Dalam menentukan kembalijumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapapendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atauperan serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa danindikasi serta data lainnya;.

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013, Bupati Dompu mengirimdata hasil verifikasi tenaga Honorer Kategori II Ke Kementerian PAN danRB melalui surat Bupati Dompu Nomor: 810/34/BKD/2013 tanggal 24Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategori II(T5) dan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer KategoriIl yang keseluruhannya berjumlah 1525 orang (T6).

T6 : Surat Bupati Dompu Nomor: 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah TenagaHonorer Kategori Il. (sesuai dengan fotokopinya);7. T7 : Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori Il atas nama SriKurniawati. (Sesuai dengan fotokopinya);8. T8 : Pengumuman Nomor: 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober Putusan Nomor 105/G/2017/PTUN.MTR Halaman 349. T910 T1011 71112 T1213 =T1314 71415 7152013 tentang Pengumuman Daftar Tenaga Honorer KategoriIl Pemerintah Kabupaten Dompu.

karema polis yang pertama telahdisita oleh penyidik kejaksaan tinggi Maluku sehingga tidak diteruskan pembayaranpolis tersebut; Bahwa Terdakwa menanda tangani tanda terima dalam bentuk koektif ketika menerimadana asuransi dari bagian keuangan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara; Bahwa Terdakwa membayar polis asuransi hanya satu kali sejumlah Rp. 6.500.000,(enam juta lima ratus ribu rupiah) ; bahwa Terdakwa menjabat sejak tahum 1999 dan terdakwa bukan anggota pergantianwaktu ; bahwa Pada tahun 2002 ada alokasi

JULIANA SAVSAVSUBUN ;Bahwa Terdakwa di ruangan bendahara kesekertariatan DPRD menerima dana asuransisecara sekaligus dan setelah menerima terdakwa menanda tangani daftar tanda terimadalam bentuk kolektif ; Bahwa pada saat penerimaan dana tersebut tidak dijelaskan bagaimana penggunaan danatersebut ; e Bahwa Terdakwa pakai untuk pemeriksaan kesehatan terdakwa dan tidak digunakan untuk halhal yang lain ;e Bahwa ada alokasi dana asuransi pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp. 4.370.000.000, (empat milyard

Perbuatan manadilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Pada Tahun Anggaran 2008 terdapat pengadaan Keramba Jaring Apung(KJA) pada kegiatan pembangunan etalase kelautan dan perikanan DinasKelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di PulauSibungkuk Kabupaten Belitung, dengan alokasi dana sebesarRp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi

Menanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang / jasa;Pada Tahun Anggaran 2008 terdapat pengadaan Keramba Jaring Apung(KJA) pada kegiatan pembangunan etalase kelautan dan perikanan DinasKelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di PulauSibungkuk Kabupaten Belitung, dengan alokasi dana sebesarRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi

Bahwa sSelanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013, Bupati Dompu mengirimdata hasil verifikasi tenaga Honorer Kategori Il Ke Kementerian PAN danRB melalui surat Bupati Dompu Nomor: 810/34/BKD/2013 tanggal 24Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategori II(T5) dan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer KategoriIl yang keseluruhannya berjumlah 1525 orang (T6).

(Sesuai denganfotokopinya);Surat Bupati Dompu Nomor: 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah TenagaHonorer Kategori Il. (sesuai dengan fotokopinya);Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori Il atas namaRusmiati. (Sesuai dengan fotokopinya);Pengumuman Nomor: 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober2013 tentang Pengumuman Daftar Tenaga Honorer KategoriIl Pemerintah Kabupaten Dompu.

Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaranOperasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 23122015 yangdilampiri, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015 .1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaranOperasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 29122015 yangdilampiri Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form PembayaranOperasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIBTa.20151 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Alokasi

Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaranOperasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 23122015 yangdilampiri, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015 .1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaranOperasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 29122015 yangdilampiri Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form PembayaranOperasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis KegiatanGBIB Ta.20151 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Alokasi

Tetapi penggunaan alattumbuk tersebut tidak dituangkan dalam Engineer's Estimate (EE) PT.Gratis Internusa perihal alokasi pembiayaannya (Bukti T.1), sehingga tidakmemperoleh porsi pembiayaan di dalam pelaksanaannya ;Bahwa oleh karena tidak dicantumkan besar anggaran dalam EE olehKonsultan Perencana, maka Pemohon Kasasi, semula Terdakwa II BayuPawarto, S.T. telah menghubungi Moh. Zein selaku Pengawas Lapangan,dan saksi Moh.

Tetapi penggunaan alattumbuk tersebut tidak dituangkan dalam Engineer's Estimate (EE) PT.Grafis Internusa perihal alokasi pembiayaannya (Bukti T.1), sehingga tidakmemperoleh porsi pembiayaan di dalam pelaksanaannya ;Bahwa oleh karena tidak dicantumkan besar anggaran dalam EE olehKonsultan Perencana, maka Pemohon Kasasi, semula Terdakwa/Pembanding Bayu Pawarto, S.T. telah menghubungi Moh. Zein selakuPengawas Lapangan, dan saksi Moh.

Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentangPajak Penghasilan yaitu terkait biaya untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan yang secara langsung atau tidak langsungberkaitan dengan kegiatan usahanya di antaranya adalah biaya transportasi(charter kapal pengangkut) batu;bahwa berdasarkan penelitian pada Laporan Keuangan sebagai lampiranSPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008 sebagai bagian yang tidakterpisahkan dengan SPT tahunan tersebut, alokasi

Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008tentang Pajak Penghasilan yaitu terkait biaya untukmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yangsecara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatanusahanya di antaranya adalah biaya transportasi (charter kapalpengangkut) batu;bahwa berdasarkan penelitian, pada Laporan Keuangansebagai lampiran SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008 sebagaibagian yang tidak terpisahkan dengan SPT Tahunan tersebut,alokasi

.110.601.600,00 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran SKPKD DPPKAD untuk pembayaran Dana Desa 40% tahap I APBD tahun 2015 kepada Desa Sang Tombolang;2. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Sulut dengan nomor rekening 01.14.000136.1 atas nama Desa Sang Tombolang senilai Rp.28.200.000,00 tujuan unuk Pembayaran Dana Desa 40% Tahap I pada tanggal 08 September 2015 dan kwitansi nomor 89 tanggal 10 September 2015 senilai Rp.28.200.000,00 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran SKPKD DPPKAD untuk pembayaran Alokasi

Dikembalikan kepada Saudara Aang Wardiman, AK.CA 8.1 (satu) buah buku notulen rapat Kantor Kecamatan Sangkub;9. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Kecamatan Sangkub nomor : 54/C.01/SKB/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Sosialisasi Perbup ADD Alokasi Dana Desa (ADD);10. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : 670/178/SETDAKAB/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Sosialisasi Perbup ADD;11. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten

Anggaran Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran 2009 dan Lampiran II : Anggaran Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran 2009 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Asli 2 (dua) jilid buku kas umum Desa Oebatu Kecamatan Rote Barat Daya tahun anggaran 2009 ; ---------------------------------------------------------------------------------- Asli 1 (satu) jilid buku Laporan Pertanggung jawaban Alokasi

mengatakanMenteri Dalam Negeri SK itu keliru bahwa SK tersebut harus dikembalikandan surat dari KASN yang mengatakan bupati harus membuat suratpersetujuan tertulis ke Gubernur diteruskan ke Menteri dalam negeri sepertidalam bukti P8a dan P8b;Bahwa saksi menyatakan banyak aspek yang terhambat karena adanyaperubahan jabatan ini terutama dalam bidang Pembangunan, Pelelanganterhambat, terhambat juga membayar kepada kepihak ketiga, karenapengguna anggaran tidak mau mengambil resiko kesalahan, begitu jugatertundanya alokasi

dilantik pada saat itu ada yang tidakmempunyai kualifikasi menduduki jabatan dan ada seorang pejabat di bagiankeuangan yang ditempatkan di keuangan sampai sekarang belum ada SKnya danmempunyai catatan kurang baik di bagian keuangan;Bahwa saksi menyatakan banyak aspek yang terhambat karena adanya perubahanjabatan ini terutama dalam bidang Pembangunan, Pelelangan terhambat, terhambatjuga membayar kepada kepihak ketiga, karena pengguna anggaran tidak maumengambil resiko kesalahan, begitu juga tertundanya alokasi

Jayapura mendapat alokasi dana sebesar Rp.18.500.000.000, (Delapan belas milyar lima ratus juta rupiah);e Bahwa oleh karena DPRD Kab. Jayapura merupakan salah satu SKPD padaKab. Jayapura, maka pencairan dana tersebut diproses melalui prosedur yangberkaitan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa;e Bahwa prosedur pencairan dana pada Sekretariat DPRD Kab.

Menimbang, sebagaimana kriteria keuangan Negara seperti tersebut di atas telahterbukti bahwa alokasi anggaran untuk Sekretariat DPRD Kab. Jayapura sebesar Rp.18.500.000.000, (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) berasal dari APBD Kab.Jayapura tahun anggaran 2006, anggaran tersebut berada dalam penguasaanpengurusan dan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kab. Jayapura yangmerupakan salah satu SKPD Kab.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013, Bupati Dompu mengirimdata hasil verifikasi tenaga Honorer Kategori Il Ke Kementerian PAN danRB melalui surat Bupati Dompu Nomor: 810/34/BKD/2013 tanggal 24Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer KategoriIl (T5) dan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer KategoriIl yang keseluruhannya berjumlah 1525 orang (T6).

(Sesuai denganfotokopinya);Surat Bupati Dompu Nomor: 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah TenagaHonorer Kategori Il. (sesuai dengan fotokopinya);Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori Il atas namaWalidah (No. 392). (sesuai dengan fotokopinya);Pengumuman Nomor: 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober2013 tentang Pengumuman Daftar Tenaga Honorer KategoriPutusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 3510. T1011. T1112. T1213. T1314. T14Il Pemerintah Kabupaten Dompu.

. ; ---------------- 3 (tiga) lembar Foto copi Surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor: 414.2/ 1906/ PMD tertanggal 16 Nopember 2005 perihal Ancar-ancar Penetapan lokasi dan Alokasi PPK III tahun ke-1 T.A 2006 berikut lampirannya, ; ------ 2 (dua) lembar Foto Copy surat Gubernur Bali nomor: 414.2/048/ BPMD tertanggal 24 Januari 2006 tentang Penetapan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK III tahun 2006 berikut lampirannya, ; -------- 6 (enam) lembar Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah

. ;593 (tiga) lembar Foto copi Surat dari Menteri Dalam Negeri RInomor: 414.2/ 1906/ PMD tertanggal 16 Nopember 2005 perihalAncarancar Penetapan lokasi dan Alokasi PPK III tahun ke1 T.A2006 berikut lampirannya, ; 2 (dua) lembar Foto Copy surat Gubernur Bali nomor: 414.2/048/BPMD tertanggal 24 Januari 2006 tentang Penetapan DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PPK III tahun 2006berikut lampirannya, ; 26 (enam) lembar Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah (NPH)antara Pemerintah Provinsi Bali dengan

;e 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 931/LS/ 8818/ 2007 tanggal 1 Nopember 2007 dengan jumlah Rp.125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah). ;3 (tiga) lembar Foto copi Surat dari Menteri Dalam Negeri RInomor: 414.2/ 1906/ PMD tertanggal 16 Nopember 2005 perihalAncarancar Penetapan lokasi dan Alokasi PPK III tahun ke1 T.A2006 berikut lampirannya, ;2 (dua) lembar Foto Copy surat Gubernur Bali nomor: 414.2/048/BPMD tertanggal 24 Januari 2006 tentang Penetapan DanaBantuan Langsung

No. 2000 K/PID.SUS/2016 Alokasi 3887/010 36405.5.01/21/20 Tahun11 201192.300.00 480.000.00 120.000.00 692.300.000 0 0 0 Terhadap dana sebesar Rp.692.300.000,00 (enam ratus Sembilan puluh duajuta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dialokasikan dan disalurkanuntuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Reguler tahun 2011 sebesarRp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) terhadap 5 (lima)Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 3 (tiga) Desa di KecamatanEmpang.Pada tahun 2012 Unit Pengelola

SK APBN APBD JumlahA Alokasi DOK Kegiatan (Rp)3263.0/010 6605.4/ Tahun 54.255.000 1.690.000.000 400.000.000 2.144.255.0002009/2009 Terhadap dana sebesar Rp.2.144.255.000,00 (dua milyard seratus empatpuluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut kemudiandialokasikan dan disalurkan untuk kegiatan Simpan Pinjam PerempuanReguler tahun 2009 sebesar Rp.459.500.000,00 (empat ratus lima puluhSembilan juta lima ratus ribu rupiah) terhadap 31 (tiga puluh satu) kelompokSimpan Pinjam Perempuan

. / mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkannya kepada semua pengguna terakhir denganmenggunakan merk dagang tertentu;Bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi dari pemerintah adalahkegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseoranganatau. badan usaha dengan cara yang merugikan kepentinganmasyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosanBahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak,Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar

0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk, Halaman 23 dari 30Sehingga jumlah keseluruhan angsuran yang telah dibayar oleh Tergugatadalah sebesar Rp. 21.260.000, ( dua puluh satu juta dua ratus enam puluhridu rupiah );Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, makadapatlah dinyatakan terbukti dalildalil yang dikemukakan Penggugat bahwaTergugat telah tidak menepati janji, telah menunggak pembayaran angsuranterhitung sejak bulan Maret 2019 s.d Nopember 2020, dan juga telah tidakmenepati janji tentang alokasi

meyakinkan menuruthukum;Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN DumAd.2 Unsur yang menyalahgunakana pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah: Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan Pengangkutandan/atau Niaga Bahan Bakar adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperolehkeuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikankepentingan Masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatanpengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi

SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 318.1/KEP14.01/ VIII/ 2016 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 154/ KEP14.01/III/ 2016 tanggal 01Maret 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/ Desa Kegiatan LegalisasiAset Tanah Prona Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 tanggal 01Agustus 2016, menetapkan Desa Gunung Sari sebagai salah satu objek/tempat dilaksanakannya Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun2016 di Kabupaten Kampar dengan alokasi

318.1/KEP14.01/ VIII/ 2016 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 154/ KEP14.01/III/ 2016 tanggal 01Maret 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/ Desa Kegiatan LegalisasiAset Tanah Prona Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 tanggal 01Agustus 2016, menetapkan Desa Gunung Sari sebagai salah satu objek/Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT.PBRtempat dilaksanakannya Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun2016 di Kabupaten Kampar dengan alokasi