• Sambas Nomor : 140/628/PD/DINSOSPMD tanggal 8 Juni 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 1443/LS/2018 tanggal 26 Juni 2018 serta dilegalisir;

• 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan DD Tahap II T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.

  Sambas Nomor : 140/655/PD/DINSOSPMD tanggal 29 Juni 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 1905/LS/2018 tanggal 30 Juli 2018 serta dilegalisir;

• 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan DD Tahap III T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.

  Sambas Nomor : 140/663/PD/DINSOSPMD tanggal 3 Juli 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 1743/LS/2018 tanggal 30 Juli 2018 serta dilegalisir;

• 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan ADD Tahap II T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.

  Sambas Nomor : 140/369/PD/DINSOSPMD tanggal 6 Maret 2019 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 0193/LS/2019 tanggal 18 Maret 2019 serta dilegalisir;

• 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan DD Tahap II T.A. 2019 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.

  Sambas Nomor : 140/642/PD/DINSOSPMD tanggal 29 April 2019 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 0974/LS/2019 tanggal 16 Mei 2019 serta dilegalisir;

• 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan DD Tahap III T.A. 2019 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.

• Berikutnya Pasal 3 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal 19/PB/2013menyebutkan bahwa Jaminan Uang Muka harus ketentuan bahwa "KepalaKPPN yang menerbitkan SP2D uang kuasa Pemegang Jaminan atauHalaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN Pdg.Obligee dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada Penjaminsampai dengan berakhirnya masa klaim Jaminan Uang Muka.12.

  dokumen SPM sebagaimana dipersyaratkan padaangka 10, 11 dan 12 di atas, bahwa SPM yang diajukan oleh Satuan KerjaKopertis Wilayah X kepada KPPN Padang tidak memenuhi syarat untukdilakukan pembayaran, dengan alasan Masa klaim Jaminan Uang Muka kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalendersetelah berakhirnya masa berlaku Jaminan Uang Muka sebagaimanapada angka 9 di atas; Asli Jaminan Uang Muka TIDAK/BELUM MENCANTUMKAN/MEMUATklausul sebagaimana pada angka 11 di atas, yaitu: "Kepala KPPN yangmenerbitkan SP2D

  Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan19/PB/2013 disebutkan bahwa "KPPN menerbitkan SP2D setelahsebagaimana dan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenaidalam rangka pelaksanaan APBN" (dalam hal ini Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012):Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN Pdg.15.

• 6. 1 (satu) lembar Print Out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 160881301006274 tanggal 18 April 2016.

  7. 1 (satu) lembar Print Out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 160881301016534 tanggal 01 Juli 2016

  8. 1 (satu) exampler print out Surat Pengesahan Daftar isian pelaksaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor
  :SP.DIPA-023.03.1.419515/2016, tanggal 07 Desember 2015.

  SUGIRIN,Spd tanggal10 Juli 2017.1(satu) exsamplar Laporan Penggunaan Biaya Pembangunan GedungSMK Pertambangan Purnama Langkat Tahun 2016.Barang Bukti nomor urut 1 s/d 5 dikembalikan kepada saksi EDYSURANTA MELIALA, ST.1 (satu) lembar Print Out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :160881301006274 tanggal 18 April 2016.1 (satu) lembar Print Out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :160881301016534 tanggal 01 Juli 2016.1 (satu) exampler print out Surat Pengesahan Daftar isian pelaksaanAnggaran

  Prapatan No. 44 48, Jakarta Pusat.Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan USBSMK yang dananya bersumber dariKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI harus diselesaikan (kemajuanfisik 100%) paling lambat dalam waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender.Bahwa pada tanggal 18 April 2019 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor 160881301006274 dengan nilai sebesar Rp 117.385.827.300,(seratus tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus duapuluh tujuh ribu tiga ratus rupiah

  INDRASALAHUDDIN, M.Kes, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan PengajaranKabupaten Langkat.Bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor 160881301016534 dengan nilai sebesar Rp 955.156.500,(sembilan ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu lima ratusrupiah) atau sebesar 30%.Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 saksi MUHAMMAD SALEH, SP,M.Si selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani surat Nomor4177/D5.4/KU/2016 yang ditujukan kepada Kepala

  Fotocopy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor160881301006274 tanggal 18 April 2016 dan Nomor 1608813010166534tanggal 1 Juli 2016.. Fotocopy Laporan Penggunaan Dana.. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Ahli Fisik, Departemen Teknik Sipil, FakultasTeknik Universitas Sumatera Utara Tanggal 21 November 2018..Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Pembangunan Gedung SMKPertambangan Purnama Langkat Tahun 2016.. Fotocopy/kwitansi pembelian mesin jahit tanggal 8 Juni 2016..

  SUGIRIN,Spd tanggal 10 Juli 2017.. 1i(satu) exsamplar Laporan Penggunaan Biaya Pembangunan Gedung SMKPertambangan Purnama Langkat Tahun 2016.Barang Bukti nomor urut 1 s/d 5 dikembalikan kepada saksi EDY SURANTAMELIALA, ST.6. 1 (Satu) lembar Print Out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :160881301006274 tanggal 18 April 2016.7. 1 (Satu) lembar Print Out Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :160881301016534 tanggal 01 Juli 2016.8. 1 (Satu) exampler print out Surat Pengesahan Daftar isian

• ) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen tahun anggaran 2016 nomor DPA SKPD : 1.20.04.02.42.5.2, tanggal 15 Februari 2016, (foto copy);2. 2 (dua) lembar surat keputusan Bupati Waropen nomor : SK.821. 2-01, tentang pemberhentian dan pengangkatan pelaksana tugas sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Waropen, tanggal 03 Maret 2016, (foto copy). 3. 2 (dua) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D

  ) dari kuasa BUD Kab.Waropen Nomor : 00949/SP2D/1.20.04.01/2016, tanggal 2 Juni 2016, dengan lampiran sebagai berikut :a. 1 (satu) lembar disposisi proses SP2D, tanggal 2 Juni 2016, (foto copy).b. 1 (satu) lembar surat penerbitan SP2D LS (fisik/ bangunan/Jalan), (foto copy).c. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 20013/SPP-LS/1.20.04.1/DAU/V/2016 tahun 2016, tanggal 30 Mei 2016, (foto copy).d. 1 (satu) lembar surat perintah membayar

• Relisasi Pembayaran Kontrak (SP2D) 350.030.000,002. PPN (10 %) (31.820.909,00)318.209.091,003. Pekerjaan Persiapan (5.000.000.00) Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.23 dari 150 4. Lem Mixed Epoxy Adhesive (27.117.000,00)Pengeboran dan Pemasangan (9.220.925,00)Ongkos Angkutan ke Lokasi (1.771.500,00)Paku Jalan yang masih menyala (487. (20.160.000,00)Buah)Kerugian Keuangan Negara Rp. 254.939.666,00 wa Perbuatan terdakwa Hj. AGUSTINA AULIA, ST Alias Hj.

  Relisasi Pembayaran Kontrak (SP2D) 350.030.000,002. PPN (10 %) (31.820.909,00)318.209.091,003. Pekerjaan Persiapan (5.000.000.00)4. Lem Mixed Epoxy Adhesive (27.117.000,00)5. Pengeboran dan Pemasangan (9.220.925,00)6. Ongkos Angkutan ke Lokasi (1.771.500,00)Paku Jalan yang masih menyala (487. (20.160.000,00)Buah)Kerugian Keuangan Negara Rp. 254.939.666,00 Perbuatan terdakwa Hj. AGUSTINA AULIA, ST Alias Hj.

  Dengan demikian jika memperhatikan sifat daripada kegiatan itu sendirimaka bisa disimpulkan jika proses pembahasan usulan atas pelaksanaankegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalan solar cellDishubkominfo Prov.kalsel Tahun 2014 lalu pembahasannya dilakukan diBappeda, namun demikian terlepas dari sifat pelaksanaan kegiatandimaksud Biro Keungan punya kewenangan untuk mengesahkanDPA/DPPA SKPD punya kewajiban untuk membuatkan SP2D karena initerkait dengan penyediaan dana.

  Saksi menerangkan saat ini seluruh beban tagih yang menjadi kewajibanyang timbul dari pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan pakujalan tenaga surya solar cell Dishubkominfo Prov.Kalsel Tahun 2014selurunnya sudah terbayarkan dengan dikelaurkannya SP2D dari BiroKeuangan Prov. Sementara untuk jasa konsultan pengawas dibayarkanlangsung oleh bendahara pengeluaran SKPD melalui pembayaranlangsung.2. Ir.

  Kalsel sayayang menandatangani SP2D yang diajukan oleh PPK SKPDDishubkominfo. Saksi menerangkan sesuai dengan Pergub Nomor : 92 Tahun 2012tentang system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah disebutkankelengkapan syarat formil setiap permintaan pembayaran (SPM) yangdiajukan olen PPK SKPD ke Biro Keuangan harus menyertakan : Surat pengantar.Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.49 dari 150Resum / ringakasan kontrak.BA serah terima barang/penyelesaian pekerjaan.Rekening Bank.Copy NPWP.

• . ;1 (satu) bendel surat-surat dari DPPKD yang berisi :- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 38/LS/B.1/2010 tanggal 24 Februari 2010 Rp. 1.300.000.000,- ;- Surat Perintah Membayar (SPM) No. 09 tanggal 24 Februari 2010 Rp. 1.300.000.000,- tanggal 24 Februari 2010 ;- Surat Permohonan Penerbitan SP2D No. 911/209/2010 tgl. 23 Februari 2010 ;- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tgl. 23 Februari 2010 ;- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi No. 911/209/2010 tanggal 23 Februari 2010 ;- Penelitian

  . ;1 (satu) bendel suratsurat dari DPPKD yangberisi :e Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 38/LS/B.1/2010 tanggal 24 Februari 2010 Rp.1.300.000.000, ;Hal 5 dari 226 Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2014/PNSmgSurat Perintah Membayar (SPM) No. 09 tanggal24 Februari 2010 Rp. 1.300.000.000, tanggal 24Februari 2010 ;Surat Permohonan Penerbitan SP2D No.911/209/2010 tgl. 23 Februari 2010 ;Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS tgl. 23Februari 2010 ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Verifikasi No.911/209/2010 tanggal

  Perbuatan tersebut melanggarPeraturan Bupati Kendal Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial diKabupaten Kendal, pada pasal 7 angka 2, berbunyi BendaharaPengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan KeuanganDaerah Kabupaten Kendal mengajukan SPM untuk diterbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan selanjutnya melaluiBendahara Pengeluaran Pembantu mentransfer dana kePenerima Bantuan, karena Penyaluran Dana Bansos tahun 2010tidak dilakukan dengan

  Perbuatan tersebut melanggarPeraturan Bupati Kendal Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16Desember 2008, tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial diKabupaten Kendal, pada pasal 7 angka 2, berbunyi BendaharaPengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan KeuanganDaerah Kabupaten Kendal mengajukan SPM untuk diterbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan selanjutnya melaluiBendahara Pengeluaran Pembantu' mentransfer dana kePenerima Bantuan, karena Penyaluran Dana Bansos tahun 2010tidak dilakukan dengan

  Buku register Asman 2010 tanggal 4Januari 2010 s/d tanggal 5 April 2011 ;21. 1 (satu) bendel suratsurat dari DPPKDyang berisi :Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 38/LS/B.1/2010 tanggal 24 Februari 2010 Rp.1.300.000.000, ;Hal 147 dari 226 Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2014/PN SmgSurat Perintah Membayar (SPM) No. 09 tanggal24 Februari 2010 Rp. 1.300.000.000, tanggal 24Februari 2010 ;Surat Permohonan Penerbitan SP2D No.911/209/2010 tgl. 23 Februari 2010 ;Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS tgl. 23Februari

  Buku register Asman 2010 tanggal 4 Januari2010 s/d tanggal 5 April 2011 ;Dikembalikan kepada Saksi WAHYU YUSUFAHMADI, S.STP M.SI. ;1 (satu) bendel suratsurat dari DPPKD yangberisi :Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 38/LS/B.1/2010 tanggal 24 Februari 2010 Rp.1.300.000.000, ;Surat Perintah Membayar (SPM) No. 09 tanggal24 Februari 2010 Rp. 1.300.000.000, tanggal 24Februari 2010 ;Hal 217 dari 226 Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2014/PN SmgSurat Permohonan Penerbitan SP2D No.911/209/2010 tgl. 23 Februari

• selaku KuasaPengguna Anggaran;8) Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan DaerahSelaku Bendahara Umum Daerah Nomor : SPD003/1.05.01/III/DPPK/2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2010 PPKD selaku BUD tanggal 01 April2010;9) Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang PersediaanBendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2010 tertanggal 02Nopember 2010 dari Bendahara Pengeluaran Pembantu kepadaKuasa Pengguna Anggaran.1410) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D

  Rendra Fristoto, MMselaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 2.571.984.000,;23) Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan SPPTU tanggal 25Agustus 2010;24) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor1.05.01/082/BLTU/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010;25) Asli Surat Rekomendasi tanggal 24 Agustus 2010 KepadaBendahara Pengeluaran Untuk Segera Membayarkan PembelianTanah Untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Cilodong denganluas tanah 1.218m2 Pemilik Tanah Yantje;26) Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 1.218m?

  Rendra Fristoto,MM selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 2.650.713.800,42) Asli Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang PersediaanBendahara Pengeluaran TA. 2010 tanggal 24 November 2010;43) Fotokopi 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)No : 1.05.01/149/SPPTU/XI/2010 tanggal 24 November 2010jumlah yang diminta Rp. 2.650.713.800;44) Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor1.05.01/130/BLTU/VIII/2010 tanggal 29 Nopember 2010;45) Asli Surat Rekomendasi tanggal 25 November 2010 KepadaBendahara

  Rendra Fristoto,MM selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 2.571.984.000,;Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan SPPTU tanggal 25Agustus 2010;Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor1.05.01/082/BLTU/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010;Asli Surat Rekomendasi tanggal 24 Agustus 2010 KepadaBendahara Pengeluaran Untuk Segera MembayarkanPembelian Tanah Untuk Pembangunan Kantor KecamatanCilodong dengan luas tanah 1.218m2 Pemilik Tanah Yantje;Asli Kwitansi Pembayaran Tanah Seluas 1.218m? an.

  Rendra Fristoto,MM selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 2.571.984.000,;23) Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan SPPTU tanggal 25Agustus 2010;24) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor1.05.01/082/BLTU/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010;25) Asli Surat Rekomendasi tanggal 24 Agustus 2010 KepadaBendahara Pengeluaran Untuk Segera MembayarkanPembelian Tanah Untuk Pembangunan Kantor KecamatanCilodong dengan luas tanah 1.218m?

• Pelaksana pembangunan sarana dan prasarana air limbah;

• 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor: 21/PRT/IM/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infranstruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
• 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) nomor : 1.04.01.01.16. 10.5.2;
• 1 (satu) bendel foto copy Dokumen SP2D

  nomor:02989/SP2D-LS/1.04.01.01/2018 tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp118.637.500,00 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh juta ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) bendel foto copy dokumen SP2D nomor:06284/SP2D-LS/1.04.01.01/2018 tanggal 03 September 2018 sebesar Rp213.547.500,00 (dua ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
• 1 (satu) bendel foto copy dokumen SP2D nomor:11103/SP2D-LS/1.04.01.01/2018 tanggal 05 Desember 2018 sebesar

• 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2595/SP2D/4/BUD/2019, tanggal 9 Agustus 2019 yang di Legalisir.
• 1 (satu) set surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Dinas Kesehatan bulan Juli 2019.

• 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2625/SP2D/4/BUD/2019, tanggal 9 Agustus 2019 yang dilegalisir.
• 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2626/SP2D/4/BUD/2019, tanggal 9 Agustus 2019 yang dilegalisir.
• 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor Rekening: 21001020025000, Periode :09/08/2019 s.d 09/08/2019.

  perkara;1. 2 (Dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah Nomor : 1.02.01.16.22.5.2 Dinas Kesehatan KabupatenLabuhanbatu, program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan BantuanOperasional Kesehatan Puskesmas yang di LegalisirHalaman 50 dari 187 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PT MDN2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS)No.SPM:0056/SPM/4/DK/2019, tanggal 2 Agustus 2019 yang di Legalisir.3. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :2595/SP2D

  /4/BUD/2019, tanggal 9 Agustus 2019 yang di legalisir.4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintan Pencairan Dana Nomor :2626/SP2D/4/BUD/2019, tanggal 9 Agustus 2019 yang di legalisir.5. 1 (Satu) lembar Rekening Koran Nomor Rekening: 21001020025000,Periode :09/08/2019 s.d 09/08/2019.6. 1 (Satu) eksamplar dokumen pembayaran dana kapitasi JaminanKesehatan Nasional (JKN) fasilitas kesehatan tingkat pertama PuskesmasPerlayuan bulan Desember 2018 s/d Maret 2019, yang terdiri dari: 1 (Satu) lembar Surat

  SPM : 0089/SPM/4/DK/2019, tanggal 7 Agustus 2019 yangdilegalisir.3. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :2625/SP2D/4/BUD/2019, tanggal 9 Agustus 2019 yang dilegailisir.4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :2626/SP2D/4/BUD/2019, tanggal 9 Agustus 2019 yang dilegailisir.5. 1 (Satu) lembar Rekening Koran Nomor Rekening: 21001020025000,Periode :09/08/2019 s.d 09/08/2019.6. 1 (Satu) eksamplar dokumen pembayaran dana kapitasi JaminanKesehatan Nasional

  tersebut berdasarkan SPJ (SuratPertanggungjawaban) antara Kepala Puskesmas dan Penerima DanaJKN atau Dana BOK, tanpa adaNya Lembaran tersebut dana tidakdapat dicairkan;.Saksi menerangkan bahwa setelah itu PPTK beserta denga TIMmelakukan Verifikasi, apakah yang bersangkutan berhak untukmenerima dana tersebut atau tidak dan selanjutnya PPTK bersama Timmengeluarkan SPM atau (Surat Perintah Membayar), lalu dikirim keBPKAD (badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan selanjutNyaBPKAD mengeluarkan SP2D

• Surat Perintan Pencairan Dana (SP2D)); d. Kuitansi; 222222 2 nn nnn nn nnn nnn nn nee4.4. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG, tanggal 01 Nopember 2006 tentang Pembentukan PerusahaanDaerah Morowali;4.5. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.332/EKBANG tanggal 01 Nopember 2006 tentang Penunjukan DireksiPerusahaan Daerah Kabupaten Morowali;4.6.

  Surat Permintaan Pembayaran (SPP);Pee ee) ves oH sara . ori mencaian Dana (SP2D);a utans;4. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG,tanggal 01 Nopember 2006 tentang Pembentukan Perusahaan DaerahMoroWall; 222222 n nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn5. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.332/EKBANGtanggal 01 Nopember 2006 tentang Penunjukan Direksi PerusahaanDaerah Morowall; 2 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn6.

• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
  Bukan informasi yang dikecualikan, bersifat terbuka dan dapat diakses publik
  4.

  Badan Penanggulangan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timurpada tahun anggaran 2019 antara lain:1) Surat Perintah Kerja (SPK);2) Rencana Anggaran Biaya (RAB);3) Spesifikasi Pekerjaan;4) Gambar Pekerjaan;5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);6) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.Menimbang, bahwa dalam Pertimbangan Majelis Komisioner dalamPutusan, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Majelis Komisionerberpendapat bahwa seluruh dokumen kontrak pada PaketHalaman 38 Putusan Perkara Nomor 21/G/KI/2021

  Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.Bukan informasi yang dikecualikan, bersifat terouka dan dapat diaksespublik4.

• no: 32/TCPGRT/XII/2010 tanggal20 desember 2010;2) 1 (satu) bendeul Surat keputusan kepala dinas no: 800/02 Disdik/2010tentang penunjukan pengelola program dan kegiatan dinas pendidikam kabupaten garut T.A.2010;3) 1 (satu) lemabr check list penelitian kelengkapan dokumen LSpengadaan Barang dan jasa serta belanja modal; 200 none nnn ne nena4) 1 (satu) bendeul realisasi anggaran DAK SMP T.A. 2010; 5) 1 (satu) buku surat no: 900/08LS/Disdik/2010 tanggal 20 desember2010 perihal permohonan penerbitan SP2D

  Mangle Panglipur; 6) 1 (satu) buku surat no: 900/07LS/Disdik/2010 tanggal 20 desember2010 perihal permohonan penerbitan SP2D CV. Tenjolaya Cipta Pratama;7) 1 (satu) bendeul dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuankerja perangkat daerah T.A.2011 no: 1.01.1.01.01.16.097.5.2 tanggal agustus 201 1;8) 2 (dua) lembar anggaran DAK SMP tahun 2011( lanjutan DAK Tahun2010);52.

• Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor:929989C/009/112 tanggal 12-08-2013.10. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 009/Rutan-Batam/MPP-Admin/IX-2013 tanggal : 10 September 2013, hal : Permohonan Pembayaran Termin I11.

  Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor:932916C/009/112 tgl. 30-09-2013.15. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN : Rp. 143.793.490,-, PPh : Rp. 43.138.047,-16. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi LS tgl. 16-09-2013 sejumlah Rp. 1.581.728.390,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).17.

  Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor:934911C/009/112 tgl. 29-10-2013.22. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN : Rp. 338.831.760,-, PPh : Rp. 101.649.528,-23. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi LS tgl. 22-10-2013 sejumlah Rp. 3.727.149.360,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).24.

  Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor:937147C/009/112 tgl. 25-11-2013.30. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN : Rp. 282.359.891,-, PPh : Rp. 84.707.968,-31. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Termin IV, Nomor : 119/Rutan-Batam/MPP-Admin/XII-2013, tanggal : 20-12-2013, hal : Permohonan Pembayaran Termin IV.32.

  Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor:752235I/009/112 tgl. 30-12-2013.37. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN : Rp. 225.366.000,-,PPh : Rp. 67.609.800,-38. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Termin V, Nomor : 121/Rutan-Batam/MPP-Admin/XII-2013, tanggal : 20-12-2013, hal : Permohonan Pembayaran Termin V dan Retensi.39.

  Pajak (SSP) (PPN & PPh) PPN Rp.261.442.709, (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluhdua ribu tujuh ratus sembilan rupiah) PPh Rp. 78.432.813, (tujuh puluhdelapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga belasrupiah).Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)nomor:00125/667786/2013 tanggal 01082013.Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor:00125/Pembangunanrutan/2013 tanggal 01082013.Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D

  (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluhribu. seratus rupiah), Bank : Muamalat Indonesia kantor cabangtanjungpinang.Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)nomor:00211/667786/2013 tgl.23122013.Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)nomor:00211/MIPRAS/2013 tgl.23122013.Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)nomor:752393V009/112 tgl. 31122013.Foto Copy 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN : Rp.69.544.100,, PPh : Rp

  . 20.863.250.Asli 2 (dua) lembar Berita Cara Pembayaran, Nomor21/BAP/KWHH.Kepri/X/2013, tanggal : 20122013, Nilai : Rp.764.984.050, (tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapanpuluh empat ribu lima puluh rupiah).Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)nomor:00212/667786/2013 tgl.23122013.Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar (SPM)nomor:00212/MIPPRAS/2013 tgl.23122013.Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)nomor:752394V009/112 tgl. 31122013.

  (satu milyard tiga ratussembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilanenam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)Kemudian SPM tersebut disampaikan ke KPPNuntuk diterbitkan SP2D. Bahwa Tata Cara Pembayaran termin kedua adalah sebagai berikut :1. PPK mengajukan permohonan pembayaran termin denganmengajukan SPP (Surat PermintaanPembayaran) kepada PPSPMdengan dilengkapi data dukung antara lain:a.

  , (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuhratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)nomor:00146/667786/2013 tgl.25092013.Asli 1 (satu) Jlembar Surat Perintah Membayar (SPM)nomor:00146/MIPRASI/2013 tgl.25092013.Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)nomor:932916C/009/112 tgl. 30092013.Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN : Rp. 143.793.490.

• Foto copy SP2D LSM :19. Forum Silaturahmi Pemuda Jateng (FSPJT) 20. KSMI (Kelompk Studi Mahasiswa Islam), 21. Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Publik (FMPKP) Jateng, 22. HIMAGRIN (Himpunan Mahasiswa Agro Industri), 23. Centre of democrasy and low Studies (CDLS) Jateng, 24. Assosiasi Mahasiswa Cipta Lingkungan, 25. Forum Pemuda Mandiri Kemuning Jateng, 26. Serikat Pemuda dan Mahasiswa Islam (SPMI) Jawa Tengah, 27. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Jawa Tengah, 28.

  YanuardaniFoto copy SP2D LSM:19. Forum Silaturahmi Pemuda Jateng (FSPUJT)20. KSMI (Kelompk Studi Mahasiswa Islam),21. Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Publik (FMPKP) Jateng,22. HIMAGRIN (Himpunan Mahasiswa Agro Industri),23. Centre of democrasy and low Studies (CDLS) Jateng,24. Assosiasi Mahasiswa Cipta Lingkungan,25. Forum Pemuda Mandiri Kemuning Jateng,26. Serikat Pemuda dan Mahasiswa Islam (SPMI) Jawa Tengah,27.

  AGOES SOERANTO selaku Kepala Biro Keuanganmenerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), Bagian Perbendaharaan BiroKeuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D), yangselanjutnya dikirim ke Bagian Pengelola Kas pada Biro Keuangan untukditeritkan Surat Perintah Transfer Uang dan memerintahkan PT Bank Jatenguntuk mentransfer dana dari rekening Kas Umum Daerah kepada penerimabantuan sosial sesuai dengan daftar lampiran SP2D berupa Daftar RincianRencana Belanja Tidak Langsung;Bahwa dari

  ) dan Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)Hal 130 dari 272 Putusan No. 123/Pid.SusTPK/2015/PN.Smguntuk Kegiatan Bantuan Kemasyarakatan Tahun 2011 berdasarkan padadata/dokumen SP2D dan SPTU yang ada pada Biro Keuangan;Bahwa, berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) danSurat Perintah Transfer Uang (SPTU) untuk Kegiatan Bantuan KemasyarakatanTahun 2011 terdapat satu nomor rekening penerima yang menerima danabantuan kemasyarakatan beberapa kali dalam satu tahun anggaran yaituTahun Anggaran

  Mendasarkan SPMtersebut, Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana Langsung (SP2D LS), lembar 1 dan lembar 2 SP2D LStersebut dikirim ke Bagian Pengelola Kas pada Biro Keuangan untukditerbitkan Surat Perintah Transfer Uang dan memerintahkan PT.Bank Jatenguntuk mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah kepada penerimabantuan sosial sesuai dengan daftar lampiran.Bantuan sosial kemasyarakatan yang dicairkan dan ditransfer kepadapenerima adalah sebesar Rp 26.892.450.000,00

• Bagian Keuangan, selanjutnya diperiksa persyaratan dandokumen untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) apabilapersyaratan tidak lengkap sesuai dengan aturan di BUD (Bendahara UmumDaerah) berkas tesebut dikembalikan ke SKPD yang mengajukan untukdilengkapi.= Setelah dipenuhi semua persyaratan diterbitkan SP2D yang telahditandatangani oleh Kabag Keuangan, selanjutnya dikirim ke Bank Jambi 9untuk ditransfer ke rekening rekanan yang tertera di SPM (Surat PerintahMembayar).=> Lampiran SP2D

  Sinebangen.Bahwa pada pencairan semester 1 SMPN 12 saksi hanya menerimasebesar Rp 15.437.000 (lima belas juta empat ratus tiga puluhtujuh rupiah) dari Saksi WISBAR dan penyerahan uang tersebutdi ruangan Saksi YAMIN (Bendahara Dinas Pendidikan KotaJambi).Seharusnya uang tersebut SP2D yang dibayarkan senilaiHalaman 87 dari 222 hal.

  Bahwa berdasarkan SPK yang ada pada dokumen kontrakseharusnya uang tersebut SP2D yang dibayarkan senilai Rp.15.046.770, (sdh dipotong PPN dan PPh 22).e Bahwa untuk semester 2 dibayarkan pada awal Januari 2014 dansebagai pihak ketiga adalah CV.

  LimaSaudara dan yang menyerahkannya adalah Saksi Iwan Rivaldodan sudah dipotong 25 %.e Bahwa berdasarkan SPK yang ada pada dokumen kontrakseharusnya uang tersebut SP2D yang dibayarkan senilai Rp.15.046.770, (sdh dipotong PPN dan PPh 22).e Bahwa untuk semester 2 dibayarkan pada awal Januari 2014 dansebagai pihak ketiga adalah CV.

  Sinebangen.e Bahwa uang yang diterima adalah sebesar Rp. 12.586.000, (duabelas juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), setelahdipotong sebesar 25%.e Bahwa berdasarkan SPK yang ada pada dokumen kontrakseharusnya uang tersebut SP2D yang dibayarkan senilai Rp.15.027.519, (sdh dipotong PPN dan PPh 22).Halaman 99 dari 222 hal.

• 1 (satu) bundle surat (Asli), berisi :

  • Surat Pengantar Pembayaran Dana Desa APB-DESA Desa Kotalama Tahun 2016 Tahap 1 (60%) Senilai Rp 363.660.000,- ;
  • Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 144/SPM-APBDESA/SKPKD/IX/2016 Dana Desa APB-DESA Desa Kotalama Tahun 2016 Tahap 1 (60%) Senilai Rp 363.660.000,-
  • SP2D Pembayaran Belanja Dana Desa APB-DESA Desa Kotalama Tahun 2016 Tahap 1 Nomor:
  • 2238/SP2D/BUD/IX/2016 Senilai Rp 363.660.000,- ;

  Membayar (SPM) Nomor: 624/SPM-TPAPD/SKPKD/XII/2016, Belanja TPAPD Desa Kotalama a.b Agustus s/d Desember 2016 Senilai Rp 20.750.000,- ;

• SP2D Pembayaran Belanja TPAPD Desa Kotalama a.bAgustus s/d Desember 2016 Senilai Rp 20.750.000,- ;
• Salinan Daftar Rekapitulasi Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Se- Kab.

  Maluku Barat Daya Tahun 2016 ;

19. 1 (satu) bundle surat (Asli) berisi :

• Surat Pengantar Pembayaran Belanja Dana BPD Desa Kotalama Tahun 2016 Senilai Rp 21.500.000,- ;
• Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 496/SPM-BPD/SKPKD/XII/2016, Belanja Dana BPD Desa Kotalama Tahun 2016 Senilai Rp 21.500.000,- ;
• SP2D Pembayaran Belanja Dana BPD Desa Kotalama Tahun 2016 Senilai Rp 21.500.000,- ;
• Salinan Daftar Rekapitulasi Tunjangan Bpd Se- Kab.

  Pembayaran Belanja Dana Desa APB-DESA Desa Kotalama Tahun 2016 Tahap I (40%) Senilai Rp 107.992.000,-

• SP2D Pembayaran Belanja Dana Desa APB-DESA Desa Kotalama Tahun 2015 Tahap II (40%) Senilai Rp 107.992.000,-
• SP2D Pembayaran Belanja Dana Desa APB-DESA Desa Kotalama Tahun 2015 Tahap III (20%) Senilai Rp 53.997.000,-

22. 1 (satu) bundle surat (Fotocopy) berisi :

• SP2D Pembayaran Belanja TPAD Desa Kotalama Bulan Januari S/D Juli 2015 Senilai Rp 29.050.000

  ,-

• SP2D Pembayaran Belanja Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Kepada Desa Kotalama Tahun 2015 Senilai Rp 40.000.000,-
• SP2D Pembayaran Belanja Badan Pekerja Desa (BPD) Pada Desa Kotalama TA 2015 Senilai Rp 21.500.000,-
• SP2D Pembayaran TPAPD Desa Kotalama Bulan Agustus s/d November 2015 Senilai Rp 16.000.000,-

23. 1 (satu) bundle surat (Asli) berisi :

• Surat Camat P.P.

• Selanjutnya BagianPerbendaharaan membawa SP2D tersebut ke BPD Baliuntuk ditransfer ke rekening yang bersangkutansebagaimana tercantum dalam SP2D tersebut ;Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No.149/03C/HK/2008 tanggal 13 Maret 2008 TentangPenetapan Desa Pakaraman, Subak dan Subak Abianpenerima bantuan keuangan pemerintah Provinsi Bali,dimana tertuang di dalam diktumnya bahwa SubakAbian Mertasari Jaya termasuk salah satu penerima danabantuan keuangan sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluhjuta

  Selanjutnya BagianPerbendaharaan membawa SP2D tersebut ke BPD Baliuntuk ditransfer ke rekening yang bersangkutansebagaimana tercantum dalam SP2D tersebut ;Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No.149/03C/HK/2008 tanggal 13 Maret 2008 TentangPenetapan Desa Pakaraman, Subak dan Subak Abianpenerima bantuan keuangan pemerintah Provinsi Bali,dimana tertuang di dalam diktumnya bahwa SubakAbian Mertasari Jaya termasuk salah satu penerima dana30bantuan keuangan sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluhjuta

• ) tahun 2007, untuk Desa / Kelurahan seKabupaten Paseradalah sejumlah Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)kemudian Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah mengajukan SPP (SuratPerintah Pembayaran) tanggal 25 Juni 2007 dan selanjutnya diterbitkan SPM(Surat Perintah Membayar) Nomor :65/SPMLS/PPK/2007 tanggal 25 Juni2007, selanjutnya pencairan kedua untuk dana sebesar Rp. 10.100.000.000,(sepuluh milyar seratus juta rupiah) telah dicairkan sesuai dengan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D

  Paser dan juga Ketua Tim/PanitiaPelaksana dan Verifikasi Program Pembangunan Desa Mandiri (PDM)Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2007 membuat Surat Kuasa yang diberikankepada Terdakwa IT untuk menyampaikan SP2D tersebut ke Bank BPD Kaltimcabang Tanah Grogot untuk diproses pencairannya, selanjutnya pada tanggal 5Desember 2007 saksi Helmy Latif, Sekretaris Daerah Kab.

  No. 960 K/Pid.Sus/201014(sepuluh milyar seratus juta rupiah) telah dicairkan sesuai dengan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8866/LSBTL/Kasda/2007 tanggal 06Desember 2007 dengan SPM No. 1417/SPMLS/PPK03/2007 tanggal 04Desember 2007 ;Bahwa pencairan Dana Bantuan Program Pembangunan Desa Mandiri yangdialokasikan pada APBD perubahan 2007 senilai Rp.10.100.000.000,(sepuluh milyar seratus juta rupiah) yang alokasi anggarannya ada pada DanaBantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, dalam hal ini

  Paser dan juga Ketua Tim/PanitiaPelaksana dan Verifikasi Program Pembangunan Desa Mandiri (PDM)Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2007 membuat Surat Kuasa yang diberikankepada Terdakwa I untuk menyampaikan SP2D tersebut ke Bank BPD Kaltimcabang Tanah Grogot untuk diproses pencairannya, selanjutnya pada tanggal 5Desember 2007 saksi Helmy Latif, Sekretaris Daerah Kab.

• langsung (LS) Nomor : 191 /SPMLS / BL / WISATA / 2010, tanggal 15 Desember 2010 dengannilai Rp. 74.800.000.1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 15Desember 2010 nilai Rp. 74.800.000.1 (satu) lembar bukti pembayaran Rp. 74.800.000.1 (satu) berkas dokumen surat permintaan pembayaran langsungbarang dan jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 191 / SPPLSBarang dan Jasa) Nomor : 191 / SPPLS / BL / Wisata / 2010 tanggal15 Desember 2010.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D

  ) Nomor 05774/LS / Wisata / 2010 tanggal 25 Oktober 2010 dengan nilai Rp.112.200.000.1 (satu) lembar surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 126 /SPMLS / BL / Wisata / 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan nilaiRp. 112.200.000.1 (satu) berkas dokumen surat permintaan pembayaran langsungbarang dan jasa (SPPLS barang dan jasa) Nomor : 126 / SPPLS /Wisata / 2010 tanggal 21 Oktober 2010.1 (satu) lembar surat pencairan dana (SP2D) Nomor : 10925 / LS /Wisata / 2010 tanggal 15 Desember 2010 dengan jumlah

  Tipikor/2015/PT.SMR83.84.85.86.87.88.. 1 (Satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 15Desember 2010 nilai Rp. 74.800.000.1 (satu) lembar bukti pembayaran Rp. 74.800.000.1 (satu) berkas dokumen surat permintaan pembayaran langsungbarang dan jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 191 / SPPLSBarang dan Jasa) Nomor : 191 / SPPLS / BL / Wisata / 2010 tanggal15 Desember 2010.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 05774/LS / Wisata / 2010 tanggal 25 Oktober 2010 dengan

  nilai Rp.112.200.000.1 (satu) lembar surat perintah membayar langsung (LS) nomor : 126 /SPMLS / BL / Wisata / 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan nilaiRp. 112.200.000.1 (satu) berkas dokumen surat permintaan pembayaran langsungbarang dan jasa (SPPLS barang dan jasa) Nomor : 126 / SPPLS /Wisata / 2010 tanggal 21 Oktober 2010.1 (satu) lembar surat pencairan dana (SP2D) Nomor : 10925 / LS /Wisata / 2010 tanggal 15 Desember 2010 dengan jumlah yangdibayarkan Rp. 74.800.000. kepada CV.

• copy Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota SurabayaNomor : 800/01.1/436.6.2/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengawasan Teknis /Pemeriksa............107Pemeriksa Barang / Tim Teknis Pembantu Bendahara Penerimaan dan PengeluaranPembantu Penyusunan Kegiatan dan Entry Data Laporan Serta Tim PengendaliKegiatan dan Pelayanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun AnggaranSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D

  Aulia Konsultan, besertakelengkapannya ; 222 2222 2 22Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16468/LS/2009 tanggal 29 Desember2009, untuk Pembayaran 100 % Pekerjaan Biaya Pengawasan Nilai Pekerjaan 1M2MLift Tabung Pemkot Kota Surabaya kepada CV.

  Centrum Konsulindo, besertakelengkapannya ; 2222222222222 nnn oo eeeSP2D Nomor : 16163/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran I Lift RSSurabaya Barat dengan jumlah Rp. 1.391.966.647, ; SP2D Nomor : 16158/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Angsuran II Lift RSSurabaya Barat dengan jumlah Rp. 463.988.883, ; SP2D Nomor : 12131/LS/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tentang Angsuran I LiftPekerjaan Pembangunan Gedung Type C Pemasangan Lift Pemkot dengan jumlah Rp.1.526.665.032, ; 22222 oon