Ditemukan 11075 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-07-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 September 2014 — PT. CHANDRA ASRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
terutangdimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);Bahwa kemudian dalam pasal tersebut tidak ada penjelasan mengenaijumlah pajak yang terutang, dan oleh karena itu kita melihat ketentuan yang ada didalam Undangundang Perpajakan, khususnya mengenai Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, sebagaimana diketahui bahwa untuk tahun 2008 undangundangmengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah UndangundangNomor 28 Tahun 2007;Bahwa kemudian dalam Pasal 25 ayat (3a) UndangUndang Nomor 28Tahun
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Btm Tanggal 8 Juni 2018 — Pemohon:
H. BAMBANG SUPRIADI, SE.MH
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAK KEPULAUAN RIAU CQ DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
80 — 62
H. BAMBANG SUPRIADI, SE.MH
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAK KEPULAUAN RIAU CQ DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
80 — 62
Btm.Pasal 93 ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 28Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Pasal 55ayat ke (1) K.U.H.Pidana, menjadi tidak terpenuhi.
Register : 25-05-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 7/G/2018/PTUN.TPI Tanggal 3 Oktober 2018 — SUCIPTO Melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN, 2. NURLAILA
227 — 227
227 — 227
dipersiapkandengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebutditetapkan dan/atau dilakukan;Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat uraikan, keterangansaksi saksi dan bukti bukti surat terkait, maka dapat disimpulkanbahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketaadalah melanggar Asas Kecermatan karena diterbitkan atas dasarinformasi yang keliru dan dokumen dokumen yang tidak lengkapuntuk mendukung legalitas suratsurat tersebut;Bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 7 UndangUndang Nomor 28Tahun
Register : 24-04-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 10/G/2014/PTUN-SMD Tanggal 7 Oktober 2014 — MUSTATHO, S.Hi., M.Pd.I, DKK;
melawan
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
96 — 19
96 — 19
Bahwa proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Anggota KPUKabupaten Kutai Timur maupun Tergugat juga telah memenuhi AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam UU Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, yakni diantaranya :e Asas Kepastian Hukum, telah terpenuhi dengan telah dilaksanakannyatahapantahapan seleksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 UUNomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Putus : 16-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384/B/PK/PJK/2011 Tanggal 16 April 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PLAZA INDONESIA REALTY Tbk
60 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Final Tahun Pajak 2003 yang terutang menjadi nihil denganperhitungan sebagai berikult..........8.2 Bahwa dengan demikian, nyatanyata diketahui Tahun Pajak yangdisengketakan adalah Tahun Pajak 2003.8.3 Bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan kewenangan untuk memeriksapermohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugatmenggunakan ketentuan Pasal 23 huruf c UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28Tahun
Putus : 29-03-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 882/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr Tanggal 29 Maret 2016 — KIM SUNG KU
376 — 266
376 — 266
Oktober 2014, sechinggalaporan dan penyidikan perkara a quo adalah dilakukan sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk kemudian apabiladihubungkan dengan kejadian yang dilaporkan yaitu sekitar tahun 2005, maka MajelisHakim berpendapat adalah sudah benar apabila proses pemeriksaan perkara a quo yangdilakukan oleh penyidik adalah dengan mendasarkan kepada UndangUndang Nomor19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 121 huruf d UndangUndang Nomor 28Tahun
terhadap tindak pidana hak cipta yangdilakukan pada saat atau setelah UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang HakCipta diberlakukan yaitu tanggal 16 Oktober 2014, sehingga dalam hal ini MajelisHakim menilai tidak terdapat pertentangan sebagaimana yang didalilkan oleh PenasihatHukum Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalilpembelaan Penasihat Hukum Terdakwa perihal adanya pertentangan antara UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan UndangUndang Nomor 28Tahun
Register : 30-04-2012 — Putus : 04-07-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 5/G/2012/ PTUN-BKL. Tanggal 4 Juli 2012 — M. NADIR melawan BUPATI MUKOMUKO
84 — 49
84 — 49
Objek Sengketa Diterbitkan bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan yang baik;Bahwa keputusan Tergugat diterbitkan secara sewenangwenangsehingga bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yangbaik, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaBahwa yang dimaksud dengan asasasaSs umum pemerintahan yangbaik disebutkan dalam pasal 1 angka 6 UndangUndang Nomor 28Tahun
Register : 10-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 40/G/2019/PTUN.GTO Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
HIRAWATI LABARA KARIM USMAN Spd. Map.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
182 — 157
HIRAWATI LABARA KARIM USMAN Spd. Map.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
182 — 157
;Bahwa dokrin Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurutPenjelasan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi :A. Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan Peraturan Perundang Undangan,Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijakan PenyelenggaraanNegara.
Register : 15-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 17/G/2018/PTUN.ABN Tanggal 16 April 2019 — Nama : EMA SABAR, S.P.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : Jalan Sultan babula RT.002/RW.001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 November 2018, memberikan kuasa kepada:
1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.;
2) HASAN OHORELLA, S.H.;
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada âÂÂLAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATESâÂÂ, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
M E L A W A N:
Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA;
Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada:
1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.;
2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
93 — 44
93 — 44
AsasAkuntabilitas;10.Bahwa berdasarkan uraian di atas, keputusan TERGUGAT tidak terbuktimelanggar asasasas umum pemerintahan yang baik Asas kecermatan,asas tidak berbuat sewenangwenang, asas tidak menyalahgunakanwewenang untuk tujuan lain, asas kepastian hukum dan telah memenuhiunsurunsur pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 28Tahun
Register : 25-04-2012 — Putus : 24-04-2012 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN REMBANG Nomor 38 / Pid.B/2012/PN.Rbg Tanggal 24 April 2012 — 1. PURNOMO Bin AHMAD SALEH
2. PUJIONO Alias CIPUT Bin PANI
52 — 5
52 — 5
satu) buah handphone merk Nokia type 2700 classic warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 2700 classic warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 6030 warna hitam.Hakim Ketua memberikan perintah untuk mencegah jangan sampai saksisaksiberhubungan satu dengan lainnya sebelum mereka diperiksa dipersidangan.Dipanggil masuk kepersidangan saksi pertama, setelah hadir atas pertanyaanHakim Ketua, ia mengaku bernama :ANANG WIDAYANTO Bin WIDJIONO, Lahir di Rembang , 17 Mei 1984, Umur 28tahun
Register : 16-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 — PERKUMPULAN DOKTER INDONESIA BERSATU VS DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN RI;
197 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
197 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undangundang Nomor 24 Tahun 2011tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 5Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan PerUndangUndangan serta Pasal 2,3, 20, 25 dan 35Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentangJaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang JaminanKesehatan dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28Tahun
Register : 10-11-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Mdn Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.Prof. Usman Pelly MA
2.Meuthia F Fachruddinm. Eng. Sc. IR
3.Miduk Hutabarat
4.Rizanul
5.Ir. Burhan Batubara
6.Dadang Darmawan, M.Si
Tergugat:
Walikota Medan
558 — 215
1.Prof. Usman Pelly MA
2.Meuthia F Fachruddinm. Eng. Sc. IR
3.Miduk Hutabarat
4.Rizanul
5.Ir. Burhan Batubara
6.Dadang Darmawan, M.Si
Tergugat:
Walikota Medan
558 — 215
dengan penyelenggaraan negara sesuail denganketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, mulai dariPresiden dan Wakil Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahandan merupakan pimpinan tertinggi dinegara Republik Indonesia, Menteri,dan terus ke tingkat terbawah kepada pejabat negara dibidang yangdianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga Negara,termasuk Direksi, Komisaris dan pejabat struktural pada Badan UsahaMilik Negara, sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor : 28tahun
Register : 09-09-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 10-07-2014
Putusan PTUN KENDARI Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.KDI Tanggal 6 Januari 2012 — PT. ARAHON INDAH (LENNY WINESYA) (P) Vs 1. KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BAU-BAU
198 — 95
198 — 95
Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 angka (1) UU Nomor 28Tahun 1999 mengenai Penyelenggara Negara Yang Bersihdan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UUNo.28/1999), yang dimaksud dengan "Asas KepastianHukum" adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan,kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakanPenyelenggara Negara.
Register : 17-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2006 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA;
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding tidakdapat membuktikan besarnya nilai uang hasil penjualan TBS kepada pihaklain yang seharusnya dapat digunakan oleh Terbanding sebagai dasaruntuk memperhitungkan besarnya Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan oleh Pemohon Banding;Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak didasarkan padabukti melainkan hanya berdasarkan pada asumsi, dan hal ini sangatbertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2)UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d UndangUndang Nomor 28Tahun
Upload : 24-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2977 K/PDT/2010 TUAN KASIM ALS. ONG CHING LIONG, DK.; TUAN ANDANG TARUNA ALS. ANG LE SHIO, DKK.
113 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi baru akanberakhir pada tanggal 16 April 2009;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU No. 28tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 12 tahun 2001tentang Yayasan diatur bahwa Pembina Yayasan dapatmemberhentikan Pengurus sebelum berakhir masa jabatannyaapabila selama menjalankan tugas melakukan tindakan yangoleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, kemudian didalam ketentuan Pasal 32 ayat (5) diatur bahwa ketentuanlebih
Register : 26-10-2018 — Putus : 23-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN Dps Tanggal 23 Nopember 2018 — Pemohon:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
427 — 229
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
427 — 229
S04.SPDP/WPJ.17/2017Perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 19 Desember2017 dimana didalam surat tersebut disebutkan status TersangkaHalaman 18 dari 100 halaman Putusan Nomor :19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.terhadap diri PEMOHON, atas tindak pidana Pajak yang diatur padaPasal 39 ayat (1) huruf c dan/ atau pasal 39 ayat (1) huruf ddan/atau pasal 39 ayat (1) huruf 1 UndangUndang Nomor 28tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UndangUndang Nomor6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata caraperpajakan
Tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan adalah Keadaan, perbuatan,dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapatmemberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atautelah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yangdilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian padapendapatan Negara;Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April2015 dan dihubungkan dengan Pasal 1 angka 26 UU Nomor 28Tahun
Register : 30-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan PN SORONG Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Son Tanggal 25 Juni 2018 — 1.HENRY POLTAK SITORUS
2.JEFRI BALIUDE
3.IRMAWATI
127 — 93
127 — 93
Umur/tanggal lahir : 28Tahun /16 Juni 19894. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi, Kampung Baru Kota Sorong7. Agama : Islam8. Pekerjaan : Karyawati Butik HugosPara Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut;Terdakwa Il.
Register : 06-02-2019 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 17-04-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM Tanggal 29 Maret 2019 — ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING
112 — 36
112 — 36
angka 1 UndangUndang RI Nomor 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatifatau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa selanjutnya tentang siapa saja yang termasuk sebagaiPenyelenggara Negara telah diatur dalam Pasal 2 UndangUndang RI Nomor 28tahun
Register : 05-04-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 172/Pdt.G/2017/PN.Bdg,,.. Tanggal 9 Nopember 2017 — RIZALI NOOR,DKK
Lawan
KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN,CS
256 — 65
256 — 65
Bahwa Penggugat (Rizali Noor), mengabdi sebagai karyawan Tergugat IIsejak tanggal 17 Maret 1987, dan pensiun pada tanggal 21 Maret 2015 (28tahun), dengan mendapat pesangon Pensiun Hari Tua (PHT) dari DanaPensiun Bank Bukopin dan pesangon Jaminan Hari Tua (JHT) dariJamsostek;Penggugat II (Kesatria Sembiring), mengabdi sebagai karyawan Tergugat IIsejak tanggal 5 Juli 1986 dan pensiun pada tanggal 20 April 2010 (24 tahun),dengan mendapat pesangon Pensiun Hari Tua (PHT) dari Dana PensiunBank Bukopin
Register : 19-08-2010 — Putus : 28-02-2011 — Upload : 22-06-2011
Putusan PN SLEMAN Nomor 123/PDT Plw/2010/PN Slmn Tanggal 28 Februari 2011 — ENDANG WAHYUDIATI,dkk >< ANA DIANA
79 — 13
79 — 13
PengadilanNegeri Sleman tanggal 24 Januari 1998sebagaimana terdaftar dalam PenetapanNo. 65/Pdt.P/1997/PN.SImn PadaPengadilan Negeri Sleman dibawahpengampuan : RINI DJOEMHANI :Jenis kelamin Perempuan, KabangsaanIndonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Beralamat di Dusun~ Sopalan Rt.08FAROIDRw.48, Desa Maguwoharjo, KecamatanDepok, Kabupaten Sleman, PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta ;Selanjutnya disebut sebagai : TERLAWAN I;RANGKUTI, Jenis kelamin Laki laki,Lahir di Sleman, tanggal 17 Juli 1982 / Umur 28tahun