Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) UndangUndangR.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas,Narkotika Golongan . dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensiaHalaman 24 dari 29.

Nomor35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item padaangka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan, baik keterangan saksisaksi, barang bukti serta keteranganterdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnyamenandakan terjadinya suatu tindak pidana yaitu awalnya pada hari Selasatanggal 03 Juli 2018 sekira

kepentinganiilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensialaboratorium setelan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi atau dalam proses produksiyang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan sudah diatur dalam Lampiran Daftar Narkotika Golongan UndangUndang Nomor35

dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kodecontoh 1017/L/D/N/2020, dengan hasil pengujian positif metamfetamina;Menimbang, bahwa kristal metamfetamina, berdasarkan Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, terdaftar ke dalam Narkotika golongan dengannomor urut 61;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sabu yang berada didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa adalah benar termasuk ke dalamNarkotika Golongan sebagaimana diatur dalam Lampiran UndangUndang Nomor35

apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhiunsurunsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umumkepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :PERTAMA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35

yang telah diperlinatkan oleh JaksaPenuntut Umum di persidangan, diperoleh fakta persidangan bahwa TerdakwaHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Smgmelakukan penyalahgunaan narkotikan golongan bukan tanaman bagi dirinyasendiri, sehingga unsur kedua ini juga telah terpenuhi ;Menimbang, oleh karena alternatif kedua telah terbukti secara sah danmeyakinkan, maka terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal denganperbuatannya ;Menimbang, bahwa pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor35

Menyatakan Terdakwa ANI ERNAWATI Binti AMIN tidak terbuktibersalahn secara sah dan meyakinkan menurut UndangUndangmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanPrimair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika ;2. Menyatakan membebaskan Tedkawa ANI ERNAWATI Binti AMINdari segala dakwaan serta mengembalikan hak dan harkat sertamartabatnya pada keadaan semula ;Hal. 2 dari 23 Halaman, Putusan No. 836/Pid.Sus/2018/PN. Jkt. Brt.3.

(tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan" Bertentangandengan hukum obyektif (tegen het objective recht).Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 UndangUndang Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatanperedaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaranNarkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluranatau. penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan

Penuntut Umumdalam dakwaannya maka faktafakta sebagaimana tersebut diatas perludihubungkan dengan unsurunsur dari pasal yang didakwakan terhadapTerdakwa;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalamBerita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalamputusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaansubsidairitas yaitu :Primair : Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35

Tahun 2009 tentang Narkotika;Subsidair : Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka untukdakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi begitu sebaliknya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair yaituMelanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang

bukantanaman"sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalamdakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa DANIS YUDI ARISTAAlias YUDI Bin ARNO LEDI dengan pidana penjara selama 5 (lima)tahun dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, denganperintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesarRp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga)Bulan Penjara; 3.

akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya; n Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhiunsurunsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;n Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikutKESATU : Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanFarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki jjin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan , bahwa zatyang mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (satu)Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaHalaman 14 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanFarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki jin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan , berupatanaman ganja yang terdaftar sebagai Golongan (satu) Nomor Urut 8 padaHalaman 18 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN BilLampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2020

tindakan membeli, memiliki, menguasai,mengedarkan ataupun menggunakan Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, makaterbukti bahnwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukankegiatan berupa menggunakan Narkotika;Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN KlaAd.2.Ad.3.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telahdiuraikan di atas, dinubungkan dengan beberapa ketentuanyang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 UndangUndang Nomor35

tentangNarkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akanmempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Pasal 54 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korbanpenyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial;Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor35

memadai,sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam requisitoire Jaksa PenuntutUmum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkandengan pertimbangan sebagai berikut: Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapatJudex facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35

Apabila mens rea Terdakwa untuk menyalahgunakan dandidukung dengan fakta lainnya, maka wajib mempertimbangkan danmenerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2009; Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika yang awalnya membelikemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, fakta ini tidak sertamerta digunakan untuk menyatakan bersalan melakukan tindak pidanamelanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) sebabbukankah Terdakwa sebelum memakai/menggunakan

Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagipenyalahguna dan pencandu Narkotika;Menimbang, bahwa Pasal 7 UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkanbahwa suatu kuasa atau kKewenangan atau suatu izin yang berkaitan denganNarkotika haruslah memenuhi kriteria

dimaksuddengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkanHalaman 20 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Mt.Hakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yangdibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam UndangUndang ini, dan dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor35

apakahterdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkanPUTUSAN Nomor : 262/Pid.Sus/2015/PN.TrgHim 17 dari 24 HImperbuatan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, makaterdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lainsebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehinggaselanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ke2 dari dakwaanjaksa penuntut umum;Menimbang, bahwa mengenai unsur ke2;Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (2) UndangUndang Nomor35

Pasal 132 Ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasalpasaldari peraturanperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan,khususnya ketentuanketentuan dalam KUHP, UndangUndang No.8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;MENGADILI1.

, dengan hasilpengujian sebagai berikut :Jumlah sample : 75,90 mgPemerian : serbuk kristal tidak berwarnaIdentifikasi : Metamfetamin = PositifSisa Contoh : HabisKesimpulan : Contoh yang diuji mengandung MetamfetaminMetamfetamin terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan Nomor Urut 61sebagaimana Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009tentang NarkotikaPerbuatan terdakwa HASAN alias LANDUNG bin PUNG MONTONG tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UndangUndang Nomor35

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;Hal.14 dari 15 Puts.No.676/Pid.Sus/2019/PN SmrAtau,Ketiga : melanggar ketentuan Pasal 131 Undangundang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa melakukantindak pidana oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secaraAlternatif, maka Majelis Hakim akan memilin dakwaan yang sesuai dengan faktahukum yang terungkap dipersidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan

yaitu memiliki, menyimpan, menguasai,Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Srhatau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tidak perlu dibuktikandan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satudiantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satuperbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor35

Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalahzat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetismaupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasa nyeri, dandapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan

Menyatakan terdakwa ILHAM NOVIYANOR Als ILHAM Bin YUSRAN (Alm)bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) jo 132 ayat (1) UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan pertamadari Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM NOVIYANOR Als ILHAMBin YUSRAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga)bulan;3.

ilmupengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Pasal 8 Undang Undang tersebutjuga menyebutkan bahwa Narkotika Golongan dilarang digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan, dimana dalam jumlah terbatas, NarkotikaGolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasiKepala Badan Pengawas obat dan makanan;Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 UndangUndang Nomor35

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0556/NNF/2021 tertanggal 12 Maret 2021 yang ditanda tangani olehKepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan barangbukti Positif mengandung METAMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotikagolongan (Satu) sesuai dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa

Narkotikajenis shabuu dengan berat kotor 1,38 gram, untuk bahan uji ke laboratoriesForensik Polda Riau.Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Pbr Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0556/NNF/2021 tertanggal 12 Maret 2021 yang ditanda tangani olehKepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan barangbukti Positif mengandung METAMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotikagolongan (Satu) sesuai dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor35

dipersidangan, surat dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung denganadanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yanglainnya sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa telah terbuktimelakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan jenis Sabu yang beratnyamelebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal144 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35

yangterungkap selama persidangan perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor35

selanjutnya Majelis Hakim akanmenghubungkan uraian mengenai tanpa hak sebagaimanadiuraikan di atas dengan ketentuan UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika karena perbuatan pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undangundangtersebut;Menimbang, bahwa pasal 7 UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotikahanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi dan secara khusus pasal 8 UndangUndang Nomor35

Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, makafakta hukum tersebut lebih relevan dan tepat berhubungan dengan unsurhukum dalam Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor35 Tahun 2009 yang unsurunsur hukumnya sebagai berikut :1. Unsur hukum Setiap*;2. Unsur hukum Penyalah Guna;3. Unsur hukum Narkotika Golongan bagi diri sendiri;Ad.1.

0,1 gram tersbut untukdipergunakan sendiri serta Terdakwa dalam memiliki serta menggunakanNarkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenangdan pengakuan Terdakwa telah berulang kali memakai sabu yang salingberhubungan satu dengan yang lainnya dan dihubungkan pula dengan SEMANomor 4 Tahun 2010 dan beberapa Yurusprudensi MARI Nomor 1386K/Pid.Sus/2011, Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012, Nomor 2948 K/Pid.Sus/2015 angkaedah hukumnya ketentuan pasal 112 dan pasal 111 UndangUndang Nomor35

selama prosespersidangan berlangsung yaitu dari faktafakta yang terungkap dipersidanganpenguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untukdiperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelapnarkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwaadalah sebagai penyalahguna narkotika golongan bukan tanaman yang untukitu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undangundang Nomor35

Sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotikaberdasarkan Penjelasan Pasal 54 UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengajamenggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ ataudiancam untuk menggunakan Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangantelah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untukisengiseng saja dan tidak dilakukan secara teruS menerus, serta

tidak adanya jugarekomendasi dari dokter atau ahli sebelumnya bahwa Terdakwa adalahpengguna atau pecandu atau pernah berobat) karena Terdakwa tidakpernah datang ke dokter atau Rumah Sakit yang ditunjuk pemerintah untukmelaksanakan pengobatan atau perawatan dan Terdakwa tidak pernah diRehabilitasi baik medis maupun sosial karena berdasarkan Pasal 127 ayat(3) penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis danrehabilitasi sosial ;Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 127 ayat (2) UndangUndang RI Nomor35