tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slemantanggal 20 Juli 2011 No.144/Pdt.G/2010/PN.Slmn. yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : DALAM EKSEPSI: =Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II dan Turut Tergugat I untukseluruhnya; Menolak eatDALAM POKOK PERKARA : 1Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2Menyatakan bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum;3Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah Hak Milik No.4143/Sumberarum;AMenyatakan bahwa peralihan

menggunakannya untuk menerbitkan akte hibah padahari Rabu tanggal 23 Agustus 2006 yang dibuat oleh Akmal Hasan S.Sos pejabatpembuat akta tanah (PPAT) wilayah kerja kecamatan Wara Timur, dan dalamakte hibah seolaholah para saksi korban bertanda tangan sebagai pihak pertama,tetapi semua tanda tangan diatas dipalsukan oleh terdakwa.e Adapun tujuan dan maskud terdakwa menerbitkan Akte Hibah adalah untukmelakukan balik nama sertifikat hak milik Nomor 772 Desa Tompotika PersilEmpang, yang telah dicatatkan peralihan

Menyatakan Penggugat untuk dan atas nama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, ,Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV dan Turut Tergugat XV memiliki kewenangan serta kuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli ataupun peralihan hak kepemilikan lainnya dan memiliki kewenangan serta kuasa untuk melakukan segala

Bib.Tergugat XV di hadapan Turut Tergugat XVI selaku Notaris/PPAT tersebutTergugat telah melakukan proses peralihan berupa pengikatan jual beliterhadap tanah aquo kepada diri Tergugat sendiri, dimana Tergugatmelakukan pengikatan jual beli terhadap diri Tergugat sendiri atas tanahsecara satu hamparan dengan total luas secara keseluruhan 36.150 M2terletak di Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung BaratProvinsi Jawa Barat yang merupakan objek perkara aquo tanpa melibatkanataupun tanpa seizin

milik Turut Tergugat XIV, Akta Pengikatan jual beli No. 66Tanggal 31 Maret 1994 terhadap objek tanah milik Turut Tergugat XVyang dimana pengikatan jual beli tersebut dibuat oleh dan dihadapan TurutTergugat XVI selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah tanpasepengetahuan maupun tanpa seizin dari Penggugat yang dimana uangyang dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan proses pengikatan jualbeli tersebut adalah semuanya berasal dari Penggugat ;Bahwa dari uraian diatas sangatlah jelas bahwa proses peralihan

Menyatakan Penggugat untuk dan atas nama Turut Tergugat , TurutTergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, TurutTergugat VI, Turut Tergugat VIl, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat IX,Turut Tergugat X, ,Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut TergugatXlll, Turut Tergugat XIV dan Turut Tergugat XV memiliki Kewenangan sertakuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli ataupun peralihan hakkepemilikan lainnya dan memiliki kewenangan serta kuasa untuk melakukansegala tindakan

Bahwa adapun pembuatan Akta Kuasa Menjual serta Akta PengikatanJual Beli aquo bertujuan untuk mempermudah proses peralihan objektanah perkara aquo dikarenakan pada saat itu pemilik tanah semulaobjek perkara aquo yaitu Turut Tergugat sampai dengan TurutTergugat XV sudah mendesak Tergugat agar segera dilakukanproses peralihan dikarenakan ada calon pembeli lain yang berminatatas objek tanah perkara aquo, sementara Penggugat saat itusangatlah sulit untuk dihubungi dikarenakan berbagaikesibukannya.9.

Bib.bisa melakukan proses balik nama kepada Penggugat melalui Turut TergugatXVII ;Menimbang,bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpedomanpada UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) sebagai dasar dalam sistemkeagrariaan di Indonesia, dan oleh karena dalil penjualan terjadi pada tahun1994, maka untuk peralihan haknya digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagai dasar untukmempertimbangkan apakah

Bdg33.34.35.pihak Tergugat sampai dngan Tergugat Ill yang bersipat merugikan pihakPara Penggugat sebagai ahliwaris AHMAR yang berhak atas tanah darattersebut diatas ;Bahwa dengan segala bentuk peralihan kepada Tergugat atau ke pihak lainharus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena tidak mempunyaikekuatan hukum setidak tidaknya cacat Hukum ;Bahwa pihak Para penggugat tetap bersabar namun dan tidak berdiam diri dantidak membiarkan Tanah Miliknya di kuasai oleh Tergugat namun tetap PihakPara

Bdg41.42.kewajiban Hukum si Pelaku sendiri bertentangan dengan hak subyektif oranglain, bertentangan dengan Tatasusila, bertentangan dengan azas kepatutandalam masyarakat dan juga lebih lebih telah melanggar peraturan tata caraperalihan hak kepada orang lain khususnya kepada Tergugat namun sampaisaat ini baik peralihan maupun penguasaan Kepada pihak Tergugat tidakmempunyai kekuatan Hukum karena Pihak Tergugat bukan pemiliknya yang sahatas Obyek tanah sengketa akan tetapi pemiliknya yang sah adalah

Menyatakan tidak sahnya Peralihan ke empat HGB yaitu:1. No.006 Tanggal 06 April 1998 Gambar situasi 15 Juli 1998 No.3132 seluas1524 m2 seribu lima ratus dua puluh empat meter persegi ;2. No.015 Tanggal 16 Juli 1998 Gambar situasi 16 Desember1997 No.5246seluas 1597 m2 seribu lima ratus sembilan puluh tujunh meter persegi ;3. No.016 Tanggal 16 Juli 1998 Gambar situasi 16 Desember 1997 No.5247seluas 6.33 m2 Enam ratus tiga puluh tiga meter persegi ;4.

belikan kepada pihak laindan hanya sisa + 7.498 M2. adalah sama persis dengan batas dari tanah yangtelah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang merupakan sisa dari11.954 M2 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam butir 23.Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 7 (tujuh) butir 29 (dua puluhSembilan) Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat Ill menerbitkan 3(tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan, sementara dalam petitum butir 5(lima), Penggugat memohon kepada Majelis untuk menyatakan tidaksahnya Peralihan

sehingga orangyang namanya tercatat di Buku Tanah Desa merupakan orang yang berhak atastanah tersebut sepanjang namanya belum dicoret atau belum dialinkan kepada pihaklain ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang bersesuaian dengan bukti P4dapat disimpulkan bahwa bidang tanah Persil 83 a D II Kelurahan Tugujaya tertulisatas nama Ahmar dan belum ada peralinan hak apapun, hal ini Sesuai pula denganketerangan saksi Il yang menyatakan nama Ahmar masih tercatat dalam Buku TanahDesa dan belum ada peralihan

huruf (c) UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, menyatakan sebagaiberikut:(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:c. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat.Pasal 23 UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, menyatakan sebagai berikut:Halaman 15 dari 70 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT.BJM1) Hak = milik, demikian pula setiap peralihan

, hapusnya danpembebanannya dengan hakhak lain harus didaftarkan menurutketentuanketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktianyang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan danpembebanan hak tersebut.Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia menyatakansebagai berikut:Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya

1978 dan Sertifikat HakMilik No. 11958/2012.Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UndangUndang Republik Indonesia No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria,menyatakan sebagai berikut:(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:Cc. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagaialat pembuktian yang kuat.Pasal 23 UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, menyatakan sebagaiberikut:(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan

, hapusnya dan pembebanannyadengan hakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuanketentuan yangdimaksud dalam pasal 19.Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuatmengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan haktersebut.Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia menyatakansebagai berikut:Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya

dahulu;Bahwa warkah tidak bisa dipinjampinjam yang dikeluarkan fotocopynyayang bisa meminta polisi atau pihak pengadilan;Bahwa untuk sertifikat nomor 134 surat ukurnya tertanggal 6 Maret 2000dilinat di sertifikat, surat ukur sebelum terbitnya sertifikat;Bahwa berdasarkan surat permohonan proses balik nama yang mengajukanadalah camat;Bahwa secara formalitas persyaratan telah terpenuhi, bila syarat tidakdipenuhi proses baliknama tidak bisa dilakukan;Bahwa Di BPN untuk balik nama hanya butuh akte peralihan

ada;Bahwa Akta Jual Beli No.77 sudah benar tetapi kurang pengawasan danharus ada yang dicoret;Bahwa saksi mengetahui berkaitan dengan sertifikat nomor 133 ada masalahperdatanya yang dimenangkan oleh tergugat tetapi pidananya saksi tidaktahu;Bahwa pihak yang menang dapat mengajukan proses pembatalandankemudian baru diterbitkan sertifikat baru;Saksi mengakui pada sertifikat no.134 tersebut adalah tandatangan saksi;Sertifikat 133 dan 134 pecahan dari sertifikat M. 71 pada tahun 2000;Sertifikat 133 peralihan

tidak bisa dilihat apakah tanah tersebut harta bawaanatau bukan;Bahwa proses balik nama ini secara formal sudah betul;Bekerja di Kantor BPN Pasaman sejak tahun 1983;28Bahwa Sertifikat No.134 ini format lama jadi tidak terlinat sertifikat ini berasaldari pecahan sertifikat mana;Bahwa Warkah adalah dokumendokumen pertanahan yang tersimpansecara lengkap di Kantor Pertanahan;Bahwa seingat saksi tidak ada pengechekan atau diteloon PPAT ketika praAkta Jual Beli No. 77 tersebut;Bahwa sertifikat No. 133 peralihan

haknya berdasarkan surat keteranganwaris tahun 2003 dibuat oleh ahli waris dibenarkan oleh Wali Nagari danCamat;Bahwa ketika saksi menandatangani balik nama sertifikat no.133berdasarkan peristiwa hukum yang secara formil benar tetapi bila kKemudiandibuktikan salah secara materiilnya maka bisa diurus pembatalannya;Bahwa setelah peralihan hak sertifikat no.134 ada pihak yang keberatanyaitu ahli waris dari H.

hak yang mengakibatkan banyak hakorang lain yang dilanggar sehingga berujung pada banyaknya sengketa perdatayang seharusnya tidak perlu apabila setiap orang mematuhi dan tidakmelanggar undangundang yang menurut pendapat Majelis Hakim itulah salahsatu tujuan di aturnya (kriminalisasi) perbuatan sebagaimana dalam Pasal 266ayat (1) dan (2) KUHPidana, sehingga untuk menimbulkan efek jera bagi oranglainnya untuk mematuhi setiap ketentuan perundangundangan yang berkaitandengan prosedur peralihan hak atas

Bahwa pada pokoknya kewajiban Pihak TERGUGAT sebesar Rp.710.000.000, (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkankepada pihak PENGGUGAT sebagaimana dimaksud tersebut diatas,sampai saat ini Sampai diajukan GUGATAN ini belum di laksanakan, baikdalam bentuk uang Cash ataupun dalam bentuk AKTA PERALIHAN HAKSERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 902/ Jatimelati dihadapan PenjabatPembuat Akta Tanah (PPAT), belum dilaksanakan sampai saat ini dan/ ataupada pokoknya TERGUGAT belum terlihat itikat baik secara

JualBeli dan Penyerahan Sertifikat kedua Kavling B 89 sebagaimana dimaksudsurat serah terima bangunan tersebut diatas kepada TERGUGAT danTERGUGAT Il, atau sebagaiaman bukti surat tuntutan PemerasanTERGUGAT kepada PENGGUGAT tertanggal 16 Januari 2020, hanyadapat dilaksanakan apabila pihak TERGUGAT telah melaksanakan terlebihdahulu kewajiban pembayaran sisa Total pelunasan sebesar Rp.760.000.000, (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah kepada PENGGUGATatau dalam bentuk terlebin dahulu melaksanakan AKTA PERALIHAN

Herawan S.H., M.Kn., selaku Notaris, pada saatdibuatnya PPJB, yang selanjutnya terhadap tanah dan bangunan milikTergugat telan pula Tergugat serahkan kepada Penggugat dan telahTergugat kosongkan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 8 September2017 dan berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 8 September2017, dan selanjutnya untuk pembuatan akta peralihan hak Sertifikat Hak MilikNomor 902/Jatimelati a/n Tergguat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT), Tergugat dengan itikad baik telah beberapa

ke4 s/d butir ke6 jelas mengadaada dantidak berdasar.Bahwa merujuk uraian Jawaban para Tergugat pada butir ke4 dan ke5 diatas, terhadap dalil Pengugat pada butir ke6 yang pada intinya menyatakanproses akta jual beli dan penyerahan sertifikat B 89 hanya dapat dilaksanakanapabila pihak Tergugat telah terlebin dahulu melaksanakan kewajibanpembayaran sisa total pelunasan sebesar Rp. 760.000.000, (tujuh ratus enampuluh juta rupiah) kepada Penggugat atau dalam bentuk terlebih dahulumelaksanakan Akta Peralihan

Hak Sertifikat Hak Milik No. 902/Jatimelatidihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah Kepada Penggugat, tidak berdasardan beralasan hukum, bahkan Penggugat dalam hal ini cenderung beritikadburuk ingin menghindar dari kewajibannya sendiri untukmembuat/melaksanakan Akta Jual Beli dihadapan PPAT atas obyek tanah danbangunan yang dibeli oleh Tergugat dari Penggugat berdasarkan PPJBdengan alihalih menyatakan Tergugat tidak melaksanakan kewajbannya,dalam bentuk melaksanakan Akta Peralihan Hak Sertifikat Hak

BPN No.3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan KewenanganPemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas TanahNegara, juga ketentuan Pasal 9 sampai denaan Pasal 13, PeraturanMNA/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, jugaketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 serta Pasal 27, Peraturan Kepala BPNNo.7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, disamping ituTergugat telah bertindak Melaksanakan Pendaftaran Perubahan Hakatas tanah, dan Peralihan

Hak serta peralihan pemegang Hak, jugatidak mempertimbangkan kepentingan penggugat dengan alas hakatas tanah yang berstatus pemberian hak, yang sudah ada terdaftarsebelumnya atas Nama : Drs.

Muhammad Anwar, Penggugat In Casu; yangbersumber dari Pemberian Hak Milik menjadi Pengakuan Hak Milik,yang diwariskan kepada pemegang hak yang tidak memenuhiketentuan dan persyaratan administrasi yang sah, dalam prosesPendaftaran Tanah maupun Pendaftaran Peralihan Hak Atas tanahkepada atas Nama : Hj. Irmayanti, Dkk dan kepada atas Nama:Herman sentosa.

pemegang hak dalam pendaftaran pertama(Obyek sengketa) adalah diperoleh dari Pengakuan Hak OlehTergugat In Casu, tanpa dilengkapi persyaratan administrasi yangditentukan Peraturan, serta tanpa disertai Keputusan TUN InstansiAtasan yang berwewenang dan yang bermaksud mencabut alas hakPenggugat yang ada dan telah terdaftar terlebih dahulu pada InstansiTergugat, Sedangkan alas hak Penggugat adalah diperoleh dariPemberian hak berdasarkan Keputusan Instansi Atasan Tergugat yangSah dan berwenang, Sehingga Peralihan

Bahwa pasca peralihan hak kepada Tergugat II Intervensi in casu HermanSentosa, atas sertipikat a quo saat ini menjadi obyek Hak Tanggugan padaPT.

Soewito kawin dengan Tergugat, dan selanjutnya untukmemperlancar proses peralihan hak atas obyek sengketa kepadaPenggugat maka pemberian kuasa serupa diperbarui lagi dengan Kuasasecara notariil yaitu Alm. Soewito dengan persetujuan Tergugat sebagaiisterinya telah membuat surat kuasa kepada Penggugat secara Notariildihadapan Notaris & PPAT Sapto Teguh Imam Busono, SH., yangberalamat di Jl. Jend. Sudirman No.54 Ambarawa tersebut dalam AktaNotaris No.03 tertanggal 27 Juni 2009.11.

Pasal 41 ayat(1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peralihan hakmelalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jikadibuktikan dengan kutipan risalah lelang yan dibat oleh PejabatLelang ;Bahwa, risalah Lelang berdasarkan Peraturan Lelang/Vendureglement (Peraturan Penjualan di MukaUmum di IndonesiaOrdonansi 28 Februari 1908 LN. 08198) maupun KUHPerdata/BWadalah perjanjianjual beli lelang yang memunyai kekuatan mengikatsebagai undangundang bagi para pihak yang mengadakannya dantidak

Menyatakan peralihan hak atas tanah objek sengketa yang semula atasnama Raden Soedarmono PA (Tergugat d.r.) kKemudian dibalik namamenjadi atas nama Soewito (alm) berdasarkan Risalah LelangNo.33/19891990 tertanggal 26 Juli 1989 oleh Kantor Lelang NegaraSemarang adalah sah dan mempunyai kekuatan hokum mengikat ;6. Menyatakan Tergugat d.r. telah melakukan perbuatan melawan hukumterhadap Penggugat d.r.

ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang causa halal sebagai salahsatu syarat perjanjian, karena dalam perjanjian antara Penggugat denganSoewito diketahui ternyata perjanjian tersebut dipergunakan sebagai alat olehPenggugat untuk mengakali ketentuan pelelangan dimana Penggugat selakuDebitur kredit macet pada BPD Semarang tidak diperkenankan mengikuti lelanguntuk mendapatkan hak Debitur kembali atas SHM yang dijadikan sebagaijaminan hutang ;Menimbang, bahwa terhadap P3,P4 dan P6 Majelis berpendapatbahwa peralihan

Hak ada 3 yakni melalui jual beli, hibah dan waris, terhadapperjanjian dibawah tangan sebagaimana P3, P4 dan akta otentik sebagaimanaP6 merupakan pemberian kuasa mutlak yang senyatanya dilarang karenabukan merupakan peralihan hak yang dibenarkan menurut undang undang,karenanya terhadap buktibukti tersebut haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hokum diatasMajelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwapenggugat memiliki hubungan hukum terhadap

Penggugat didalam Gugatannya lebih banyakmendalilkan tentang adanya Hibah yang melahirkan peristiwa hukumlainnya yaitu berupa Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah, sementaraPerinal Gugatan Penggugat adalah Gugatan Pembatalan Jual Beli Tanah.Sehingga menimbulkan absurd hukum terkait Dasar Hukum gugatan karenaTergugat adalah pemilik sah tanah obyek sengketa dan berhak untukmelakukan jual beli kepada siapa saja yang dalam perkara ini adalahTergugat Il.

Karena Tergugat sejakawal tidak mengetahui adanya Hibah atau Perjanjian Peralihan HakAtas Tanah (Surat Perjanjian/Amanat Orang Tua), sementaraTergugat ! berdalih tanah dan rumah obyek sengketa adalah milik sahTergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 1352. SehinggaTergugat menanyakan apakah perbuatan Tergugat dapat dikatakansebagai pebuatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum?

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/2016 tertanggal 30 Agustus2016 antara Tergugat Konpensi (Mulyati) sebagai Penjual danPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi II (Siti Uminanmi) sebagaiPembeli dengan harga Rp. 48.000.000, (empat puluh delapan jutarupiah) yang dibuat dihadapan Aris Bharoto, SH Pejabat Pembuat AktaTanah dijadikan dasar peralihan hak atas tanah dari Tergugat Konpensi (Mulyati) menjadi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi Il (SitiUminanmi) pada tanggal 21092016 di Kantor Badan

Potensi keuntungan yang diterima apabila sejak peralihan hakatas tanah tersebut disewakan dengan perhitungan sebagiberikut:2 tahun X Rp. 7.500.000, = Rp. 15.000.000, (Lima BelasJuta Rupiah) Kerugian ImateriilKerugian atas waktu yang diderita oleh Tergugat KonpensiI/Penggugat Rekonpensi karena menyebabkan mengganggupekerjaan Tergugat Konpensi IIl/ Penggugat Rekonpensi danmenyebabkan beban pikiran sebesar Rp. 100.000.000, (SeratusJuta Rupiah)Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesarHalaman

seluruhperalihan hak baik berupa jual beli atau lelang terhadap kedua objek jaminanPenggugat berupa tanah dan bangunan SHM No. 1254 dan SHM No. 1617mohon kepada Turut Tergugat (KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL CIREBON)), Turut Tergugat II (KEPALAKANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIREBON) agartidak melakukan peralihnan hak apapun baik secara lelang serta tidakHalaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 698/PDT/2021/PT13.14.15.16.BDGmencatatkan perubahan nama atas dasar peralihan

Dan untuk Turut Tergugat dan Turut Tergugat Iluntuk tidak memproses peralihan hak objek agunan tersebutsebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrah) sementarauntuk Turut Tergugat III selaku pengawas jasa keuangan perbankan mohon agarmemberikan peringatan kepada Tergugat agar tidak melaksanakan lelangterlebin dahulu sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap(inkrah);Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata Para Tergugat telah masuk dalamkategori perobuatan melawan hukum

Memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk tidakmencatatkan peralihan hak apapun terkait SHM Nomor 1254 dan SHM Nomor1617 milik Penggugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukumyang tetap (inkrah);.

dengandalil gugatan Nomor: 21 dan tidak benar pula petitum gugatan Penggugatyang meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan hukum (bantahanTergugat dan Tergugat II sebagaimana diuraikan pada Jawaban Tergugat dan Tergugat Il Nomor: 1 sampai dengan Nomor: 9 tersebut diatas), tidakbenar pula petitum gugatan yang meminta agar Para Tergugatmengembalikan dua obyek jaminan ke posisi Semula, tidak benar pula petitumgugatan yang memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat IIuntuk tidak mencatat peralihan

Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat yang meminta Turut Tergugat untuk tidak mencatatkan peralihan apapun atas objek sengketa adalah tuntutanyang tidak berdasar dan harus ditolak;6.

Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No 709/Bumi yang semula atas nama Suripto menjadi Edy Jemikun;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat dan memproses peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No 709/Bumi yang semula atas nama Suripto menjadi Edy Jemikun;

8.

Menyatakan Penggugat berhak melakukan Peralihan Hak/Balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor M.421 tahun 1989 yang semula atas nama Subandi Menjadi Yudi Pratama sesuai dengan kwitansi jual beli tanah pada tanggal 13 Nopember 2021.

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatatkan peralihan Hak/Balik Nama sertifikat Hak Milik Nomor.

hukum;

hak barang sengketa dari NUR RAHAYU (Tergugat IV) kepada SAODAH (Tergugat I) maka berdasarkan keputusan ini, dapat menjadi dasar peralihan hak barang sengketa dari NUR RAHAYU (Tergugat IV) kepada SAODAH (Tergugat I);

Tergugat XXI atas tanahyang dipermasalahkan Para Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut : No Bukti Dasar Peralihan Persil Peralihan Luas (m7)Kepemilikan Kepemilikan / AtasTergugat XXI Nama1. Hak Milik Pemisahan dari tanah dengan Syamsiar Zainal 409No.901/ Bangka Sertifikat Hak Milik No.429 sesuai BBABelitung dengan Akta Jual Beli tanggal 2 Mei1979 No.114/8/1979 yang dibuat dihadapan Drs.

Bukti Kepemilikan Peralihan Pendaftaran Diproses oleh Luas Kepemilikan / (Peralihaan) (m7)Atas NamaHak Milik No.901/ Bank 30 Maret 1989 Kantor Pertanahan /409Bangka Belitung Indonesia Kota PontianakHak Milik No.5288/ Bank 17 Maret 1989 Kantor Pertanahan 846Bangka Belitung Indonesia Kota PontianakHak Milik No.2174/ Bank 30 Maret 1989 Kantor Pertanahan /821Bangka Belitung Indonesia Kota PontianakHak Milik No.10083/ Bank 6 Desember Kantor Pertanahan /1600Bangka Belitung Indonesia 1994 Kota PontianakHak

Kantor Pertanahan Pontianak (vide Pasal 35 ayat(2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).2 Bahwa dengan demikian, pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak milikNo.901/Bangka Belitung, No.2174/Bangka Belitung, No.5288/BangkaBelitung, No.8140/Bangka Belitung dan No. 10083/Bangka Belitungatas nama Tergugat XXI telah dilakukan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku sehingga bukan perbuatanmelawan hukum.I PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI SERTIFIKAT HAKMILIK NO.429/BANGKA

TERGUGAT XXI DILAKUKAN DENGANITIKAD BAIK1 Bahwa sesuai riwayat peralihan tanah Tergugat XXI yang dipermasalahkan ParaPenggugat, 4 (empat) bidang tanah tersebut beralih kepada Bank Indonesia i.c.Tergugat XXI atas dasar jual beli yang dibuktikan dengan akta notaris. Satu79bidang tanah lainnya diperoleh melalui pelepasan hak setelah Bank Indonesiai.c. Tergugat XXI memenuhi pembayaran sejumlah uang kepada PemerintahDaerah Tingkat I Kalimantan Barat.Bahwa sesuai Yurisprudensi i.c.

hak atas tanah sengketa dan ketidakabsahan Surat Jual BeliNo.006/L56/K2.B.B tanggal 05 Februari 1956 ;Menimbang, bahwa karena pihak Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya perihal ketidakabsahan peralihan hak atas tanah sengketa danketidakabsahan Surat Jual Beli No.006/L56/K2.B.B tanggal 05 Februari 1956, maka dalildalil Para Penggugat selebihnya tidak ada urgensinya dipertimbangkan secara lebih lanjut ;Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan peralihan hak atas tanah sengketadan

Il selaku Pemenang Lelang sebagai Pembeli yang bertikad baik"te goeder throuw haruslah dilindungi hakhaknya secara hokum (VidePetunjuk Mahkamah Agung sebagaimana Buku Il Pedoman TekhnisAdminstrasi dan Peradilan Perdata Umum dan Perdata Knusus mahkamahAgung Rihal 100 lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturanyang berlaku tidak dapat dibatalkan).Tergugat Ill menolak secara tegas dalil Penggugat sebagaimana dalamPosita Angka (5), (6), (7), (9) dan (10), yang pada intinya menyatakanbahwa peralihan

olehTergugat Ill melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Semarang telah sesuai dengan ketentuan aturan lelang yangberlaku dan Tergugat Il selaku Pemenang Lelang yang telah ditetapkanberdasarkan Risalah Lelang No. 1497/2014 Tanggal 25 September 2014telah melaksanakan/melunasi seluruh kewajiban pembayaran lelang danbiayabiaya resmi lainnya berdasarkan peraturan lelang yang berlaku, danoleh karena Obyek Sengketa telah balik nama keatas nama Tergugat Ilmaka membuktikan senyatanya proses peralihan

baik teegoeder throuw terlebih atas jawaban ini didasarkan pada dalildalil yangmendasarkan pada buktibukti yang otentik maka untuk mendukungterciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yangcepat dan sederhana justice denied justice delayed maka Tergugat Illmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agarmenolak atau setidaktidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (nietonvankelijk verklaara) ;Bahwa oleh karena prosedur pelelangan eksekusi hak tanggungan danproses peralihan

kepemilikan atas Obyek Sengketa telah sesuai denganaturan hukum, maka terbuktinya senyatan ya dalil Penggugat sebagaimanadalam Posita Angka (5), (6), (7), (9) dan (10) yang menyatakan bahwaperalinan Obyek Sengketa cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkandemi hukum proses peralihan Obyek Sengketa SANGATLAH TIDAKBERDASAR, oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak dandikesampingkan menurut hukum;Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dan

Bahwa oleh karena obyek sengketa yang menjadi objek jual beliantara Penggugat dengan Tergugat II masih atas nama Tergugat, maka disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat danTergugat Il, bahwa untuk peralihan hak secara yuridis danteknis penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT)atas obyek sengketa,akan dilakukanantara Penggugat dengan Tergugat ; (vide : Pasal 2 Akta JualBeli Tanah dan Bangunan Rumah antara Penggugat denganTergugat Il, dimana Tergugat turut bertandatangan

Bahwa untuk kepentingan peralihan hak/balik nama atas obyeksengketa dari atas nama Tergugat menjadi atas namaPenggugat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, maka sejaktahun 2008 hingga tahun 2013Penggugat telah beberapa kalimenghubungi dan memintaTergugat , agar mau menghadapkepada Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk penandatangananAkta Jual Beli atas obyek sengketa secara yuridis formal, tetapiTergugat selalu berkelit dengan alasan yang tidak berdasarhukum dan tidak beralasan hukum.6.

Bahwa sesuai denganketentuan pasal 1320 dan pasal 1338KUH Perdata, maka peralihan hak atas obyek sengketa dariTergugat kepada Tergugat II, berdasarkan Akta Pengikatan JualBeli tertanggal 29 Juni 2005,dan peralihan hak obyek sengketadari Tergugat IlIkepada Penggugat atas sepengetahuan dariTergugat I, berdasarkan Akta Jual Beli Tanah dan BangunanRumah tertanggal 17 Nopember 2008, adalah sah menuruthukum.

Mars karena mewaris dari Almarhum Abraham Toding,SH.Menyatakan menurut hukum bahwa proses peralihan tanah objeksengketa dari Kori Lobo (Tergugatl), Sunoto Rapa Toding (TergugatIl), Dian Rante Toding (Tergugatlll) dan Sutrisno Barani Toding(TergugatlV) ke Daniel Toding (TergugatV) batal demi hukum.Menyatakan menurut hukum penguasaan Daniel Toding (TergugatV)terhadap objek sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum.Menghukum Daniel Toding (TergugatV) atau yang mendapat hakdari padanya untuk mengosongkan

Florida Irene Toding, Mars adalah ahli waris yang sahAlmarhum Abraham Toding, SH.Menyatakan tanah sawah tersebut menjadi milik ahli waris dariAlmarhum Abraham Toding, SH.Menyatakan proses peralihan objek sengketa dari Kori Lobo(Tergugatl), Sunoto Rapa Toding (Tergugatll), Dian Rante Toding(TergugatIll) dan Sutrisno Barani Toding (TergugatlV) ke DanielToding (TergugatV) batal demi hukum.Menyatakan penguasaan Daniel Toding (TergugatV) terhadap objeksengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum.Menghukum

bukti surat TergugatTergugat yang diberi tanda T1 dan T2dimana bukti surat ini sama dengan bukti surat Penggugat yangdiberi tanda P1 dan P2 yang merupakan Foto Copy Sertifikat(Tanda Bukti Hak) Milik No: 109 tertanggal 11 Juni 1982 dan FotoCopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No: 110 tertanggal 7 Juli1982, yang dahulu adalah milik Noni dan Jahani yang berdasarkanJualBeli Tahun 1991, beralih kepemilikannya kepada Haji Summangdan berdasarkan JualBeli tahun 1994 sebagaimana keteranganpada Pencatatan Peralihan

No. 1701 K/Pdt/2010yang pada pokoknya menerangkan bahwa Objek sengketa "a" dan"b" adalah dibeli Daniel Toding dari ahli waris Luther Toding hal inisesuai dengan keterangan pada perubahan atau Peralihan Haksebagaimana bukti surat T1 dan T2 dan bukti surat T7, T8 yangmerupakan Akta JualBeli Tahun2001;Bahwa jika benar tanah tersebut dahulu dibeli Daniel Toding dari H.Summang pada Tahun 1994, maka tidak seharusnya Daniel Todingkembali membeli tanah tersebut dari ahli waris Alm.

bagian hak waris yang seharusnyaditerima PENGGUGAT dalam REKONPENSI batasbatasnya adalahsebagai berikut:Sebelah Utara : Masjid / Jalan Sawo;Sebelah Timur : Jalan Raya Tegalrejo;Sebelah Selatan : Jalan Gondangsari;Sebelah Barat : Ngateman / Suroto/ Pak Kliwon 411;Bahwa ternyata secara factual bagian hak waris pada dalil posita angka 8di atas , yang seharusnya diterima PENGGUGAT dalam REKONPENSItidak dinikmati oleh PENGGUGAT dalam REKONPENSI karena telahdikuasai alm.Kukuh Harjo Utomo, demikian pula peralihan

Bahwaternyata tanah warisan dengan batasbatas sebagaimana dalilpada angka 14 di atas yang merupakan bagian hak waris PENGGUGAT IIdalam REKONPENSI, berasal dari Leter C No.413 atas nama SoeliRanoedihardjo dan beralih menjadi Leter C No. 625 Persil 28b Kelas IIIDluas + 4.715 m2 atas nama Kukuh binti Soeli Ranoedihardjo yang saat inibatasbatasnya adalah sebagai berikut:Sebelah Utara : Tanah Y.Soewardi;Sebelah Timur : Sungai;Sebelah Selatan : Tanah Marto Kelop;Sebelah Barat : Jalan Raya Bulu;16.Bahwa peralihan

JUDEX FACTI MELANGGAR KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKUYAKNI UNDANGUNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURANDASAR POKOK POKOK AGRARIA, SEKALIGUS JUDEX FACTI JUGAMELANGGAR PERATURAN PELAKSANAANNYA YAKNI PERATURANPEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARANTANAH KARENA MEMPERTIMBANGKAN PERALIHAN HAK MILIKHANYA BERDASAR PADA SURAT PERNYATAAN TANGGAL 3 APRIL2001 ;Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 39sampai dengan halaman 44, pada pokoknya menyebutkan :Hal. 16 dari 24 hal

No. 254 K/Pdt/2009oleh Tergugat , Penggugat dan suami Penggugat V dengan batasbatassesuai surat pernyataan tertanggal 3 April 2001 tersebut ;Bahwa bertalian dengan peralihan hak atas tanah menurut ketentuanperundang undangan yang berlaku harus memperhatikan ketentuan Pasal26 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria yang menyebutkan, Jual beli, penukaran,penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat danperbuatan perbuatan lain yang dimaksudkan

adalah Rp 348.000.000,00 (tiga ratus empatpuluh delapan juta Rupiah), sehingga para Penggugat ada kekuranganpembayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ;Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya paraPenggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangli untuk menetapkan Bahwa paraPenggugat adalah pembeli yang beritikad baik, serta menghukum kepada paraTergugat untuk melanjutkan proses jual beli atas obyek sengketa, menandatanganisuratsurat, aktaakta yang berkaitan dengan peralihan

Menghukum kepada para Tergugat selaku suami istri untuk melanjutkanproses jual beli obyek sengketa kepada para Penggugat, serta menghukumpara Tergugat untuk menandatangani suratsurat, aktaakta peralihan hakatas obyek sengketa dari yang atas nama Tergugat untuk menjadi atasnama Penggugat Il ;Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1226 K/Pdt/2010.6.

Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya menyerahkan obyek sengketa beserta suratsurat atau buktibuktihak kepemilikan kepada para Penggugat untuk dilakukan peralihan hakmenjadi atas nama Penggugat bila perlu dengan bantuan alat kekuasaanNegara/pihak Kepolisian ;7. Menghukum kepada para Tergugat untuk menerima sisa kekuranganRp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari harga pembelian ;8.

Bahwa tidak beralasan hukum jika jual beli pada tahun 2001 dinyatakansah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi :Bahwa jual beli belum pernah terjadi, baik pembayaran, kesepakatan yangdituangkan dalam akta jual beli, proses peralihan hak, ataupun penyerahan,sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat menyatakan sebuah jual bellitersebut sudah sah ;3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum dalam memutusperkara ;a.