Menyatakan terdakwa ANDRIK SUBAGYO Alias SUKIR Bin SUKAMDI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRIK SUBAGYO Alias SUKIR Bin SUKAMDI tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;3.

Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm standar merk BMC berwarna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan; 1 Menyatakan Terdakwa MUNAWARAH terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan dan Penghinaansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan keduaPenuntut Umum;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNAWARAH dengan pidana penjaraselama (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helm standar

lebar 0,4 cm; Panjang 7 cm lebar 12 cm; Kemerahan pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang 1 2 cm lebarLuka kemerahan pada daerah perut dengan ukuran panjang 7 cm lebar 2 cm ; Luka kemerahan pada daerah dada (mamae) sebelah kanan dengan ukuran 1,5Memar pada kepala sebelah kanan dengan ukuran diameter 3 cm ; Dengan kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda kerasMenimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti olehPenuntut Umum berupa (satu) buah helm standar

bulan;3 Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudianhari dalam keputusan hakim diperintahkan lain, yaitu karena Terdakwadipersalahkan melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebelum habis masapercobaan selama 6 (enam) bulan;4 Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;36Menetapkan apabila Terdakwa menjalani pidana, masa penahanan yang telahdijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah helm standar

Foto copy Faktur Pajak Standar pembelian 7 unit Isuzu beserta lampiran tanggal 28 Desember 2009 (legalisir) ;15. Foto copy Surat Dukungan Kerja No.068/KRB-AN/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 dari PT Karabha Perkasa kepada PT.Astrasea Pasirindo (legalisir) ; 16. Foto copy Surat Pernyataan Ketersedian Chasis 7 unit Isuzu Nomor 072/KRB-AN/X/2009 tanggal 02 Nopember 2009 dari PT Karabha Perkasa kepada Kepala Dinas Kebersihan Prov.

Kenderaan Bermotor B 7798 CQ Nomor 2196406/MJ/2009 dan Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor G No.2742321G.30. 1 (satu) asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor B 7799 CQ Nomor 2196407/MJ/2009 dan Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor G No.2742320G. 31. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta kepada Yusman Pasaribu Direktur Utama PT Astrasea Pasirindo No.052/AP/KW/XII /2009 tanggal 17 Desember 2009. 32. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar

Lubis latief, M.Si.39. 2 (dua) lembar Faktur Pajak Standar tanggal 17 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Yusman Pasaribu selaku Direktur Utama PT. Astrasea Pasirindo.40. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Nomor : 101-77-26387-6 atas nama PT.

;Hal. 11 dari 60 Perkara No. 65/PID/TPK/2014/PT.DKI4 Faktur (tanpa nomor dan tanggal) dan faktur pajak standar dariPT.Astrasea Pasirindo. ; Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, atas pengajuan dari saksi Ir.

LUBIS LATIEFselaku KuasaPengguna Anggaran.4 Faktur (tanpa nomor dan tanggal) danfaktur pajak standar dari PT.ASTRASEAPASIRINDO.Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, atas pengajuan dari saksi Ir. H.LUBIS LATIEF, M.Si dilakukan pembayaran sebesar Rp.4.344.072.314,(empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh puluh dua ribu tigaratus empat belas rupiah) dan diterima saksi YOLANDA pada rekeningPT.

Jawa Barat.Foto copy Daftar Harga Isuzu tanggal 30 April 2010 (legalisir); Hal. 35 dari 60 Perkara No. 65/PID/TPK/2014/PT.DKI14151617181920212223Foto copy Faktur Pajak Standar pembelian 7 unit Isuzu besertalampiran tanggal 28 Desember 2009 (legalisir) ;Foto copy Surat Dukungan Kerja No.068/KRBAN/X/2009 tanggal20 Oktober 2009 dari PT Karabha Perkasa kepada PT.AstraseaPasirindo(legalisir) ;Foto copy Surat Pernyataan Ketersedian Chasis 7 unit Isuzu Nomor072/KRBAN/X/2009 tanggal 02 Nopember 2009 dari

Lubis latief,2 (dua) lembar Faktur Pajak Standar tanggal 17 Desember 2009 yangditanda tangani oleh Yusman Pasaribu selaku Direktur Utama PT.Astrasea Pasirindo.1 (satu) lembar asli rekening Koran Nomor : 10177263876 atas namaPT.

Lubis latief,M.Si.392 (dua) lembar Faktur Pajak Standar tanggal 17 Desember 2009 yangditanda tangani oleh Yusman Pasaribu selaku Direktur Utama PT.Astrasea Pasirindo.40 1 (satu) lembar asli rekening Koran Nomor : 10177263876 atas namaPT.

Kaltim Prima Coal) adalahsalah satu perusahaan dengan reputasi penerapan standar bekerjaaman dan sehat terbaik di Indonesia dan bahkan di dunia padakelas pertambangan batu bara. Penggugat tentu menyadari haltersebut dan oleh karenanya menerapkan berbagai standarkebijakan kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi ditempatkerjanya.

beristirahatlebih dari 1 (satu) jam lebih setelah bekerja selama kurang lebih 5 (lima)jam 30 menit ;Page 48 of 53Menimbang, bahwa berdasarkan ketrangan para Saksi, Apabilasaat bekerja atau mengopersaikan Dozer Operator mengalamai rasaKantuk dan Kelelahan, maka Operator tersebut bisa mengontakPengawasnya untuk ijin Istirahat atau berhenti, hal tersebut dilakukanGuna menghindarai terjadinya Kecelakaan ditempat Kerja;Menimbang, bahwa dalam hal setiap Operator yang akanmelaksanakan Kegiatan berdasarkan Standar

Perusahaan, untuk mana setiapOrang/Tenaga Kerja yang hendak mengopersikan Peralatan harus dalamkeadaan fit;Menimbang, bahwa pada saat akan memulai kegiatanseharusnnya, Tergugat melakukan halhal yang membuat Konsentrasinyapulin, dan jangan tergesagesa, berdasarkan keterangan saksiSISWAHYUDI dan NYOMAN SUTARKA MANASATYA terbukti pada saatkecaelakaan terjadi Tergugat tidak memakai sfety belt (sabuk pengaman),hal menunjukan bahwa Tergugat telah lalai dalam melakukan pekerjaanyaitu tidak menjalankan Standar

Einrich, INDUSTRIAL ACCIDENT PREVENTION, ed 4",Mc GrawHill Book Comp New York 1959);Menimbang, bahwa Standar Keselamatan atau SOP dibuat danditerapkan Perusahaan untuk menghindarkan terjadinya Kecelakaansekecil apapun di lokasi Kerja , sehingga dalam pelaksanaannya ,Pelanggaran terhadap Standar Keselamatan Kerja yang berpotensimerugikan diri sendiri yang antara lain tidak memakai Alat Pelindung Diriyakni Sfety belt, Helm, Sepatu safety dan sebagainya ,Dapat diberipembinaan dalam bentuk peringatan

Keselamatan Kerja, hal tersebut dapatberakibat membahayakan Diri sendiri dan Merusak Peralatan MilikPerusahaan, serta tidak dapat ditolerir;Menimbang, bahwa dengan demikian Tindakan PemutusanHubungan Kerja yang dilakukan Penggugart terhadap Tergugatmerupakan Tindakan yang Tegas dan Telah sesuai dengan Ketentuandalam Standar Keselamatan Kerja SOP yang telah berjalan danPedoman Tindakan Disiplin (PTD) No.23 huruf c, No.10 huruf b, PTDNo.22 huruf b PKB PT KPC dan SP/SB Tahun 2015 2017 , untukmana Pemutusan

Suami/ Ayah Penggugat,sejaun pembayaran itu didasarkan pada landasan hukum yang benar danharga satuan yang patut sesuai dengan standar indek harga upah bahanyang ditetapbkan dalam Peraturan Gubernur Aceh tahun anggaran berjalan.Oleh karena itu sangat tidak tepat Tergugat dinyatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum terhadap Alm. Suami/ Ayah Penggugat;10. Menyangkut dengan tuntutan Penggugat yang meminta usulananggaran sebesar 13% dari total nilai harga volume pekerjaan Alm.

Suami/ Ayah Penggugat yang telah terlilit hutangakibat membayar harga bahan material yang telah digunakan dalammenyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMK Tergugatdengan mendasari pada standar bunga Bank Pemerintah, Tergugat akanmengusulkannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun dalammenentukan kelayakan dan kewajarannya, bukanlah domain/kewenanganTergugat, akan tetapi merupakan Domain dan kewenangan dari Institusi laindiluar Institusi Tergugat untuk mengesahkannya dalam APBA/APBAPerubahan

Suami/ Ayah Penggugat,sejaun pembayaran itu didasarkan pada landasan hukum yang benar danHalaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Padt.G/2019/PN Bnaharga satuan yang patut sesuai dengan standar indek harga upah bahanyang ditetapbkan dalam Peraturan Gubernur Aceh tahun anggaran berjalan.Oleh karena itu sangat tidak tepat Tergugat dinyatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum terhadap Alm. Suami/ Ayah Penggugat;6.

Q7 Jalan Cengkeh Mas Harjosari Il Medanatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Medan, pelaku usaha dilarang memproduksi danatau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidaksesuai dengan standar yang dipersyarkan dalam ketentuan perundaangundangan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 di Rumah Tinggal PerumahanVilla Gading Mas 3 No.

Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasayang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkandan ketentuan peraturan perundangundangan;Ad.1.Unsur Pelaku Usaha;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 8tahun 1999, pengertian Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan ataubadan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan danberkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RepublikIndonesia, baik sendiri maupun

UnsurDilarang memproduksidan/ataumemperdagangkan barangdan/ataujasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yangdipersvaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dihubungkandengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa diperiksa dan ditangkap olehSaksi Drs.

/PN MdnNervee dan Bio Arjuna serta pangan Herbs Coffe Bio Nervee milik terdakwatersebut adalah merupakan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Ijin Edar dariBadan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) dan tidakdapat diedarkan di wilayah Indonesia karena tidak dijamin mutu, khasiat dankeamanannya serta dapat membahayakan~ kesehatan pengguna/konsumennya;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka perbuatanterdakwa memenuhi unsur memperdagangkan barang yang tidak sesuaidengan standar

2016 sekira pukul10.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017bertempat di Tempilang Utara Rt. 010 Rw. 005 Desa Tempilang KecamatanTempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat,mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar

menetapkan diagnosa, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah istrumen,apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat, yangdigunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, meringankanpenyakit, merawat orang sakit, memulinkan kesehatan pada manusia danmembentuk struktur dan memperbaiki fungus tubuh;Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2017/PN Sgl Bahwa yang dimaksud dengan standar

mutu obat adalah suatu standar yangdigunakan untuk menghasilkan, memproduksi, membuat suatu sediaan obatsesuai dengan cara pembuatan obat yang baik (CPOB); Bahwa yang dimaksud dengan persyaratan keamanan pada obatobatanadalah obat pada dosis terapi tidak memberikan efek toksik(keracunan)danjika obat tersebut diberikan melebihi dosis terapi atau tidak sesuai denganindikasi maka akan memberikan efek yang dapat membahayakan kesehatanbahkan dapat menimbulkan kematian, apalagi orang yang memberikan obattersebut

beredar merupakan produkilegal dan melanggar pasal 197 dan pasal 196 UU RI No 36 tahun 2009tentang Kesehatan yaitu Setiap orang yang dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas)tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus jutarupiah) dan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar

Jombang atau setidaktidaknya padasuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Jombang, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa tersebut dilakukandengan cara cara antara lain sebagai berikut : Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 13.00Wib saat

Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan,Khasiat AtauKemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan(3);Ad.1 : Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur iniadalah orang sebagai Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atasperbuatannya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihalidentitas Terdakwa di Persidangan disertai juga dengan mendengarkan14keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri

Yang Tidak MemenuhiStandar Dan / AtauPersyaratanKeamanan,Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu ;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (2) yang menyatakan bahwasetiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan,menyimpan,mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat danbahan yang berkhasiat obat sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa ketentuanmengenai pengadaan,penyimpanan,pengolahan, promosi,pengedaran sediaanfarmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasiyang

masing masing berisi lima ribu butir Pil Double L, sedangkan Terdakwasendiri dalam mendapatkan, Pil Double L tersebut tidak mendapatkan izin daripihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R. dan dalamkenyataannya Terdakwa mengetahui kalau menjual Pil Double L tersebut tanpaadanya izin adalah dilarang dan Terdakwa sendiri bukanlah Apoteker maupunDokter serta tidak mempunyai keahlian dibidang Kesehatan ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang Tidak Memenuhi Standar

Bahwa Tergugat mengubah pola jaminan kesehatan kapada karyawan yang masihbekerja/aktif dengan standar kualitas pelayanan dan fasilitas perwatan yang jauh lebihrendah daripada yang pernah diberikan sebelumnya tanpa adanya kesepakatan/persetujuan dari Serikat pekerja (Sekarga) contonya yang sebelumnay dirawat denganfasilitas VIP dengan adanya perubahan pola tersebut diatas menjadi kelas 2.

Bahwa dalam menerapkan standar baru penetapan pengupahan dengan pola levelsebenarnya masih didasarkan pada pola yang cenderung tidak adil dan diskriminasi.Misalnya pekerja yang ada pada level E pada posisi yang sama dan pekerjaan yangsama pula tidak mendapat penilaian yang sama, dengan sendirinya akan terjadiperbedaanPada... eee 6.pada penggajian antara karyawan yang satu dengan karyawabn yang lain, oleh karenapola yang ditetapkan oleh tergugat tidak mempunyai dasar penetapan yang adapatditunjukkan

Garuda Indonesia periode 2012 2014 (bukti T6B) angka 72, Peraturan yang berlaku di perusahaan adalahketentuanketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Turunannya,tata tertib perusahaan Standar Practise, Standar Prosedur Kerja, Good CorporateGovernance manual, manual kerja yang berlaku di perusahaan serta peraturan danperundangundangan Angka 73 Peraturan perundangan adalah semua Peraturanperundangan dan UndangUndang yang berlaku di Indonesia ;31 Menimbang, bahwa bukti T.7 menerangkan

Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dantindakan medis lainnya sesuai dengan Standar PelayananMedis di RSUD Kota Yogyakarta terhadap seorang berjeniskelamin : Lakilaki, umur 48 tahun, tanggal31 Juli 20162.

Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medislainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Medis di RSUD Kota YogyakartaHalaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN Yyk.terhadap seorang berjenis kelamin : Lakilaki, umur 48 tahun, tanggal 31 Juli2016;2.

Tim medis sudah melakukan pemeriksaan,pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuaidengan Standar Pelayanan Medis di RSUD KotaYogyakarta terhadap seorang berjenis kelamin :Lakilaki, umur 48 tahun, tanggal31 Juli 20162.

daribeberapa golongan, saksi IV menjelaskan bekerja di Dinas KesehatanKab.Sidoarjo, sejak 01 Pebruari 2009 bagian apoteker bersama balai besarpengawasan obat dan makanan bertugas membina mengawwasi prosesproduksi sampai dengan pendistribusian bebas dan sediaan farmasimakanan, minuman dan perbekalan kesehatan di kabupaten Sidoarjo danobat obatan terdiri dari obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika, dannarkotika di mana dalam proses produksinya hingga peredarannyamemerlukan persyaratan dan standar

;e Bahwa didalam pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatanadalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar danatau persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatan, dan mutu.;e Pengertian memproduksi atau mengedarkan.

;Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan dan mutu:> Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah Persyaratan Keamananyang dimaksud adalah bahwa bahan penyusun sediaan farmasi yangdiproduksi hanya berisi bahan penyusun sediaan farmasi sesuaiusulan rancangan awal produksi sediaan farmasi yang dimaksud.Persyaratan khasiat/kemanfaatan yang dimaksud bahwa setiap bahanpenyusun sediaan farmasi telah memiliki

menjadi ahli untuk perkarapenyalahgunaan pengangkutan BBM yaitu di Kabupaten Sikkadan Kabupaten Ende ; Bahwa yang ahli ketahui perbedaan antara subsidi dengan nonsubsidi adalah terletak pada penentuan harganya, karena yangbersubdisi harganya ditentukan oleh pemerintah sedangkanyang non subsidi ditentukan berdasarkan mekanisme yang adapada dunia pasar ;Bahwa berdasarkan aturan yang berada di Pertamina, tidak adaistilah kelebihan pengisian BBM dalam jenis apapun ke dalammobil tangki tersebut karena standar

,memandang bahwa penyalahgunaan pengangkutan lebih padapenyalahgunaan yang dilakukan oleh personil yang melakukanpengangkutan artinya kewenangan yang berada padanya tidakHalaman 31 dari 47 halaman.32sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan padanya dalamhal ini pertanggungjawabannya ada pada sopir mobil yaitu saksiHENDRIKUS EDO alias HENDRIK dengan Terdakwas =;Bahwa dalam hal kekuarangan jumlah liter yang berada di dalamtangki mobil tidak melebih standar 0,005 Kilo Liter maka dapatditoleransi karena

pengaruh jarak tempuh atau kondisi cuacadan kalau kekurangan melebihi standar 0,005 Kilo Liter makaharus dipertanyakan kepada Depot Pertamina sebagaimanadengan keterangan abhli Muhammad Faruq, SE.,~~.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan saksi HENDRIKUS EDOalias HENDRIK tersebut, SPBU Borong mengalami kerugiansebesar Rp. 390.000, (tiga ratus Sembilan puluh ribu Rupiah)sesuai dengan jumlah BBM jenis Premium yang berada di dalam2 (dua) buah Jerigen tersebut, sedangkan sisa 6 (enam) liternyadikaitkan

,memandang bahwa penyalahgunaan pengangkutan lebih padapenyalahgunaan yang dilakukan oleh personil yang melakukanpengangkutan artinya kewenangan yang berada padanya tidak sesuaidengan tanggungjawab yang diberikan padanya dalam hal inipertanggungjawabannya ada pada sopir mobil yaitu saksi HENDRIKUSEDO alias HENDRIK denga Terdakwa dan dalam hal kekuarangan jumlahliter yang berada di dalam tangki mobil tidak melebih standar 0,005 KiloLiter maka dapat ditoleransi karena pengaruh jarak tempuh atau kondisicuaca

dan kalau kekurangan melebihi standar 0,005 Kilo Liter maka harusdipertanyakan kepada Depot Pertamina sebagaimana dengan keteranganahli Muhammad Farug, SE., ; Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan saksiHENDRIKUS EDO alias HENDRIK tersebut, SPBU Borong mengalamikerugian sebesar Rp. 390.000, (tiga ratus Sembilan puluh ribu Rupiah)sesuai dengan jumlah BBM jenis Premium yang berada di dalam 2 (dua)Putusan Nomor : 137/Pid.B/2013/PN.Rut.buah Jerigen tersebut, sedangkan sisa 6 (enam) liternya

SUBADItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalanh melakukan tindakpidana setiap orang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpadan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutuyangdiatur dan diancamdalam pasal 196 UU RI No. 36 + 4Tahun 2009 TentangKesehatansebagaimana dalam dakwaan kami.2.

Jombang atau setidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jombang,*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan carasebagai berikut:Berawal pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 Saksi WIDA SETYORINImemesan barang berupa Pil Double L sebanyak

Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2019/PN.JbgMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

dalam ayat (3) disebutkan bahwaKetentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut

Cluwak, Kabupaten Pati,karena tidak dilengkapi dengan suratsurat seperti STNK dan BPKB ;e Bahwa kedua sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari saksi Umbarno alias Erik aliasUmplung bin Ahmad tanpa dilengkapi dengan suratsurat peruntukkannnya dan denganharga di bawah standar yaitu SPM Suzuki Satria FU dengan harga Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah), padahal sesuai dengan harga pasaran SPM Suzuki Satria FUtersebut Tahun 2011 berkisar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah) ;e Bahwa Terdakwa akhirnya

Bahwa kedua sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari saksi Umbarnoalias Erik alias Umplung bin Ahmad tanpa dilengkapi dengan suratsuratperuntukkannnya dan dengan harga di bawah standar yaitu SPM SuzukiSatria FU dengan harga Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah), padahal sesuaidengan harga pasaran SPM Suzuki Satria FU tersebut Tahun 2011 berkisarRp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah) ;3.

Cluwak, Kabupaten Pati, karena tidak dilengkapidengan suratsurat seperti STNK dan BPKB ;Menimbang, bahwa kedua sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari saksi Umbarnoalias Erik alias Umplung bin Ahmad tanpa dilengkapi dengan suratsurat peruntukkannnya dandengan harga di bawah standar yaitu SPM Suzuki Satria FU dengan harga Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah), padahal sesuai dengan harga pasaran SPM Suzuki Satria FU tersebutTahun 2011 berkisar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah) ;Menimbang, bahwa

20.00 WIB atau setidak tidaknya pada bulan Februari 2018 atausetidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di WarungMaarif Dusun Krajan Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten JemberHalaman 2 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2018/PN Jmratau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut:Ad. 1.

memperhatikan rumusan unsur pasal di atas makaunsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakimcukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan faktafaktayuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Menyatakan terdakwa Ahmad Fauzi bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kKeamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 196UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum;2.

Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut:Ad. 1.

memperhatikan rumusan unsur pasal di atas makaunsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakimcukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan faktafaktayuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Kesehatan.ATAUKeduaBahwa terdakwa MOHAMMAD HARIS FEBRIANTO pada hari Kamis tanggal 20Juli 2017 sekira jam 19.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Juli tahun 2017 atau setidaktidaknya pada tahun 2017, bertempat diDusun Gumuk Baung RT. 01/RW. 01, Desa Sukoreno, Kecamatan Kalisat,Kabupaten Jember atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar

Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut:Ad. 1.

memperhatikan rumusan unsur pasal di atas makaunsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakimcukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan faktafaktayuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat(3) ;Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuksubyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkanperbuatannya dan tidak sedang terganggu

bukti yangdiajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dengan sadar atas kemauannyasendiri telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan diatas dan Terdakwajuga sangat mengerti bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah salah dimanaTerdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi ;Ad.3.Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar

Selanjutnya di dalam pasal 98 ayat(3) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan bahwaketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasiyangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan AlatKesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (3) ;Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam sistempertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalamKUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampumempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang tergangguingatannya

yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dengansadar atas kemauannya sendiri telah melakukan tindak pidana seperti yangdidakwakan diatas dan Terdakwa juga sangat mengerti bahwa tindak pidanayang dilakukannya adalah salah dimana Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi ;Ad.3.Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar

manusia ;Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) Undangundang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan merumuskan bahwa setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.Selanjutnya di dalam pasal 98 ayat (8) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dirumuskan bahwa ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar

Menyatakan terdakwa ZAINUR ROFIQI BIN SENERIbersalahmelakukan tindak pidana "tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;2.

A TA UKEDUAwonnna Bahwa terdakwa ZAINUR ROFIQI Bin SENERI pada hari dan tanggallupa pada bulan Oktober 2018 dan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan OktoberTahun 2018 bertempat Jalan Kauman Lingkungan Karang Mluwo RT.04 RW.03Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, telah tanpa hakdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan

memperhatikan rumusan unsur pasal di atas makaunsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakimcukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan faktafaktayuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar