Ditemukan 10185 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kepatuhan
Penelusuran terkait : Surat keputusan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 April 2019 — YANA DARYANA, SE alias ABAH UJE Bin ACENG
191 — 181
  • Suryanamerupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Ketahanan Pangan danPeternakan Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur JawaBarat No. 824/Kep.29447/mutasi/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentangpengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana di Lingkungan Dinas KetahananPangan dan Peternakan Propinsi Jawa Barat, dimana jabatan Terdakwa adalahsebagai Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah No. 090/10KDP/2017tanggal 13 Februari 2017 yang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Februari 2014 — Pidana Korupsi - LUKMAN HAKIM KARTASASMITA
84 — 60
  • ,;Mendapatkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Cq.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 26-09-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 144/PDT/2018/PT MND
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara
Terbanding/Penggugat : SUBARI D. MOKOGINTA
90 — 70
  • Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utarayang dulunya Direktorat Transmigrasi Daerah Tingkat Sulawesi Utara)berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow H.Mokoagow tanggal 18 Februari 1972 Nomor.6/1972 tentang penyediaanareal tanah seluas 3000 Ha terdapat di Tapadaka/Mopugad kecamatanDumoga Kabupaten Bolaang Mongondow untuk kepentinganTransmigrasi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (buktiT1), dan kemudian berdasarkan surat tersebut Gubernur SulawesiUtara mengeluarkan Surat
    Keputusan Gubernur Sulawesi Utara H.V.Worang No.227/KPTS/ 1972 tanggal 24 Oktober Tahun 1972 tentangpenyerahan lahan seluas 3000 Ha didataran Dumoga untukkepentingan transmigrasi kepada Direktorat Transmigrasi PropinsiDaerah Tingkat Sulawesi Utara (Sekarang menjadi Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara) (Bukti T2), untukkepentingan penempatan masyarakat transmigrasi, dan perlu tergugatjelaskan bahwa tanpa adanya Surat Keputusan Bupati BolaangMongondow H.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2011 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 11 Juni 2012 — Ir.MUHAMMAD FADLI ARDIN,MM Bin ARDIN
124 — 19
  • Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikanketerangan yang benar di depan persidangan.Bahwa saksi pada Tahun 2003 diangkat sebagai Kepala Dinas PertanahanKabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun 2006, selain sebagai KepalaDinas Pertanahan saksi mendapat tugas sebagai Wakil Ketua Panitia PengadaanTanah Pembangunan untuk kepentingan umum dan yang menjadi dasarpembentukan tim tersebut adalah Kepres No. 55 Tahun 1993, Permen Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1994, Surat
    Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat1 Kaltim No 178 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Kodya Daerah Tingkat IIse Kaltim.Bahwa susunan personil Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :1 Drs.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Tipikor/2013/PN Tte
Tanggal 22 Oktober 2013 — RAHIM MUHAMMAD, SH
91 — 42
  • ., selaku Pemegang Kas padaSekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara periode tahun 2004 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur MalukuUtara Nomor: 30/KPTS/MU/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentangPenunjukan dan Pengangkatan sebagai Pemegang Kas SekretariatDaerah Provinsi Maluku Utara, bersama sama dengan Drs. THAIBARMAYN (Gubernur Maluku Utara), Drs. JOHNY NURMIDIN (KepalaBiro Keuangan Provinsi Maluku Utara), dan RUSLI DJAENAL, SE.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 28-03-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 26 Juni 2019 — Pipih Sopiah, dkk.; Melawan; PT. Dada Indonesia;
156 — 156
  • Dengan Angka Perbandingan Tahun 2016 dan LaporanAuditor Independen;BuktiT2 : Foto copy Surat Pemberitahuan Penutupan Pabrik PT.DadaIndonesia Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja TransmigrasiKabupaten Purwakarta;BuktiT3 : Foto copy Pengumuman untuk seluruh karyawan/t dan staffPT.Dada Indonesia;BuktiT4 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.561/Kep.68Yanbangsos/2018 tentang Penangguhan Pelaksanaan UpahMinimum Kabupaten Purwakarta Tahun 2018;Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pihak
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 4 Juni 2015 — ZAINAL MAKMUR Bin KURNAIN AMIR (Alm)
66 — 13
  • ., saksi Epok Bahrudin, saksiTommy, saksi Faujiannor, saksi Ajimiansyah, saksi Rony S Rambang, saksi I DewaGdeoka Ariawan, saksi Jhon Sutrisno, saksi Iris Jitni Nol Putoyo, dan terdakwa sendiriserta bukti surat berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44/4/10/2014 tanggal 11 Agustus 2014, Surat Keputusan DPRD Kabupaten KapuasNomor 188.4/251/K/ DPRD.2014 tanggal 14 Nopember 2014 dan Nomor 188.4/19/K/DPRD.2014 tanggal 2 Oktober 2014, ternyata pada saat pembahasan RAPBDKabupaten Kapuas
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 06-03-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 04-08-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 21 Juli 2020 — Penuntut Umum:
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
IRFAN HELMI, S.E., Bin HELMI. Alm
142 — 42
  • Permodalan Ekonomi Rakyatdiangkat berdasarkan RUPSLB sesuai dengan Akta Notaris Nomor 24tanggal 15 Juni 2015 dan Penunjukan Saski selaku Direktur tersebut adalahberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 500/ADM.EKSDA/37.10 tanggal 15 Juni 2015; Bahwa selaku Direktur PT. Permodalan Ekonomi Rakyat tugas Saski adalah:1. Mengawasi KAK (Keuangan dan Akutans: ) ;2. Mengawasi SDM (Sumber Daya Manusia) pada PT.PER :3. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan ;4.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 25-09-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2013/PTUN.TPI
Tanggal 30 April 2014 — 1. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ( KADIN ) KOTA BATAM; 2. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM; 3. PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
178 — 1184
  • Hutan HarusnyaMenyesuaikan Dengan Evaluasi Master Plan SesuaiKetentuan ;BuktiPInt 31 : Peta berdasarkan Keppres No. 22 Tahun1978 dan Keppres No. 41 Tahun1978; ===Bukti PInt 32 : Data Pengalokasian lahan terkena HutanLindung Wilayah Pengembangan Batam Centre dan Pantai Timursesuai SK Menhut No. 463 Tahun2013; Bukti PInt 33 : Data Pengalokasian lahan Terkena HutanLindung Wilayah Pengembangan sekupang dan Batu Ampar sesuaiSK Menhut No. 463 Tahun2013; 222222 n nnn ne nnn nen ne neeBukti P Int 34 : Surat
    Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat I Riau Nomor : Kpts.518/X/1996 tangggal 3 OktoberBukti P Int 35 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.173/KptsII/1986;Bukti P Int 36 : Keputusan Presiden Republik Indonesia(KEPPRES) No. 7Tahun 1984;Bukti P Int 37 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.47/KptsII/1978 tanggal 24 Februari1987; Bukti P Int 38 : Surat dari Penggugat Intervensi kepadaMenteri Kehutanan RI No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
252 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 170/3439.K/2004,Tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Tapanuli Selatan, Tanggal 29 Desember 2004. (Novum PK2)Hal. 53 dari 170 hal. Put. No. 59 PK/Pid.Sus/2015SPP, SPM, Cek Giro dalam rangka pencairan dana panjar dari SKPD lainselain SKPD Sekretariat Daerah yang terbit sebelum APBD disahkan(Novum PK3) yang terdiri dari:1. Novum PK3.1:a.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 23 Maret 2015 — DESRIL YANI PASHA
51 — 12
  • PdgPasha dalam melakukan perbuatan dimaksud seperti pertimbanganpertimbangantersebut diatas adalah dalam tenggang waktu dan dalam kedudukannya selaku WakilKetua DPRD Kabupaten Padang Pariaman masa Jabatan tahun 2009 sampai dengantahun 2014 berdasarkan Surat keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 171 4572009 tanggal 30 Oktober 2009 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagidengan pasti dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di KantorSekretariat DPRD Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 18-08-2015 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1803 K/PID.SUS/2015
Tanggal 18 Agustus 2015 — DEDE HUTMAN DJUNAEDI
115 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADI MUTIARAAMD bin MUHIDIN:1. bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNo. 978/Kep.1402Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses danKualitas Layanan Pendidikan Taman Kanakkanak danSekolah Dasar di Jawa Barat dan Lampiran KeputusanHal. 151 dari 176 hal. Put.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-01-2015 — Putus : 02-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Juni 2015 — H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN Alias YANCE
128 — 22
  • bekerja sebagai Direktur Utama PT Wiharta Karya Agungsejak tahun 1997 dan PT tersebut bergerak dibidang pembuatankarung plastik ;Bahwa saksi pertama masuk ke perusahaan PT Wiharta sebagaiDirektur Keuangan dan perusahaan tersebut merupakan perusahaankeluarga ;Bahwa sepengetahuan saksi Sertifikat HGU No.1 telah dimiliki olehkeluarga dan saksi tidak tahu cara memperoleh kepemilikan SertifikatHGU tersebut ;Bahwa Sertifikat HGU dikeluarkan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Indramayu berdasarkan Surat
    Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tk.
Pengadilan PN SALATIGA Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN SALATIGA Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Slt
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S
Terdakwa:
JIM HERMAN BIN HERMAN
229 — 313
  • Bahwa saksi MULYADI, S.Sos, M.Si binMUJIMIN MUJO SUWARNO (Alm) dipersidangan memberikan keteranganbahwa koperasi yang telah mendapatkan izin usaha simpan pinjam dariKementrian Koperasi dan UKM RI dalam hal ini Karena lingkup Koperasi SimpanPinjam (KSP) Multidana adalah Jawa Tengah, maka izin usaha diterbitkanberdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - H. RANU, SH
118 — 58
  • RANU, SH. selaku Pegawai Negeri Sipil yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat NTB Nomor : Kep2131/C/3/1980 tanggal 12 Januari 1980 diangkat sebagaiKepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset DaerahKabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2009 berdasarkan KeputusanBupati Lombok Barat Nomor : KEP04/824/276/BKD tanggal 6 Mei 2009ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan BendaharaUmumDaerah (BUD) Kabupaten Lombok Barat TA. 2009 berdasarkanKeputusan
    RANU, SH. selaku Pegawai Negeri Sipil yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat NTB Nomor : Kep2131/C/3/1980 tanggal 12 Januari 1980 diangkatsebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asetDaerah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2009 berdasarkanKeputusan Bupati Lombok Barat Nomor : KEP04/824/276/BKD tanggal 6Mei 2009 ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah danBendahara UmumDaerah (BUD) Kabupaten Lombok Barat TA. 2009berdasarkan Keputusan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-07-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 14 Juli 2014 — Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA;
88 — 14
  • :e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;e Bahwa saksi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan proyek penyaluranmakanan pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) pada proyek perbaikan gizimasyarakat propinsi Jatim TA 2003 pada Dinas Kesehatan Propinsi Jatimsebagai Ordonator kuasa barang pada Dinas Kesehatan Propinsi JawaTimur pada tahun 2003 ;e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur nomor: 81.2/1312/032/2001 tanggal 23 Mei 2001 yang melekat dalam tugas dan68tanggung
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 6/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
339 — 605
  • Bahwa kendala yang dialami Penggugat tersebut mencapaipuncaknya ketika Tergugat pada tanggal 26 Januari 2018, dengantanpa dasar dan alasan yang jelas, tanpa adanya pemberitahuan,Penjelasan ataupun peringatan terlebih dahulu, langsungmenerbitkan Keputusan pencabutan IUP Operasi Penggugatmelalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan NomorHalaman 11 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJM503/119/DPMPTSP/2018 tentang Pencabutan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Batubara PT.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-01-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 9/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 11 Juni 2012 — ETHER MEI LAHING Bin DITER M.SEA
58 — 13
  • Saksi HARDY RAMPAY,M.SI Bin RAMPAY, keterangan yang telahdiberikan di tingkat Penyidikan di bawah sumpah dibacakan di depanpersidangan setelah ada persetujuan dari penasehat hukum terdakwa, padapokoknya sebagai berikut ; Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Propinsi KalimantanTengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor :SK.821:/145/N/2005 tanggal 17 September 2005, yangmempunyai tugas dan tanggung jawab Berdasarkan Peraturan GubernurKalimantan Tengah Nomor 20 tahun 2008
Pengadilan PA POSO Perdata Agama Harta Bersama
Register : 02-07-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 13-01-2020
Putusan PA POSO Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pso
Tanggal 7 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
147 — 85
  • Bukti surat tersebut telah diperiksa dantidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan telahdinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.8;Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor540/813/DISESDM G.ST/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Bukti surattersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinyabermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode buktiT.8a;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Poso Nomor : 188.45/1081/2016tentang Izin Lingkungan Rencana Penambangan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-05-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 20/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps
Tanggal 29 September 2015 — NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI
86 — 36
  • Badung. ( selaku PejabatPembuatan Komitmen ( PPK ) Kegiatan Penyelamatan sapi Bali BetinaProduktif tahun 2011 ), pada pokoknya menerangkan : bahwa pada tahun 2011 saksi menjabat sebagai Pejabat PembuatKomitmen ( PPK ) Sakter Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan Kodesatker 220013.06 yang membidangi semua Kegiatan yang ada di DipaNomor : 1894/01806.4.01/20/2011, tanggal 20 Desember 2010, yangtercantum Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina Produktif tahun 2011atas dasar Surat Keputusan Gubernur Bali