., Notaris di Batam, in casu Turut Tergugat I,yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenangsebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU45582.AH.01.02.Tahun2008, tertanggal 29 Juli 2008, dengan modal dasar sebesarUS$500.000,00 (lima ratus ribu dollar Amerika), atau setara denganRp4.112.500.000,00 (empat miliar seratus dua belas juta lima ratus riburupiah), yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengannilai masingmasing

saham sebesar US$ 50 (lima puluh dollar AmerikaSerikat) atau setara dengan Rp411.250,00 (empat ratus sebelas ribudua ratus lima puluh rupiah) per lembar;.

casu Tergugat I, telahmengambil bagian dan menyetorkan dengan uang tunai sebanyak8.000 (delapan ribu) lembar saham, dengan nilai nominalUS$400.000,00 (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau setaradengan Rp3.290.000.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh jutarupiah) dan selebihnya Rudi, in casu Tergugat Il, telah mengambilbagian dan menyetorkan penuh dengan uang tunai sebanyak 2.000(dua ribu) lembar saham, dengan nilai nominal US$100.000,00 (seratusribu dollar Amerika Serikat) atau setara

Menghindari dan mencegah penyalahgunaanwewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golonganatau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.Bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Prinsipprinsippengadaan diantaranya prinsip bersaing yang berarti pengadaan Barang/Jasaharus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkinPenyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehinggadapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan

Menghindari dan mencegah penyalahgunaanwewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golonganatau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.Bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Prinsipprinsippengadaan diantaranya prinsip bersaing yang berarti pengadaan Barang/Jasaharus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkinHalaman 30 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PT PALPenyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan

ROSID ABDULLAH jugaterdakwa sekolahkan di Pondok Pesantren Darussuhada Boyolali dansudah lulus, saat ini anak terdakwa yang ketiga yang bernama UMMUHABIBAH ABDUL HADI juga sedang menjalani sekolah setara kelas 2SMA di Pondok Pesanteren Darussuhada Boyolali.Bahwa terdakwa juga mengenal dengan pimpinan Pondok PesantrenDarussuhada Boyolali Ustad MUSTAKIM.Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 SAMIJO JAROT (alm) diangkat olehPARA WIJAYANTO selaku Amir tertinggi Jamaah Islamiah (Jl) menjadiQoid Iqtishod di

ROSID ABDULLAH jugaterdakwa sekolahkan di Pondok Pesantren Darussuhada Boyolali dansudah lulus, saat ini anak terdakwa yang ketiga yang bernama UMMUHABIBAH ABDUL HADI juga sedang menjalani sekolah setara kelas 2SMA di Pondok Pesanteren Darussuhada Boyolali.Bahwa terdakwa juga mengenal dengan pimpinan Pondok PesantrenDarussuhada Boyolali Ustad MUSTAKIM.Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 SAMIJO JAROT (alm) diangkat olehPARA WIJAYANTO selaku Amir tertinggi Jamaah Islamiah (JI) menjadiQoid Iqtishod di

No. 1815 K/Pid.Sus/2009Penjualan Valas sebesar USD 186.287, atau setara dengan IDR (Rp.)1.678.546,492, kepada Distric Manager, namun oleh Terdakwa AzwariHaka yang menerima Nota Dinas tersebut tidak menyerahkan danmelaporkannya kepada Distrik Manager, melainkan mendisposisi danmenyerahkan langsung kepada Nuri Wahyuningsih, padahal TerdakwaAzwari Haka tidak berhak untuk mendisposisi Nota Dinas tersebut ;Bahwa pada serah terima kasir pada tanggal 6 Oktober 2007 NuriWahyuningsih (Kasir Distrik Mataram

selaku Manager Administrasi & Account (AA) namun tidakdilaporkan kepada Distrik Manager yang merupakan atasannya, justru yangdilakukan oleh Terdakwa Azwari Haka bahkan sebaliknya menutupnutupiperbuatan Nuri Wahyuningsih, misalnya pada tanggal 08 Pebruari 2007 saatGM Accounting PT.Merpati Pusat Jakarta mengirimkan Nota DinasNo.WA/ND/31/II/2007 tanggal 8 Pebruari 2007 yang ditujukan kepada DistricManager (DM), yang pada intinya menanyakan mengenai Saldo KasPenjualan Valas sebesar USD 186.287, atau setara

tindakan tegas terhadap Nuri Wahyuningsih,bahkan tidak satupun yang dilaporkan kepada Distrik Manager ;Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Azwari Haka justru sebaliknya yaitumenutupnutupi perbuatan Nuri Wahyuningsih tersebut, misalnya padatanggal 08 Pebruari 2007 saat GM Accounting PT.Merpati Pusat Jakartamengirimkan Nota Dinas No.WA/ND/31/II/2007 tanggal 8 Pebruari 2007yang ditujukan kepada Distric Manager (DM), yang pada intinyamenanyakan mengenai Saldo Kas Penjualan Valas sebesar USD 186.287,atau setara

Yuswo Waluyo, dkktidak terdapat dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)baru, maka kepada yang bersangkutan dapat ditempatkan padaJPT lainnya yang setara sesuai dengan kualifikasi dankompetensinya.Terhadap JPT pratama lainnya yang kosong, kami persilakansaudara untuk menugaskan Pansel untuk melaksanakan prosesseleksi sesuai dengan peraturan perundangundangan (Bukti 16).Halaman 46 dari 95 halaman. Putusan Nomor : 17/G/2017/PTUNJKTj.

Negara dari tindakan sewenangwenangPenggugat yang tidak didasarkan pada ketentuan perundangundangan dibidang kepegawaian.Bahwa dalam rekomendasi yang diterbitkan oleh Tergugat antara lain jugameminta kepada Penggugat bahwa apabila jabatan yang diduduki oleh parapegawai yang diberhentikan sudah berubah akibat berlakunya PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Tergugatmerekomendasikan juga agar kepada para pegawai yang telah diberhentikanditempatkan pada jabatan lain yang setara

Namun demikianTergugat meminta agar masalah pegawai yang diberhentikan dari jabatannyasebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, supaya diselesaikan denganmenempatkan pegawai yang bersangkutan pada jabatan semula atau jabatanlain yang setara karena proses pemberhentiannya menyalahi peraturanperundangundangan sebagaimana telah diputuskan oleh PTUN.Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana tersebut dalambutir 8 s/d 12, maka permintaan Penggugat agar surat rekomendasi KASN(Tergugat) sebagaimana

jual beli tanah antara Untung Johan (penjual) dan Ruslina Wati(pembeli)) yang dikeluarkan Kepala Kampung Bandar, Kecamatan NegeriAgung, Kabupaten Way Kanan, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti,maka dapat dikategorikan akta dibawah tangan karena dikeluarkan olehpejabat yang tidak berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formilsebagai bukti tertulis dan telah cocok dengan aslinya, untuk itu bukti P.4dapat mempunyai nilai pembuktian sempurna sepanjang isinya tidakbertentangan dengan bukti yang setara

Bukti T.4 adalah akta autentik yang tidakdibantah dengan alat bukti setara maka mempunyai nilai pembuktian yangsempurna dan mengikat (Pasal 285 Rog Junto 1870 Pasal KUH Perdata);Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi dari fotokopi SuratKuasa yang ditanda tangani oleh Ruslina Wati (pemberi Kuasa) dan Hi.

No. 1329/Pdt.G/2018/PA.Tgm.Kampung Bandar Dalam, yang ditanda tangani di atas meterai 6000 olehUntung Johan (penerima/penjual) dan Ruslina Wati (pemberi) dan sengajadibuat sebagai bukti, telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok denganaslinya namun isinya, untuk itu bukti T.7 dapat dikategorikan sebagai akta dibawah tangan (ABT) yang nilai pembuktian dapat disetarakan dengan aktaautentik sepanjang isinya tidak bertentangan dengan bukti yang setara ataulebih kuat:Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa

40/G/2019/PTUN.PbrHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Salim CerkasHasibuan, SH ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa Penggugat Illberupa Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS 1160/XII/2018tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ThonyAritonang, SH ;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan dan hakhakPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dalamJabatan semula atau dalam Jabatan setara

;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hakhakPenggugat II sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dalamJabatan semula atau dalam Jabatan setara ;10.Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hakhakPenggugat IIl sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimanadalam Jabatan semula atau dalam Jabatan setara ;11.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam sengketa ini ;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihakTergugat

Mutah berupa berupa emas dengan kadar 24 karat sejumlah 15 (lima belas) emas atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) gram;

2. 1. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 2 dalam rekonvensi dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
   2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) tiga orang anak yang

penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

:a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupatidan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon WakilWalikotasecara adil dan setara;b.menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepadamasyarakat;Bahwa demikian juga Turut Tergugat diwajibkan untuk melaksanakanpengawasan terhadap Tergugat dan Tergugat Il berdasarkan ketentuanUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN

:Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:3.pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;4.proses dan penetapan calon.Bahwa dengan demikian Turut Tergugat Sesuai kewenangan yang adapadanya diwajibkan melakukan tindakan tegas secara adil dan setara menuruthukum terhadap persyaratan pencalonan Tergugat II atau penetapan calonHalaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Plgwalikota

Dengan demikiantelahterjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena dalampenetapan persyaratan pencalonan/syarat calon tidak adil dan setara terhadappasangan calon walikota dan wakil walikota lainnya yang sudah memenuhipersyaratan pencalonan dengan sempurnadan diwajibkan untuk mematuhiperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan Penggugat di atas, maka menuruthukum harus dinyatakan telah terjadi kekeliruan(mal administrasi) oleh tindakanTergugat

Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuanprinsip mengenali Pengguna Jasa.2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenaliPengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap LembagaPengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud padaayat (1).3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan padasaat:a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uangrupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya palingsedikit atau setara

Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah palingsedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)atau dengan mata uang asing yang nilainya setara,yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksimaupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) harikerja; dan/atauc. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luarnegeri.Perbuatan TERGUGAT telah melanggar ketentuanketentuantersebut karena dalam permasalahan ini TURUT TERGUGAT melakukan transaksi sebesar itu. untuk dan atas namaPENGGUGAT (pihak lain).

Dengan maksud agar gugatan PENGGUGAT ini tidak siasiakarena dikhawatirkan TERGUGAT akan mengalihkan,menjaminkan, memindahkan dan/atau membebani dengan hakjaminan maka PENGGUGAT mohon kepada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk meletakkan sitajaminan (conservatoir beslag) ternadap harta kekayaan (aset)TERGUGAT berupa seluruh maupun sebagian benda bergerakdan tidak bergerak seperti tanah, bangunan, kendaraanbermotor, perlengkapan kantor dan barang milik TERGUGATyang jumlahnya setara

tahapan PenyelenggaraanPemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusanBawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit danaKampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangandana Kampanye Pemilu; danmelaksanakan wewenang lain dalam PenyelenggaraanPemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 14KPU berkewajiban:a.b.melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilusecara tepat waktu;memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara

atau menonaktifkansementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbuktimelakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunyatahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusanBawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuanperaturan perundangundangan; danmelaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPUdan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 17KPU Provinsi berkewajiban:a.b.melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemiludengan tepat waktu;memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara

yang terbuktimelakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunyatahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusanBawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan BawasluKabupaten/ Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; danmelaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPUProvinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 20KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:a.b.melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemiludengan tepat waktu;memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara

Di satu sisi (pada posita) Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II dan TurutTergugat samasama lalai, tetapi di sisi lain hanya Tergugat II yang ikut ditempatkansebagai pihak tergugat setara dengan Tergugat I, sedangkan Direktur JenderalPerhubungan Udara Kementerian Perhubungan hanya ditempatkan sebagai TurutTergugat.4.2.

Bahwa Penggugat juga secara keliru mendudukkan Tergugat II setara dengan pelakuusaha (Tergugat I), mengingat bahwa Tergugat II bukan pelaku usaha, melainkanregulator.6.

Gugatan Penggugat kabur.Halaman 63 dari 72 perkara No. 51/Pdt.G/2015/PN.Sdae Bahwa Penggugat keliru dalam mendudukkan Tergugat II setara dengan pelakuusaha (Tergugat I) karena Tergugat II bukanlah pelaku usaha melainkanregulator;e Bahwa Penggugat menyatakan kecelakaan pesawat QZ 8501 terjadi karenaTergugat II dan Turut Tergugat lalai, tidak melaksanakan fungsinya secarabenar dalam melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatanpenerbangan, akan tetapi dalam positanya Tergugat II yang

Serta eksistensi dari perjanjian ini sendiri dan tidak bisadiselesaikan secara damai akan diteruskan melalui jalur hukum (dibawahBadan Arbitrase Nasional Indonesia) atau organisasi setara lainnyaDengan demikian, berdasarkan klausul tersebut maka PENGGUGAT danTERGUGAT telah memilin ketentuan forum Arbitrase dalam PerjanjianKeanggotaan Celebrity Fitness.14.Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas maka demi hukum, PengadilanNegeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara a quo.lil.

Serta eksistensi dari perjanjian inisendiri dan tidak bisa diselesaikan secara damai akan diteruskanmelalui jalur hukum (dibawah Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atauorganisasi setara lainnya.Hal 25 dari 73 Putusan No. 176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.28.Bahwa, mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksadan mengadili perkara antara para pihak yang terikat perjanjian arbitrase diaturpada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Serta eksistensi dari perjanjian ini sendiri dan tidak bisaHal 71 dari 73 Putusan No. 176/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.diselesaikan secara damai akan diteruskan melalui jalur hukum (dibawahBadan Arbitrase Nasional Indonesia) atau organisasi setara lainnya.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang RepublikIndonesia No. 30 tahun 1999 Tentang Arbritrase dan Alternatif Penyelesaiansengketa menyatakan :Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para fihak yangtelah terikat dalam

kehormatannya, karna keluarga PARAPENGGUGAT telah dicaci maki dengan kata kata kotor dan kasar olehTERGUGAT apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) ;Jika dijumlah kerugian Materil dan Moril PARA PENGGUGAT yaitu Rp.675.000.000, (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);Bahwa apabila uang hasil sewa tanah dan uang untuk mengurus perkaraini PARA PENGGUGAT gunakan untuk kegiatan Usaha atau berinvestasimaka PARA PENGGUGAT akan memperoleh keuntungan 2 % setiapbulannya atau setara

Biaya untuk mengurus perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta Rupiah);Halaman 39 dari 47 halaman, Pts.No.558/PDT/2018/PT.BDG.Bahwa apabila uang hasil sewa tanah dan uang untuk mengurus perkarain PARA PEMBANDING gunakan untuk kegiatan usaha atauberinvestasi, maka PARA PEMBANDING akan memperoleh keuntungan2% setiap bulan atau setara dengan Rp. 42.000.000, (empat puluh duajuta Rupiah).KERUGIAN MORIL :Bahwa PARA PEMBANDING merasa dilecehkan dan dipermainkan dantelah dinjakinjak harga diri dan

Angkasa Pura tidak kontrak untukselamanya, setara dengan PNS, setelah pensiun mendapat tunjangan, pada saatitu terdakwa menggenakan seragam Angkasa Pura dan mengaku sebagai KetuaKeamanan Bandara Solo, ternyata terdakwa hanya pegawai honorer;e Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara bertahap :23Tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dirumah WARSITO;Tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) di pombensin Gubug;Tanggal 24 Januari

Angkasa Pura tidak kontrak untukselamanya, setara dengan PNS, setelah pensiun mendapat tunjangan, pada saatitu terdakwa menggenakan seragam Angkasa Pura dan mengaku sebagai KetuaKeamanan Bandara Solo, ternyata terdakwa hanya pegawai honorer;Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara bertahap :Tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dirumah WARSITO;Tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) di pombensin Gubug;Tanggal 24 Januari 2012

Bahwa dengan nilai ganti rugi yang telah di tetapkan oleh Termohon sangatmerugikan Pemohon, dimana Pemohon kesulitan untuk mencari tempattinggal yang baru yang nilainya setara dengan nilai ganti rugi yang diberikanTermohon kepada Pemohon;. Bahwa dengan pindahnya Pemohon nanti dari lahan yang saat ini dikuasaimaka berdampak pada keadaan ekonomi Pemohon dimana Pemohondisamping kehilangan tempat tingal juga kehilangan mata pencaharian;.

Penyampaian nilai penggantian yang tidak jelas dan tidak dapatdipertanggung jawabkan secara formal;Bahwa proses penilaian atas lahan Pemohon oleh Termohon telahdilakukan secara sepihak tanpa melibatkan Pemohon, disamping itu padaletak tanah yang sama nilai harga tanahnya berbedabeda;Bahwa dengan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Termohon sangatmerugikan Pemohon dimana Pemohon kesulitan untuk mencari tempattinggal yang baru yang nilainya setara dengan ganti rugi yang diberikanTermohon serta

Mesin K24411230370, atas nama Kho Sao Hong, jika dihitung dengan uang setara dengan uangsebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah);2) Kerugian immateril adalah adanya tekanan yang sangat berat, stress karena tekananbatin dan mental serta rasa malu dengan keluarga, tetangga dan relasi sehingga jikadihitung dengan nilai uang setara dengan uang sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratusjuta rupiah);Total kerugian materil dan immateril adalah sebesar Rp. 575.000.000, (lima ratustujuh puluh lima

Seekor Sapi Lakilaki Dewasa dahulu pada bulanMei 2018 dibeli seharga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), danapabila Sapi tersebut tidak ada, Penggugat Rekonpensi wajardiwajibkan mengganti uang sebesar Rp 20.000.000,( dua puluh jutarupiah) atau bahkan setara dengan harga sapi dewasa saat ini; 2).Uang Tabungan dari kiriman Tergugat Rekonpesi kepada PenggugatRekonpensi untuk membeli Sapi yang dikirim pada bulan Mei 2019total kiriman sebesar Rp 21.822.000, (dua puluh satu juta delapanratus dua puluh

Seekor Sapi Lakilaki Dewasa dahulu pada bulan Mei 2018 dibeli sehargaRp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), dan apabila Sapi tersebut tidakada Penggugat Rekonpensi diwajibkan mengganti uang sebesar Rp20.000.000,( dua puluh juta rupiah) atau bahkan setara dengan hargasapi dewasa saat ini;.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: Penempatan tenaga kerja ataukaryawan harus dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif,serta adil, dan setara tanpa adanya diskriminasi.

Bahwa dalam hal mengutip suatu Pasal Penggugat seharusnyamencantumkan secara lengkap tidak diambil salah satu ayat sajasehingga tidak terjadi salah tafsir atas ketentuan tersebut dimana dalamdalil gugatan Penggugat angka 4 terkait Pasal 32 UndangUndang No. 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang :(1) Penempatan tenga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka,Halaman 14 dari 46 Putusan PHI Nomor 13/Pdt.SusPHI/2021/PN Jmbbebas objektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminas!