Ditemukan 10884 data
26 — 3
Membeli mobit avanza baru di dealer dengan hasii penjualan mobilyang lama ditambah oleh tergugat.
22 — 6
Ta .dan Usaha Dealer Penggugat semenjakditahan telah bubar dan uang muka yang dibayarkan tersebut diatas tidakpernah dikernbalikan..
52 — 7
KT4718EY dengan NOKA : MH8BG41CABJ5466777 danNOSIN : G420ID606526 atas nama SUPRIYANTO, dalam keadaan standar adatempelan pada bagian spakbor depan dan bagian kepala; Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit di dealer SuzukiTanah Grogot selama 16 (enam belas) bulan dengan tiap bulannya Rp.1.519.000,00Putusan Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.TG.
ZAINAL MUTTAQIN DANAWIHARJA, SH
Terdakwa:
1.MUAMMAR ABDAL MH Bin H. HAMDAN
2.ABDUL MUTHALIB Alias MUTALIB Bin ABDULLAH
3.SITI AISYAH AHMAD Binti AHMAD
4.SITI AZAKAH MARDIAH Alias JAKA Binti AHMAT HAMIT
31 — 12
;Bahwa saksi setelah menyelamatkan diri dan keluar dari jalan simpang yangdidepannya ada dealer Yamaha tersebut, saksi menelepon teman saksi yaituteman dari saudara Tomson, kemudian saksi setelah bertemu dan dijemputoleh temannya tersebut, saksi kembali lagi ke arah pondok denganmenggunakan kendaraan temannya tersebut, untuk memastikan benar apatidak pondok itu dihancurkan, dengan saudara afriansyah, saksi melihat daridalam mobil, pihak kepolisian sudah berada didepan lokasi area pondok,saksi melihat
281 — 93
Karya Timur Dalam 5 RT.002 RW.006 KelurahanPurwantoro, Kec' Blimbing, Kota Malang Jawa Timur, tertanggal 10 Desember2012 yang tertuang dalam SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIANyang terletak di Lembar ke 3 (tiga) pada Pasal 11 Ayat (1) Hal KUASA, yangtertulis Guna lebih memberikan kepastian pelaksanaannya pembayaran kepadapenjual /agen penjualan/ Supptier/ Dealer (Penjual) atas barang atau barang jaminanyang pembeliannya dibiayai dengan fasilitas pembiayaan ini serta terlaksananyaseluruh pembayaran
1.MASTUR FAUZI
2.SUDARMI
Tergugat:
PT Dipo star pinas purwokerto
176 — 43
Fotokopi konfimasi persetujuan antara dealer kendaraan Mitsubishi PTSinar Berlian Auto Graha Purwokerto dengan PT Dipo Star FinancePurwokerto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P5;6. Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari Polresta Banyumas tanggal 6 April2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P6;7.
172 — 27
MANDIRI TUNAS FINANCE, oleh RADENASNAWI dengan jaminan dari istrinya yang bernama FATMAWATI,telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok ; diberi tanda bukti : (T2) ;Fotocopy Surat Simulasi Perhitungan Kredit atas nama pemohon :RADEN ASNAWI, yang ditandatangani oleh Pemohon, Pihak Dealer(PT. Jaya Indah Motor), Sales Officer PT. Mandiri Tunas Finance,Sales Head PT.
32 — 14
Pada poin 11 Pemohon/Tergugat tidak bersedia untuk mengembalikan uangDP motor GL Pro tersebut karena uang tersebut bukan merupakan hutangpiutang, akan tetapi untuk keperluan bersama dan motor tersebut tidak sampailunas sudah ditarik oleh dealer.
Terbanding/Penggugat I : PT. Manunggal Sejati
Terbanding/Penggugat II : CV. Manunggal Sejati
221 — 133
Menjalankan perdagangan umum, antara lain import, eksport, lokal,interinsulair, leveransier, supplier, distridbutor, pertokoan, dealer dangrossier;2. Macammacam jasa, kecuali bidang hukum;3.
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemberian dan penatausahaanpembebasan PPn BM adalah sebagaimana ditetapkan dalamLampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 1719/B/PK/PJK/2017Pasal 4:(1) Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pengembalianPPn BM dalam hal atas impor atau penyerahan kendaraanbermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BMsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dibayar ataudipungut PPn BMnya;(2) Importir, distributor, dealer
252 — 173
Mahkamah Agung Republik Indonesiapernah mengeluarkan Putusan Peninjauan Kemball No. 485PK/Pdt/2011 tertanggat 21 Mei 2012 yang mana telahmenghukum suatu Bank untuk melakukan pencairan bank garansikepada pihak penerima jaminan, dengan pertimbangan hukumpada halaman 910 diantaranya:"Bahwa alasanalasan peninjauan kembafi tersebut tidak dapatdibenarkan sebab putusan Judex Juris tidak terdapat adanyakehilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata oleh karena Tergugat Il(pihak yang dijaminkan) sebagai sub dealer
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang harga satuan berdasarkanjumlah penjualan sebesar (the greatest aggregatequantity) diterapbkan menjadi harga satuanberdasarkan harga penjualan satu atuan barang.3) Data hargaHalaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 1291/B/PK/PJK/2015a) Sumber data harga dapat diperoleh bukan daripenjualan tangan pertama, dan berasal dari :1) Penjualan eceran (retail) adalah aktifitasmenjual barang ke konsumen akhir dalamjumlah kecil (satuan), misalnya: pusatperbelanjaan (supermarket, departmentstore, car dealer
63 — 22
Timor Raya, Gang (samping Dealer MobilSuzuki Oeba), No. 06, RT. 007/ RW. 002, Kel. Fatubesi, Kec.
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PemohonBanding akan berupaya semaksimal mungkin untukmenghindari permasalahan ini;Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 964/B/PK/PJK/2017Cc.Ketiga : Pemohon Banding tidak dapat melakukanpembayaran pajak atas kendaraankendaraan impor(termasuk Barang Impor Obyek Sengketa) sebelum tanggal14 April 2014 karena dana yang diperlukan untukmelakukan pembayaran pajak kendaraankendaraan impor(termasuk Barang Impor Obyek Sengketa) belum tersediadengan alasan: (i) arus kas (cash flow) Pemohon Banding;dan (ii) dealer
193 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah penjualan terbesar (the aggregate quantity)Ketentuan tentang harga satuan berdasarkanjumlah penjualan sebesar (the greatest aggregatequantity) diterapbkan menjadi harga satuanberdasarkan harga penjualan satu atuan barang.3) Data hargaa) Sumber data harga dapat diperoleh bukan daripenjualan tangan pertama, dan berasal dari :1) Penjualan eceran (retail) adalah aktifitasmenjual barang ke konsumen akhir dalamjumlah kecil (satuan), misalnya: pusatperbelanjaan (supermarket, departmentstore, car dealer
46 — 13
saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1985; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1985, dan merekaadalah pasangan suami isti akan tetapi saksi fidak tahu apakah mereka menikah resmi; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tahun 1985 saya tidak tahu merekatinggal dimana, yang saya tahu tahu 1985 mereka sedang membangun ruko di sebelahtimur rumah saya kemudian sekitar tahun 1986 1987 mereka pindah ;Bahwa setahu saksi Pekerjaan Penggugat waktu itu membuka dealer
42 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1563/B/PK/PJK/2017(1) Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (2) dapat mengajukan permohonanpengembalian PPn BM dalam hal atas impor ataupenyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan daripengenaan PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 telah dibayar atau dipbungut PPn BMnya.(2) Importir, distributor, dealer, agen, penyalur, showroom,atau. pihak lainnya yang melakukan penyerahankendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaanPPn BM sebagaimana dimaksud dalam
27 — 0
Sebuah mobil Suzuki Swift tahun pembuatan 2008, yang saat inidengan Nomor Polisi P 1943 EA , atas nama TERGUGAT);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensimengakui adanya harta dimaksud, tetapi yang membeli harta tersebut adalahorang tua Tergugat Rekonvensi dengan cara kredit di sebuah dealer diBanyuwangi yang hingga saat ini belum lunas, sehingga adanya harta berupamobil tersebut merupakan utang kepada orang tua Tergugat Rekonvensisebesar Rp 130.000.000, ;Menimbang, bahwa dalam
98 — 24
TpgRp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) untuk tambahan pembelianmobil baru berupa 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova untuk tambahanuang muka mobil terdakwa telah menjual mobil merk Avanza sebelumnyadan oleh pihak Dealer dihargai dengan harga sebesar Rp.120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah) uang muka untuk pembelian mobil merkKijang Innova sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), denganpembayaran anggsuran kredit mobil dalam laporan pertanggung jawabankeuangan dicatat sebagai
biaya transfortasi karyawan sebesarRp.5.175.000, (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tiapbulannya, sampai pembayaran untuk angsuran mobil tersebut lunas;Bahwa terdakwa melanjutkan tunjangan transportasi yang dibayarkan untukangsuran pembayaran kredit mobil dengan mengganti 1 (satu) unit Mobilmerk Toyota Innova milik yang telah lunas dengan tukar tambah 1 (satu) unitMobil New Toyota Yarris, namun pada saat merencanakan tukar tambahkepada Pihak Dealer Toyota Tg.
Balai Karimun, saat itu stock mobil NewToyota Yarris belum ada pada dealer mobil tersebut, dan sampai terdakwaresmi mengundurkan diri sebagai Dirut PT.KKM, mobil tersebut belum ada,terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova tersebutuntuk ditukar tambahkan dengan 1 (satu) unit mobil merk New Toyota Yarrisdihargai dengan harga kurang lebih sekitar Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah), terhadap penggantinya berupa 1 (satu) unit mobil merk New ToyotaYarris terdakwa meminta diadakan
di Jakarta, sekaligus mengurus suratkenderaan didaftarkan nomor polisi serta pembayaran pajaknya pada wilayahBogor, kemudian pihak dealer menyanggupi dan menyetujuinya, dimanaterdakwa menambah uang tambah untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merkNew Toyota Yarris kurang lebih antara sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) sampai dengan Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah),mobil tersebut dengan Nomor Polisi : F 1506 EN warna Silver Metalik telahdilakukan penyitaan oleh penyidik;Bahwa terdakwa
90 — 34
Dan HPS yang dibuat sebaiknyadengan membandingkan harga barang yang dibutuhkan sekurangkurangnya dari 3 (tiga) sumber informasi penyedia jasa(Distributor/Dealer);2. Penyusunan Spesifikasi Teknis tidak disusun sesuai dengan RencanaPengadaan Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka1) Perpres 54 Tahun 2010 jo.
Dan HPS yang dibuat sebaiknyadengan membandingkan harga barang yang dibutuhkan sekurangkurangnya dari 3 (tiga) sumber informasi penyedia jasa(Distributor/Dealer);. Penyusunan Spesifikasi Teknis tidak disusun sesuai dengan RencanaPengadaan Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka1) Perpres 54 Tahun 2010 jo.
tentang HPS yang dibuatnya.Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c :Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dalam hal diperlukan, PPK (KPA) dapat : b. menetapkan timpendukung; c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasanteknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ;Bahwa sepengetahuan Ahli HPS yang dibuat sebaiknya denganmembandingkan harga barang yang dibutuhkan sekurangkurangnyadari 3 (tiga) sumber informasi penyedia jasa (Distributor/Dealer