telah melakukan tindak pidana kejahatan :Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpaijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ,sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87ayat(1) ke2 jo ayat(2) KUHPM.Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaafmaupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa darituntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dandipidana.Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalammengadili perkara ini, Mejelis

Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi(oengestchicht) untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingat14Bahwa dengan dihadapkannya tugas INI sebagai alatpertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara,yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yangditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebuttidak ada pada diri Terdakwa.Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan danmempertimbangkan halhal tersebut di atas, Mejelis

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan,tanggal 21 Oktober 2015 No. 3922/Pen/Pid.B/2015/PNMdn, sejaktanggal 96 November 2015 s/d tanggal 04 Januari 2016 ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadapsendiri persidangannya;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MedanNomor 2851/Pid.Sus/2015/PNMdn, tanggal 07 Oktober 2015 tentangpenunjukan Mejelis Hakim dan mengadili perkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis

Hakim Nomor2851/Pid.Sus/2015/PNMdn tanggal 15 Oktober 2015 tentang penetapansidang;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang ada kaitanyyadengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan perkara ini;Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini;Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidanganoleh Penuntut UmumTelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan persidangan yangpada pokonya memohon kepada Mejelis hakim yang memriksa

untuk diputus dengan seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanyatelah datang dan menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidakdatang dan menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaaspanggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi danpatut pada tanggal 11 April 2017 dan tanggal 25 April 2017, dan ketidak hadiranTergugat tersebut oleh ketua mejelis

sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karena itu pemeriksaanperkara ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 125 HIR, dandiputus verstek.Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 UndangundangNomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabardan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis

Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Sr.hadiran Tergugat tersebut oleh ketua mejelis dinyatakan tidak disebabkan olehsuatu alasan yang sah menurut hukum;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapatmembina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasildan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkanuntuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan suratgugatan

sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karena itu pemeriksaanperkara ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 125 HIR, dandiputus verstek.Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 UndangundangNomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabardan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, mejelis

Dan setelah Mejelis Hakim mencermatigugatanPenggugat, ternyata diajukan pada tanggal 20 Februari 2010 atau6 (enam) hari sebelum lelang dilaksanakan, sehingga sangat jelasbahwa pada saat diajukan gugatan belum ada tindakan pelelanganyang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat.Menimbang bahwa karena belum adanya tindakan apapun dariTergugatdan Turut Tergugatketika itu, maka memang tidakmungkin diajukan gugatan sebab gugatan merupakan upaya untukmemperoleh suatu hak yang telah dilanggar oleh orang

sama sekali tidak berdasar hukum, dan terkesandiajukan demi itikad buruk Pembanding/Penggugat terhadap TurutTerbanding/Turut Tergugat, maka pertimbanganpertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadiliperkara a quo dalam putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Sdrtanggal 11 Agustus 2020 sudah benar dan berdasar hukum, sehinggasudah selayaknya putusan tersebut dikuatkan.Maka berdasarkan halhal tersebut di atas, Turut Terbanding/Turut Tergug,mohon dengan hormat agar Mejelis

Bahwa atas dasar faktafakta sebagaimana terurai di atas, mohonkepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara inimempertimbangkan kebenaran dalildalil posita dari permohonan PemohonBerdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon denganhormat kepada Mejelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berkenanuntuk memutus perkara ini dengan : Memohonkan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)Dalam Rekonpensi1.

Bahwa jika Tergugat rekonpensi tidak bersedia menyerahkan bagianyang menjadi hak dari Penggugat Rekonpensi secara sukarela, makamohon dilakukan upaya paksa melalui eksekusi dengan bantuan aparatkeamanan (Polri).Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya mohon dengan hormatkepada Mejelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenanmemberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam konpensi1. Tidak menerima dan tidak mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya ;2.

BwiCerai Talak Pemohon sangat tendensius dengan mencari pembenar pribadikarena sudah punya WIL ;Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon denganhormat kepada Mejelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berkenanuntuk memutus perkara ini dengan : Memohonkan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Dalam Rekonpensi1. Bahwa halhal yang terurai dalam Konpensi mohon dianggap terbacaulang seluruhnya dan dijadikan dalildalil yang tidak terpisahkan dalamRekonpensi ini ;2.

Yusuf , SH yang sudahdi lunasi sendiri oleh Penggugat Rekonpensi, namun BPKBnya masihditahan oleh pihak bank BCA Finance Jember atas perintah TergugatRekonpensi ;Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya mohon dengan hormatkepada Mejelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenanmemberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam konpensi1. Tidak menerima dan tidak mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya ;2.

(tiga juta rupiah), mutah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah)dan nafkah seorang anak bernama : NAMA ANAK, umur 3 tahun sekurangkurangnya sebesar Rp. 1.000.000,(Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anaktersebut dewasa/mandiri, dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohonmenyatakan sanggup memenuhinya, sehingga Mejelis Hakim menilaiPemohon dan Termohon telah bersepakat tentang nafkah iddah, mutah dannafkah seorang anak tersebut;Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dan mutah, berdasarkan

tyArtinya: Wanita yang menjalani masa iddah talak raj, baginya berhakmendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)Menimbang, bahwa Mejelis Hakim berpendapat, Termohon bukanlah istriyang nusyuz, sehingga Termohon patut untuk diberi nafkah iddah dan mutah;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakattentang nafkah iddah dan mutah, maka dalam perkara a quo Pemohon patutdihukum untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,.

berlaku.SUBSIDAIRMohon keadilan yang seadil adilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanyatelah datang dan menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidakdatang dan menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaaspanggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi danpatut pada tanggal 20 April 2017 dan tanggal 09 Mei 2017, dan ketidak hadiranTergugat tersebut oleh ketua mejelis

sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karena itu pemeriksaanperkara ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 125 HIR, dandiputus verstek.Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 UndangundangNomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabardan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis

putusan seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanyatelah datang dan menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidakdatang dan menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaaspanggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi danpatut pada tanggal 24 Mei 2017 dan tanggal 12 Juni 2017, dan ketidak hadiranTergugat tersebut oleh ketua mejelis

Sr.perkara ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 125 HIR, dandiputus verstek.Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 UndangundangNomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabardan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, mejelis hakim tidakdapat memberikan kesempatan untuk melakukan

putusan seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetaokan, Penggugat dan kuasanyatelah datang dan menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidakdatang dan menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaaspanggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi danpatut pada tanggal 30 Mei 2017 dan tanggal 13 Juni 2017, dan ketidak hadiranTergugat tersebut oleh ketua mejelis

sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karena itu pemeriksaanperkara ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 125 HIR, dandiputus verstek.Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 UndangundangNomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabardan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung RI (PERMA), Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, mejelis

berperkaradalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 130 HIR dan PeraturanMahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Hal. 3 dari 16 halaman, Putusan No. 369/Pdt.G/2017/PA.Rks(=~Mediasi di Pengadilan, maka Majelis hakim memerintahkan dan menawarkankepada para pihak untuk memilih dan menunjuk Mediator;Bahwa atas perintah dan tawaran Majelis Hakim untuk memilih danmenunjuk Mediator dan pihak Penggugat dan Tergugat menyatakanmenyerahkan kepada Majelis hakim untuk memilih dan menunjukmediator dan Mejelis

3Kompilasi Hukum Islam dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakdapat terwujud, demikian juga kewajiban suami isteri diantara mereka tidakdapat terlaksana, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah sulit untuk dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta tambahanpenjelasan gugatan di depan sidang, keterangan saksisaksi di bawah sumpahserta bukti (P.1) dan (P.2), kesemuanya telah dipertimbangkan dalamhubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Mejelis

LUTRI BULANE Alias LUTRI yang berdasarkan pemeriksaanoleh Mejelis Hakim, bahwa orang tersebut telah sesuai identitasnya sebagaimanatersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi untuk menentukan apakahorang tersebut adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum,haruslah dibuktikan unsurunsur lainnya terlebin dahulu, barulah unsur ini dapatterbukti atau terpenuhi.2.

LUTRI BULANE Alias LUTRI, yang berdasarkanpemeriksaan oleh Mejelis Hakim, bahwa orang tersebut telah sesuai identitasnyasebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi untukmenentukan apakah orang tersebut adalah pelaku tindak pidana yang didakwakanoleh Penuntut Umum, haruslah dibuktikan unsurunsur lainnya terlebih dahulu, barulahunsur ini dapat terbukti atau terpenuhi.2.

Pasal 118 KompilasiHukum Islam talak yang dijatuhkan oleh PEMOHON terhadap TERMOHONadalah talak raj'l;Menimbang, bahwa di depan persidangan TERMOHON mengajukantuntutan kepada PEMOHON agar diberi nafkah madhiyah sebesarRp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesarRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mutah berupa uangsebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan TERMOHON tersebut, PEMOHONmenyatakan sanggup memenuhinya, sehingga Mejelis

penghidupan dan/atau menentukan suatukewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b)Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekassuami wajid memberikan mutah dan nafkah iddah yang layak kepada bekasisterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syari dalam Kitab AlIqna juz IV halaman 46 juga dinyatakan:Artinya: Wanita yang menjalani masa iddah talak raj, baginya berhakmendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)*Menimbang, bahwa Mejelis

sendin ;Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telahmemberikan keterangan pada pokoknya saling bersesuaian dengan dalildalilpermohonan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR, MajelisHal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0933/Pdt.G/2017/PA.PmkHakim berpendapat bahwa keterangan saksisaksi Penggugat tersebut dapatditerima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan denganbukti bukti yang ada, maka Mejelis

sayang seorang ibu dan saatini anak tersebutanak tersebut dalam asuhan Penggugat sehingga Penggugat mohonditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak tersebut ;Menimbang, Penggugat dengan Tergugattelah dikaruniai seorang anakyang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang lahir padatanggal 15 September 2006 dan terbukti pada saat ini anak tersebut belummumayyiz atau belum berusia 12 tahun ;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan denganbukti bukti yang ada, maka Mejelis

Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;Menimbang, bahwa atas ituntutan Termohon tersebut, Pemohonmenyatakan keberatan, dan hanya sanggup memberi uang nafkah iddahsebesar Rp 750.000, setiap bulan, sehingga seleuruhnya sebesar Rp2.250.000,, mutah sebesar Rp 1.000.000, dan nafkah untuk 2 (dua) oranganak sebesar Rp 500.000, perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnyasampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan atas kesanggupan Pemohontersebut, Termohon menyetujuinya, sehingga Mejelis

Jbg.Artinya: Wanita yang menjalani masa iddah ftalak raj, baginya berhakmendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)Menimbang, bahwa Mejelis Hakim berpendapat, Termohon bukanlah istriyang nusyuz, sehingga Termohon patut untuk diberi nafkah iddah dan mut ah;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakattentang nafkah iddah dan mut'ah, maka dalam perkara a quo Pemohon patutdihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesarRp2.250.000,, mutah sebesar Rp 1.000.000

NarkotikaGolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensialaboratorium setelan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasiKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka disimpulkanbahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari pejabatyang berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Mejelis

TaromSaputra als Tarom Bin Dasum mengandung MDMA dan terdaftar dalamgolongan nomor urut 37 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Mejelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1)huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Termohon harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara inidapat diputus dengan verstek, meskipun demikian untuk menentukan apakahpermohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, dan karenaperkara ini adalah perkara perceraian, maka Mejelis Hakim menilai pentinguntuk menemukan kebenaran materilnya, oleh karena itu Pemohon tetapdibebani dengan kewajiban pembuktian;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan MahkamahAgung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara sengketa perdata wajib dilakukanmediasi

berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkanputusan secara verstek dengan mengabulkan permohonan Pemohon yaknimemberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkanPasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalildalil berikut yang oleh Mejelis

Bahwa Majelis hakim menjelaskan kepada para pihak berperkaradalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 130 HIR dan PeraturanMahkamah Agung RE (PERMA) Nemor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, maka Majelis hakim memerintahkan dan menawarkankepada para pihak untuk memilih dan menunjuk Mediator;Bahwa atas perintah dan tawaran Majelis Hakim untuk memilih danmenunjuk Mediator dan pihak Penggugat dan Tergugat menyatakanmenyerahkan kepada Majelis hakim untuk memilih dan menunjukmediator dan Mejelis

Tergugat tidakdapat terwujud, demikian juga kewajiban suami isteri diantara mereka tidakdapat terlaksana, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah sulit untuk dipertahankan;Halaman 12 deri 16 halaman, Putusan No.407/Pdt.G/2017/PA.RksMenimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta tambahanpenjelasan gugatan di depan sidang, keterangan saksisaksi di bawah sumpahserta bukti (P.1) dan (P.2), kesemuanya telah dipertimbangkan dalamhubungannya antara yang satu dengan yang laiAnya, Maka Mejelis

tujuh puluh lima ribu juta rupiah );Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebutTergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya TergugatRekonpensi menolak semua gugatan Penggugat Rekonpensi;Menimbang bahwa kepada Penggugat Rekonpensi telah di berikankesempatan untuk mengajukan buktiobukti namun Penggugat Rekonpensi tidakmengajukan buktiobukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenainafkah iddah Mejelis

busana (yang layak) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pengguat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harusdikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensisebagai pensiunan BI, kelayakan dan standar hidup minimal maka ditetapkannafkah iddah Penggugat Yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah Rp.1.000.000, tiap bulan kali 3 bulan =Rp.3. 000.000, (Tiga juta Rupiah);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenaimut'ah Mejelis

Putusan No.0476 /Pdt.G/2015 /PA.Gs.tersebut dewasa/mandiri, dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohonmenyatakan sanggup memenuhinya, sehingga Mejelis Hakim menilaiPemohon dan Termohon telah bersepakat tentang nafkah iddah, mutah dannafkah seorang anak tersebut;Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dan mutah, berdasarkan:e Firman Allah dalam Al Quran Surat Al Bagarah ayat 241:Artinya : Kepada wanitawanita yang dicerai (hendaklah diberikan olehsuaminya) mutah mereka yang maruf, e Firnman Allah dalam

menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurutPasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putuskarena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah dan nafkah iddahyang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian puladalil syari dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:Ree a Se SeArtinya: Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'l, baginya berhakmendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)Menimbang, bahwa Mejelis