Tempat tinggal : Lembaga Permasyarakan Klas II A Bengkalis ;7. Agama : Islam;8. Pekerjaan Dj9.

Sus/2015/PN BisBlok E No. 10 Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Bengkalis atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Bengkalis, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Berawal dari informasi yang diperolen Petugas LAPAS Klas Il ABengkalis dari KPLP pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekitarjam 21.00 WIB bahwa

di kamar Blok E No. 10 Lembaga PemasyarakatanKlas Il A Bengkalis sedang terjadi penyalahgunaan Narkotika jenisshabushabu yang dilakukan oleh Narapidana, kemudian Petugas LAPASdiantaranya saksi SUC RAMADIANTO dan saksi DARMA FIRDAUSmelakukan razia dan menemukan terdakwa sedang duduk di dekatsebuah alat penghisap shabushabu, lalu Petugas LAPAS melakukanpenggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotakkecil warna biru di dalam celana dalam yang dikenakan terdakwa yangberisi 1 (satu)

pirek merk Fanbo disudut kamar mandi Kamar Blok E No. 10 serta 1 (satu) unit handphonemerk Nokia warna hitam dari tangan kanan terdakwa, ;Bahwa pada saat terdakwa ditanyakan darimana ianya mendapatkanshabushabu tersebut terdakwa menjawab mendapatkannya dari Sdri.FITRI (belum tertangkap) yang sebelumnya pernah membesuk terdakwadi LAPAS Bengkalis;Bahwa awainya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekitar jam21.00 WIB saat saksi dan saksi DARMA FIRDAUS SITOMPUL sedangmelaksanakan piket jaga di Lembaga

Sus/2015/PN BisBahwa awainya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekitar jam21.00 WIB saat saksi dan saksi SUCI RAMADIANTO sedangmelaksanakan piket jaga di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis ;Bahwa kemudian saksi SUC RAMADIANTO mendapat telepon viahandphone dari KPLP yang memberitahukan bahwa di kamar Blok E No.10 Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Bengkalis sedang terjadipenyalahgunaan Narkotika jenis shabushabu yang dilakukan olehNarapidana, lalu saksi dan saksi SUC RAMADIANTO melakukan raziake

LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN (LPM) mengelolasekolah/madrasah dibawah tanggung jawab LPM badan hukumNomor: Huk/P/83/49 tanggal 31 Desember 1949. (Bukti P9).6.

Bahwa dalam perjalanannya LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN(LPM) mengalami permasalahan dengan YAYASAN LEMBAGAPENDIDIKAN MUSLIMIN (YLPM) yang didirikan berdasarkan aktaNomor: 46 tanggal 17 Juli 1982 dihadapan Komar Andasasmita, Notarisdi Bandung, sehingga Gubernur Kepala Daerah Tingkat.I Jawa Baratmembuat surat keputusan tentang penunjukkan Care taker/pengurusansementara LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN (LPM) danYAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN (YLPM)Jalan.Palasari No. 9 Bandung dengan surat keputusan No

Bahwa sebagai akibat dari Keputusan Gubernur No. 421/SK.993/Huk.89tanggal 22 April 1989 untuk mempersatukan LEMBAGAPENDIDIKAN MUSLIMIN (LPM) dan YAYASAN LEMBAGAPENDIDIKAN MUSLIMIN (YLPM) dalam satu kepengurusan, makapada tanggal 12 Juni 1990 LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN(LPM) dan YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN(YLPM) dibubarkan sesuai dengan keputusan Nomor: Ol/KPTS/MuksusLPM/1990 si tentang =" PEMBUBARAN LEMBAGAPENDIDIKAN MUSLIMIN ".Memutuskan1.

(BuktiP12).Bahwa pada tanggal 12 Juni 1990 Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin(YPLM) mengadakan rapat khusus yang menghasilkan beberapa keputusanantara lain keputusan No. 01 /Kpts/A. 1 /RansusYPLM/1990 tentangpembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin 1982 dan pembentukanTeam Likwidasi Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin 1982.(dankeputusan Bukti P13).12.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pembubaran dan penyerahan sisaharta kekayaan dari LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMIN kepadaYAYASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM)adalah sah menurut hukum.15.

ALWI Als AWI Bin JUBER, Jambi / 39 Tahun, Laki Laki, Islam,Narapidana, Alamat Blok C No. 02 Lembaga Pemasyarakatan KelasIl B Kuala Tungkal Jalan Lintas Teluk Nilau Desa Bram ItamKecamatan Pengabuhan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ProvinsiJambi.3.

Alwi Als Awi Bin Juber, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak BNNP Jambi karena terlibatperedaran Gelap Narkotika di Lembaga Permasyarakatan kelas IlbKuala Tungkal.Bahwa Pada hari minggu Tanggal 21 April 2019 sekira pukul 09.00 Wibdi Lembaga Permasyarakatan kelas IIb Kuala tungkal sdr AGUSmengatakan kepada Saksi SURUHLAH KAWAN KAMU TUHBERANGKAT JEMPUT BARANG (SABU) DI PEKANBARU, Saksimenjawab YA BANG, AKU TELPON DULU MAU ATAU TIDAK KAWANTU, kemudian

Permasyarakatan (LP)Klas II.B Kuala Tungkal kemudian setelah didekat LembagaPermasyarakatan (LP) Klas II.B Kuala Tungkal Saksi berbocengandengan anggota BNN Provinsi Jambi kemudian Saksi menelpon BangAWI bahwa Saksi sudah dekat Lembaga Permasyarakatan (LP) Klas.B Kuala Tungkal kemudian Bang AWI menyuruh Saksi menunggudidepan Lembaga Permasyarakatan (LP) Klas II.B Kuala Tungkal dankemudian sewaktu Saksi sedang menunggu bersama dengan anggotaBNN Provinsi Jambi Saksi ditelpon lagi oleh Bang AWI mengatakanbentar

Pemasyarakatan tersebut adakegiatan transaksi Narkotika jenis Daun Ganja Keirng yang dilakukan Yusmantoalias Anto yang merupakan Napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il ARantauprapat.

Saksi PONIRAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai PegawaiLapas Kelas II A Rantauprapat; Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadapTerdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 09.45 Wib di diJalan Juang 45 Lembaga Permasyarakat Kelas I A Rantauprapat Kel. UjungBandar Kec. Rantau Selatan Kab.

Saksi HASAN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai PegawaiLapas Kelas II A Rantauprapat;Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadapTerdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 09.45 Wib di diJalan Juang 45 Lembaga Permasyarakat Kelas I A Rantauprapat Kel. UjungBandar Kec. Rantau Selatan Kab.

Saksi YUSMANTO ALIAS ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh petugas Lapas Klass Il ARantauprapat pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 09.45 Wib didi Jalan Juang 45 Lembaga Permasyarakat Kelas Il A Rantauprapat Kel.Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab.

Rehabilitasi / rekontruksi ruang kelas dan pengadaan meubelairsebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;Terdiri dari : 275 lembaga sekolah dasar negeri sekab. Nganjuk ;2. Pengadaan sanitasi air bersih dan KM/WC sebagaimana tercantumdalam lampiran II Keputusan ini ;Terdiri dari : 190 lembaga sekolah dasar negeri sekab. Nganjuk;3.

Pembangunan ruang perpustakaan dan pengadaan meubelairsebagaimana tercantum dalam lampiran III kKeputusan ini ;Terdiri dari : 5 lembaga sekolah dasar negeri se kab. Nganjuk;4. Pembangunan ruang UKS beserta meubelair sebagaimanatercantum dalam lampiran IV keputusan ini ;Terdiri dari : 130 lembaga sekolah dasar negeri se kab.

Perlu di ketahui dan dipahami bahwa lahirnya lembaga Praperadilan adalahkarena terinspirasi oleh prinsip prinsip yang bersumber dari adanya hakHabeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikanjaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hakkemerdekaan.

perlindungan terhadap hak asasi setiap orangtermasuk dalam hal ini PEMOHON.Menurut Dr.Luhut MP Pangaribuan,SH,LLM, embagapraperadilan yangterdapat dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat diAmerika Serikatyang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana padadasarnyamenjelaskan bahwa di dalam masyarakatyang beradab makapemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang..

Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 s/d 83KUHAP adalah suatu /embaga yang berfungsi untuk menguji apakahtindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umumsudah sesuai dengan undang undang dan tindakan tersebut telahdilengkapi adminstrasi secara cermat atau tidak, karena pada dasarnyatuntutan Praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyidik ataupenuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan..

Selain itu. menurut pendapat Indrianto Seno Adji bahwa KUHAPmenerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalampemeriksaan pendahuluan' terhadap tindakantindakan kepolisiandan/atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang(in casu Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagailembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanaka olehpenyidik dalam batasan tertentu.8.

Jikakesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan , maka akanterjadi kesewenangwenangan yang jelasjelas akan mengusik rasakeadilan.16.Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu PEMOHON,yang tidak dilakukan berdasarkan hukuman/tidak sah, jelas menimbulkan hakumum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/ataupengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan.

Lahirnya UU No. 18 Tahun 2003yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi profesi Advokat sebagaisalah satu pilar penegakan hukum, justru mengabaikan fakta historis14.15.empiris yang sudah berjalan selama ini, yaitu bahwa lembaga PerguruanTinggi Hukum memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pendidikanprofesi hukum.

(1); (2); dan pasal 28D ayat (1); (8) UUD 1945 tidak beralasan, karena itupermohonan harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa disamping memeriksa buktibukti, mendengarkanketerangan Pemohon, Pemerintah dan DPR sebagaimana tersebut di atasMahkamah juga memandang perlu untuk mendengar keterangan dari pihakpihakterkait baik dari organisasi advokat maupun dari lembaga bantuan hukumperguruan tinggi dan non perguruan tingggi yaitu: 1.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang diwakili olehKetuanya Munarman, S.H pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiDSPIKUE ~~~~~~ nnn nnn nnn nmin nn nnn nnn nnnannnnnnnnnamnnanannmnammnnane Bahwa YLBHI itu bukan organisasi profesi dan bukan juga lembaga yangbernaung di bawah institusi Perguruan Tinggi seperti Pemohon, melainkan20sebuah organisasi non pemerintah atau LSM yang independen yangmemiliki core dibidang bantuan hukum;; Bahwa YLBHI sangat menghargai semangat dari Pemohon

Lembaga Ne@Gara; nn nnn mene nnn nnn nn nnninnnnnnnnnnn nana nannnnnanyang dengan demikian berarti bahwa untuk dapat diterima sebagai Pemohondalam permohonan pengujian undangundang terhadap UUD 1945 seseorangatau suatu pihak terlebih dahulu harus menjelaskan: 1. Kualifikasinya dalam permohonan a quo, apakah sebagai perorangan warganegara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum (publikatau privat), ataukah sebagai lembaga negara; 2.

Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggappenting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untukmelaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepadamasyarakat.

Pada pertengahan bulan April 2016 lalu Tergugat terlibat kasus tindakpidana dan setelah diproses pihak berwajib sekarang harus menjalanihukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Blitar;e. Dan sejak Tergugat ditangkap pihak berwajib antara Penggugat denganTergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisahyang hingga kini sudah berlangsung selama lebih dari 3 bulan tanpaHalaman 2 dari 12 Nomor 2532/Pdt.

G/2016/PA.BL Setidaknya sudah 4 kali Tergugat menjalani hukuman pidana karenakasus pencurian dan Penggugat dibuat malu karenanya sehinggaPenggugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat; Pada pertengahan bulan April 2016 lalu Tergugat terlibat kasus tindakpidana dan setelah diproses pihak berwajib sekarang harus menjalanihukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Blitar; Dan sejak Tergugat ditangkap pihak berwajib antara Penggugat denganTergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya

lebih banyak mengandalkan hasil kerja Penggugat; Tergugat menggadaikan BPKB sepeda motor tanpa ijin Penggugat danakhirnya Penggugat yang membayar hutang Tergugat; Setidaknya sudah 4 kali Tergugat menjalani hukuman pidana karenakasus pencurian dan Penggugat dibuat malu karenanya sehinggaPenggugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat; Pada pertengahan bulan April 2016 lalu Tergugat terlibat kasus tindakpidana dan setelah diproses pihak berwajib sekarang harus menjalanihukuman pidana di Lembaga

Oleh karena ituperkawinan mereka lebih masalahat diceraikan ;Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapatdengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz halaman 83 yang berbunyi;gate dy Cera i OL CS ead n> Sb) oles aL YI Ll 48 9Nel OV ogy wh Bye cys Mla, emai cary cele Vy eri ledAI all og ab bling ugh redl yey tol de pA Ul olesArtinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggapgoncang serta dianggap sudah tidak bermanftaat laginasehat/perdamaian

perkaratertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung PengadilanAgama tersebut dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukanoleh:PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaanDagang,pendidikanterakhir SD, tempat kediaman di KabupatenNunukan, disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaantidak ada, pendidikanterakhir ,tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sekarang sedangmenjalani hukuman di Lembaga

Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yangjelas;Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Padasaat Pengggugat hamil anak yang kelima umur 6 (enam) bulan, yaitupada bulan September 2010;Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggalsampai sekarang selama 4 (empat) tahun, Tergugat ditangkap oleh pihakkepolisian karena kasus narkoba, hingga sekarang masih menjalanihukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Nunukan;Bahwa selama 3 (tiga) tahun

Tergugat sudah berhubungansuami istri, dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak; Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun danharmonis kemudian terjadi pertengkaran terus menerus karenaTergugat suka minumminuman keras hingga mabuk, sukabermain judi dan kalau marah memukul Penggugat dan Tergugattidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya;e Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalusudah pisah rumah sampai sekarang;Bahwa Tergugat sekarang berada di lembaga

terakhir di rumah mereka diNunukan sampai berpisah;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungansuami istri, dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun danharmonis kemudian terjadi pertengkaran terus menerus karenaTergugat suka minumminuman keras hingga mabuk, sukabermain judi dan kalau marah memukul Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalusudah pisah rumah sampai sekarang;Bahwa Tergugat sekarang berada di lembaga

gugatan Penggugatdihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksitersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan faktafakta dipersidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringterjadi pertengkaran karena masalah Tergugat suka minumminuman kerashingga mabukkalau marah memukul Penggugat dan Tergugat tidakbertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya, dan disampingitu Tergugat juga sebagai pengedar obatobatan terlarang dan Tergugat telahditahan di Lembaga

(tigaratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Hasnawati Basrah ,saksi Fischa Retno PratiwiPetugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Il A Pekanbaru melaporkankepada KPLP Pekanbaru lalu KPLP Pekanbaru melaporkan kepada BNNP Riau,Bahwa saksi Yuldi Eka Saputra,SH,MH, saksi Reno Putra bersama denganteam anggota BNNP Riau mendapat perintah dari Kasi Penyidikan KompolKhodirin ,SH,MH untuk datang ke Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbarusehubungan dengan saksi Hasnawati Basrah ,saksi Fischa Retno Pratiwi

Yuldi Eka Saputra,SH,MH,saksi Reno Putra bersama dengan team melakukan introgasi terhadap terdakwadan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yangdibungkus plastik bening seharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) didapatoleh terdakwa dari saksi Yani Als Landong Binti Nurman yang berada dikamar 04pesanan untuk Maria Helen Pardede Als Cibi Binti Mangapul Pardede, atasinformasi tersebut saksi Yuldi Eka Saputra,SH,MH, saksi Reno Putra bersamadengan team meminta petugas Lembaga

Eka Saputra,SH,MH,saksi Reno Putra bersama dengan team melakukan introgasi terhadap terdakwadan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yangdibungkus plastik bening seharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) didapatoleh terdakwa dari saksi Yani Als Landong Binti Nurman yang berada dikamar 04pesanan untuk saksi Maria Helen Pardede Als Cibi Binti Mangapul Pardede, atasinformasi tersebut saksi Yuldi Eka Saputra,SH,MH, saksi Reno Putra bersamadengan team meminta petugas Lembaga

PemasyarakanPerempuan Kelas Il A Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018sekira pukul 13.30 wib saat terdakwa hendak masuk ke kamar kegiatan kerjalalu di periksa oleh Petugas dari Lembaga Pemasyarakan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, setelah digeledah oleh petugas ditemukan 2 (dua) paket kecilNarkotika jenis Shabu seharga Rp.300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah) didalamBra sebelah kiri (Pelindung Payudara Wanita) milik terdakwa .e Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut pada

Kelas Il A Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018sekira pukul 13.30 wib saat terdakwa hendak masuk ke kamar kegiatan kerjalalu di periksa oleh Petugas dari Lembaga Pemasyarakan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, setelah digeledah oleh petugas ditemukan 2 (dua) paket kecilNarkotika jenis Shabu seharga Rp.300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah) didalamBra sebelah kiri (Pelindung Payudara Wanita) milik terdakwa .e Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut pada hariSelasa tanggal 03

pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen,dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/ataupenunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundangundangan di sektor jasa keuangan;Bahwa, Pasal 29 Point (c ) UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkanbahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi: (a.)menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan KonsumenHalaman 9yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan

; (b.) membuatmekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku diLembaga Jasa Keuangan; dan (c.) memfasilitasi penyelesaian pengaduanKonsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangansesuai dengan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.Bahwa, Pasal 1 poin 13 POJK No. 1/POJK.07/2014 menetapkan: Sengketaadalah perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangandalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga JasaKeuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan

TERMOHON KEBERATAN denganPEMOHON KEBERATAN merupakan kewenangan Lembaga AlternatifPenyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Penyelesaian secara Arbitrase antara Debitur/Konsumen/Nasabah denganKreditur/Bank merupakan kewenangan Lembaga Alternatif penyelesaiansengketa sektor jasa keuangan;3.

Apakah Penyelesaian secara Arbitrase antara Debitur/Konsumen/Nasabahdengan Kreditur/Bank merupakan kewenangan Lembaga Alternatifpenyelesaian sengketa sektor jasa keuangan;3. Apakah benar perkara bukan merupakan sengketa konsumen?

PUTUSANNo. 36/Pdt.G/2017/PN MtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata padapengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara pihakpihak antara :YAYASAN LEMBAGA PERWAKILAN KONSUMEN KALIMANTAN(YLPKK) yang diwakili oleh SEHATNO SAMIADOEN, AGUSBUDIANTO,S.H., MED., CLA., TUTIK ANI RAHMAWATI, YAMUHAMMAD M, SH., S.Pd, HIDAYATULLAH, S.Kom selakuDirektur dan Pengurus Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Kalimantan

Otoritas Jasa Keuangan,adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihaklain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan;Bahwa tujuan Lembaga Tergugat IV selaku otoritas jasa kKeuangan pasal6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalahmelaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; danHalaman 12 dari 35 Putusan Nomor

36/Pat G/2017/PN Mtpc. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;32.

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalamanggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannyaorganisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dantelah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yangdiajukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan(YLPKK) di dalam gugatan tersebut selain mendalilkan dirinya

Surat Kuasa dari Konsumen, maka padasaat itu posisi Penggugat ada pada diri konsumen dan YLPKK sebagai kuasadari konsumen tersebut;Menimbang, bahwa apabila lembaga perlindungan konsumen tersebutbertindak sebagai suatu lembaga yang menggugat, maka perlu dilihat apakahLPKSM tersebut memiliki kapasitas hukum untuk menggugat atau tidak(legitima persona standi in judicio) dalam hal ini apakah ia memenuhi syaratsebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPerlindungan Konsumen yakni

PihakPerusahaan bahwa tanah tersebut sudah dijual;Maka ninik mamak dan lembaga adat Desa Koto Rayo memutuskan, bahwatanah tempat berdirinya tower PT.

Bahwa terhadap keputusan Lembaga adat Desa Koto Rayo Tergugat mengajukan keberatan kepada Camat Tabir sesuai surat Camat Nomor140/550/Pem, tanggal 20 September 2016 tentang permohonan penyelesaiansengketa tanah Ali Warsito dengan saudara Sutomo, menyampaikan kepadaLembaga Adat Melayu Tabir, untuk diselesaikan dan pada tanggal 05 Oktobertelah di putus dengan Putusan sbb:Halaman 4 dari 51 Putusan, Nomor 9/Pdt.G/2016/PN BkoMenetapkan: KEPUTUSAN NINIK MAMAK LEMBAGA ADAT MELAYUTABIR TENTANG PENYELESAIAN

Bahwa pada posita angka 9 (sembilan) halaman 3 (tiga) Gugatan a quoPENGGUGAT mendalilkan bahwasanya TERGUGAT I# telahmengajukan keberatan atas putusan lembaga adat Desa Koto Rayokepada lembaga yang lebih tinggi yakni Lembaga Adat Melayu Tabir,yang mana putusan Lembaga Adat Melayu Tabir menyatakan bahwatanah yang menjadi objek sewa antara TERGUGAT dan TERGUGATll adalah milik Ali Warsito, in casu TERGUGAT ;.

Bahwa selain dari apa telah diuraikan di atas bahwasannya dalamkeputusan Ninek Mamak Lembaga Adat Melayu Kecamatan TabirKabupaten Merangin Tentang Penyelesaian Sengketa antara Sadr.Warsito dengan Sdr.

mengajukan keberatan ke lembaga adat tingkat kecamatan (KecamatanTabir) atas hasil sidang Desa Koto Rayo pada pokoknya obyek sengketaadalah milik Sutomo (Penggugat) tersebut.

Adat yang adadi Kabupaten Mamasa;Bahwa saksi adalah Koordinator Wilayah (Korwil) lembaga adat diKabupaten Mamasa khususnya wilayah Desa Rambusaratu yangmembawahi Desa Lambanan, Rambusaratu, Tondok Bakaru, Mambuliling,Buntu Buda dan Kelurahan kota Mamasa;Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini masuk di dalam wilayahLembaga Adat saksi yaitu di Desa Tondok Bakaru;Bahwa lembaga adat di Kabupaten Mamasa memiliki tugas yaitu antara lainketika ada laporan masuk atau diterima di Lembaga Adat mengenai

suatupermasalahan yang terjadi di dalam atau disekitar masyarakat adat makalaporan tersebut akan ditampung terlebih dahulu untuk selanjutkan dibentuktim musyawarah Lembaga Adat yang anggotanya terdiri dari beberapatokoh adat, tokoh agama, badan perwakilan desa, dan tokoh masyarakatdimana total 10 (Sepuluh) orang sebagaimana kebutuhan, sehinggakeanggotaan Lembaga Adat tersebut bisa di tambah dan bisa juga dikurangl;Bahwa tugas utama dari Lembaga Adat yang ada di Mamasa tersebutadalah memberikan dan

Adatkhususnya Lembaga Adat Korwil Rambusaratu untuk mempertemukankeluarga namun dalam hal ini pihak Badan Pekerja Sinode Gereja TorajaMamasa (BPSGTM) tidak hadir karena permasalahan ini sudahdimenangkan oleh pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa(BPSGTM);Bahwa peninjauan lapangan terhadap tanah obyek sengketa yang saat itudilakukan oleh Lembaga Adat sebagai bahan untuk pengkajian laporanyang masuk di Lembaga Adat tersebut, dimana peninjauan lapangan(obyek tanah) merupakan inisiatif sendiri

Kaloli) menjual tanahnya saat itu usia saksisudah + 20 (dua puluh) tahun;Bahwa Saksi pernah hadir ketika diadakan musyawarah oleh Lembaga AdatKorwil Rambu Saratu;Bahwa ayah saksi (M.

Lella) menggarap tanah obyeksengketa;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya tanah obyek sengketa pernahdi musyawarahkan di Lembaga Adat Korwil Rambusaratu;Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Lembaga Adat KorwilRambusaratu dan apa kewenangannya dari Lembaga Adat tersebut selamasaksi menjabat sebagai Kepala Desa;Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernahmendengar Arruan Mewangka mengajukan keberatan mengenai tanahobyek sengketa;Bahwa di wilayah desa dimana saksi sebagai Kepala

Mlg161718ditandatangani penggugat dibuat pada tanggal 16 Juli 2012, yang seharusnyasurat perjanjian kerja yang menjadi dasar dari surat keputusan tergugat II tentangpengangkatan karyawan pada lembaga berbadan hukum ;Bahwa penggugat juga menemukan lagi surat keputusan yang dikeluarkan olehtergugat IT bernomor 023/D/MH/I/2012 Tentang pengangkatan sebagai karyawantetap Stikes Maharani atas nama penggugat tertanggal 1 Januari 2012, sangatjanggal seseorang mendapat 2 surat keputusan pengangkatan karyawan

tetapyang sama namun terdapat perbedaan pada waktu. kemudian berlanjutditemukannya juga surat keputusan tergugat II nomor 028/D/MH/VI/2013Tentang Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Program Studi D3 Kebidanan StikesMaharani ; Bahwa fakta sebenarnya pada tanggal 1 Januari 2011 penggugat masih sebagaimahasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dan tidak bekerja danterikat pada lembaga manapun, serta pada tanggal 1 Januari 2012 penggugat jugamasih belum bekerja pada lembaga manapun meski sudah menyelesaikan

studidan dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Sains Terapan (S.ST), danpada tanggal 16 Februari 2012 penggugat bekerja di Stikes Maharani sebagaitenaga pendidik lepas bukan sebagai dosen tetap ;Bahwa menjadi pertanyaan besar bagi penggugat, tergugat I dan tergugat IImerupakan lembaga pendidikan dan badan hukum yang cukup besar di kotaMalang dan dikelola oleh orangorang yang profesional akan tetapi apa yangtelah diperbuat tergugat I dan tergugat II terhadap penggugat denganmenghalalkan

Syarat khusus tersebut tentu saja dapat dipenuhipenggugat sebab penggugat adalah tenaga pengajar di lembaga tergugat I dantergugat II ; 7 Bahwa tergugat I dan tergugat II selaku lembaga tempat penggugat bernaungmengingatkan bahwa segala yang penggugat kerjakan di program studimagister kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malangadalah untuk menempuh studi sesuai dengan misi awal penggugat danlembaga, bukan melenceng kepada maksudmaksud yang lain ; Berdasarkan halhal yang telah terurai

tergugat I dan tergugat I ;e Bahwa tergugat I dan tergugat II selaku lembaga tempat penggugat bernaungmengingatkan bahwa segala yang penggugat kerjakan di program studi magisterkebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang adalah untukmenempuh studi sesuai dengan misi awal penggugat dan lembaga, bukanmelenceng kepada maksudmaksud yang lain ;Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan posita gugatandengan

REG.PERKARA : PDS11/KPANG/ 04/2014, yang berbunyi sebagaiberikut : DAKWAAN ; n nnnPRRDVIAIIS 9g eer ern seeerineer cose semeueneareseeesPelaksana dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Minum dan Sarana SanitasiBerbasis Masyarakat (Pamsimas) yang Bersumber dari Dana Bantuan LangsungPemberdayaan Masyarakat pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Seroja diKelurahan Penfui Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala KelurahanPenfui Nomor 9/KEP/KEL.PNF/X1I/2010 tanggal 18 November

Keswadayaan Masyarakat dan Unit PelaksanaTingkat Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang danmengangkat terdakwaVINCENTIUS .........VINCENTIUS MELUR Alias VINCEN selaku Ketua Satuan Pelaksana dalam KegiatanPekerjaan Pembangunan Sarana Air Minum dan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat(Pamsimas) yang Bersumber dari Dana Bantuan Langsung Pemberdayaan Masyarakatpada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Seroja di Kelurahan Penfui TahunAnggaran 2010 dengan susunan kepengurusan Lembaga Keswadayaan

(Pamsimas) yang Bersumber dari Dana Bantuan Langsung Pemberdayaan Masyarakatpada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Seroja di Kelurahan Penfui TahunAnggaran 2010 dengan susunan kepengurusan Lembaga Keswadayaan Masyarakat(LKM), Satuan Pelaksana (Satlak) dan Unit Pelaksana Tingkat Kelurahan PenfuiKecamatan Maulafa Kota Kupang Tahun 2010 sebagai berikut :I. Susunan Pengurus LKM: 1. FRANS PAREIRA (KOORDINATOR), 2. HAMIDAKADIR, 3. FOLKES SINLAE, 4. JOHN DEMONG, 5. NOVI NDOI, 6. FRANSDONI ANGIN, 7.

/Surat Keputusan Kepala Kelurahan Penfui dengan Lampirannya Nomor 9/KEP/KEL.PNF/XI/2010tanggal 18 November 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kewasdayaan Masyarakat dan UnitPelaksana Tingkat Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang ; 2./Surat Perjanjian kerja Nomor 37//PAMSIMAS/P SPUD dark.

,MT selaku pihak pertama (1) dengan koordinasi lembaga kewasdayaanmasyarakat (LKM) Seroja pada kelurahan Penfui (Frans Pareira) selaku pihak kedua (I) denganseluruh lampirannya Nomor 10/SPPB/PPK/PAMSIMAS/KK/XI/2010 tanggal 23 November 2010. JL. 1 (satu) Buku Tabungan Simpedes Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang RekeningNomor 001 02 02 8057062 atas nama LKM Seroja Program Pansimas Kel.

konservasisumber daya alam mengtur perlinndungan pengawetann dan pemanfaatndimungkin kan oleh lembaga yang sudah mempunyai izin yang sudah diaturUU No. 5 mengatur pemanfaatan, dan dturunkan peraturan yang lebihrendah lagi di atur dalam PP 8 tahun 1999, dan ada peraturan yan g lebihrendah lagi ada ngatur perinciannya P 19 untuk lembaga konswervasi P31;Bahwa pemanfaatannya konserfasi sebagai lembaga konservasi bisaberupa pengelolaan satwa baik dilinndungi maupun tidak dilindungi asingmaupun asli indonesia

untuk edukasi itu lembaga konserfasi contohnyataman safari, kKebon binatang , taman satwa termasuk yang mati juga ,karena devinisi dalam UU No. 5 PP No. 8 tahun 1999, menyebutkan satwayan g dilindungi baik yang hidup mauun tyang mati ;Bahwa kalau dalam P 31 yang mengatur lembaga konservasi menyebutkanhak dan kewajiban lembaga konservasi untuk memanfaatkan satwa liardilindungi baik yang hidup maupun yang mati tapi disini belum adarinciannya, belum ada aturan detailnya bagaimana melakukann ya tetapi22untuk

pemanfatatan satwa liar mati dimungkinkan tidak dilarang dalamaturan itu ;Bahwa kalau pemanfaatan oleh pihak lain harus punya ijin yang dikeluarkanoleh menteri kalau lembaga konservasi seperti untuk penagkaran ;Bagwa pemanfatan satwa dilindungi mati diambil kulitnya di ofset kalauyang melakukan itu lembaga konservasi dan punya ijin dari menteri iututidak ada larangan, kalau pihak lain yang tidak punya ijin tidak boleh ;Bahwa ijin lembaga konsevasi berlaku selama 35 tahun berupa SK, kalauperorangan

, disebutkan pula, P31 disebutkan pula pemanfaaatan satwaliar baik hidup maupun matiBahwa kalau ijin dari Menteri itu Lknya (lembaga konservasi), tapi kalaupemanfaatan diperbolehkan lembaga yang legal di antaranya lembagakonservasi diatur dalam permenhut No. 31 tahun 2013 dan penangkarandiperbolehkan ;Bahwa kalau ijin dari Menhut itu Lknya seperti contoh ijin LK terbit untukCV.

Andis Antik yang mengelola taman satwa cikemwulan dia punyalegalitas untuk memanfatatan satwa baik hidup atau mati selama 35 tahun,23mungkin didalamnya termasuk memenfaatkan satwa mati dimanfaatanuntuk ofset;Bahwa kalau ofset dikerjakan oleh orang lain tidak ada aturannya tapisebagaiknya oleh lembaga yang legal ;Bahwa kalau pengangkutan keluar harus jelas ;Bahwa kalau ofset belum ada aturannya untuk mendapatkan ijin berartibelum bisa dikeluarkan ijin, jadi sebaiknya dilakukan lembaga yang legalatau

Bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen RI Provinsi Sulawesi Utara (LPKRIProvinsi Sulawesi Utara) tidak memiliki legal standing untuk menggugat dalambentuk Persona Standi In Judico1.

Dimana jika ternyata dalam hal ini yangdimaksud Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia ProvinsiSulawesi Utara sebagai Penggugat yang mewakili konsumen secarapribadi yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha maka LembagaPerlindungan Konsumen Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utarasebagai LPKSM tidak mempunyai hak untuk tampil sebagai kuasa dariPenggugat/konsumen sehingga kedudukan Lembaga PerlindunganKonsumen Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dalam Gugatan initidak beralasan hukum

Perlindungan Konsumen RepublikIndonesia;3) Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen;4) Surat Keteranagn Terdaftar Pemerintahn Kota Manado Badan KesatuanBangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Nomor : B.5/BKBPLINMAS/SKT/08/VII/2019;5) Tanda Penerimaan Laporan Keberadaan Ormas Nomor007/15/Kesbangpolda/VII/2018;6) Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik IndonesiaNomor : 0101/SK/LPKRI/VI/2018 Tentang Pengangkatan Stefanus StefiSumampouw Sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen RepublikIndinesia Perwakilan Sulawesi Utara;Halaman 30 dari 45 halaman Putusan No.37/PDT/2021/PT MND7)8)9)Surat Keputusan Nomor : 0102/SK/LPKRI/SULUT/IX/2017 Tentang AnggotaLembaga Perlindungan Konsumen

Perwakilan Sulawesi Utara;NPWP : 92.320.980.3821.000 Yayasan Perlindungan Konsumen RepublikIndonesia Perwakilan Sulawesi Utara;Surat Keterangan Domisili Nomor : 800/K.08.1/Kel.Banjer/98/2019 TentangKantor Bidang Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Republik IndonesiaPerwakilan Sulawesi Utara;Bahwa semua Dokumen Legal Stending Lembaga Perlindungan KonsumenRepublik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara dan Legal Standing Advokat BeritaAcara Sumpah telah dimasukan saat Pendaftaran Surat Kuasa di KepanitraanPengadilan

Maret 2009 tentang pengangkatan pelaksana tugas harian sekretaris BPD sdr.DUMYATI.2. 2(Dua) lembar SK Kepala desa Nomor : 3/ SK/ KD- JKL/ 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang pengangkatan Rukun Warga (RW)Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI.3. 2(Dua) lembar SK Kepala desa Nomor : 4/ SK/ KD- JKL/ 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang pengangkatan Rukun Tetangga (RT) Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI4. 2(Dua) lembar SK Kepala desa Nomor : 5/ SK/ KD- JKL/ 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang pengangkatan Lembaga

Dua) lembar SK Kepala desa Nomor : 9/ SK/ KD- JKL/ 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Hansip Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI11. 2(Dua) lembar SK Kepala desa Nomor : 10/ SK/ KD- JKL/ 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa LPM/LKMD Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI12. 2(Dua) lembar SK Kepala desa Nomor : 2/ SK/ KD- JKL/ 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Lembaga

sekretaris desa, kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur umum dan kepala desa Tahun 2010 Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV15. 3 (tiga) lembar Daftar tanda terima penyaluran dana tunjangan kesejateraan kepala desa, sekretaris desa, kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur umum dan kepala desa Tahun 2010 Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI triwulan I, triwulan II dan triwulan III & IV16. 6 (enam) lembar tanda terima tunjangan RW, HANSIP, RT, LEMBAGA

ADAT dan LPM Tahun 2009 Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI.17. 7 (Tujuh) lembar tanda terima tunjangan LPM, HANSIP, BPD, RT, LEMBAGA ADAT dan RW Periode Bulan Juni s/d Desember 2010 Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI.18. 4 (Empat) lembar tanda terima tunjangan RW, BPD, RT dan HANSIP Periode Juli s/d Desember 2011 Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI.19. 3 (Tiga) Lembar tanda terima tunjangan HANSIP, RT dan BPD untuk bulan Juli s/d Desember 2012 Desa Jungkal Kec.Pampangan Kab.OKI.20. 1 (Satu) bundle

(Seratus empat puluh empat) lembar kertas diantaranya berupa tanda terima pembayaran, nota pembelian dan kwitansi.158. 1 (Satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012 yang berada di dalam 1 (Satu) buah map plastic berwarna kuning yang di dalamnya terdapat 108 (Seratus delapan) lembar kertas diantaranya berupa tanda terima pembayaran, nota pembelian dan kwitansi.159. 1 (Satu) buah buku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga

Adat tahun 2010 telah ditetapkanTerdakwa dengan susunan sebagai berikut :e Ketua Lembaga Adat dijabat oleh KODRI.e Sekretaris Lembaga Adat dijabat oleh KORNI.e Anggota Lembaga Adat yaitu SALIM, ABDUL HALIM, MATNUdan ABDUL WAHAB.e Berdasarkan susunan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 10 /SK / KDJKL / 2010, tanggal 15 Januari 2010 telah ditetapkanSusunan Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPM)Tahun 2010 sebagai berikut :Ketua dijabat oleh MASRIB.Wakil Ketua dijabat oleh AMBO JAYA..

Adat (LA) Tahun 2011dilakukan perubahan perubahan oleh Terdakwa yaitu :e Ketua Lembaga Adat dijabat oleh KORNI menggantikan KODRIe Sekretaris Lembaga Adat~ dijabat oleh SAPARUDINmenggantikan KORNI Anggota Lembaga Adat yaitu SALIM,ABDUL HALIM, MATNU dan ABDUL WAHABe Bahwa susunan Anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) Tahun 2011yaitu :1 ROJBI.Halaman 37 dari 154 halaman Putusan Nomor I/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgCrp SAM FSF PP Pba amn NID Un fF WO NO KF COHERI JONO.SOPRAL.SUTRISNO Alias TINOK.RIZAL.MUKMIN.KODRIMAN

Adat tahun 2010 telah ditetapkanTerdakwa dengan susunan sebagai berikut :Ketua Lembaga Adat dijabat oleh KODRI.Sekretaris Lembaga Adat dijabat oleh KORNI.Halaman 61 dari 154 halaman Putusan Nomor I/Pid.SusTPK/2015/PN.PlgeC eYr A Ss FS PROo NO NO NPB WN NB NN YN KN KF KF KF FHF PF KF OF OF FS eROo Oo won fF Wo NYO KF CO UO WAN Dn fF WO NY KF COAnggota Lembaga Adat yaitu SALIM, ABDUL HALIM, MATNUdan ABDUL WAHAB.Berdasarkan susunan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 10 /SK / KDJKL / 2010, tanggal

Adat (LA) Tahun 2011dilakukan perubahan perubahan oleh Terdakwa yaitu :e Ketua Lembaga Adat dijabat oleh KORNI menggantikan KODRIe Sekretaris Lembaga Adat~ dijabat oleh SAPARUDINmenggantikan KORNI Anggota Lembaga Adat yaitu SALIM,ABDUL HALIM, MATNU dan ABDUL WAHABe Bahwa susunan Anggota Pertahanan Sipil (HANSIP) Tahun 2011yaitu :ROIBI.HERI JONO.SOPRAL.SUTRISNO Alias TINOK.RIZAL.MUKMIN.KODRIMAN menggantikan BUSTAMI.PANGKU.PEDRI.ROMLI menggantikan TOYO.SUIT.HABIAH.YASID.RAFIK.TARBIHIS.e Bahwa Susunan

Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa(LPM) Tahun 2011 sebagai berikut :Ketua dijabat oleh MASRIB.Wakil Ketua dijabat oleh AMBO JAYA..

saksi Penggugat (vide putusan halaman 16), KepadaBank Syariah Mandiri/ Bank Syariah Indonesia sebesar Rp. 4.429.776.436.13,(Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh PuluhEnam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) sebagaimana bukti T. 6, T.7 dan T. 8 yang didukung dengan keterangan saksi Penggugat (vide putusanhalaman 16) dan diperkuat dengan keterangan saksi Pembanding dahuluTergugat (vide putusan halaman 1819) dan sisanya kepada Anggota dan nonAnggota/ masyarakat/ lembaga

Bahwa Terbanding dahulu Penggugat tidakmempunyai hubungan hukum dengan Bank Syariah Mandiri/Bank SyariahIndonesia dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia (LPDBKUMKM) (vide putusan halaman 1213).

Artinya,jika pemerintah melakukan kewajibannya maka bisa jadi gugatan ini tidak akanterjadi karena besar kemungkinan sudah diselesaikan terlebih dahulu, terlebihlagi Kementrian Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)memberikan pinjaman/hutang yang hingga 31 Desember 2018 sebesar Rp.700.000.000, (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan menjadi jaminan/agunan adalahsebidang tanah SHGB No. 3045 (dalil gugatan No. 13.4).

Lembaga Penjamin Simpanan (UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan) Sengketa dalam proses likuidasi dan Tuntutanpembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnyaaset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1(Satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha;2.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sudah Relevan untuk tidak diletakan SitaJaminan karena baru diketahui dalam jawaban Pembanding dahulu Tergugat yangmenyatakan jaminan dan agunan berada di Bank Syariah Mandiri/Bank SyariahIndonesia dan Lembaga Pengelola Dana bergulir (LPDB) Kementrian Koperasidan Usaha kecil menengah Republik Indonesia karena merupakan HakTanggungan;5.