jelas demi hukum, penggugat17intervensi memiliki hubungan hukum dengan perkara kepailitan No.28/Pailit/2010/PNNiaga.Sby. yang timbul karena hukum ; Bahwa bilamana ditinjau dari hubungan hukum antara penggugatintervensi dengan debitur pailit terjadi karena Perjanjian PengikatanJual Beli No. 04 tanggal 27 April 2009 dan kuasa untuk menjual No.05 tanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan SRI SUTIYAH, SH.Notaris di Jakarta, yang mana perjanjian pengikatan jual beli tersebutBUKAN merupakan bentuk peralihan

hak atau levering hak atas tanahdari debitur kepada penggugat intervensi, sehingga perjanjian jual belitersebut adalah perjanjian yang bersifat obligatoir ; Bahwa perlu diketahui, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur secara jelas dan tegastentang peralinan hak (levering) hak atas tanah (Hak Guna Bangunan)yang secara spesifik ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) yangmenentukan : "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuanrumah susun melalui jual beli

Bahwa karena tanah HGB No. 93/Desa Belik adalah HARTA PAILITdan terbukti bukan merupakan milik penggugat intervensi, makasudah sepatutnya gugatan intervensi No. 487/PDT.INT./2012/PN.SBY. yangdiajukan penggugat intervensi ditolak untuk seluruhnya ; REKOMPENS : 20 92202 one nnn nnn rence ence cece cee12 Bahwa dikarenakan penggugat intervensi mendalilkan telahmembuat perbuatan hukum peralihan hak atas tanah HGB No.93/Desa Belik pada tanggal 12 September 2011 sebagaimana AktaJual Beli No. 540/2012 tanggal

Sintana Setya Wongso Deminang kepadapenggugat selaku pembeli yang sah ; 8 Memerintahkan turut tergugat asal / tergugat intervensi Ill untukmencatatkan peralihan hak pada buku tanah karena Jual Beli tanah danbangunan (SHGB No. 93/Desa Belik) antara penggugat asal/tergugatintervensi dengan tergugat asal/tergugat intervensi Ill, segera setelahdibuatkan Akta Jual Belinya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) yang berwenang ; nnn n nn nn nnn nn ene nn nn nen en enn nn ne nance nee9.

Belik atas nama In SintanaSetya Wongso Deminang) yang lama tidak berlaku dan/atau tidak memilikikekuatan pembuktian hak ; 20222 none n nen ere ene enn renner nnnMemerintahkan turut tergugat asal / tergugat intervensi Ill untukmenerbitkan dan menyerahkan sertipikat pengganti atas SHGB No. 93/DesaBelik atas nama In Sintana Setya Wongso Deminang kepada penggugatselaku pembeli yang sah ; $ $ nne nnn nn nn nnn nn nn nn nnn eeeMemerintahkan turut tergugat asal / tergugat intervensi Ill untukmencatatkan peralihan

terhadap Tanah Obyek sengketa, kepada Tergugat ,Il, Ill, IV, V, Vl berdasarkan Surat Keterangan warisan tanggal 23 Januari2017 yang dibuat oleh Tergugat , Il, Ill, IV, V, Vl yang dibenarkan olehKepala Desa Dlimas dan di kuatkan oleh Camat Kecamatan Ceper, Kab.Klaten adalah tidak syah dan batal demi hukum dengan segala akibathukumnya ;20.Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan pewarisan tersebut tidak syah21dan batal dengan segala akibat hukumnya, maka semua suratsurat yangtimbul untuk melakukan proses peralihan

Klaten adalah tidak syah dan batal demi hukumdengan segala akibat hukumnya;Menyatakan menurut hukum oleh karena dalam pelaksanaan pewarisantersebut tidak syah dan batal dengan segala akibat hukumnya, maka semuasuratsurat yang timbul untuk melakukan proses peralihan hak kepadaHalaman 9 dari 30 Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PTSMGTergugat , Il, Ill, IV, V, Vl terhadap Tanah Obyek sengketa adalah tidak sahdan batal demi hukum dengan segala akibatnya;07.

WONGSO MIRJO, sehingga peralihan/pewarisan terhadapTanah Obyek Sengketa kepada Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI tersebut adalahjelas telah mematikan Hak waris dari Almarhum WONGSO MIRJO yaituPara Penggugat;Bahwa yang benar Tergugat , Il, Ill, IV, V, Vl adalah anak dari Alm. ATMOdan Alm. ATMO ini adalah anak gawan dari Istri kedua Alm. TRIMO ( Anakdari Alm. WONGSO MIRJO) sehingga Alm. ATMO ini bukan anak kandungdari Alm. TRIMO akan tetapi anak gawan dari istri kedua Alm.

Bahwa pewarisan terhadap Tanah Obyek sengketa, kepada Tergugat l,Il, Ill, IV, V, VI adalah tidak syah dan batal demi hukum dengan segalaakibat hukumnya , maka semua suratsurat yang timbul untuk melakukanproses peralihan hak kepada Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI terhadap TanahObyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segalaakibatnya.

Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbulakibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketaHalaman 24 dari 30 Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PTSMGkepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untukmemutus dan mengadili.Bahwa berdasar dari bukti identitas para penggugat/Pembanding danpara tergugat/Terbanding yang kesemuanya beragama Islam sertaKepemilikan sah sertifikat hak milik No 410 dan sertifikat Hak Milik No.411, masih tertera atas nama tergugat IVI/Para Terbanding, belumada peralihan

Dan sesuai dengan SHM No.664 telah tertulis,berdasarkan bukti yang tertera pada Pendaftaran Peralihan HakPembebanan dan Pencatatan Lainnya, bahwa Tergugat telah melakukanPelunasan. Dan sesuai yang tertuang dalam Akta Jual Beli (AJB) No.232/2014 yang dibuat oleh Notaris PPAT Rekowarno, S.H., Daerah KerjaHalaman 7 Putusan No. 463 /Pdt/2021/PT SMGKabupaten Pati SK.

data fisik dan data yuridisyang termuat di dalamnya, ...7.2.Bahwa berdasarkan penjelasan poin 7.1 di atas, maka dalil PARAPENGGUGAT yang menyatakan sebagai pemilik objek perkara a quoberdasarkan dalih bahwa belum selesainya proses jual beli yangHalaman 20 Putusan No. 463/ Pdt / 2021 /PT SMG7.3.7.4.7.5.dilakukan Saidi alias Musaidi dengan TERGUGAT sangat tidakberdasar dan dibenarkan.Bahwa Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah mengatur sebagai berikut :Peralihan

hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susunmelalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaandan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahanhak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan aktayang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuanperundangundangan yang berlaku.Bahwa yang menjadi dasar peralihan hak atau balik nama objek perkaraa quo dari Saidi alias Musaidi kepada TERGUGAT adalahberdasarkan AktaJual Beli No. 232/2014 yang

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana poin 06 posita gugatanhalaman 3, membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh PARAPENGGUGAT telah melewati batas waktu yang ditentukan, hal mana dapatdibuktikan sebagai berikut :8.1.8.2.Bahwa peralihan hak atas tanah dari Saidi alias Musaidi kepadaTERGUGAT terjadi pada tahun 2014 berdasarkan Akta Jual BeliNo.232/2014 yang dibuat oleh Rekowarno, SH selaku PPATKabupaten Pati.Bahwa Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah

Menyatakan peralihan hak objek perkara a guo dari Saidi alias Musaidikepada TERGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli No. 232/2014 yang dibuatoleh Rekowarno, SH selaku PPAT Kabupaten Pati adalan sah secarahukum.Halaman 24 Putusan No. 463/ Pdt / 2021 /PT SMG5.

No.7/PUUXIl/Tahun 2014Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , yaitu dalamputusannya No.07/PUUXIV/2014 terkait ketentuan Pasal 59 ayat (7) UUNo.13/2003, MK memaknai frase "DEMI HUKUM" itu terkait pengesahanproses peralihan status dari PKWT ke PKWTT melalui PENETAPANPENGADILAN NEGERI.

Majelis berpendapat bahwa apakah hubungan kerjaPenggugat dengan Tergugat berakhir karena PKWT atau PHK sepihakmerupakan materi pokok perkara yang harus diperiksa dan dibuktikan dalampersidangan, oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat huruf F, Posita tidakdiminta dalam Petitum tentang peralihan PKWT menjadi PKWITT yangmerupakan perselisinan hak dan tidak diminta dalam Petitum.

Majelisberpendapat bahwa Penggugat telah menyatakan tentang perihal gugatannyayaitu gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan telah sesuai denganapa yang diminta dalam Petitumnya, permasalahan peralihan PKWT menjadiPKWTT merupakan kewenagan Majelis Hakim dalam menentukan sah tidaknyaHalaman 20 dari 29 Putusan No. 31/Pdt.SusPHI/G/2016/PN.Smg.PHK, hal demikian sudah menyangkut materi pokok perkara, oleh karenanyaeksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi

Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pengesahan NotaPemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negerisetempat tidak menunjukkan kepastian hukum karena produk hukum suatuPermohonan adalah berupa Penetapan yang dikeluarkan oleh PengadilanNegeri tempat Permohonan tersebut dimohonkan dan bukan merupakan suatuPutusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga demi tercapainya kepastianhukum tersebut sudah tepat jika Pengadilan Hubungan Industrial berwenanguntuk memeriksa dan memutus tentang peralihan

Bahwa putusan MK No. 7/PUUXIV/2014 tidak menghapuskewenangan Pengadilan WHubungan Industrial sehingga demi tercapainyakepastian hukum tersebut sudah tepat jika Pengadilan Hubungan IndustrialHalaman 25 dari 29 Putusan No. 31/Pdt.SusPHI/G/2016/PN.Smg.berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang peralihan status hubungankerja PKWT menjadi PKWTT ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat status hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat berubah

adalahmenjadikan gugatan tidak tepat sasaran karena ketiganya tidak mempunyaikolerasi hubungan secara herarki dan oleh karenanya seharusnya merekamenjadi pihak dalam gugatan secara tersendiri, karena apabila digabungmenjadi satu pihak dalam gugatan menjadikan dalil gugatan Penggugatselanjutnya rancu dan kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa menurut hemat para Tergugat, gugatan Penggugat tidak jelas danisinya sangat tidak relevan serta tidak berdasar hukum, karena awalberlangsungnya peralihan

Nomor 2467 K/Pdt/2012pemegang hak tagih sebelumnya (Tergugat Il) kepada Tergugat Ill danTergugat IV, termasuk surat pemberitahuan penyelesaian kewajiban hutang,sehingga jelas disini bahwa dalil Penggugat hanya mengadaada dan apabilaPenggugat menanyakan keabsahan peralihan piutang (cess/e) tersebut,maka seharusnya Penggugat dalam mengajukan gugatan menyertakanBPPN dan Bank Utama sebagai pihak dalam gugatan secara tersendiri,sehingga menurut hemat kami dengan demikian dalil Penggugat menjadikabur dan

Menyatakan sah dan berharga peralihan hak dan/atau balik nama SertifikatHak Milik Nomor 41/Cempaka Baru, atas nama Treeswaty (Lanny) Susatya/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjadi atas nama Nadimang(Penggugat Rekonvensi);. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahmelakukan perbuatan melawan hukum;. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanahdan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 41/Cempaka Baru, seluas 65M?

Menyatakan sah dan berharga peralihan hak dan atau balik namaSertifikat Hak Milik Nomor 41/Cempaka Baru dari Treeswaty LannySusatya menjadi atas nama Nadimang (Tergugat Vill);6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah melakukan perbuatanmelawan hukum;7.

Bahwa sesuai dengan faktapersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa peralihan piutangdan lelang dalam perkara a quo adalah cacat secara hukum dan oleh karena ituTergugat Vill sebagai pemenang lelang dalam perkara a quo adalah merupakanpembeli beritikad baik sehingga harus dilindungi secara hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan

penanggung jawab perseroan terbatas PT Mahapura Jaya berusaha untukmencari dan menyelamatkan seluruh asset perseroan Terbatas PT Mahapura Jaya dansegala hakhak yang ada maupun dikemudian hari masih akan diperoleh atas namaperseroan terbatas PT Mahapura Jaya sesuai dengan ketentuan vide bukti nomor P1 ;Bahwa sehubungan dengan tanggung jawab itu, Penggugat telah menemukan 3(tiga) bukti, Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 10 Desember1993. membuat Akte Nomor 44 tentang JualBeli Bangunan dan Peralihan

;Menyatakan batal demi hukum tiga akte Nomor 44 Jualbeli bangunandan peralihan hak atas tanahnya dan Nomor 45 Pernyataan PelepasanHak dengan ganti rugi, keduanya dibuat pada tanggal 10 Desember1993 dihadapan Raden Ayu Sri Hartini, S.H., Notaris di Surabaya, sertaakte Nomor 63 tanggal 15 Desember 1993 Pernyataan Pelepasan Hakdengan ganti rugi yang dibuat juga dihadapan Raden Ayu Sri Hartini,S.H., Notaris di Surabaya, dimana pada ketiga akte itu dibuat olehTergugat I dan Tergugat IT;Menghukum TergugatI

No. 853 K/Pdt/20131414ditimbulkannya adalah benar berupa kompensasi pemenuhan ganti kerugian,sebagaimana tersebut dalam permohonan petitum angka 6 gugatan Penggugat ;Bahwa namun demikian dalam gugatan Penggugat juga dimohonkan adanyapermintaan batal demi hukum terhadap ketiga akta yang diterbitkan oleh Raden AyuSri Hartini, Notaris di Surabaya, yakni terhadap Akta No. 44 tentang jual belibangunan dan peralihan hak atas tanah dan akta No. 45 tentang pernyataan pelepasanhak dengan ganti rugi pada tanggal

Notaris di Surabaya,Sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan akta No. 44 tentang jual belibangunan dan peralihan hak atas tanah dan akta No. 45 tentang pernyataan pelepasanhak dengan ganti rugi pada tanggal 10 Desember 1993, serta akta No. 63tentang pernyataan pelepasan hak dengan ganti rugi tanggal 15 Desember 1993sebagai pihakpihak dalam sengketa ini, maka gugatan Penggugat senyatanya kurangpara pihaknya.

dan kurang lebih 3.380 M* kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatanmelawan hukum ;Menyatakan tiga akta yaitu No. 44 jual beli bangunan dan peralihan hak atas tanahdan No. 45 Pernyataan Pelepasan Hak dengan ganti rugi keduanya dibuat padatanggal 10 Desember 1993 dihadapan Raden Ayu Sri Hartini, SH.

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah terbukti melakukantindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukandalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Desa Kaliasem,atas nama Wayan Madra, Luas 5600 M2 sesuai dengan putusanpengadilan pidana tersebut diatas, maka seluruh prosespemecahan sertifikat dan peralihan hak yang didasari olehSertifikat Hak Milik No.233/Desa Kaliasem, atas nama WayanMadra, Luas 5600 M2, adalah tidak sah dan batal demi hukum..

(Tergugat XI) beserta selurun proses peralihan hakatas Sertifikat Hak Milik No.437/Desa Kaliasem, Luas 2000 M2dari Wayan Madra (Tergugat ) Kepada Ida Kade Parmita(Tergugat Vill) dan Sertifikat hak Milik No.436/Desa Kaliasem,Luas 2000 M2 dari Wayan Madra (Tergugat !) kepada WayanEdi Parsa (Tergugat IX)..

sudahdilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan tidak ada adanyapermasalahan terhadap obyek tersebut sehingga PembandingVil/VTergugat VIll sudah melakukan pengecekkan data Phisik dan keabsahan peralihan Hak ( data yuridis ), maka dengan demikianPembanding Vill/Tergugat Vill merupakan pembeli yang beretikatbaik, sehingga menurut hukum pembeli yang beretikat baik (GoodFaith ) harus dilindungi undang undang sesuai dengan ketentuanpasal 1457 KUH Perdata, dan didukung pula SEMA Nomer : 7/2012dalam

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwaPembanding IX/Tergugat IX adalah Pembeli yang beritikad baik,Karena : Pembanding IX/ Tergugat IX adalah pembeli yang tidakmengetahui dan tidak dapat dianggap sepatutnya telahmengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan hakatas tanah yang dibelinya ; Pembanding IX/ Tergugat IX telah memeriksa secaraseksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihanhak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya, sebelum danpada saat proses peralihan hak

Bahwa Penggugat tidak menarik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) /Notaries sebagai pihak dalam perkara aquo yang secara nyata terlibatlangsung dalam sebuah proses peralihan obyek sengketa yaitu denganmenerbitkan akta otentik berupa Surat jual bell antara Para Tergugat yangkemudlan dijadikan sebagai salah satu dasar diterbitkannya SertifikatHak Milik NO. 4209 pada tahun 2003 atas nama NYOMAN MANDIARTA(Tergugat 2) dan/atau atas nama Tergugat 5 saat ini oleh BadanHalaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 1 tahun1974 tentang perkawinan yahg berbunyi " mengenai harta bersamasuami atau Istri atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belahpihak ", maka agar persoalan hukum ini tidak menimbulkan masalahhukum lagi dikemudian harinya dan bisa melahirkan sebuah putusanyang adil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaaku maka istriTergugat 4, 3 dan 2 juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquoguna mengetahui apakah istri Tergugat 4, 3 dan 2 ikut terllbat danbertanggung jawab pula atas peralihan

7, 8dan 9 adalah merupakan alasan/dalil yang mengadaada dan tidakberdasar hukum, karena peralilhan kepemilikan obyek sengketa sudahtelah berkalikali dan sudah sekian lamanya atau dan sekitar tahun 2001yang lalu dan dilakukan secara terang dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) dan telah rnemenuhi syarat subyektif dan obyektlf dadsebuah perjanjian, dan semenjak obyek sengketa dibeli oleh Tergugat 5langsung dikuasai, dikelola, dimanfaatkan dengan itikad balk begitu pulaselama terjadinya poses peralihan

kepemilikan obyek sengketa menjadiHalaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 261/Pdt.G/2020/PN Mtratas nama Tergugat 5 tidak pemah ada keberatan dari Siapapun atau pihakmanapun, bilamana tanah obyek sengketa merupakan hacta bersamamilik Penggugat maka sangat mustahil jika Penggugat sama sekali tidakmengetahui peralihan Kepemilikan obyek sengketa yang terjadi berkalikalitersebut dan hanya berdiam diri mengetahui/ menyaksikan peralihankepemilikan serta penguasan objek sengketa lebehlebih tidak

Nyoman Mandiarta(Tergugat II) maupun peralihan Sertpikat Hak Milik No. 4209/TanjungKarang dari atas narna Nyoman Mandiarta (Tergugat I() ke atas narnaIda Bagus Gede Wiradnyana (Tergugat Ill), Kemudian beralin ke atasnama Gede Sriada (Tergugat IV dan terakhir ke atas nama 1 GustiNgurah Waskitananda (Tergugat V) telah memenuhi persyaratanadministrasi sebagaimana yang di atur dalam Pasal 37 PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah..

Mengingat tugas pokok TurutTergugat Il antara lain menerbitkan maupun mencatat segala bentukperbuatan hukum baik peralihan hak maupun perbuatan hukum lainnyamaupun catatancatatan lain yang berhubungan dengan sertipikat baikpada buku tanah maupun pada sertipikat atas dasar permohonan telahsesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah terlebin proses pencatatan Peralihan Hakmerupakan suatu tindakan administrasi Pejabat Publik, oleh karenanyaPenggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri,karena mengenai sah atau tidak sah, batal atau tidak batal, berlaku atautidak berlaku suatu Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah kewenanganPeradilan

Turut Tergugat Il sebagai instansiNegara di bidang administrasi pertanahan, sehingga tidak ada perbuatanatau tindakan Turut Tergugat Il yang merugikan Penggugat yang dapatdikatakan/dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehinggamenjadi tidak relevan jika Penggugat menempatkan Kantor PertanahanKota Bandung sebagai Turut Tergugat II serta dianggap melakukanPerbuatan Melawan Hukum mengingat tugas pokok Turut Tergugat IIantara lain menerbitkan maupun mencatat segala bentuk perbuatanhukum baik peralihan

Bahwa proses Peralihan Hak sertipikat tersebut telah sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Jo.

Menyatakan proses pencatatan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor966/Kelurahan Dunguscariang tercatat atas nama HENDRIYANA luas 124m2 dan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 894/Kelurahan Dunguscariangtercatat atas nama HENDRIYANA luas 252 m* adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum;3.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UndangUndang nomor 5 Tahun 1960tentang peraturan Dasar PokokPokok Adraria pada intinya berbunyi HukumAgraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adatsepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negarasebagaimana diketahui bahwa hukum adat yang berlaku atas jualbeli/Pengalinan Hak Atas Tanah adalah asas terang, tunai dan konkrit yangdimaksud dalam hal ini adalah peralihan terjadi dengan transaksi dimanahal 2 dari 11 hal Put

no 144/Pdt.G/2017/PN.Tngbidanga tanah dan bangunandibeli dengan sejumlah uang dilakukan secaraterang dan tunai, sehingga perbuatan peralihan hak atas objek yangdimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 7708/Binong, sesuaiGambar Situasi tanggal 28 Desember 1996, nomor 36571/1996, seluas 60M2(enampuluh meter persegi) dari TERGUGGAT kepada PENGGUGAT telahterjadi, sehingga kepemilikan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yangterletak di Perumahan Binong Permai Blok GA nomor 2, Kelurahan Binong,

sehingga terbit Hak Milik pada tahun 1984, yaitu Sertifikat Nomor: 62/DesaPasir Panjang, atas nama Ulip Bin Bacam Dandu, oleh karena tanahtersebut telah dijual kepada Jaumar Hutapea maka sertifikat diserahkanoleh Ulip binti Bacam Dandu kepada Jaumar Hutapea namunterjadinyajual beli antara Ulip binti Bacam Dandu dengan Jaumar Hutapea, atasdasar SKPT yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten KotawaringinBarat, bukan atas dasar sertifikat hak milik, maka tidak dapat dilakukanPendaftaran Pencatatan Peralihan

tanah tersebut belum dapat didaftarkan menjadi atas namaJaumar Hutapea (almarhum) maka untuk meneruskan atas dasar Akta JualBeli menjadi atas nama Jaumar Hutapea (almarhum), sehingga pada tahun2015, memperbaharul dengan melakukan transaksi Kembali dengan pemilikyang disebutkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Desa Pasir Panjang,yaitu antara Ulip bin Bacam Dandu dengan Minar Pasaribu, dibuat kembaliAkta Jual Beli Nomor 609/NTH/PPAT/X/2015, tanggal 8 Oktober 2015, dantelah didaftarkan pencacatan Peralihan

ada isteri dananak yang lain selain Pemohon dan 5 (lima) orang anak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dan P.7, maka telah terbuktisecara formil bahwa Pemohon dan anakanak sebanyak 5 (lima) orang anak,adalah ahli waris dari pewaris, dan tidak ada isteri dan anak yang lain selainPemohon dan 5 (lima) orang anak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, maka telah terbukti secaraformil bahwa Pemohon memiliki sertifikat hak milik tanah atas nama Pewarisyang akan dialin namakan/peralihan

Jamaluddin telah meninggaldunia karena sakit pada tanggal 6 Juli 2019; Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) pewaris telah meninggal duniaterlebih dahulu; Bahwa pewaris meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan 5 (lima) oranganak, dan tidak ada ahli waris lain selainnya; Bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohonadalah untuk keperluan mengurus alin nama/peralihan hak sertifikat hakmilik atas nama Pewaris dan untuk keperluan hukum lainnya;Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum

Pol: SKTLK/198/V/2009/POLRESTA, tertanggal 27 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh PolrestaPasuruan, diberi tanda bukti P5;Suratsurat bukti P1 s/d P5, seluruhnya telah diberi materai secukupnya dan telahsesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat tersebut diatas,Pemohon dipersidangan juga mengajukan saksisaksi yaitu;SAKSI: DWI JOKO SISWANTO;e Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor BPN:e Bahwa benar saksi mengetahui tentang peralihan hak dan jual beli dariKreditur ke Debitur

Bangilan dan sertipikat Hak Tanggungan No. 226/1996tersebut hilang;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi DWI DJOKO SISWANTO, ternyatasaksi hanya mengetahui mengenai adanya peralihan hak dari kreditur kepadadebitur, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti, apakah hutang pemohontelah lunas atau belum, oleh karena prosedur untuk melakukan pelunasan hutangpemohon, datadatanya diperoleh dari Bank Umum Nasional (BUN) CabangPasuruan untuk mencatat isi surat pelunasan, nomornomor surat dan tanggal

./2010secara tanpa hak dan melawan hukum telah diduduki dan dikuasaiserta telah dibangun bangunan rumah oleh para Tergugat , Il, Illdan IV;8.Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik yang sahdari Penggugat, maka segala surat transaksi peralihan hak atastanah obyek sengketa tersebut yang dibuat tanpa seijin Penggugatadalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;9.Bahwa perbuatan para Tergugat , Il, a dan IV, yang telah10.11.12.13.menduduki, menguasai, dan telah membangun bangunan

Paul Waney dan almarhumahSejtje Enggelina Rawung;4.Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris satusatunya yangberhak atas tanah obyek sengketa;5.Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah dariPenggugat;6.Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat , Il, III dan IV yangtelah menguasai dan menduduki serta membangun bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan tanpa hak dantanpa ijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;7.Menyatakan bahwa segala surat transaksi peralihan

menganggap penjatuhan hukuman tidak dapatdibenarkan.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan keberatan dari Terdakwa pada Angka 2 huruf b padapokoknya adalah mempersoalkan tentang penguasaan atas obyek sengketaberupa tanah dan bangunan rumah di atasnya, di mana Terdakwa (selakuahli waris), sejak Tahun 1970 sampai sekarang sudah menempati tanah danrumah di atasnya bersama dengan orang tua maupun kakeknya (selakupemilik barang obyek sengketa), bahwa adanya peralihan

atas obyeksengketa oleh saksi Maryam kepada Haji Budi pada Tahun 2007 (atas dasarjual beli) yang kemudian berubah kepemilikan menjadi milik dari Haji Budi,tentu saja didasarkan pada suatu peralihan hak yang tidak sah, karena saksiMaryam selaku ahli waris telah menjual obyek sengketa tersebut tanpapersetujuan dari ahli waris yang lainnya, padahal masih banyak ahli warisyang lainnya yang juga mempunyai hak atas obyek sengketa termasukTerdakwa, keberatan ini dapat dibenarkan, dengan alasan :1.

Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi (TergugatIV) telah melakukan Peralihan Hak terhadap jaminan kredit berupa SertifikatHak Milik tanah dan bangunan diatasnya dengan luas 1.280 M2, SHM No.0537 A.n. HANIK IRAWATININGSIH kepada Hj. Fauziah (Tergugat 1);18.

Menyatakan sah dan berharga Pembatalan Peralihan Hak atas Tanah danBangunan yang saat ini atas nama Hj.Faziah dengan luas 1.280 M2 yangterletak di Dsn Krajan Desa Banyuanyar Kecamatan Kalibaru Banyuwangi;6. Memerintahkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenBanyuwangi untuk mengembalikan hak kepemilikan tanah dan bangunantersebut kepada keadaan semula;7.

YALIRANTE yangmenerangkan bahwa YUNUS KURADUS membeli tanah objek sengketa dariLABILAISI pada tahun 1987 sesuai kwitansi yang ditunjukan oleh IbuHANASIA ketika saksi masih menjabat sebagai kepala desa pada saat itu;Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkanmengenai peralihan hak dari kedua bukti surat tersebut sesuai peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tersirat jika peralihan hakatas

Bahwadengan mencermati bukti surat tersebut, yang menjadi dasar peralihan hakdari Labi Laisi kepada Yunus Karadus adalah kwitansi pada tahun 1987,Majelis berpendapat bukti peralihan hak atas tanah dengan menggunakankwitansi, tidaklah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 19Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

,sebagaimana pula keterangan saksi HANYADIA, AGUS TAMIN dan ALIASE;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan terhadapbukti surat T.II.1II.3 berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Majelisberpendapat bukti Surat tersebut mengandung cacat formil dan meteriil olehkarenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbanganmengenai peralinan hak atas tanah sengketa yang berawal dari Labi Laisitersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peralihan

Begitupula terhadap Tergugat Ill (istri Yunus Karadus) yang telah menjual tanahsengketa kepada Tergugat dan II merupakan tindakan yang melawanhukum oleh karena peralihan tanah sengketa dari Labi Laisi kepada YunusKaradus bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makapetitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksisebagaimana tercantum dalam amar putusan;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Penggugat memintaagar Surat Penyerahan berkop

Panji Mara (Penggugat1), sehingga segala proses peralihan hak terhadap tanahtanah tersebutharus melalui persetujuan maupun sepengetahuan perusahaan dalam hal iniadalah Para Pemegang saham yang sah;4. Bahwa menyimpang dari hakekat luasan keseluruhan beberapa bidangtanah (dalam 1 hamparan) yang dibeli oleh Penggugat 2 dari R.

Menyatakan hukum peralihan hak yang dilakukan oleh Alm. R. SamisaraRanggasoli (Istri dari Tergugat 1) kepada Tergugat 2 dan/atau Pihak lainterhadap obyek sengketa adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatanhukum serta batal demi hukum;7. Menyatakan hukum bahwa segala suratsurat dan/atau dokumendokumen yang terbit akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehPara Tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;8.

Bahwa, dengan demikian pula segala dasar dan alasan daripadabantahan Tergugat 2 adalah benar untuk seluruhnya, karena terhadapsemua akta dan peralihan serta dasar hak milik atas tanah ObyekSengketa daripada Tergugat 2 adalah berdasarkan hukum dan prosedurperolehan hak yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku atassemuanya.

PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 1999,tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan hak atas Tanah negara dan HakPengelolaan;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II dan Turut Tergugattersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya: Bahwa seluruh rangkaian proses peralihan hak atas tanah maupunpemindahan Hak atas saham telah sesuai dengan aturan hukum yangberlaku, baik aturan yang mengatur jual beli tanah yakni KUHPerdata, UUPokok Agraria maupun

Lebih lanjut dalam ketentuan yang termuat pada Pasal 37 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahmenyebutkan Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susunmelalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melaluilelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat olehPPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.

Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktianyang kuat mengenai hapusnya hak milik serta peralihan danpembebanan hak tersebut", Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961, Pasal 20 ayat (1):Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN LbpJika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, makayang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaranperalihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnyaorang itu",* Surat Menteri Pertanian

No. 16 Tahun 1961 dan No. 1 Tahun 1962) penegasan konversi hak hak Indonesia itu menurut Undang Undang Pokok Agraria diwajibkan,yaitu jika terjadi peralihan hak karena perwarisan (Pasal 20), perbuatan perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 21 (lelang) dan Pasal 19(setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan hipotik/credietverband).

Dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Para KetuaPengadilan Tingkat Pertama Dari Semua Lingkungan Peradilan SeluruhIndonesia pada tanggal 16 s/d 20 Januari 1994 di Bandung; termuat dalamPustaka Peradilan Bidang Hukum Perdata Tertulis, Jilidi),Bahwa oleh karena itu sekiranyapun benar quad non Penggugatadalah selaku pemilik" atas tanah objek perkara, namun dikarenakan tidakdilakukan penegasan dan pendaftaran konversi atas hak milik Penggugattersebut, dan peralihan hak karena perwarisannya

Olehsebab itu semua peralihan hak atas tanah objekperkara tersebut adalah batal menuruthukum3.

Tentang Penggugat adalah pembeli yang Beritikat Buruk; Bahwasebagaimana diakui secara gentCe oleh Penggugat,bahwa peralihan hak (jual beli) atas tanah objek perkaraantara Datuk Ridwan selaku Penjual" dan Penggugatselaku Pembeli adalah pada tahun 2017 sesuai AKTAPELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor 29tanggal 31 Januari 2017 yang diperbuat dihadapan NotarisChairunnisa Juliani, SH, M.Kn. Sedangkan Tergugat!

RIZKI NILA WATI khusus untuk menandatangani: menandatangani/Kuasa untuk peralihan hak /mengagunkan ;

-.Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00877,yang terletak dikelurahan Sialang Sakti ,Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru,Provinsi Riau,yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru,atas nama EDI ARIYANTO.