintahkan

Malang berpendapat lain, Pemohon mohonpenetapan yang seadil adilnya 5 Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidanganyang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadirdan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohontersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohonmenyatakan bahwa dalil dalil permohonannya tersebutadalah benar dan karena nya tetap menyatakan padapermohonannya >Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaanatas permohonan nya tersebut, Majelis Hakim setelahmendengarkan penjelasan

terhadapperwaliannya adalah orang tua kandungnya sendiri,sehingga berdasarkan hal tersebut di mana Pemohontetap berkeinginan untuk tetap pada permohonannya,terlebih bahwa permohonan Pemohon tersebut berkaiterat dengan wilayah hukum kewarisan, karenanya MajelisHakim dalam musyawarahnya sepakat menghentikan dantidak melanjutkan pemeriksaan perkara a quo serta akanmemberikan pertimbangnnya berikutMenimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalamposita ke 4 atas permohonannya tersebut dan jugaketerangan (tambahan) penjelasan

telah ditetapkan Penggugat telahdatang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalamsidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkansuatu halangan yang sahBahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan denganmenasehati Penggugat, dan menjelaskan tetang surat gugatanPenggugat atas penjelasan

tersebut yang seharusnya Harta bersamapara pihak bukan disebut Pemohon dan Termohon tetapi adalahPenggugat dan Tergugat, dan atas penjelasan tersebut Penggugatmenyatakan secara lisan mencabut gugatannya;Bahwa oleh karena Penggugat di persidangan menyatakanmencabut gugatannya, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakimuntuk melanjutkan persidangan ini;Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan,selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang ini merupakanbagian yang tidak

.: bahwa sebagaimana penjelasan Pemohon Banding dalam suratbanding dapat Pemohon Banding tegaskan kembali bahwa darihasil penjelasan diatas Peneliti Keberatan seharusnyamembatalkan koreksi Penyesuaian Fiskal positif yang dilakukanoleh Pemeriksa karena dengan sangat sederhana dapatdisimpulkan bahwa telah terjadi "double correction" atau terjadikoreksi perhitungan ganda untuk keempat pendapatan /penghasilan lain luar usaha sebagaimana butir c di atas sebesarRp16.673.362.897,00.: bahwa yang menjadi

Membebankan biaya perkara menurutSubsider: Apabila Pengadilan Agama Blora dalam sidangnya berpandanganlain mohon putusan yang seadiladilnya ; 29 nn nnn nnnMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat telah datang menghadap sendiri, Tergugat tidak datang menghadapdi persidangan sekalipun telah di panggil secara patut dan Majelis Hakim telahmeberikan penjelasan kehidupan berumah tangga Penggugat dan atas hal ituPenggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa

Bla.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah meberikan penjelasan tentangkehidupan berumah tangga Penggugat dan atas hal itu Penggugat menyatakanmencabut surat gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dicabut olehPenggugat sendiri sebelum surat gugat tersebut dibacakan di sidang, makaMajelis berpendapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karenadicabut

telah ditetapbkan para Pemohondiwakili kuasanya menghadap di persidangan, Majelis Hakim memberipenjelasan bahwa sesuai permohonan Para Pemohon, posita para pemohonsaling mendukung dengan petitum, dalam petitum tersebut pewaris tidakditetapkan kapan meninggal dunia, sedangkan berdasarkan Pasal 171 hurufb KHI diuraikan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saatmeninggainya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusanPengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan hartapeninggalan;Bahwa atas penjelasan

, ditunjuk hal ihwalsebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa setelan Majelis Hakim menjelaskan bahwa. 3 dari 5 hal., Penet.permohonan Penetapan Ahli Waris harus salin Mg Baan CATAL Hostadengan petitum, dalam permohonan tersebut pewaris tidak terhadappencantunan kapan meninggalnya dan atas penjelasan

seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohontidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil Secara resmi dan patut;BahwaMajelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agarsabar dan tidak melanjutkan niatnya untuk melakukan poligamiBahwa kemudian~ dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon dengan penjelasan

bahwa sebenarnya Pemohon telahmelangsungkan pernikahan siri sejak 23 tahun yang lalu dan telahdikarunial 4 orang anak;Bahwa setelahn mendengarkan penjelasan Pemohon tersebutmajelis mencukupkan pemeriksaan untuk perkara ini;Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjukberita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMPutusan Nomor 1837/Pat.G/2021/PA.Bpp 3 dari 6Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah

/Pdt.G/2011/PA.Stb.menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut olehPenggugat;Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal demi pasal,Pasal 49 huruf a Undangundang Nomor 3 tahun 2006 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 7 tahuntahun 1989tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidangperkawinan; oleh karena itu. berdasarkan Pasal 89 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, Pasal 271 Rv, penjelasan pasal demipasal

Jika memilih mediator nonhakim maka biayaditanggung Para Pihak.0 Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalamKesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih KesepakatanPerdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabutgugatan.0 Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkanmenandatangani formulir penjelasan tentang mediasi".Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim Ketua tersebut, selanjutnyapara pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan

bersediauntuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik ;Menimbang, bahwa kemudian para pihak menandatangani formulirpenjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa para pihak telahmendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untukmenempuh mediasi dengan beriktikad baik ;Menimbang, bahwa Hakim Ketua memberikan penjelasan kepada parapihak tentang prosedur mediasi dan pemilinan Mediator, baik Mediator Hakimyang ada di Pengadilan Agama maupun Mediator dari Jluar (Mediatornonhakim bersertifikat

telahmemenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kKekuatanpembuktian sempurna dan mengikat (volledig en binden bewijs kracht), makatelah membuktikan bahwa para pihak adalah suami isteri yang sah, sehinggadinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagaipihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak yangmerupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49huruf a dan penjelasan

permohonan Pemohon, sedangkan keterangan para saksi Termohonjustru juga menguatkan alasan permohonan Pemohon walaupun berbeapenyebabnya, termasuk terjadinya perselisinan dan pertengkaran antara parapihak, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhiketentuan saksi dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebutmemiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (vrij bewijs kracht) ;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalildan alasan permohonan Pemohon dan penjelasan