Ditemukan 26888 data
669 — 313
Nurdin telah bersalah melakukan tindak pidanaKarena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kreteria baku mutu udaraambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kretiria baku kerusakanlingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup.Untuk itu perkenankan lah kami mengajaksemua pihak yang terlibat dalam persidangan ini untuk melihat secara objektifdan menyeluruh semua faktafakta
Ricky Kurniawan Kertapesada (RKK) tepatnya Blok 28 Desa Puding, Kecamatan Kumpeh llir, Kabupaten Muaro Jambi atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, Karena kelalaianya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambienatau kriteria kerusakkan lingkungan hidup, dengan rangkaian kejadian sebagaiberikut :Halaman 4 dari 130 Putusan Nomor 55/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt.Bahwa PT.
Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air,Baku Mutu Air Laut, Atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutuair, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan baku mutu udara ambiendalam Pasal 20 ayat 2 huruf d Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas ataukadar zat, energi, dan/atau kKomponen yang seharusnya ada, dan/atau unsurpencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien, sedangkandalam Pasal 1 angka 15 yang dimaksud
Pencemaran lingkungan hidup dibuktikan dengan terjadinya pelanggaranbaku mutu ambien (baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, dan bakutingkat gangguan);3.
52 — 7
yang berwenang sehinggatidak mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitudengan menjual / mengedarkan obat tersebut diatas ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURINo.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;ATAU:Kedua :Bahwa terdakwa SAROFAH Binti KUSNAN, pada waktu dan tempat sepertipada dakwaan pertama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan / alat kesehatan tidak memiliki standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu
86 — 10
Trenggalek atau setidaktidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan , mutu , perbuatan tersebutdilakukan dengan cara : sekira pukul 14. 30 wib pada saat terdakwa sedang mencarirumput di sebelah barat rumah terdakwa telah ditemui oleh teman terdakwa bernamaKOMAR dan saksi SUPRAPTO Als.
1.NUR RAHMAT SUTRISNO, SH
2.ARI HANI SAPUTRI, SH
Terdakwa:
SUJAR SUTRIYANTO Bin YATNO WIYADI
253 — 569
Menyatakan terdakwa SUJAR SUTRIYANTO Bin YATNOWIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turutserta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dalam suratdakwaan
nama Deni Romianto Bin Paidi dengan hasilpengujian : mengandung kadar indentifikasi Trihexyohenidyl Positif.Catatan : Trihexyphenidyl termasuk obatobattertentumenurutPeraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor : 7tahun 2016.Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Wnov Bahwa terdakwa Sujar Sutriyanto Bin Yatno Wiyadi telah mengedarkanobat/pil yang berlogo huruf Y dalam keadaan terurai yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.Bahwa yang dimaksud dengan obat yang tidak memenuhi Standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalahobat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standarlainnya.
Catatan : Trihexyphenidyl termasuk obatobattertentumenurutPeraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor : 7 tahun2016Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN WnoMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsurDengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98Ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;Unsur Orang
Menyatakan terdakwa SUJAR SUTRIYANTO Bin YATNO WIYADI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaDengan Sengaja Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang TidakMemenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat AtauKemanfaatan Dan Mutu sebagaimana dalam dakwaan kedua;2.
190 — 56
yangharus dicatat pada kartu steling, sedangkan pencatatan di KartuGudang didasarkan pada DO/Faktur;2 Tidak Melakukan pengawasan Gudang berikut isinya, termasukterhadap masuk/keluarnya barang ke/dari gudang dan Pengeluaranatau penyerahan barang dari gudang kepada pelanggan atau pembeliyang harus menggunakan DO (delivery order) yang telah divalidasi /paraf oleh Supervisor Non komersil dan ditandatangani oleh kepalacabang;3 Tidak melakukan setiap 1 (satu) bulan sekali mengadakanpengecekan atas kwalitas/mutu
II Ketentuan Umum Butir23 Kepala Gudang setiap (satu) bulan sekali mengadakan pengecekan atas15kwalitas/mutu barang dan sisa persediaan barang (secara pisik) dengan sisamenurut kartu gudang dan setelah cocok kepala gudang harus membubuhiparaf dalam kartu gudang tersebut dan membuat laporan Kepala Cabang;d Sesuai dengan lampiran SOP tentang Pedoman dan Prosedur PengelolaanPengamanan Persediaan barang di Gudang NO. II Ketentuan Umum Butir24.
II Ketentuan Umum Butir 23 Kepala Gudangsetiap 1 (satu) bulan sekali mengadakan pengecekan ataskwalitas/mutu barang dan sisa persediaan barang (secarapisik) dengan sisa menurut kartu gudang dan setelah cocokkepala gudang harus membubuhi paraf dalam kartu gudangtersebut dan membuat laporan Kepala Cabang.Sesuai dengan lampiran SOP tentang Pedoman danProsedur Pengelolaan Pengamanan Persediaan barang diGudang NO. IJ Ketentuan Umum Butir 24.
yang40harus dicatat pada kartu steling, sedangkan pencatatan di KartuGudang didasarkan pada DO/Faktur;Tidak Melakukan pengawasan Gudang berikut isinya, termasukterhadap masuk/keluarnya barang ke/dari gudang dan Pengeluaranatau penyerahan barang dari gudang kepada pelanggan atau pembeliyang harus menggunakan DO (delivery order) yang telah divalidasi /paraf oleh Supervisor Non komersil dan ditandatangani oleh kepalacabang;Tidak melakukan setiap 1 (satu) bulan sekali mengadakanpengecekan atas kwalitas/mutu
IIKetentuan Umum Butir 23 Kepala Gudang setiap 1 (satu) bulan sekalimengadakan pengecekan atas kwalitas/mutu. barang dan sisapersediaan barang (secara pisik) dengan sisa menurut kartu gudang dansetelah cocok kepala gudang harus membubuhi paraf dalam kartugudang tersebut dan membuat laporan Kepala Cabang.465 Sesuai dengan lampiran SOP tentang Pedoman dan ProsedurPengelolaan Pengamanan Persediaan barang di Gudang NO. IIKetentuan Umum Butir 24.
10 — 5
Termohon tidak suka jika anak Pemohon dan Termohon di sekolahkandekat sekolah tempat tinggal Pemohon dan Termohon karenaTermohon menganggap mutu pendidikannya tidak bagus dan inginmenyekolahkan anak Pemohon dan Termohon di tempat orang tuaTermohon Kota Medan, sedangkan Pemohon tidak mau berpisahdengan anak Pemohon dan Termohon dengan alasan kalau anaktersebut disekolahkan di Kota Medan, Pemohon tidak bisa selaluberjumpa dengan anak Pemohon dan Termohon;7.
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anyau bin Leu Can Sin darimasyarakat dengan harga beragam tergantung mutu, untuk A dibeli denganharga Rp. 85.000, (delapan puluh lima ribu rupiah), C dengan harga Rp.40.000, (empat puluh ribu rupiah) ;Bahwa petugas selanjutnya menanyakan tentang dokumen yang menyertaikayukayu tersebut namun Terdakwa dan Liu Sauw Anyau als. Anyau binLeu Can Sin tidak dapat menunjukkan dokumen kayu berupa (FA KO)sebagai dokumen legalitas kayu ;Selanjutnya Terdakwa dan Liu Sauw Anyau als.
115 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
September 2009 s/dtahun 2010 tidak lagi diperkenankan untuk melakukan tugas selaku dokterumum karena yang bersangkutan sudah ditempatkan pada bagianadministrasi medis selaku hukuman jabatan (demosi);Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 173 ayat (1) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan denganketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 54 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwauntuk pembinaan dan peningkatan mutu
Nomor 47 PK/Pdt.SusPHI/2015Peninjauan Kembali, pada Periode 2007 s/d 2010 tersebut tidak dapatdijadikan ukuran untuk peningkatan mutu profesi seorang dokter, bahkanpenilaian dimaksud tidak dapat dijadikan dasar (alasan) untuk PHK,sedangkan atasan sendiri tidak pernah melakukan kewajibannya untukpeningkatan mutu profesi dokter menurut ketentuan undangundangdimaksud;Bahwa Penggugat (Wakil Perusahaan) melakukan tindakan denganmenjatuhkan hukuman jabatan (demosi) terhadap Pemohon PeninjauanKembali yang
JOSECAC.I.ITANG,SH
Terdakwa:
PAIDI bin JUMADI
91 — 38
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga JualEceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yangselanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yangberasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yangberasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkandengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar laindengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidakdiberikan subsidi
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga JualEceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak KhususPenugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasanadalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumidan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumiyang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu(spesifikasi) tertentu
Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentangPenyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan BakarMinyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yangselanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakaryang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakaryang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkandengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar LainHalaman 18 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bekdengan jenis, standar dan mutu
1.Selvia. G.A.Hattu, SH,MH
2.ROZALI AFIFUDIN, SH
Terdakwa:
HANDRY JUNOT TUAHATU alias GERY
207 — 52
bersifatalternatif yang menggambarkan tentang kualifikasi perbuatan/peran dan jenisizin yang dimiliki, sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka unsurini dianggap terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakimmerasa perlu untuk menguraikan apa yang dimaksud dengan sub unsurdidalam unsur ini untuk selanjutnya dihubungkan dengan fakta dalam perkara;Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN AmbMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengolahan adalah upayameningkatkan mutu
komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produkdengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat kKomoditas tambangasal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemurnian adalah upayauntuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisikamaupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untukmenghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditastambang asal sampai dengan produk logam
sebagai bahan baku industri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengembangan dan ataupemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atautanpa mengubah sifat fisik atau kimia batubara asal;Menimbang, bahwa pengangkutan adalah = kegiatan usahapertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerahtambang dan atau tempat pengolahan dan atau pemurnian sampai tempatpenyerahan;Menimbang, bahwa penjualan adalah kegiatan usaha pertambanganuntuk menjual hasil pertambangan
14 — 1
atau setidaktidaknya pada bulan April 2018 atausetidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat Desa SiwalanpanjjiRt 13 Rw 04, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo atau setidaktidaknyapada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu
uang tunai sebesar Rp 300.000, (Tiga ratus riburupiah) sebagai uang hasil penjulan Pil Logo LL, 1 (satu) buah handphonewarna Samsung Tab warna Gold yang digunakan sebagai alat komuikasiuntuk transaksi Pil Logo LL dan 600 butir pil Logo LL warna putih yangdibungkus plastic klip kecil berisi 10 butir per plastic .Bahwa perbuatan Terdakwa KHOIRI Als ACONG dalam mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatan, dan mutu
13 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak melengkapi administrasi pencatatan ;12.Menjual BBM untuk kebutuhan industri ;13.Menerima BBM dari selain Pertamina ;14.Merubah mutu BBM ;15.
Tidak mempunyai peralatan pengendalian mutu BBM ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam penjatuhan hukumanyang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidakmencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat bahwa Pemerintah telahmengumumkan/memberitahu kepada khalayak ramai/masyarakat bahwaSolar adalah Subsidi Pemerintah yang peruntukkannya kepada masyarakat,Hal. 8 dari 14 hal. Put.
ADIK SRI S,SH
Terdakwa:
BAKUNG TRI YUDHA ADI MAULANA BIN SUKIRMAN
42 — 6
Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1 Unsur "Setiap Orang;Menimbang, bahwa pada penjelasan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak ada satu Pasalpun yangmenjelaskan definisi "Setiap orang;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengartikan
surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yangtersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksisaksidipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadikekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;Menimbang, dengan demikian unsur ke1 telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu
28 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 588K/Pid.Sus/2010Kg, ikan gulama 525 Kg, ikan moa 900 Kg, ikan bubara45 Kg, ikan bawal hitam 705 Kg, ikan bawal putih 945Kg, itkan taruri 705 Kg, ikan hiu 315 Kg, ikan daunbamboo 720 Kg, ikan kuro 45 Kg, yang seluruhnyaberjumlah 55.000 Kg/55 Ton dengan mutu ikan baik.
sebagaimana beritaacara pemeriksaan dan perhitungan ikan Nomor523/378/BAP.ikn/2008 oleh Dinas Perikanan dan KelautanKabupaten Mimika pada hari Rabu tanggal dua puluh enamNovember tahun 2008, dengan hasil pemeriksaan danperhitungan ikan yang terdiri dan ikan layur 50.095Kg, ikan gulama 525 Kg, ikan moa 900 Kg, ikan bubara45 Kg, ikan bawal hitam 705 Kg, ikan bawal putih 945Kg, itkan taruri 705 Kg, ikan hiu 315 Kg, ikan daunbamboo 720 Kg, ikan kuro 45 Kg, yang seluruhnyaberjumlah 55.000 Kg/55 Ton dengan mutu
ADI BASKORO, SH.
Terdakwa:
IMAM LUKITO Bin ATIM
24 — 2
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa Imam Lukito Bin Atim, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan
Menyatakan bahwa Terdakwa IMAM LUKITO BIN ATIM, bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi tanpa dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, kekasiatatau kemantfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196UU. No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dengan Dakwaan PenuntutUmum;2.
Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
45 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sari Jaya milikPemohon PK/Penggugat:Artinya, telah terbukti dengan jelas jelas bahwa dalih Termohon PK/Tergugat hanya mengadaada serta tanpa dasar hukum;Bahwa selain itu, dalih Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalamjawabannya yang menyatakan kegiatan usaha Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat melebihi batas syarat baku mutu juga merupakan dalihyang mengadaada serta tanpa dasar hukum;Sebab, berdasarkan Laporan Hasil Uji oleh Kementerian Kesehatan RI yangselama ini dilakukan pada:a. tahun 2011,
memuat Sertifikat Hasil Uji Nomor G / V / 2007 tanggal 24 Mei2007;d. tahun 2008, surat Kementrian Kesehatan RI tanggal 2 Januari 2008Nomor PM.07.04.7.02 yang memuat Sertifikat Hasil Uji Nomor G / /2007.8 Tanggal 17 Desember 2007;e. tahun 2004 surat Kementrian Kesehatan RI tanggal 25 Oktober 2004Nomor PM. 07.04.7.1424 yang memuat Sertifikat Hasil Uji Nomor BTKL/G/X/2010 Tanggal 22 Oktober 2004:Telah ternyata bahwa kegiatan usaha Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat tidak melebihi batas syarat baku mutu
25 — 9
GUNDUL Bin SARTU, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakmenyimpan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan ataupersyaratan keamanan, kasiat dan mutu, sebagaimana dimaksud dalamPasal 196 UU No.86 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada dakwaanpertama kami;2.
Kediri, atau setidaktidaknya disuatu tempatyang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, setiapHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor. 433/Pid.Sus/2014/PN.Gpr.orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan,kasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Paal 98 ayat (2)dan ayat (3) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan yang dilakukanterdakwa dengan
122 — 26
Impor Bank Mandiri tanggal 01 April 2013 sebesar Rp300.615.000,00 (SPTNP);42.43.Laporan Hasil Uji Nomor: KA.1212.00013 tanggal 07 Desember 2012;Surat Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang Direktorat JenderalPerdagangan Luar Negeri Nomor: 1520/DAGLU.6.2/6/2006 tanggal 14 Juni 2006perihal Surat Keterangan;Material Safety Data Sheet According to Regulation (EC) no. 1907/2006 PatentkaliVersion: 2.2 Revision Date 12 Januari 2012;Patentkali production flow sheet;Standar Nasional Indonesia Nomor
Terbanding/Terdakwa : AKHADUN SYAKBANIAH,SE
87 — 55
Kemudianterdakwa Akhadun Syakbaniah,SE. menetapkan spesifikasi teknis barangyang penyusunannya tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia(SNI) 0328472002 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)dan Kekuatan mutu beton sebesar K:350, yang seharusnya berdasarkanstandar teknis hanya sebesar K225, dan juga tidak sesuai syarat PBI(Peraturan Beton Indonesia) 1971.
MOCH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
DICKY SETYAWAN Bin SUBANDI
17 — 7
Kediri atau setidaktidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3).
Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasiberupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.