dari Tergugat sebagai pemiliknya adalah Sah dan Berharga;

Akta Kelahiran Nomor: 04345/360/KD/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;

Memberikan ijin kepada pemohon KUSNADI sebagai ayah kandung untuk bertindak sebagai wali dari anak kandungnya yang belum dewasa bernama AVRILYA DIAS DELA VEGA, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menandatangani akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas 2 (dua) bidang tanah pertanian yaitu yang Bersertifikat hak milik Nomor :90/Desa Tanjungglugur, Kecamatan manggaran Kabupaten Situbondo Luas 4800 m , gambar situasi nomor :1464/1980 tanggal 17-9-1980 atas

Memberikan ijin kepada pemohon KUSNADI sebagai ayah kandunguntuk bertindak sebagai wali dari anak kandungnya yang belum dewasabernama AVRILYA DIAS DELA VEGA, untuk melakukan perbuatanhukum yaitu. menandatangani akta dan suratsurat lainnya yangberkaitan dengan proses peralihan hak atas 2 (dua) bidang tanahpertanian yaitu Sertifikat hak milik Nomor :90/Desa Tanjungglugur,Kecamatan manggaran Kabupaten Situbondo Luas + 4800 m?

voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak8bertentangan dengan undangundang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat,maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalahpemohon sebagai ayah kandung untuk dapat bertindak sebagai wali dari anakkandungnya yang belum dewasa bernama AVRILYA DIAS DELA VEGA, untukmelakukan perbuatan hukum yaitu menandatangani akta dan suratsurat lainnya yangberkaitan dengan proses peralihan

Kanzul Mafarikh, lahir Lamongan 14 Maret 2014, untuk penandatanganan surat-surat peralihan hak yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1453 dengan Luas 7825 M2 atas nama Moch. Chajoen bin Matradji yang terletak di Desa/Kel. Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Bernasi,Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan batasbatas :Sebelah Utara =: sungai kecilSebelah Timur : jalanSebelah Barat :sawahSebelah Selatan : tanah kosongadalah sah sebagai tanah milik Penggugat.Bahwa dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelas gugatanPenggugat merupakan gugatan kabur, dimana Penggugat tidakmengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagaimiliknya dimana status peralihan hak atas tanah dari Made Terima keatas nama Tergugat kemudian ke

atas nama Tergugat Il tanahtersebut tidak ada tersangkut perkara apapun dengan pihak manapun,Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320 Pdt.G/2016/PN Dpssehingga proses. peralihan haknya tidak melanggar peraturanperundangundangan yang berlaku.Maka atas dasar hal tersebut dalil gugatan Penggugat yang demikiansudah sepatutnya tidak dapat diterima.B.

tercatat atas nama Made Terima telah beralin kepada Wayan Sumiarda berdasarkan AktaJual Beli Nomor : 6238/2012 tanggal 28112013 yang dibuat oleh dandihadapan Ni Luh Amik Muryatini, SH, Sarjana Hukum, Pejabat PembuatAkta Tanah Wilayah Kabupaten Badung, kemudian beralih kepada Ni LuhSantiningsin berdasarkan Akta Jual Beli No. 115/2014 tanggal 26112014yang dibuat oleh dan dihadapan Ni Wayan Starningsih, Sarjana Hukum,Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Badung.Bahwa pencatatan pendaftaran peralihan

Bernasi, Desa Buduk,Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan batasbatas : Sebelah Utara : sungai kecil Sebelah Timur : Jalan Sebelah Barat : sawah Sebelah Selatan : tanah kosongadalah sah sebagai tanah milik Penggugat.Bahwa dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelas gugatanPenggugat merupakan gugatan kabur, dimana Penggugat tidak mengetahuidengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya dimanastatus peralihan hak atas tanah dari Made Terima ke atas nama Tergugat kemudian

ke atas nama Tergugat Il tanah tersebut tidak ada tersangkutperkara apapun dengan pihak manapun, sehingga proses peralihan haknyatidak melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku.Maka atas dasar hal tersebut dalil gugatan Penggugat yang demikian sudahsepatutnya tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Il dan Ill angka 2 dan 3tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320 Pdt.G/2016/PN DpsMenimbang, bahwa menurut

Bahwa Tergugat adalah Perseroan Terbatas (PT) yang bergerakdibidang Industri Pengolahan kayu;Bahwa Tergugat adalah peralihan nama perusahaan dari Tergugat Il;3. Bahwa kemudian seluruh management pada perusahaan Tergugat adalah management lama dari Tergugat Il;4. Bahwa PT. Hansung Jaya/Tergugat adalah nama baru dari CV.

Putusan Nomor 26/Pat.SusPHI/2016/PN Pal10.11.12.bertentangan dengan Pasal 50 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003yang berbunyi :Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerjaantara pengusaha dan Pekerja/Buruh ;Bahwa Perusahaan Tergugat selama ini sepengetahuan Penggugat tidakpernah memiliki Peraturan Perusahaan (PP), dan kalaupun ada berartiPeraturan Perusahaan (PP) itu tidak pernah diberitahukan ataudisebarluaskan kepada karyawan;Bahwa sering kali Tergugat melakukan Peralihan Nama PerusahaanTergugat

HANSUNG JAYA nama Direkturnyaadalah lou ALEXA;bahwa waktu peralihan perusahaan dari CV. SAUDARA INDAHJAYA perusahaan tidak memberikan hakhak saya;bahwa saksi tidak tahu mengapa terjadi peralinan nama dari CV.SAUDARA INDAH JAYA menjadi PT.

Hansung Jaya, bahwa Perusahaantelah mencatatkan hubungan kerja kontrak musiman pada Disnakerdan pada Dinas Sosial Kota Palu dengan demikian persyaratannyatelah terpenuhi;Bahwa karena ini adalah Perusahaan yang bersifat musiman, makamenyangkut masalah hakhak pekerja di dalam hubungan kerjamusiman ini, selama tenaga kerja yang bersangkutan pada saatterjadi peralihan nama dari perusahaan yang dimaksud, tentu hakhak pekerja itu akan selalu mendapatkan perlindungan, misalnya hakuntuk mendapatkan upah

Putusan Nomor 26/Pat.SusPHI/2016/PN Pal2 (dua) subjek hukum adalah merupakan hal yang berlebihan yang tentunyaakan mengakibatkan suatu gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuurlibel) seyogyanya Para Penggugat hanya menggugat 1 (satu) subjek hukum jncasu Tergugat dengan tetap menguraikan bahwa Tergugat adalah peralihannama perusahaan dari Tergugat Il;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat angka 10yang menguraikan Penggugat dan Penggugat Il bekerja sejak 19 Mei 2014,sedangkan peralihan

ALI bin SALAHUDDIN ( Penggugat No.4 );Demikiajn juga ketika salah satu penyewa yaitu Nyonya SYARIFAHALAWIYAH binti AHMAD ALMENOAR meninggal dunia pada tanggal31 Juli 1999 Sewa Menyewa tidak gugur dan tidak berakhir dengansendirinya, karena tanpa jedah waktu PERALIHAN HAK SEWALANGSUNG DILANJUTKAN oleh seluruh ahli waris dan almarhumahNyonya SYARIFAH NUR binti AHMAD ALMENOAR, sebagaimanasecara EXPLICIT telah DISETUJUI oleh seluruh ahli waris darialmarhumah SYARIFAH ALWIYAH binti USMAN ASSEGAF yaitudengan

9 Oktober 1985 yang padapokoknya menyatakan Pihak Pertama dengan para penyewa barutersebut telah sepakat untuk menetapkan uang harga sewa tokotersebut untuk tiaptiap tanhunya naik/bertambah secara bertingkat12,5 % (dua belas koma liam persen )dari uang harga sewa setahunberjalan .....dstnya ; Apabila selama ini tidak pernah ada keberatan keberatan baik secaralisan maupun tertulis yang diajukan oleh ahli waris almarhumahSYARIFAH ALWIYAH binti USMAN ASSEGAFpada tahun 1985 kepadaahli warisnya dan PERALIHAN

Il,sehingga Bangunan Toko No.47 di Jalan Pasar 16 ilir Palembang adalahMilik SAID ABDULLAH bin ALI ALMENOAR ( orang tua/ayah KandungTergugat dan Tergugat II ) dan kemudian dihuni/ditempati untuk usahaoleh SAID ABDULLAH bin ALI ALMENOAR pada bulan Maret 1960 yangdikeluarkan oleh Dinas Urusan Perumahan Daerah Tingkat SumselPalembang pada saat itu, dan kemudian setelah Said Abdullah bin AliAlmenoar meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1972, sewamenyewa uang the tersebut Dilanjutkan atau adanya Peralihan

Syarifah Nur binti Anmad Almenoar meninggaldunia pada tahun 1999, PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO tersebutTETAP DILANJUTKAN atau ADANYA PERALIHAN HAK SEWA darialmarhumh Syarifan Nur binti Anmad Almenoar kepada seluruh ahliwarisnya yang secara EXPLICIT telah disetujui oleh seluruh ahli waris darialmarhumah SYARIFaH ALAWIYAH binti USMAN ASSEGAF yaitudengan tetap dilakukan Pembayaran Sewa yang diberikan oleh ahli warisalamarhumah Nyanya SYARIFAH NUR binti AHMAD ALMENOAR yangdiberikan oleh salah satu ahli

S.ALI BIN S.SALAHDDIN ( Penggugat No.4 );Bahkan Uang Pembayaran Sewa setiap bulannya selalu naik danbertambah secara bertingkat sebesar 12,5 % ( dua belas koma limapersen ) sesuai kesepakatan dengan merujuk Pasal 4 dalam AktaPerdamaian ( Dading ) No.8 tanggal 9 Oktober 1985 tersebut;Apalagi tidak pernah ada keberatan keberatan baik lisan maupun tertulisyang diajukan oleh ahli waris almarhumah SYARIFAH ALAWIYAH bintiUSMAN ASSEGAF; Maka PERALIHAN HAK SEWA dari almarhumah SYARIFAH ALAWIYAHbintti USMAN

No. 2069 K/Pdt/201 114tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, makaoleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak memiliki akta yang dibuatdihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti yang dikehendakiPeraturan Pemerintah No 40 tahun 1996 pasal 34 ( 4 ) yang berbunyi:"Peralihan Hak

;Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak memiliki SuratPersetujuan Tertulis dari Pemegang Hak pengelolaan (dalam hal ini adalahNegara) seperti yang dikehendaki Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1996pasal 34 ( 7 ) yang berbunyi:"Peralihan Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Pengelolaan hams denganpersetujuan tertulis dari Pemegang Hak Pengelolaan;Dengan kekuatan Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1996 HGBNo. 22/1990 belum beralih kepada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;Peralinan Hak Guna Bangunan

atas tanah berbeda dengan Peralihan HakMilik atas tanah.

BahwaPeraturan Pemerintah yang berlaku dan dimaksud dalam UUPA tersebut adalah2021PP 24 Tahun 1997 dimana dalam Pasal 37 ayat (1) diatur bahwa peralihan hakatas tanah melalui jual beli dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Bank Niaga, dan tidakmerupakan akta jual bell hak atas tanah serta tidak menimbulkan peralihan hakatas tanah;Selain pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan tersebut diatas, Putusan Judex Factitersebut juga tidak sejalan atau bertentangan denganprinsip hukum jual beli tanah yang diatur dalam KUHPerdata sebagaimanaHal. 21 dari 31 hal. Put.

Namun pihak Tergugat telah menjualsebidang tanah tersebut kepada Tergugat Il pada Tahun 2009, dan14Penggugat baru mengetahuinya adanya peralihan hak atas tanah dariTergugat kepada Tergugat II sejak tahun 2009;b. Bahwa dengan demikian Penggugat sudah tidak mempunyal hubunganhukum apapun dengan bidangbidang tanah obyek sengketa sejak tahun2006).8. Eksepsi Kompetensi Absolute.a.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan dalam melaksanakan proses baiknama/peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan hukum (rechtmatigedaad) yang termasuk dalam kategori recht beschikking, yang didalilkan olehPenggugat aquo seuagai perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatigedaad), quod non maka kewenangan (kompetensi absolut) untuk memeriksa,mengadili dan memutus gugatan sengketa aquo ada pada Peradilan Tata UsahaNegara (i.c.

Bahwa sesuai dengan dalildalil posita gugatan Penggugat, yang pada intinyamenyatakan : Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah obyek sengketatersebut merugikan penggugat, maka sangat beralasan secara hukummenyatakan balik nama Tergugat kepada Tergugat II dan akibatakibat hukumyang ditimbulkan setelah itu juga dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyalkekuatan hukum serta termasuk perbuatan melawan hukum,6.

Namun pihak Tergugat telah menjual tanahtersebut kepada Tergugat II pada tahun 2009, dan Penggugat baru31mengetahuinya adanya peralihan hak atas tanah dari Tergugat kepadaTergugat II sejak tahun 2009;b. Bahwa dengan demikian Penggugat sudah tidak mempunyai hubunganhukum apapun dengan bidangbidang tanah obyek sengketa sejak tahun2006);8. Eksepsi Kompetensi Absolutea.

Berkaitan dengan dalildalil posita gugatan Penggugat poin 3, ... dan telahdidaftarkan peralihnan hak kepada Tergugat II sehingga terbit Sertifikat HakMilik No. 1566/Gentong atas nama TRINIL PRASETYOWATI, kemudian poin5, ... akibat perbuatan melawan hukum dari TRINIL PRASETYOWATI ...yang telah mendaftarkan peralihan hak atas tanah milik Tergugat atas dasarAkta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT KAHAR AGUS,SH adalah sangat merugikan Penggugat;b.

Bahwa bahkan gugatan a quo memperlihatkan adanya iktikad tidak baikPenggugat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat II untuk memintapencabutan blokir yang apabila dikabulkan akan memberikan keleluasankepada Penggugat untuk melakukan pengalihan terhadap objek sengketa.Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PN MdnSedangkan pemblokiran terhadap suatu hak atas tanah dimaksudkan untukmencegah terjadinya peralihan atas tanah.

2000 yangbertindak atas nama Yayasan Perkumpulan Renang Medan. tidakberdasar karena yang bersangkutan sudah tidak mempunyai hak lagiatas bidang tanah a quo; Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 37550.2222001tanggal 06 September 2001 tentang Pemberian Hak Guna Bangunankepada Yayasan Perkumpulan Renang Medan dan pendaftarannyamenjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 496/Mesjid atas namaYayasan Perkumpulan Renang Medan dan peralihan

Membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 496/Mesjid atasnama Yayasan Perkumpulan Renang Medan yang telah diubah menjadiYayasan Renang Medan dan peralihan haknya kepada PT Mira MedanIndah karena telah terdapat cacat administrasi dalam peralihannya danstatus tanah dikembalikan sebagai Tanah Negara bekas Hak PakaiNomor 289/Mesjid.Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TURUTTERGUGAT memohon untuk memutus perkara ini dengan seadiladilnya (ExAequo Et Bono).Menimbang, bahwa

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidakmengikutsertakan PT Mira Medan Indah dan Rohani Puspita EritSimarsoit ,S.H., selaku PPAT yang terkait dengan peralihan hak dariYayasan Perkumpulan Renang Medan kepada PT Mira Medan Indah;3.

eksepsi Ad.1, Ad.2 dan Ad.3. terkait denganExceptio plurium litis consortium yang merupakan salah satu penjabaran darieksepsi prosesual di luar kompetensi absolut yang merupakan bagian darieksepsi error in persona ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi plurium itisconsortium atau eksepsi kurang pihak adalah apabila orang yang ditarik sebagaiTergugat tidak lengkap seharusnya Penggugat menarik pihak PT Mira MedanIndah dan Rohani Puspita Erit Simarsoit ,S.H., selaku PPAT yang terkaitdengan peralihan

Menyatakan tidak sah dan tidak punya kekuatan yang mengikat sertifikat Hak MilikNo. 75/K di Kelurahan Sidodadi atas dasar peralihan akta jual beli No.363/smkt/VII/1991,tanggal 1 7 1991 yang dibuat PPAT Untung Darno Soewido, SH atas nama Nyonya LianaMartiono dan mencoret nama Nyonya Liana Martiono dari sertifikat Hak Milik No.75/K diKelurahan Sidodadi sekaligus keputusan ini sebagai pengganti akta peralihannya ;10.

gugatan yang sempurnah ataukah tidak, untuk itu MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :Menimbang, bahwa dengan menyimak isi/dalil Penggugat dalam posita gugatan maupun dlampetitumnya ternyata dalildalil Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencerminkan uraianyang jelas terutama perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, karenadilihat dari buktibukti yang diajukan oleh penggugat terutama bukti surat yang bertanda P1telah dengan jelas mencantumkan dasar peralihan

Tergugat sudah melakukan peralihan agama atau murtad yangmenyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berpisah dan tidaktinggal satu rumah;Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangatmenderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untukmelanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukumyang berlaku;Berdasarkan alasanalasan diatas,

No.116/Pdt.G/2018/PA.Dps.nafkah secara lahir batin; Tergugat sudah melakukan peralihan agama ataumurtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berpisah dan tidaktinggal satu rumah;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukanbukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 yang mana buktibukti tertulis tersebut berupafotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telahdinazeggel dan diberi meterai secukupnya

meninggal dunia ;bahwa penyebabnya sehingga suami Pemohon meninggaldunia karena sakit ;bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 7 ( tujuh )orang anak ;bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikahkarena pencatatan nikah waktu itu belum tertib ;bahwa selama hidupnya suami Pemohon, tidak pernah berceraidengan Pemohon ;bahwa tujuaan Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah padaPengadilan Agama Sinjai karena Pemohon memerlukanPenetapan Pengesahan Nikah untuk digunakan sebagaipengurusan peralihan

meninggal dunia ; bahwa penyebabnya sehingga suami Pemohon meninggaldunia karena sakit ; bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 7 ( tujuh )orang anak ; bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikahkarena pencatatan nikah waktu itu belum tertib ; bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya, tidakpernah bercerai ; bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah padaPengadilan Agama Sinjai karena Pemohon memerlukanPenetapan Pengesahan Nikah untuk digunakan sebagaipengurusan peralihan

kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2019untuk kontra memori kasasi Termohon Kasasi dan Il, 28 Desember 2018untuk kontra memori kasasi Termohon Kasasi III dan IV dan 4 Januari 2019untuk kontra memori kasasi Termohon Kasasi V, Mahkamah Agungberpendapat bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakartatidak salah dalam menerapkan hukum;Bahwa tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti yang diajukan olehPemohon Kasasi menunjukan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknyadiperoleh berdasarkan peralihan

Surat, sebaliknyaterbukti bahwa Sertfikat Hak Milik Nomor 3859 atas nama Martin Salim yangmerupakan peningkatan dari Hak Guna Bangunan Nomor 4134 terbitberdasarkan alas hak yang sah in casu peralihan hak atas bangunan diatastanah negara (obyek sengketa) dari pemegang sebelumnya ahli waris M.Samin sehingga penguasaan atas obyek sengketa oleh Tergugat III bukanmerupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Pelawan danjuga hakhak para Pelawan sangat merasa dirugikan yang bersifatsepihak oleh orangorang maupun pihakpihak yang melepaskantanggung jawabnya secara hukum, khususnya dalam hal ini Ni MadeWistari Tergugat V dan BPD Cabang Negara Tergugat II;Bahwa obyek tanah yang dimohonkan eksekusi oleh pihak Terlawanberdasarkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 28 Januari 2003perkara Nomor : 07/PdtG/2002/PN.NGR tidak semua merupakanpemegang hak milik sebab ada beberapa dari para Tergugat sudahmelakukan peralihan

Menyatakan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena salahsubyek sebab beberapa subyek yang digugat dalam gugatan Penggugatsudah ada beberapa melakukan peralihan hak kepemilikan kepada oranglain;4. Menyatakan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkarain BPD Cabang Negara serta Ni Made Wistari dan para Pelawan VIsampai dengan Pelawan XVI merupakan pihak yang dirugikan danmenjadi korban;Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 581 K/Pdt/20125.

Menyatakan perbuatan Tergugat Ill yang diduga membantu Tergugat dalam proses peralihan objek sengketa a quo kepada Tergugat Ilsehingga Tergugat Il memperoleh objek sengketa a quo yang merugikanPara Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;7.

Bahwa Surat Ketrangan Waris Nomor 7 tersebut bertentangandengan asas kepatutan, Ketelitian dan kehatihatian karena dibuat tidaksesuai dengan keadaan sebenarnya, karena tercantumnya namaSarinah dan Tergugat II Murni sebagai ahli waris dari almarhum Sudiantoalias Sudiato alias akang alias Alai dalam Akta Pelepasan Hak AtasTanah dengan Ganti Rugi Nomor 35, tanggal 19 Januari 2011 dan dalamAkta Jual Beli Nomor 161/2014 tanggal 26 November 2014 merupakankekhilafan mengenai orang karena perikatan atas peralihan

di Nganjuk, pada tanggal 13 September 2018 (Umur 1 tahun) tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum ; ---------------

Asalusul dan Peralihan Hak terhadap obyek sengketa;Sebagaimana didalilkan Penggugat obyek sengketa, berupatanah berseta bangunan rumah diatasnya yang terletak diKelurahan Tlogosari ,(sekarang Kelurahan Tlogosari Kulon)Kecamatan Genuk (sekarang kecamatan Pedurungan) KotaSemarang,yang dikenal dengan Jalan Wahyu Temurun X/11Rt006 / Rw.012, Kelurahan Tlogosari Kulon ,KecamatanPedurungan ,Kota Semarang;Bahwa Obyek sengketa tersebut semula dan hingga kini masihtercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan

yang mengakui danmembenarkan adanya transaksi jual beli obyek sengketa dari Alm Sarbin kepadaEdy Sukamto; (Penggugat);Akan tetapi setiap transaksi jual beli /peralihan hak obyek sengketatersebut,baik dari Pudjilianto (pemilik asal) kepada Sarbin dan selanjutnya dari sarbinkepada Edy Pudjilianto (Penggugat) belum ditindak lanjuti dan balik nama dihadapanPejabat Pembuat Akta tanah (PPAT);Menimbang,bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Hakim berpendapatjual beli tanah obyek sengketa dari Pudjilianto

Putu Agus Febri Darmana telahberusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah dewasa, sedangkan 3(tiga) orang anak pemohon lainnya masih dibawah umur, belumdewasa dan belum menikah.Bahwa pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah di Pedungankecamatan Denpasar Selatan seluas 1 are sebagai harta yangdiperoleh dalam perkawinan dan bukan harta bawaan ataupunwarisan.Bahwa sebidang tanah di Pedungan kecamatan Denpasar Selatantersebut kini telah beralih kepemilikannya karena jual beli dan untukproses pengurusan peralihan

bernama Agus Febri telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan telah dewasa, sedangkan 3 (tiga) orang anakpemohon lainnya masih dibawah umur, belum dewasa dan belummenikah.e Bahwa pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah di Pedungankecamatan Denpasar Selatan seluas 1 are sebagai harta yangdiperoleh dalam perkawinan dan bukan harta bawaan ataupunwarisan.e Bahwa sebidang tanah di Pedungan kecamatan Denpasar Selatantersebut kini telah beralin kepemilikannya karena jual beli dan untukproses pengurusan peralihan