Ditemukan 11169 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulpa umpa uspa uppa upa uupt
Penelusuran terkait : Pembunuhan Pencabulan Persetubuhan Pencabulan (uupa)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 29-12-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2014
Tanggal 29 Desember 2014 — HENDRIKO WIJAYA, DKK VS NY. IDA FARIDA DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
83 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan Perundangundangan Pertanahan yang berlaku sekarang (UUPA No. 5 Tabun1960, PP No. 24 Tahun 1997, PMNA/Kep. BPN No. 3 Tahun 1997,PMNA/Kep. BPN No. 3 Tahun 1999, PMNA/Kep. BPN No. 9 Tahun1999) dan terikat azasazas umum Pemerintahan yang baik/AAUPB(UU No. 28 Tahun 1999).
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 11-05-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 252/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 7 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat I : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Diwakili Oleh : MUHAMMAD YUSUF GAZALI, S.H
Terbanding/Penggugat : SUDIN MULIA DJOHAN,
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
Turut Terbanding/Tergugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM JASA TIRTA II
Turut Terbanding/Tergugat III : Hj. LENIAWATI
124 — 40
  • Bekasi sebagai salah satu Panitia, sehingga jelas asset tanah yangdibebaskan tersebut tercatat sebagai tanah Negara dan dituangkan kedalamsuatu Peta Pembebasan dan Lampiran Model C sebagai Bukti pembayaran,sehingga jelas kedudukannya didalam UUPA dan Peraturan Perundangundangan terkait Pendaftaran Tanah sebagai Tanah Negara;halaman 29 dari 55 putusan Nomor 252/PDT/2020/PT.BDG7.10.acl12.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.39/ KPTS/1994tanggal 8 Februari 1994 tentang Penetapan
Pengadilan PN TUBEI Perdata
Register : 13-05-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN TUBEI Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tub
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
Juanda Bin Musa
Tergugat:
Sukim
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong
202 — 120
  • dan ayat (2)huruf c undangundang tersebut, tanda bukti dari hak tersebut diberikanberdasarkan adanya pendaftaran tanah yang ketentuanketentuannya diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahdan tanda bukti tersebut berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 butir 20 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf c UUPA
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 16-05-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 14 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 4 Nopember 2014 — TJITRA BINTORO ALIAS TJOA TJITRA BINTORO 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU 2. PT. BANJAR GAWI MAKMUR
152 — 52
  • PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan HakPengelolaan jo.PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak AtasTanah Negara.Bahwa secara yuridis, sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan olehTergugat merupakan surat bukti kKepemilikan hak atas tanah yang diaturoleh undangundang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf (c)UUPA jo.
Pengadilan PA PATI Perdata Agama
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PA PATI Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
145 — 45
  • jawaban Tergugat, Turut TergugatI, Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat III angka 12 menganai hibah bendatidak bergerak berbeda dengan benda tidak yang perlakuannya berbeda,yang mana dalam perkara a quo adalah hibah benda tidak bergerak yangdiatur sebagaimana UUPA No.5 tahun 1960 jo PP.
Pengadilan PN MAKALE Pidana Khusus
Register : 21-08-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mak
Tanggal 12 September 2018 — Pemohon:
M. NATSIR MAKKAWARU alias M. NATSIR M.
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja
91 — 59
  • Penyelidikan (LHP) adalah salah satudasar dilakukannya Penyidikan sehingga adanya penetapan tersangka kepada Pemohonmaka penetapan tersangka kepada Pemohon juga tidak sesuai Prosedur dan cacat secarayuridis;Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati barang bukti sebagaimana ternyatadalam bukti P.3 berupa Sertipikat Hak Pakai No.04/1999 atas nama Pemda TK II Tana Torajadipergunakan untuk SDN No. 304 Ratte Ayun menunjukkan bahwa sertifikat aquo adalahsertifikat hak pakal;Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 UUPA
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-01-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 2/PDT.G/2016/PN PWK
Tanggal 16 Juni 2016 — Penggugat: Tn. DEDI CAHYADI, SH. M.Kn Tergugat: 1.TASMIATI Binti SANTAATMAJA alias TASMIATI ASMIATI ELON 2.Drs SANDY BIAS 3.Ny. ENDEH SUPIARSIH, SH. M.Hum 4.PEMERINTAH R.I CQ MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KAKANWIL BADAN PERTANAHAN JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KAB.PURWAKARTA
113 — 25
  • Program$3 di Universitas Parahiyangan, Bandung, yang setelah bersumpahmenurut cara agamanya, telah mengemukakan pendapat pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa pranata perjanjian mengenal dua asas, yaitu. asaskonsensualisme dan asas kebebasan berkontrak, dimana dewasa iniberkembang asas keseimbangan yang selain mengutamakankepentingan yang bersangkutan juga memperhatikan kepentinganmasyarakat; Bahwa hukum adat adalah asas penyeimbang ada di dalam UU No. 5Tahun 1960, tentang undangundang pokok agraria (UUPA
Pengadilan PN TARUTUNG Perdata Tanah
Register : 16-03-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN TARUTUNG Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Trt
Tanggal 15 September 2020 — Panusur Sihite lawan Leo Ramli Simamora
154 — 31
  • menerangkan Nan TimbulSimamora (istri dari Salmon Lumbangaol) telah menyerahkan secara penuhtanah perkara a quo kepada Jafar Sihite, sebagaimana keterangan dari SaksiMangasi Tua Simamora dan Saksi Guntur Simamora, tanah obyek sengketatersebut diperoleh oleh Jafar Sihite melalui jual beli dengan Nan Timbul padatahun 1974, yang mana mendapatkan tanah obyek sengketa sebagai tanahpauseang ke pihak boru;Menimbang, bahwa sejak berlakunya UndangUndang Nomor 5Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-09-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — RAHMAN / LA BOLONG, DKK vs I. BUPATI SIDENRENG RAPPANG., II. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI / MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG., III. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG., IV. PT. SEMESTA MARGEREKSA;
69 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 464 K/TUN/2017Bahwa hapusnya Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 34 UUPA danPasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40/1996 secara jelasditegaskan bahwa dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenangsebelum jangka waktunya berakhir karena tidak terpenuhinya kewajibankewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuanketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14Peraturan Pemerintah Nomor 40/1996, bahwa alasan batalnya hak gunausaha berdasarkan Putusan pengadilan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 19-11-2014 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 85/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 10 Juni 2015 — TOMAS PURBA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
87 — 34
  • Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktianyang kuat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA.
Pengadilan PN TEMANGGUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-05-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 48/Pid.B/2014/PN Tmg
Tanggal 23 Juli 2014 — SUMIYO Bin MULYOREJO
40 — 7
  • cara agamanya memberikanketerangan sesuai dengan keahliannya sebagaiberikut :Bahwa yang dimaksud tanah adalah permukaan bumi ;Bahwa hak atas tanah yaitu berupa Hak Guna Usaha, HakMilik, Hak Pakai, Hak selama Dipergunakan, Hakhak yangsifatnya sementara ;Bahwa yang dimaksud ahli waris adalah apabila pewaris sudahmeninggal, apabila pewaris belum meninggal maka belum adaahli waris ;Yang termasuk ahli waris adalah Suami/istri, anak, saudara,orang tua kandung ;Bahwa ketentuan tentang tanah diatur dalam UUPA
Pengadilan PN CIAMIS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-02-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN CIAMIS Nomor 5/PDT.G/2015/PN CMS
Tanggal 16 Nopember 2015 — H. CUCU MULYANA Bin H. SUHAEMI, Dk. LAWAN : IIS DEWI SRI FATONAH,Dkk.
87 — 18
  • Pasal 19 ayat (2) hurufc dan Pasal 25 Undangundang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria (UUPA) Jo Pasal82 dan Pasal 37 PeraturanPemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo Pasal 8 ayat(1) Undangundang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atastanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah (UUHT).3.
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 02-11-2018 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 28/Pdt.G/2018/PN LBB
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.LELI RUWAIDA
3.Kepala Kantor BPN Agam
Turut Tergugat:
SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
104 — 12
  • Parlindungan, Pengertian HakPengelolaan adalah suatu hak atas tanah yang sama sekali tidakada istilah di dalam Undangundang Pokok Agraria (UUPA). Secaratidak langsung Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, pasaltersebut pada pokoknya menyatakan bahwa dari hak menguasaidari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan, sehinggaada kemungkinan dibuka untuk menerbitkan hak baru.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 20-03-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Cbi
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
1.Thomas Wahjudi Sastra
2.Warman Wahjudi Sastra
Tergugat:
1.Lusiana Tjandra Cq. PT. Mentari Prima Mandiri
2.PT. Bank UOB Indonesia, Bank UOB Cabang Harmoni Cq. Bank UOB Cabang Asemka
Turut Tergugat:
1.BPN KABUPATEN BOGOR
2.BPN Kota Batam
118 — 121
  • juga mengatur setiap orang bertanggung jawabtidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hatihatinya;Pasal 1367 KUHPerdata disebutkan Seseorang tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkanjuga atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan orangorang yangmenjadi tanggungannya atau disebabkan barangbarang yang berada dibawah pengawasannya;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 16-01-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 10/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 1 Agustus 2017 — SOPINAH, dkk ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, dkk.
114 — 50
  • atau oleh Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkanpenunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dansedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yangberbatasan.Bahwa adapun yang dimaksud dengan para pemegang hak atas tanah,dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997, yangmenyatakan:Yang dimaksud dengan pemegang hak atas tanah dalam ayat ini adalahorang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut UUPA
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 10-10-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 340/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 14 Desember 2017 — ENDI BACHTIAR VS PT. (PERSERO) KAWASAN INDUSTRI MEDAN, DK
42 — 23
  • Bahwa dengan demikian berdasarkan prosedur hukum atas penguasaanmaupun perolehan hak pengelolaan atas tanah seluas 3.14,7525 Ha olehTergugat adalah tidak melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal13835 KUHPerdata dan Pasal 1337 KUHPerdata sebagaimana didalilkanPenggugat dan perolehan hak atas tanah tersebut telah sesuao denganketentuan hukum tanah di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUPA No. 5tahun 1960 maupun peraturan pelaksanaan lainnya dengan demikian terbuktiTergugat Il tidak melakukan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 95/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 6 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : MUHAMMAD JEFRI bin M. EDSON HARTONO Diwakili Oleh : Sitompul Charles Marolop, SH.
Pembanding/Tergugat II : JP. PUDJO ASTONO DJATIE HADINOTO anak dari RS. HADINOTO Diwakili Oleh : Sitompul Charles Marolop, SH.
Terbanding/Penggugat I : LETKOL. PURN. H. YAKUB
Terbanding/Penggugat II : H. URIANSYAH
Terbanding/Penggugat III : KURNIAWAN EDDY TJOKRO
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA
94 — 66
  • Putusan MARI No. 3201K/ Pdt/1991, tanggal 30 Januari 1996 yang pada pokoknyamenyatakan Pembeli Yang beritikad baik harus dilindungi);2.5, Bahwa SHM No.1426 seluas 11.461 M* atas namaTergugat Il telah sesuai dengan data fisik maupun yuridissehingga sertifikat dimaksud adalah benar serta diterbitkanpejabat yang berwenang yaitu BPN Kota Samarinda telahsesuai dengan Pasal 6 UUPA Jo Pasal 23 Ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah berbunti sertifikat merupakan surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-07-2011 — Upload : 26-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pdt/2010
Tanggal 28 Juli 2011 — PT.PERTANI (PERSERO), dkk;Ny. Santi binti Sakman bin Karim, dkk
116 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dinyatakansebagai Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT.Pertani jo Surat Dirjen MoneterNo.S5096/MD/1981 tanggal 10 November 1981 Tentang Petunjuk PelaksanaanPengambilalihan Penggilingan Padi Swasta yang memperoleh ganti rugi dariPemerintah ;Bahwa dengan demikian jelas dan tegas bila objek aquo diperoleh oleh TergugatII dari penyerahan secara sah oleh N.V.Perseroan Loa & Co pada tahun 1982sebagaimana diuraikan di atas ;Bahwa walaupun telah jatuh tempo namun atas dasar pasal 35 ayat (2) UU No.5Tahun 1960 Tentang UUPA
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 06-12-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 107/PDT/2018/PT BNA
Tanggal 18 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat VII : M. Amin. Is Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat V : Rusli Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat III : Said Sulaiman Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat I : Muhammad Ali Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat VIII : Said Machdar Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat VI : Aldi SR Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat IV : Said Muhklis Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat II : Amri Bas Diwakili Oleh : Amri Bas
Terbanding/Tergugat : Direktur PT. GSM. Gelora Sawita Makmur
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN kabupaten Nagan Raya
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Tripa Makmur
76 — 128
  • BNAundangundang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk ituditempat akta itu dibuat.Bahwa sertifikat tanan adalah dokumen formal yang memuat data yuridis dandata fisik yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat pembuktian bagiseseorang atau badan hukum atas suatu bidang tanah yang dikuasai ataudimiliki dengan suatu hak atas tanah tertentu.Bahwa dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwasertifikat adalah tanda bukti hak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2huruf c UUPA
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 22-05-2019 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 16 Juni 2020 — Penggugat:
1.ACHMAD FIRDAUS ZAHURI
2.AMIR HAMZAH
3.SYAHRUL AZIS
4.IDA FARIDA
5.TITING MURSIAH
6.YAYAH FAHDIAH
7.AHMAD FAIZAL
8.DIAN ARDIANSYAH
Tergugat:
1.Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Bekasi
2.PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia
3.PT.Laguna Group
249 — 450
  • PROTEINDO KARYASEHAT) adalah untukmemperoleh kepastian hukum atas kepemilkan lahan tersebutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA No. 5tahun 1960 jo PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPasal 4 ayat (1) jis Pasal 3 huruf a yang pada prinsipnyamenegaskan/menentukan untuk memberikan kepastian danperlindungan hukum kepada pemegang hak kepada yangbersangkutan diberikan Sertifikat Hak atas Atas, untuk itu TERGUGATHl, bermaksud mengurus segala ketentuan administrasi ataskepemilikan