S.tap/15/VII/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 06 juli 2023 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----------------------------

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama SAHNINGSIH, S.E sebagai wali dari anaknya yang bernama MEILANI DWI ANGGRAENI, perempuan, lahir di Rembang pada tanggal 29 Mei 2007 yang masih belum dewasa khusus untuk keperluan menandatangani dokumen/surat-surat terkait proses peralihan

Rajo Makmur Siregar,M.Pd dan CHRICELYN LOUIS ANDITIO, Perempuan, lahir di Gunting Saga tanggal 7-12-2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1223CLT0303201003003, tanggal 3 Maret 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara Rustam,SH;

kelamin Laki-Laki, lahir di Medan, tanggal 20 Mei 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 358/Turn-Disduk/2008, tertanggal 04 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan;

- JESSICA KWADRAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Medan, tanggal 20 Mei 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 359/Turn-Disduk/2008, tertanggal 04 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan;

1. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan

dari pernikahan tersebut pemohon telah mempunyai 3 (tiga)orang anak masingmasing bernama Jennifer Kwadran, JonathanKwadran, Jessica Kwadran;Bahwa, suami Pemohon/adik saksi yang bernama Kwa Tjien Hwai telahmeninggal dunia pada tahun14 Januari 2019;Bahwa sepengetahuan Saksi maksud Pemohon mengajukanpermohonan ke Pengadilan Negeri Medan adalah untuk ditetapkansebagai wali bagi anakanak pemohon karena anaknya masih di bawahumur, untuk itu diberikan Izin oleh pengadilan kepada Pemohon untukmelakukan peralihan

Selanjutnya kepada pemohon diberikanIzin untuk melakukan peralihan hak (jualbeli) atas sebidang tanah seluas 242M2, yang terletak di Kelurahan Pulo Brayan Il, Kecamatan Medan Timur, KotaMedan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1443, yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 21 Oktober 2004, karena anaknyamasih dibawah umur;Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonanpemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakahPengadilan Negeri Medan

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak (jualbeli) atas sebidang tanah seluas 242 M2, yang terletak di Kelurahan PuloBrayan Il, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sesuai dengan SertifikatHak Milik, Nomor : 1443, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotaMedan pada tanggal 21 Oktober 2004;4.

Bekasidan saat ini masih dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Bandungtersebut diatas;Bahwa, pokok gugatan yang ditujukan kepada Tergugat saat ini, juga pokokgugatan ulangan yang sama, yang intinya adalah masalah peralihan hak/jualbeli dari Glembo ke Tergugat, yang dinyatakan tidak benar oleh Penggugat,sehingga Akte Jual Beli No. 52 tanggal 8 September 1980 tidak sah dan cacatHal 6 dari 16 hal Put.

No.658 /PDT/2016/PT.DKIhukum serta harus dibatalkan menurut Penggugat; Bahwa, fakta hukummembuktikan saat proses peralihan hak dari Glembo ke H. Naseri Surat JualBeli Mutlak dari Glembo ada tanggal 7 Februari 1974 dan pembauatan AJB No.52/Ts/Bks/1980 pada tanggal 8 September 1980, usia mereka/Penggugatmasih pada bocah, bahkan Penggugat tahun 1974 Belum Lahir dan tahun 1980saat dibuatAJB tersebut Penggugat baru berumur lebih kurang 1 (satu) tahun.Jelas mereka tidak tahu/mengerti.

Dan dalam proses peralihan hak tersebuttelah dibuktikan sah dan kebenarannya sesuai hasil daktiloscopi sidikibujariGlembodari Korespol Bekasi 831/Bekasi thn 1980 dan Ditserse PoldaMetro Jaya thn 1988;Bahwa, fakta hukum dalam pokok gugatan ini telah diuji dan dibuktikankebenarannya dalam persidangan sebelumnya ;Perdata.a. Putusan PN.

Bahwa cacad hukum secara materil yang lebih parah lagi pada SHM a quoadalah pada peralihan hak dari HAMA kepada SYAMSU AMAN SYAMSUALAM yaitu terjadi pada tanggal 12 Desember 1974, hal ini sangat tidakwajar sebab SHM a quo menurut data yuridisnya terbit tahun 1976 dandialinkan kepada HAMA tahun 1976, mengapa dari HAMA dialihkan kepadaSYAMSU AMAN SYAMSU ALAM tahun 1974 ?

kejanggalan, halini dapat dilihat bahwa Manri meninggal dunia pada tahun 1973 akan tetapiSHM a quo terbit tahun 1976 yakni dua tahun setelah Manri meninggal duniadiatas tanah sengketa dibawah pemeliharaan dan perawatan PemohonKasasi dan memang semasa hidupnya Manri tidak pernah memohoinSertifikat Hak Milik atas tanah tersebut.Cacat hukum yang paling menonjol juga dan telah terbukti menurut hukumdalam proses persidangan adalah data dalam obyek sengketa in casu SHMNo.58/Samata a quo yang menyatakan bahwa peralihan

No. 18 K/TUN/2010.Dan yang lebih parah lagi adalah Peralihan dari Hama kepada SyamsuAman Syamsu Alam yaitu pada tanggal 12 Desember 1974, padahalmenurut data yuridisnya SHM a quo terbit nanti pada tahun 1976, hal iniberarti bahwa sebelum SHM a quo terbit memang sudah diperjualbelikandari Hama kepada Syamsu Aman Syamsu Alam, sebelum Manri mewariskankepada Hama maka Hama telah menjual terlebih dahulu kepada SyamsuAman Syamsu Alam.Majelis Hakim Agung yang terhormat, bahwa telah terobukti menurut hukumbahwa

Putusan Nomor 37 PK/TUN/2016Balai Pengobatan Kartini Mas tanggal 10 Oktober 2013 telah ditutup hal initerlihat tindakan melawan hukum Kepala Dinas Kesehatan KabupatenLumajang ditambah lagi dengan tindakan diskriminasi karena masih banyakBP BP lain yang masih tetap menyelenggarakan pelayanan kesehatanmasyarakat ;10.Bahwa sampai dengan saat ini belum ada satu aturanpun tentang PetunjukTisTehnis mengenai peralihan dari Balai Pengobatan ke Klinik malah tiba tibausaha kami ditutup sehingga kami mengalami

;Bahwa sesuai Tugas dan Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Lumajangberdasarkan Perda Nomor : 23 Tahun Susunan Organisasi dan Tata KerjaDinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, Kepala Dinas merupakan PembantuBupati dalam Tugas dan wewenang dibidang kesehatan oleh sebab itu kamiberpendapat Kepala Dinas Kesehatan harus tunduk dan melaksanakanPeraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2012 tentang Perijinan Klinik diKabupaten Lumajang dengan masa peralihan masih ada waktu sampai 4 Juli2014 ;12.Bahwa surat Kepala Dinas

peraturanMenteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 Tentang Upayapelayanan kesehatan swasta di bidang medik harus disesuaikan denganPeraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Tahunperaturan Bupati ini diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 4 Juli 2012,sementara peralinannya 2 (dua) Tahun yaitu sampai 4 Juli 2014, BalaiPengobatan Kartini Mas ditutup tanggl 11 September Tahun 2013 sesuaiSurat Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor 440/8639/427.35/2013(objek sengketa), belum selesai waktu peralihan

semula ;Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut para Tergugat telahmemberikan jawaban tertulis tertanggal 27 Maret 2013 yang isinya sebagai berikut :Dalam Eksepsi :1 Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugatsecara keseluruhan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;2 Bahwa gugatan Penggugat nomor 02/ Pdt.G/ 2013/ PN.Rbg tanggal 12 Februari2013 adalah tidak sempurna/ obscuur lible karena tidak lengkapnya pihak Tergugat;3 Bahwa dalam peralihan

tanah dan Tergugat/ pembeli menerima sertifikat hakmilik atas tanah yang berasal dari SHM No.00717 serta menguasai tanahnya ;9 Bahwa Tergugat tidak menguasai SHM No. 00717 tersebut namun yang benarsertifikat tersebut didaftarkan pemecahan di kantor Badan Pertanahan Rembangpada tanggal 22 Oktober 2012.Dalam Rekonpensi1 Bahwa seharusnya pihak Tergugatlah yang merasa dirugikan atas perjanjianini, bukan semata mata kekurangan membayar Tergugat pada Penggugat.Namun Tergugat pun menunggu kepastian proses peralihan

putusan ini, maka segala sesuatusebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipergunakan puladalam mempertimbangkan putusan ini dan selanjutnya terjadi sebagai tersebut dalam beritaacara perkara pemeriksaan ini ;TENTANG HUKUMNYAI DALAM KONVENSIA DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi yangpada pokoknya sebagai berikut :121 Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak sempurna/ obscuur lible karena tidaklengkapnya pihak Tergugat karena dalam peralihan

Samoeri Atmo sendiritelah meninggal pada tahun 1984, sehingga tidak mungkin melakukan jual belliatas tanah sawah tersebut pada tahun 1986 ;Bahwa oleh karena peralihan hak atas Tanah Peninggalan P. SamoeriAtmo sebagaimana tersebut dalam buku leter C Kelurahan Jrebeng Lor,Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo dari C Nomor 280, Klas S.II persil 65,luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo ke C Nomor 1755, Klas S.II persil 65,luas 475 da atas nama P.

Samoeri Atmo alias Somuri Atmo ;Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa 1 a sejak tahun 2004dan objek sengketa 1 b sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang tanpasepengetahuan dan seijin dari para Penggugat adalah merupakanperbuatan melawan hak dan melawan hukum ;Menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah peninggalan P. SamoeriAtmo alias Somuri Atmo dari Buku C. 280 atas Nama P. Samoeri Atmoke. Buku C. 1755 atas nama P.

Menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah peninggalan P. Samoeri Atmoalias Somuri Atmo dari Buku C. 280 atas Nama P. Samoeri Atmo ke. BukuC. 1755 atas nama P. SALIM dengan dasar jual beli, pada tanggal27101986 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;6. Menyatakan mengembalikan status Tanah Peninggalan P. Samoeri Atmokepada asalnya yakni dari C Nomor 1755, Klas S.n persil 65, luas 475 daatas nama P. SALIM dikembalikan ke C. Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas475 da, atas nama P. Samoeri Atmo ;7.

yang dikenal dan terletak di Kelurahan Lidah Kulondahulu Kecamatan, Karang Pilang, sekarang Kecamatan Lakarsantri, KotaSurabaya;Bahwa, peralihan hak atas objek sengketa tersebut berdasarkan sebagaiberikut:Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) telah melakukan pengikatan jual beli dengan Turut TermohonPeninjauan Kembali (dahulu Turut Termohon Kasasi I/Turut TerbandingI/Turut Tergugat ) berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 107 danAkta Kuasa Nomor 108 dan 109 tertanggal

ribu rupiah) jumlah uang mana menurut keterangan pihak pertamatelah diterima dari pihak kedua dengan tunai dan dengan sempurnasebelum penandatanganan akta ini dan untuk penerimaan uang mana aktaini berlaku juga sebagai kwitansinya";Sehingga dalam hal ini tidak dapat dipungkiri terjadi perjanjian jual beliTermohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Pembanding/T ergugat)antara Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu~ TurutTermohon Peninjauan Kembali I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat 1)sehingga peralihan

denganmemberikan ganti rugi atas dasar musyawarah;Sehingga Pelepasan Hak Atas Tanah dari Turut Termohon PK II (dahuluTurut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat Il) kepadaPemohon Kasasi (Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat) telah sah dansesuai dengan aturan hukum;Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) dalam hal ini merupakan pembeli terakhir atasobjek sengketa yang sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) peralihan

Sebagaimana ketentuan Pasal 1474KUHPerdata jo Pasal 1475 KUHPerdata, yang menyatakan:Pasal 1474 KUHPerdata:la mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya danmenanggungnya";Pasal 1475 KHUPerdata:Penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalamkekuasaan dan kepunyaan si pembeli;Bahwa, untuk itu peralihan hak yang terjadi dan telah dituangkan dalambentuk akta notariil kKepentingan hukum dari Turut Termohon PeninjauanKembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali Il (

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 HIR jo. 1234HIR yakni:Pasai 1233 HIR Tiaptiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baikkarena undangundang;Pasal 1234 HIR "Tiaptiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu.untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu";Bahwa, semua perikatan yang terjadi antara pihak telah terpenuhi, akantetapi justru Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Pembandlng/Terqugat) setelah menerima pembayaran atas peralihan hakatas objek

Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan adalah karena adanya SuratJawaban dari TERGUGAT Ill kepada Penggugat bertanggal 31 Maret2016, yang memberikan tenggang waktu kepada Penggugat selambatlambatnya selama 30 hari terhitung sejak tanggal surat tersebut, untukmendaftarkan Gugatan ke Pengadilan ;Bahwa karenanya adalah sangat wajar secara hukum, untukmenghukum TERGUGAT Ill untuk tidak memproses permohohanpemecahan ataupun peralihan hak atas Objek Perkara oleh TERGUGAT baik menyangkut tanah Objek Perkara

kaum Penggugat,sebagaimana dinyatakannya pada halaman 5 angka 8 naskah gugatanPenggugat, karena yang Penggugat lakukan melalui Tergugat Ill adalahHalaman 14 dari 28 Putusan Nomor 194/PDT/2017/PT PDG.melakukan balik nama dari Tergugat kepada anak kandung Tergugat (yaitu Marah Hamdan Novri) yang dalam perkasa in casu tidak digugatoleh Kuasa Penggugat.Selanjutnya adalah tidak benar pernyataan Penggugat pada halaman 5angka 10 untuk menghukum Tergugat Ill untuk tidak memprosespermohonan pemecahan atau peralihan

Parak Gadang Timur, Surat Ukur 4 Desember 2014No. 00069/2014 in litis (yang sudah terbit sejak tanggal 4 Desember2014.10.Bahwa dengan uraian dan fakta di atas terbukti pernyataan para11Penggugat / Kuasa Penggugat yang menyatakan Tergugat dan Ill(1,2,3 dan 4) serta Tergugat Ill telah berusaha untuk memecah sertifikatataupun peralihan hak atas Sertifikat No. 1400 in litis dan ataupunpermohonan sertifikat baru nantinya dan atau pun yang telah terbitsecara sah adalah pernyataan yang keliru dan tidak

objek perkara tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah sertabatal demi hukum atau dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Padang a quoselanjutnya menghukum Tergugat 1 dan Tergugat Il,1,2,3,dan 4 dengansuka rela mengosongkan objek perkara, Tergugat Ill melalui Pengadilanagar membatalkan Sertifikat No. 1400/ Kelurahan Parak Gadang Timur(objek perkara).Selanjutnya adalah tidak benar pernyataan Penggugat pada halaman 5angka 10 untuk menghukum Tergugat Ill untuk tidak memprosespermohonan pemecahan atau peralihan

hartapuisaka tinggi kaum Penggugat yang lokasi tanah sebagaimanaditerangkan dalam Surat Keterangan tahun 1912 dan Surat KAN 8 SukuNagari Padang No. 01/NMSS/PDG/SK/X/1993 tanggal 19 Oktober 1993yang luasnya + 11.850 M2, karena jelas Tergugat Ill mempunyaiHalaman 16 dari 28 Putusan Nomor 194/PDT/2017/PT PDG.16.17.kewenangan yang sah dan wajar memproses permohonan yang Tergugat ajukan dalam hal ini untuk membalik namakan kepada Hamdan Novridan ataupun melakukan pemecahan sertifikat in litis serta peralihan

tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November2020 sekira jam 08.00 WIB di depan rumah Saksi Desa Mak TeduhKecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan; Bahwa yang Saksi ketahui suami Saksi yakni Saksi Supir Bin Ismailalami adalah penipuan dengan cara awalnya Terdakwa melakukan pembeliandengan cara Over Kredit terhadap 1 (satu) unit mobil dengan merkMistsubishi Xpander GLX 1.5 MT dengan Nomor Polisi BM 1166 KI warnahitam tersebut kepada suami Saksi lalu Suami Saksi menyetujuinya, sertaakan mengurus peralihan

tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November2020 sekira jam 08.00 WIB di depan rumah Saksi Desa Mak TeduhKecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan; Bahwa yang Saksi Supir Bin Ismail ketahui sdr Supir yakni ayahkandung Saksi alami adalah penipuan dengan cara awalnya Terdakwamelakukan pembelian dengan cara Over Kredit terhadap 1 (Satu) unit mobildengan merk Mistsubishi Xpander GLX 1.5 MT dengan Nomor Polisi BM1166 KI warna hitam tersebut kepada ayah Saksi lalu menyetujuinya, sertaakan mengurus peralihan

BK untuk atas keberhasilanTerdakwa membawa mobil tersebut, dan Terdakwa tidak pernah melakukanjanjinya sebagaimana kesepakatan dengan Saksi Supir Bin Ismail untukmelanjutkan anggsuran kredit mobil tersebut sampai lunas serta akan datangkembali pada hari Senin untuk bersamasama ke pihak Leasing di Pekanbaruguna proses over kredit atau peralihan mobil tersebut, maka dengan demikianperbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirisendiri secara melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan

rumah Saksi Supir BinIsmail, Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya masuk ke rumah Saksi SupirBin Ismail, lalu Saksi Supir Bin Ismail bersepakat dengan Terdakwa untukmenjual mobil tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)sebagai biaya balik Down Payment (uang muka) dan Terdakwa akanmelanjutkan anggsuran kredit mobil tersebut selanjutnya sampai lunas sertaTerdakwa berjanji akan datang kembali pada hari Senin untuk bersamasama kepihak Leasing di Pekanbaru guna proses over kredit atau peralihan

BK yang secara bersamasama mendatangi rumahSaksi Supir Bin Ismail untuk membeli mobil tersebut dan mentransfer uangbiaya biaya balik uang muka (down payment) kepada Saksi Supir Bin Ismail,lalu membawa mobil tersebut ke Pekanbaru, namun selanjutnya tidak pernahmemenuhi janji Terdakwa untuk melanjutkan angsuran kredit mobil tersebutsampai lunas serta akan datang kembali pada hari Senin untuk bersamasamake pihak Leasing di Pekanbaru guna proses over kredit atau peralihan mobilsebagaimana telah diuraikan

SPHSPH tahun 1993 untuk PT Elok Abadi Pertama diblok Pilar dan menurut keterangan Saksi H Sugandi bahwa saksi pernahdimintai keterangan oleh Polisi dalam perkara pidana atas namaTersangka Abdul Fatah (Tergugat Il) atas Laporan dari Penggugat(sesuai bukti P7A, 7B, P82)*;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukanoleh Majelis Hakim bersama para pihak pada tanggal 10 Juli 2012 diKantor Kepala Desa Sumur Batu untuk melihat Buku C Desa telahdiperoleh fakta fakta, sebagal berikut: Peralihan

hak dari Said Bin Ayub kepada Yayasan Tirasa/Penggugat; Peralihan hak dari Drs.

Sulistyo kepada Yayasan Tirasa; Peralihan hak dari Hapid H. Said kepada Yayasan Tirasa; Peralinan hak dari Arsani Arpani kepada Yayasan Tirasa; Peralihan hak dari Santibi Bariji kepada Yayasan Tirasa;Bahwa terdapat bukti T 11155 tentang Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah untuk kepentingan swasta dari Said Bin Ayub kepada PTElok Abadi Pertama yang terletak di blok pilar; T 11145 tentang SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk kepentingan swasta dariDrs.

, bukan untuk tanah objek sengketa a quo yang terletak di Blok Pilar,yang telah dibebaskan oleh Penggugat pada tahun 1997 dan telah terbit suratukur dari Tergugat Ill sendiri;Bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal15 Mei 2012 dan tanggal 10 Juli 2012, penguasaan Penggugat atas objeksengketa secara nyata (faktuil) telah dapat dibuktikan dengan berdirinya 3(tiga) buah bangunan permanen berupa Villa dan Gudang milik Penggugatserta dari data buku C Desa setempat dicatat: peralihan

Bahwa perolehan hak atas tanah tersebut adalah atasdasar pembelian dengan itikad baik berdasarkan Akta JualBeli No.13/Kec.Sinkep/2007, tanggal 12 Februari 2007,sebagaimana pula tercantum dalam kolom peralihan haksebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 364Sisa tersebuty =e eees SH Hie Se GH Be SH ee i3.

Bahwa peralihan atas objektanah yang disebutkan dalam Sertifikat HGB Nomor100/Kelurahan Simboro kepada Pihak Penggugat/PT.Warga Haji Basir Utama secara hukum pula menimbulkankeanehan oleh karena objek tanah dimaksud telahmenjadi objek hak tanggungan pada PT.

Bank TabunganNegara (BTN) Cabang Makassar sejak tahun 2000sehingga bagaimana mungkin peralihan dimaksud dapatterjadi tanpa sepengetahun pemilik saham lainnya; Bahwa dari keseluruhan asset barang tidakbergerak/tanah yang dimiliki oleh perusahaan PT.Warga Haji Basir seluas kl. 19 Ha tersebut yangmerupakan satu hamparan/tidak terpisahpisah yangterletak di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro,Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (dahuluProvinsi Sulawesi Selatan) termasuk tanah yangdisebutkan dalam

oleh pihak perusahaan PT.Warga Haji Basir sebagai perusahaan pengembang, dantelah memperoleh izin prinsip/izin lokasi dariPemerintah Kabupaten Mamuju berdasarkan SuratKeputusan Bupati Mamuju, Nomor : 368/KPTS/VII/2000,Tanggal 12 Juni 2000, berikut lampirannya, yangsebelumnya pula telah memperoleh Izin Site Plan dariPemerintah Kabupaten Mamuju berdasarkan SuratKeputusan Bupati Mamuju, Nomor : 503/01/1X/1999/DTR,berikut gambar Site Plannya, sehingga dengan demikianbahwa secara hukum, terhadap adanya peralihan

Laumang; ~~Selatan : dengan, JaLan~ c mcm is peBarat : dengan tanah Hi.Basir Achmad; Menurut Penggugat, perolehan hak atas tanah tersebutdidasari pembelian dengan Itikad baik berdasarkan Akta JualBeli No.13/Kec.Sinkep/2007, tanggal 12 Februari 2007sebagaimana pula tercantum dalam kolom peralihan hak dalamSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 364 Sisa tersebut; Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugatmemberikan jawaban yang berisi eksepsi dan bantahan dalampokok perkara sekaligus menggugat balik

Bahwa posita Penggugat nomor 9, kami tanggapi sebagai berikut : bahwaperalihan hak SHM Nomor 3403 dari Tergugat ke Tergugat Il sudah melaluiprosedur yang benar, dimana proses peralihan hak tersebut di lakukan melaluiTergugat Ill, sehingga bisa menjadi milik Tergugat Il;. Bahwa posita Penggugat nomor 12, kami tanggapi sebagai berikut; bahwaPenggugat tidak bisa hanya dengan asumsi atau dugaan Penggugat sajabahwa proses peralihan hak dari Tergugat ke Tergugat Il dilakukan dengancara melawan hukum.

Tergugat Il sudah sesuai prosedur dalam melakukan proses jualbeli dan atau proses peralihan hak atas obyek SHM Nomor 3403, sehinggatidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Il;. Bahwa posita Penggugat nomor 13, kami tanggapi sebagai berikut: bahwa tidakada kewajiban apapun dari Tergugat Il untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat. Tidak ada hubungan hukum apapun yang mewajibkan Tergugat Ilmembayar kerugian terhadap Penggugat.

Bahwa DITOLAK DENGAN TEGAS dan mensomeer Penggugat untukmembuktikan dalil gugatannya Penggugat atas dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa proses peralihan hak ke Tergugat Il adalah cara13perbuatan melawan hukum Oleh karena itu gugatan tersebut harusDITOLAK ;9.

Penggugat; Bahwa menurut Penggugat sertifikat tanahsawah sengketa dijadikanjaminan hutang melalui perantara bernama SALEH ketempat TergugatVPAIMIN pemilik Dealer Sumber Makmur Motor yang beralamat di JalanRaya Grompol, Jambangan KM 03 Sragen dengan mendapatkan pinjamanuang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya akta jual beli tanah sawah sengketa,dan berdasarkan Buku Daftar C Desa tanah sawah sengketa masih atasnama Penggugat karena tidak ada catatan peralihan

tidak bisa melunasi hutangnya danmengabaikan teguran yang diberikan oleh PT Permodalan NasionalMadani (Persero) cabang Pacitan;Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Pct.Bahwa selanjutnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) cabangPacitan melelang tanah dan rumah milik terdakwa 1 SUKIRAH BintiMARTOREJO yang dijadikan jaminan hutang tersebut melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun pada tanggal 10Nopember 2015 yang dimenangkan oleh saksi NUR CAHYANI dan telahdilakukan peralihan

ENDANG EKOWATI tidak bisa melunasi hutangnya danmengabaikan teguran yang diberikan oleh PT Permodalan NasionalMadani (Persero) cabang Pacitan;Bahwa selanjutnya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) cabangPacitan melelang tanah dan rumah milik terdakwa 1 SUKIRAH BintiMARTOREJO yang dijadikan jaminan hutang tersebut melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun pada tanggal 10Nopember 2015 yang dimenangkan oleh saksi NUR CAHYANI dan telahdilakukan peralihan hak milik atas tanah dan rumah

SUKIRAHbersama dengan Terdakwa MARNI AZIZ;Bahwa Terdakwa SUKIRAH merupakan pemilik lama dari rumahtersebut, dan saksi memiliki rumah tersebut karena menang lelang;Bahwa kejadian berawal dari Terdakwa SUKIRAH mempunyai hutang diPNM ULLAM Punung dengan jaminan sertifikat rumah, kemudian karenaangsurannya macet pihak ULLAM melelang rumah milik TerdakwaSUKIRAH tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Madiun pada tanggal 10 Nopember 2015 dan dimenangkan olehsaksi dan telah dilakukan peralihan

jaminansertifikat hak milik atas tanah dan rumah nomor 112 milik terdakwa,namun pada sekitar awal 2015 terdakwa tidak bisa membayar angsuranbeberapa bulan dan telah diberikan surat teguran / peringatan oleh PTPNM ULLAM Punung sebanyak 3 kali; Bahwa selanjutnya PT PNM ULLAM Punung melelang tanah dan rumahmilik terdakwa yang dijadikan jaminan hutang tersebut melalui KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun pada tanggal 10Nopember 2015 yang dimenangkan oleh saksi NUR CAHYANI dan telahdilakukan peralihan

dengan jaminansertifikat hak milik atas tanah dan rumah nomor 112 milik terdakwa 1, namunpada sekitar awal 2015 terdakwa 1 tidak bisa membayar angsuran beberapabulan dan diberikan surat teguran / peringatan oleh PT PNM ULLAM Punungsebanyak 3 kali, lalu PT PNM ULLAM Punung melelang tanah dan rumah milikterdakwa 1 yang dijadikan jaminan hutang tersebut melalui Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Madiun pada tanggal 10 Nopember 2015 yangdimenangkan oleh saksi NUR CAHYANI dan telah dilakukan peralihan

secara materil Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, setelah diteliti dandianalisa, ternyata secara materil dinilai tidak memenuhi syarat materil saksi,karena saksi sama sekali tidak mengetahui secara pasti cara perolehan, ukurandan letak harta terperkara yang tidak bergerak, apalagi untuk mengetahuibatasbatasnya, sebab saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiriapalagi terlibat langsung atau dilibatkan di dalam proses jual beli atau peralihan

/perolehan harta terperkara, dan kalaupun saksi menerangkan bahwa hartaterperkara berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya dibeli pada tahun1997, namun terjadinya jual beli sebelum Tergugat dan Penggugat sebagaisuami isteri sebab Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2004,sementara harta terperkara berupa sawah selain tidak pernah melihat ataumendengar sendiri apalagi terlibat langsung atau dilibatkan di dalam proses jualbeli atau peralihan/perolehan harta terperkara, juga pengetahuan saksi

satu unit mobil Fic up tidak termasuk dalam objekgugatan Penggugat rekonvensi, oleh karenanya kesaksian aquo sepanjangharta terperkara aquo harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga, setelah diteliti dandianalisa, ternyata kesaksian saksi terhadap harta yang tidak bergerak secaramateril dinilai tidak memenuhi syarat materil saksi, karena saksi adalah orangyang tidak pernah melihat atau mendengar sendiri apalagi terlibat langsungatau dilibatkan di dalam proses jual beli atau peralihan

Masjid, Pasar VI, Desa Pematang Johar, KecamatanLabuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dinilai memenuhi syarat materil saksi,karena saksi melihat langsung proses jual beli tanah terperkara antaraPenggugat rekonvensi selaku pembeli dengan Porang Nasution in casu ayahkandung saksi selaku penjual, sehingga saksi dinilai mengetahui langsungperolehan dan atau peralihan harta aquo kepada Penggugat konvensi danTergugat konvensi dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.meskipun saksi tidak mengetahui

Sedangkan hartaharta terperkara lainnya baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak, saksitidak memberikan kesaksiannya;Menimbang, bahwa keterangan saksi ketujuh setelah diteliti dandianalisa, ternyata kesaksian saksi mengenai harta tidak bergerak berupa ruko,sawah, dan rumah, secara materil dinilai tidak memenuhi syarat materil saksi,karena saksi adalah orang yang tidak pernah melihat atau mendengar sendiriapalagi terlibat langsung atau dilibatkan di dalam proses jual beli atau peralihan/perolehan

- Satu bundel copy minuta Akta Jual Beli nomor: 13/2022, tanggal 16 Februari 2022;

- Satu bundel copy warkah peralihan hak karena turun waris Sertipikat HM No. 260 Kelurahan Kratonan;

Satu bundel copy warkah peralihan hak karena jual beli Sertipikat HM No. 260 Kelurahan Kratonan;

Satu bundel

Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 325/K Tahun 1983 yang semula atas nama Slamet, Kasiati dan Tuwe Harsih menjadi atas nama Ali Sholeh (Penggugat)

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 325/K Tahun 1983 yang semula atas nama Slamet, Kasiati dan Tuwe Harsih menjadi atas nama Ali Sholeh (Penggugat);

9.