Ditemukan 1566194 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : popok pohon poket pondok pokja pekok pojok pokko pokoh pakok
Penelusuran terkait : Wanprestasi Pipa besi Hutang pokok Somasi Surat pengakuan hutang Cidera janji Batas maksimum penjatuhan pidana penjara; pidana pokok; pidana tambahan; tindak pidana korupsi Modal usaha/hutang pokok Kesepakatan kerja sama untuk membuat usaha pertambangan/galian c di banjar yeha Sita jaminan Penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 06-03-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 123/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 17 September 2014 —
108 — 53
  • M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah)
    untukmembuktikan adanya paksaan tersebut, setelah terbukti secara hukum pidana tentangadanya paksaan untuk menandatangani akta tersebut barulah Penggugat dapatmengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini, dengan demikian oleh karenabelum pernah dibuktikan secara pidana tentang adanya paksaan tersebut makaHal 11 dari 31 Hal Putusan No.123/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Selgugatan ini adalah prematuur untuk diajukan dan cukup beralasan untuk dinyatakantidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaart) ;DALAM POKOK
    No. 4 Tahun 2001 tentang PermasalahanPutusan Serta Merta dan Provisionil ;Berdasarkan halhal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenanmenjatuhkan keputusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :e Menerima Eksepsi Para Tergugat ;e Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadiliperkara ini ;Atau,e Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankelijkverklaart) ;DALAM POKOK
    Perubahan Peraturan Menteri Energi dan SumberHal 21 dari 31 Hal Putusan No.123/Pdt.G/2014/PN.Jkt.SelDaya Mineral nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa PertambanganMineral dan Batubara tanggal 8 Oktober 2012 yang menyatakan :Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendirikegiatan penambangan.Menimbang, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat III tidak salahalamat, soal apakah beralasan hukum ataukah tidak justru itulah yang masih akan diujilewat pembuktian pokok
    Soal apakah dalil gugatannya tersebut beralasan hukum adalah soallain yang akan diuji dalam pembuktian pokok perkara nant.Menimbang, bahwa gugatan yang didasarkan pada suatu perjanjian dibuat tanpadidasarkan adanya kehendak bebas karena ada paksaan tidak selalu harus melaluiadanya putusan perkara pidana tentang itu dahulu.
    Sepanjang Penggugat mampumembuktikan melalui gugatan perdatanya in casu sudahlah dapat dan cukup gunamenentukan ada tidaknya kehendak bebas dimaksud sewaktu perjanjian dibuat.Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas makaeksepsi dari Para Tergugat tidak beralasan hukum sehingga eksepsi dari Para Tergugatharuslah ditolak;DALAM POKOK PERKARA.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar paraTergugat dinyatakan telah melakukan PMH sehingga harus :1 Dinyatakan batal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 06-01-2011 — Putus : 25-10-2011 — Upload : 27-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 06/PDT.G/2011/ PN. JKT. PST.
Tanggal 25 Oktober 2011 — LAURA ELIZABETH SITOMPUL, SH,Cs >< 1. Nyonya NANY KUNMARYANI,Cs
127 — 38
  • DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga sampai hari ini ditaksir sebesar Rp.1.916.000,- (Satu juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)
    /SIP/1971 tanggal 19 Pebruari 1972 kaidahhukumnya mengatakan :Jika mengenai suatu peikara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapdiajukan gugatan kembali mengenai hal/pokok perkara yang sama, sedanggugatan kembali diajukan, maka menurut prinsip Res Yudieata ProveristateHabiture gugatan kembali tersebut harus ditolak.Gugatan baru ini menurut hukum secara perdata meskipun didasari olehposita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, ramun karenamemiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta
    inkrachs,maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan azas hukum NeBis In Idem Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 123k/SIP/1968 tanggal23 April 1969.Bahwa agar azas Ne Bis In Idemini dapat terlaksana dengan baik dandemi kepastian bagi pencari keadilan, maka sesuai dengan surat edaranMahkamah Agung RI No. 3 tahun 2002, Ketua Mahkamah Agung RI telahmeminta agar Pengadilan Tingkat Pertama untuk mempertimbangkanmengenai perkara serupa yang pemah diputus dimasa lalu, baik dalamEksepsi maupun pokok
    perkara.Maka berdasarkan alasanalasan Yuridis diatas, cukup alasan bagi MajelisHakim untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet OnvankelijkeVerklaard)12DALAM POKOK PERKARA :1.
    Bahwa Tergugat mohon agar apa yang terurai pada bagian Eksepsi secaramutatismutandis dianggap termasuk datam pokok perkara.2. Bahwa Tergugat menolakK seluruh dalildalil para Penggugat, kecuali yang diakuisecara tegas.3.
    DALAM EKSEPSIMengabulkan eksepsi Tergugat.DALAM POKOK PERKARAMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.2.
Pengadilan PN NGANJUK Perdata Tanah
Register : 24-09-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 27-05-2022
Putusan PN NGANJUK Nomor 48/Pdt.Bth/2019/PN Njk
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat: 1.SUPARNO 2.PINEM 3.Pini 4.Piyem 5.Supardi 6.Parmi 7.Suparlan 8.Ali 9.Panut 10.SUPARNO DKK Tergugat: 1.HARTOYO dan ASRI YUNIATI 2.KEPALA KANTOR BANK JATIM KERTOSONO NGANJUK 3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA 4.KEPALA KANTOR BANK JATIM CABANG NGANJUK 5.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA Turut Tergugat: SUTRISNO
125 — 73
  • DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Terbantah II dan Terbantah III untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 11-03-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 101/PDT.BTH/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 26 April 2016 — PT KALPATARU INVESTAMA >< SING GLOBAL OIL PRODUCTS PTE.LTD
635 — 182
  • MENGADILIDALAM EKSEPSI :- Menyatakan Surat bantahan Pembantah kabur (obscuur libelium) ; DALAM POKOK PERKARA :Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 726.000, ( Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
    oleh Majelis Hakim YangMulia dapat diputus dalam Putusan Sela.3 Mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yang wajib diputuskan terlebih dahulu olehMajelis Hakim Yang Mulia, juga terdapat ketentuan dalam huruf U butir 1, halaman71 dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum danPerdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku II Edisi 2007 ("BukuIl MA"), yang menyatakan sebagai berikut:Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputusbersamasama dengan pokok
    tanpa diminta oleh pihak tergugat, untukmemeeahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalantersebut dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari pihakyang berperkara...Apabila eksepsi dibenarkan, maka putusan pengadilan negeri berbunyibahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili gugatantersebut.Menurut pasal 136 H.I.R., eksepsi selainnya, kecuali yang menyangkutkekuasaan hakim secara absolut dan relatif tersebut diatas, harusdibahas dan diputuskan bersamasama dengan pokok
    Berdasarkan hal tersebut di atas, Terbantah dengan ini memohon kepadaMajelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan bahwa Bantahan Pembantahdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).DALAM POKOK PERKARATerbantah dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranyafakta, dalil, dan dasar hukurn yang telah disampaikan Terbantah dalam Eksepsitersebut di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak dapatdipisahkan atau dianggap sebagai satu kesatuan dengan Jawaban
    Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara.Hal 49 Putusan Perkara No. 101/PDT.BTH/2015/PN.Jkt.PstDALAM POKOK PERKARA1. Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2.
    .009/11/AG tertanggal 08 Agustus 2012 ;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan uraian posita danpetitum dari Pembantah ternyata Pembantah mengajukan keberatan atas PutusanArbitrasi Singapore International Arbitration Centre (SIAC) No.009/11/AG danmemohon agar Putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan ;Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwabantahan Pembantah baik mengenai posita dan petitum adalah saling bertentangandan tidak jelas, hal ini dapat dilihat dari pokok
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2015 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 17-06-2016
Putusan PN SELONG Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.Sel
Tanggal 4 Mei 2016 — - SEMIDI alias AMAQ SUMARNI,DKK MELAWAN - MUNIRAH alias INAQ ZAINUL,DKK
61 — 26
  • Dalam Pokok Perkara1. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya;2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.916.000 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
    Para Penggugat pada poin 1 yang menyebutkan surat pipil No.121 percil No. 5b adalah bukti yang tidak jelas kebenarannya di mana buktisurat tersebut setelah kami cocokan dengan Buku Tanah Desa Keseletternyata Nomor Pipil 121 di miliki oleh INAQ CANDRA dengan obyeknyaterletak di Desa Songak yang dahulunya termasuk wilayah Desa Keselet,maka dengan demikian oleh karena bukti Pipil No. 121 tidak ada hubungandengan obyek perkara, maka cukup beralasan hukum Gugatan ParaPenggugat sepatutnya DITOLAK.DALAM POKOK
    DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah berasal dari almarhumAmagq Samak (kakek Para Tergugat);3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 1adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;4. Menyatakan hukum, tanah sengketa adalah hak turun temurun yang harusdi terima oleh Para Tergugat;5.
    materi Gugatannya yangdihubungkan dengan keterangan saksisaksi dan bukti bukti lainnya, danterhadap Eksepsi yang materinya telah masuk ke dalam pokok perkara, makaeksepsi tersebut haruslah ditolak ;Il.
    Dalam pokok perkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah ;Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihakadalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah seluas + 18 are, Pipil No.121, Percil No. 5b, Klas Il, atas nama AMAQ SEMIDI, terletak di Subak KeseletOrong Kubur, Desa Keselet, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, denganbatasbatas sebagai berikut :e Sebelah Utara : Sungai ;e Sebelah
    Dalam Pokok Perkara1. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya;2.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 12-12-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 137/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
Safuan, S.Sos., M.si
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
223 — 96

  • MENGADILI

    DALAM EKSEPSI :

    - Menolak Eksepsi Tergugat

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya

    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

    DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.342.V Tahun2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil an. Safuan. S.Sos.
    Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalildalil dalam eksepsi poin 1 sampai dengan poin 2 tersebut bukanlah dalildalil yangbersifat ekseptif, selain itu. dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknyamenyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Menolak GugatanPenggugat bukanlah dalildalil yang bersifat ekseptif, untuk sampai padapernyataan menolak gugatan Penggugat harus terlebih dahulu dipertimbangkandalam pokok perkaranya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
    di atas maka eksepsiTergugat dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkansengketa a quo dalam pokok perkaranya sebagaimana terurai di bawah ini ;DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, BuktiSurat, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, BuktiSurat, dan Kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenanganHakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (Dominus Litis)sebagaimana ketentuan Pasal 107 UndangUndang
    Koordinasi Pengawasan dan PengendalianKepegawaian Pemerintah Daerah Se Provinsi Bengkulu dengan BadanKepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara yang termuat dalamNota Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juli 2018 (vide Bukti T6) ; Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 29 Mei 2019(vide Bukti P15 = Bukti T2) ; Menimbang, bahwa mengacu rangkaian fakta hukum di atas dihubungkandengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian Persidangan, MajelisHakim akan menguji pokok
    Putusan No. 137/G/2019/PTUN.BKLDALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000, (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020,yang terdiri dari RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DIXIE B.D.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Pertanahan
Register : 07-12-2021 — Putus : 06-07-2022 — Upload : 11-01-2023
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 111/G/2021/PTUN.BKL
Tanggal 6 Juli 2022 — PENGGUGAT 1. RUSLAINI 2. ZAKARIA 3. KAMALUDDIN. T, S.Sos 4. AGUS CIK 5. AMINNUDIN 6. KOMARUDIN 7. NURHAYATI TERGUGAT KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU TERGUGAT II INTERVENSI 1. MUCHLIS IBRAHIM 2. ALDI SYAHPUTRA
264 — 101
  • DALAM EKSEPSI- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Terrgugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 Tidak DiterimaDalam Pokok Sengketa1. Menolak Gugatan Para Penggugat2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.134.000, (dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah)
Pengadilan PN PALOPO Perdata Tanah
Register : 03-12-2012 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PN PALOPO Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.Plp
Tanggal 3 September 2013 — Penggugat : - Samsu Bin Nura Tergugat : - Rahmat Hidayat Bin Kasirang - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Cq. Badan Pertanahan Kab. Luwu - Bupati Luwu, Cq. Camat Larompong, Cq. Kepala Desa Komba Selatan
65 — 20
  • DALAM POKOK PERKARA - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.719.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
    tanggal 3 Desember 2013kecuali yang diakui secara tegas oleh penggugat;Bahwa, batasbatas obyek sengketa tidak benar dan bertentangan secarafaktualnya sebagaimana diuraikan didalam surat gugatan penggugat, yaitudidalam gugatan antara lain :Sebelah utara didalam gugatan tertulis tanah milik Risma Hasyim secarafaktualnya adalah Opu Sinrang selaku pemilik dan Asri selaku pekerja kebuntersebut.Sebelah selatan didalam gugatan tertulis milik Brahima, secara factualnya adalahjuga terdapat Suleha;Dalam Pokok
    Sehingga patut untuk ditolak;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka tergugat tergugat memohon kepadamajelis hakim agar berkenan memutus sebagai berikut :I Dalam eksepsi;1 Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat untukseluruhnya;2 Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);3 Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biayayang timbul dalam perkara ini;Il Dalam pokok perkara;1 3=1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;2 Menolak sita jaminan yang
    dengandengan batasbatasnya sebagai berikut:e sebelah utara : tanah milik Risma Hasyim;e sebelah selatan : tanah milik Brahima;e sebelah timur : tanah milik Samsu Bin Nura / Penggugat;e sebelah barat : JI.Raya Poros MakassarPalopo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menelititentang apa yang sebenarnya menjadi masalah pokok dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalahKuasa Hukum Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat
    sehingga oleh karenanya maka kepemilikan Penggugat atas objek sengketa tidak dapatdibuktikan dan dengan demikian maka petitum point 4 (empat) gugatan Penggugat harusdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitumpetitum Penggugat lainnyaMajelis Hakim berpendapat bahwa petitum petitum tersebut memiliki kaitan eratdengan petitum point 4 (empat) gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkandiatas, dan oleh karena petitum point 4 (empat) gugatan Penggugat yang merupakantuntutan pokok
    gugatan telah dinyatakan ditolak, maka tuntutan Penggugat selebihnya67dalam petitum yang lainnya oleh karena sangat erat kaitannya dengan tuntutan pokok,maka petitum yang lainnya tersebut haruslah dinyatakan ditolak pula ;Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untukseluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolakuntuk seluruhnya maka Majelis Hakim berpendapat
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Tanah
Register : 07-10-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 138/Pdt.Bth/2016/PN Yyk
Tanggal 6 April 2017 — 1.LESTARI PURWANINGTYAS 2.ANNISA GILANG RAHMATYA melawan 1.Tubagus Mika Gideon Budiman 2.BUDY SETYAGRAHA 3.BONG HENRI SUSANTO, SH 4.HERLINA BUDI WURYANI, S.Pd 5.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta
228 — 220
  • MENGADILI:DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi Tergugat ; Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;DALAM POKOK PERKARA : Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.515.000 ,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) ;
    DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang termaksud dalam eksepsi termasuk dalam pokokperkara dan merupakan satu kesatuan..
    DALAM POKOK PERKARA1;2.3.Menerima jawaban Para Tergugat seluruhnya;Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.Jawaban Tergugat Ill sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat Ill menolak gugatan Penggugat kecuali yang secarategas diakuinya sebagai benar;. Bahwa title gugatan Para Penggugat adalah gugatan pembatalanlelang.
    DALAM POKOK PERKARA1. Menerima jawaban Tergugat Ill seluruhnya;2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.3. Menghukum Pata Penggugat untuk membayar biaya perkara.Jawaban Tergugat V sebagai berikut: DALAM EKSEPSI1.
    Bahwa apa yang telah dikemukakan di dalam eksepsi diatas mohondianggap termasuk dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuanyang tidak dapat dipisahkan.3. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat, khususnya sepanjangyang ditujukan kepada Tergugat V adalah berkenaan dengan telahditerimanya permohonan lelang dari Saudari Netti Sriningsih, SH, MSi,Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan suratnyanomor : W.13.U1/3369/Hk.02.
    : Bahwa mengenai posita angka 2 yang tidak menjelaskan dasarhukum dan kejadian serta Penggugat yang hanya mendaku sebagaiHalaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Padt.Bth/2016/PN YYKpemilik obyek sengketa yang diatasnama Penggugat Il, hal inimenurut Majelis hakim telah berkaitan dengan pokok perkarasehingga harus dibuktikan dipersidangan ;2.
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 24-09-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Kln
Tanggal 4 Desember 2018 — Pemohon:
Tn. NIKODEMUS SUKIRNO
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
151 — 31

  • M E N G A D I L I:

    DALAM EKSEPSI :

    • Menolak Eksepsi Termohon;

    DALAM POKOK PERKARA:

    • Menolak Permohonan Pemohon;
    • Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;
    Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2)KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUUXII/2014 tanggal 28April 2015 telah mengatur secara limitatif kewenangan Praperadilan dimanatahap Penyelidikan bukan tidak termasuk objek Praperadilan apalagi padatahapan pengumpulan data /pengumpulan keterangan (Puldata/Pulbaket)jelas terang benderang tidak termasuk objek Praperadilan.Berdasarkan alasan diatas kami menganggap bahwa hal tersebutsangatlah Prinsipil sekali sebelum masuk dalam Pokok Perkara, sehinggaPermohonan
    DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa segala dalildalil yang TERMOHON sampaikan dalam eksepsimohon dinilai tercantum pula di dalam jawaban dalam pokok perkara.2.
    DALAM POKOK PERKARA1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya2.
    Termohon berkaitan denganlegal standing/kedudukan hukum Pemohon bukanlah pihak ketiga berkepentinganyang berhak mengajukan upaya praperadilan sehingga untuk menyatakan apakahPemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak ketiga berkepentinganyang berhak mengajukan upaya pra peradilan adalah dengan pembuktian baikberupa Suratsurat dan atau saksi yang dalam hal ini merupakan salah satu pokokperkara dan dimuat dalam petitum permohonan Pemohon makaharusdipertimbangkan bersamasama dengan pembuktian pokok
    perkara, sehinggaEksepsi Termohon beralasan untuk ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi objek permohonan praperadilanbukan kewenangan hakim praperadilan, Hakim menilai sudan masuk kepadapokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir;Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi selebihnyadinyatakan ditolak;Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/PN KInDALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohonan pada pokoknyaadalah sebagaimana
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata
Register : 03-10-2023 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 09-07-2024
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Mjk
Tanggal 13 Maret 2024 — - sauntung, dkk - PT. BONDVAST INDO SUKSES, dkk
8 — 11
  • MENGADILIDALAM EKSEPSI:Menyatakan eksepsi Tergugat I untuk diterima;DALAM POKOK PERKARA:Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijkke Verklaarrd);Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp244.600,00 (dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pilkada
Register : 13-01-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 02/G/2014/PTUN.Dps
Tanggal 21 Agustus 2014 — Penggugat I :
- IDA AYU RAMA SARI. SH
Penggugat II :
- I KETUT GEDE ADI ,br> Tergugat :
- WALIKOTA DENPASAR
124 — 43
  • DALAM PENUNDAAN:
    Menyatakan permohonan penundaan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
    DALAM POKOK PERKARA:
    1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.277.000; ( dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah );
    olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadapengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertaituntutan gantirugi dan / atau direhabilitasi ;Menimbang,58Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugatadalah calon Kepala Desa Pemecutan Kaja yang ikut dalam pemilihan kepala desasehingga Para Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ;DALAM POKOK
    proses pemilihan kepala desapemecutan kaja muncul setelah pemilihan kepala desa pemecutan kaja ;bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24tidak ada protes atau keberatan dari Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 1, 2dan 3, tetapi keberatan dari Saksi Calon Kepala Desa Nomor urut 2 dan 3 padasaat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa di tingkatesa ; 2 == 2222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn on nnn nnMenimbang, bahwa yang merupakan inti pokok
    Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelisakan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai cacathukum atau cacat yuridis apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan olehpajabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang bersifat prosedural dan substansial;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulutentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ;
    persengketaan dalam perkara ini, maka buktibukti lain yangtidak relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi,akan tetapi buktibukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;Mengingat, ketentutan pasal pasal yang bersangkutan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Peraturan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan permohonan penundaan Para Penggugat tidak dapat
    diterima ;DALAM POKOK PERKARA: = 20202020 200 200 200 s20 nee one one ene ene ee1.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pertanahan
Register : 28-04-2011 — Putus : 15-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MATARAM Nomor 22/G/2011/ PTUN.MTR
Tanggal 15 September 2011 — HAJJAH ANDRONG vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
66 — 28
  • M E N G A D I L I :Dalam Penundaan :- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ; Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Tergugat ; - Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 198.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
    Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalamrangka pembangunan mengharuskan~ dilakukan keputusantersebut ; Berdasarkan hal hal tersebut maka permohonan penundaanPenggugat tersebut adalah tidak cukup alasan yangmendesak untuk dikabulkan dan hanya dalil Penggugat yangmengada adamengada adasaja, sehingga seyogyanya kepada MajelisHakim yang terhormat untuk menolak penundaan yang dimohonPenggugat; 2 eer rr rr rr rt neeDALAM POKOK PERKARA1.16Bahwa Tergugat mohon agar yang sudahdiuraikan/dikemukakan
    dalam eksepsi menjadi bagianyang tidak terpisahkan dalam pokok perkara .
    aturanpelaksanaanyang berlaku dan telah memenuhi kreteriaAsas asas Umum Pemerintahan yang baik ;Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Tergugat mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenanmemutus perkara No. 22/G/2011/PTUNMIR ini denganmenyatakan sebagai berikut:Atas dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut22DALAM EKSEPSITMenerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan ;DALAM POKOK
    perkarasebagai berikut ;Dalam, canwina asm asDALAM POKOK PERKARA ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakimmempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim lebihdahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugatterkait dengan obyek sengketa khususnya mengenai tenggangwaktu sebagai berikut ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahunl986
    Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini =;MENGADILI....MENGADILIDalam Penundaan Menolak Permohonan Penundaan Penggugat =;Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat ; Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 198.000, (Seratus Sembilan Puluh DelapanRibu Rupiah) ; 74Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadila n
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 29-09-2022 — Putus : 15-05-2023 — Upload : 09-08-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Mei 2023 — HASAN AZHARI Alias ARMAN CHASAN >< 1. PT. Goto Gojek Tokopedia, Tbk ; 2. Nadiem Anwar Makarim
1307 — 1581
  • M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat;DALAM POKOK PERKARA- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN Pasarwajo Perdata Perjanjian
Register : 02-06-2017 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 19-07-2018
Putusan PN Pasarwajo Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Psw
Tanggal 25 Januari 2017 — * Perdata - HARIADI sebagai Penggugat Lawan - 1. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara cq Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara cq Kepala Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi sebagai Tergugat I, 2. Pemerintah Republik Indonesia cq, Menteri Keuangan RI, Cq Gubernur Bank Indonesia, cq, Bank Indonesia Pusat di Jakarta, Cq. Kepala Cabang Bank Indonesia Kendari sebagai Tergugat II
126 — 37
  • -MENGADILI:DALAM KONVENSIDalam Eksepsi- Menolak eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan Gugatan pengggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Ex (Mantan) Debitur Kredit Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi beradasarkan Perjanjian Kredit Nomor:022/KU/XI/2012 tanggal 27 November 2012 yang telah lunas;3.
    Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang tidak membukukan setoran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Rekening Tabungan Nomor:105.02.01.011379-0 atas nama Penggugat serta terlambat membebani rekening Tabungan Penggugat untuk pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga kredit dan tindakan Tergugat I yang membebani rekening tabungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk angsuran pokok dan bunga kredit sebelum tanggal jatuh tempo pada bulan januari 2015 adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum
    Menolak Gugatatan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk selebihnya;DALAM REKONVENSIDalam eksepsi - Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;Dalam pokok Perkara - Menolak Gugatan Penggugat Rekonvesi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp3.078.000.00 (Tiga Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 22-10-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 468/Pdt.G/2020/PN Smg
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat:
HANNDY PRABOWO
Tergugat:
1.SLAMET HARYONO bin SAEROJI
2.SETIARNI binti TUM INARYOKO
56 — 30

  • M E N G A D I L I :

    1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;-----------------
    2. Menyatakan para Tergugat mempunyai utang kepada Pengugat , ----------------
    1. Pinjaman untuk modal kerja sejumlah utang pokok Rp. 180.300.000,00 ditambah bunga 6 % (
    enam perseratus) pertahun atau 0, 5 % ( nol koma lima perseratus) kali Rp. 180.300.000,00 perbulan terhitung sejak gugatan diajukan pada tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan hutang tersebut dilunasi; -----------------------------------------------------------------------
  • Pinjaman untuk pelunasan ke PT BPR Arto Moro berupa utang pokok Rp. 437.500.0000,00 ditambah bunga 15,5 % ( lima belas koma lima perseratus ) kali Rp. 437.500.0000,00 pertahun sejak
    gugatan diajukan pada tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan hutang tersebut dilunasi;
    1. Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi;---------------------------
    2. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan uang kepada Penggugat ;--
    1. Pinjaman untuk modal kerja sejumlah utang pokok Rp. 180.300.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah bunga 6 % (enam perseratus) pertahun atau 0, 5 % ( nol koma lima
      perseratus) kali Rp. 180.300.000,00 perbulan terhitung sejak gugatan diajukan pada tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan hutang tersebut dilunasi; -----
    2. Pinjaman untuk pelunasan ke PT BPR Arto Moro berupa utang pokok Rp. 437.500.0000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) ditambah bunga 15,5 % ( lima belas koma lima perseratus ) pertahun kali Rp. 437.500.0000,00 sejak gugatan diajukan pada tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan hutang tersebut
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 12-08-2022 — Putus : 05-09-2022 — Upload : 24-07-2023
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Tbk
Tanggal 5 September 2022 — Pemohon:
BACO
Termohon:
Kepala Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau
12 — 8

  • MENGADILI:

    Dalam Eksepsi:

    • Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

    Dalam Pokok Perkara:

    • Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-04-2012 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/G/2012/PHI.PN.T4I
Tanggal 4 April 2012 — - NATALEO SIAHAAN (Penggugat I) - S U W A N D I (Penggugat II) - PT. THAT’S COATING BATAM (Tergugat)
27 — 7
  • .- Menolak Eksepsi Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA.1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara
    pasal 155 & pasal 170 UndangUndang No. 13 tahun2003 serta pasal 3 UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI ;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja tidakmemenuhi UndangUndang No. 13 tahun 2003 Pasal 57 ayat (2), Pasal 59ayat (1)dan ayat(2) serta ayat (7).Memerintahkan kepada Tergugat agar membayar upah yang biasa diterimaPenggugat sebagaimana pasal 96 UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI, sertaberdasarkan UndangUndang No. 13 tahun 2003, sekalipun ada upaya hukumbanding/kasasi ;DALAM POKOK
    adalah kacau/kabur(obscuur libel) karena Petitum yang Bersifat Negatif, yang demikian maka demihukum Tidak dapat dikabulkan, sehingga adalah sah dan patut menurut hukum,Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatanPARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard) ;Eksepsi tentang Gugatan PARA PENGGUGAT KACAU / KABUR(Obscuur Libels), karena Kontradiksi antara Posita dengan Petitum.Bahwa selanjutnya atas petitum PARA PENGGUGAT halaman 4 tentangDalam Pokok
    Halaman 66angka 4 (Sub Judul Petitum Tidak Sejalan dengan Dalil Gugatan).11DALAM POKOK PERKARA.111 Bahwa halhal yang termuat dalam Eksepsi dianggap termasuk dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ;2 Bahwa TERGUGAT membantah seluruh dalildalil gugatan PARAPENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya ;3.
    yang dimaksudsepanjang petitum tersebut dapat dibuktikannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkan diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan olehkarena itu harus ditolak.DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat I NataleoSahaan bekerja sejak 26 Juli 2005 dengan jabatan Supervisor dan menerima upah Rp.2.200.000, Per bulan.
    Menolak Eksepsi Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA.1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ; 2728Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang hari: RABU, tanggal28 Maret 2012 oleh JARTIHAT SIMARMATA. SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis,Ir. BAMBANG WAHYU WIDODO dan AHMAD BUDIONO. S.
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Pembagian Harta
Register : 14-03-2012 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 27-04-2012
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 331/Pdt.G/2011/PA.JB
Tanggal 15 Maret 2012 — Ramang Dg Palallo bin Kape Dg Palallo Liu Megawati Alias Nadia Mauludi binti Fahadi
35 — 11
  • Dalam Pokok Perkara1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard ) ;---------------------------------------------------------------------------------2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.416.000. ( Dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah )
    melakukan perbuatan hokum menjual ataumemindakan harta bersama tersebut tanpa persetujuan dari penggugat (vidipasal 92 KH) ; Untuk itu kami mohon supaya ketua pengadilan agama Jakarta barat belummemutuskan perkara ini terlebin dahulu memeriksa dan memutuskan untukmeletakan sita marital (marital bezlag) terhadap tanah dan bangunan di kotaJakarta barat, sebagaimana dimaksudkan pada sertifikat hak milik (SHM)Nomor XXXXXXX atas nama TERGUGAT dan surat ukuran tanggal 27 juli2006 Nomor XXXXXXX;Dalam Pokok
    XXXXXXXatas nama TERGUGAT dengan surat ukur tanggal 27 Juli 2006 Nomor.XXXXXXX, karena berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan, tanggal 03 Januari 2011 Tergugatlah yangmembayar pajak tersebut (Bukti T9) ;Dalam Pokok Perkara1. Bahwa apa yang dikemukan oleh Tergugat baik Dalam Eksepsimaupun Dalam Provisi adalah merupakan bagian atau satu kesatuanyang tidak terpisahkan Dalam Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara ini ;2.
    XXXXXXX atas namaTERGUGAT dengan surat ukur tanggal 27 Juli 2006 nomor.XXXXXXXadalah sah milik Tergugat;Dalam Pokok Perkarai,Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaktidaknyamenyatakan tidak dapat diterima ;Menolak bahwa sebidang tanah seluas 107 M2 dan bangunanrumah di atasnya yang terletak di Jakarta Barat sebagaimanadimaksud pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. XXXXXXX atas namaTERGUGAT dengan surat ukur tanggal 27 Juli 2006 nomor.XXXXXXXsebagai harta bersama;3.
    Salmiah, S.H, M.H) untuk mediasi namun usahatersebut tidak berhasil, sebagaimana yang telah dilaporkan Mediator kepadaMajelis Hakim tertanggal 19 Januari 2012, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat bahwa upaya perdamaian tidak berhasil dengan demikianpemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan, untuk itu Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut ; I.
    Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan iniadalah Penggugat mendalilkan sebidang tanah dan bangunan seluas 107 M2yang terletak di Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) NomorXXXXXXX atas nama TERGUGAT sebagai harta bersama antara Penggugatdengan Tergugat yang belum dibagi setelan Penggugat dengan Tergugatbercerai pada tanggal 30 Desember tahun 2009 ;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugattelah memberikan jawaban secara
Pengadilan PN SIDENRENG RAPPANG Perdata
Putus : 16-01-2013 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Sidrap
Tanggal 16 Januari 2013 — - Drs. ABDULLAH TULLAH Bin H. TULLAH sebagai PIHAK PENGGUGAT M E L A W A N - M. NURDIN Alias LA TAHANG Bin H. TULLAH sebagai PIHAK TERGUGAT - LENNA Bin LA DALLE sebagai TURUT TERGUGAT I - RONAL, S.Pd Bin LOBO sebagai TURUT TERGUGAT I
34 — 28
  • DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.615. 000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);