1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Idham Khalid bin Akhmad) terhadap Penggugat (Risna Handayani binti Idham Khalid);
3. Menetapkan anak yang bernama
   1. Reva Kamalia binti Idham Khalid umur 11 tahun;
   2. Raisha Tun Azkia binti Idham Khalid umur 10 tahun;

berada di bawah hadhanah Tergugat;

4.

O03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012 telahmemutuskan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dariHal. 20 dari 73 Hal.... Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN MpwPermohonan Peninjauan Kembali ANTJE dan membatalkan PutusanMahkamah Agung No. 146 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober 2008;7.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan: 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan: 03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27Oktober 2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Mahkamah Agung RI nomor Putusan : 146 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober2008;4. Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung RI, Nomor Putusan :03 PK/TUN/2012 tanggal 10 September 2012.

Nomor 135/B/2016/TUN/PT.TUN.SBY. jo. Nomor25K/TUN/2017 jo.

Jo.Nomor 25K/TUN/2017 tersebut diatas sudah DIBATALKAN oleh PUTUSANPeninjauan Kembali Nomor 34PK/TUN/2018, oleh karena itu secara yuridisputusanputusan Nomor 215/G/2015/PTUN.Sby. jo. Nomor 135/B/2016/PT.TUN.Sby. jo. Nomor 25K/TUN/2017 a quo sudah tidak memilikikekuatanhukum lagi karena dibatalkan berdasarkan PUTUSAN Peninjauan Kembali(yaitu putusan Nomor 34PK/TUN/2018) dan Putusan Pengadilan Negeri yaituputusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Nopember 2019 Nomor2986K/Pdt/2019 jo.

saksi tidak tahu dan saksi jugatidak pernah dilibatkan sebagai saksi dalam gugatan di Pengadilan TUN ;3.

Bukti T.T.ll 5 : Fotocopy Putusan MARI No. 25K/TUN/2017,tanggal 14 Pebruari 2017 ;6. Bukti T.T.ll 6 : Fotocopy Putusan MARI No. 34PK/TUN/2018,tanggal 8 Mei 2018 ;7.

Nomor 135/B/2016/ PT.TUN.Sby. jo.Nomor 25K/TUN/2017 jo.

., CN.Jabatan : Kasi Perkara TUN Wilayah I.4. Nama i IGNATIUSARDI SUSANTO, S.H.Jabatan : Kasi Perkara PerdataWilayah I..5. Nama : RESKAHHARTATI, S.H.Jabatan : Staf Sub Direktorat PerkaraWilayah I.6. Nama : SRI DEWIMARLINA PUTRI, S.H.Jabatan : Staf Sub Direktorat PerkaraWilayah I.7. Nama : ANDRESETIABUDI ISKANDAR, S.H.Jabatan : Staf Sub Direktorat PerkaraWilayah I.8.

Philipus M.Hadjon, khusus bagi pihak ketiga yang berkepentingandengan adanya suatu keputusan TUN, maka tenggang waktudihitung secara kasusitis sejak saat dia mengetahuidan merasa kepentingannya dirugikan atas adanya suatukeputusan TUN. Jadi titik awalnya adalah secarakasuistis dan faktual.

Yaitu) yang pertama dia tahuadanya keputusan TUN tersebut, dan yang kedua dia25merasa kepentingannya dirugikan atas adanya keputusanTUN tersebut (Putusan No. 22/G/2010/PTUN.BJM);Menimbang, bahwa dengan demikian saat mengetahuiadanya adanya suatu keputusan TUN bukanlah sebagaisatu satunya dasar (unsur) perhitungan tenggang waktubagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung olehsuatu. keputusan TUN, dhi SHGU PT.

Malindojaya Diraja, sehingga dengan demikianunsur merasa kepentingannya dirugikan atas adanyasuatu. keputusan TUN berupa SHGU No. 16 atas nama PT.Malindojaya Diraja dimaksud baru terpenuhi setelahmengetahui hasil Pengembalian Batas bidang Tanah ParaPenggugat, tanggal 16 juni 2010 dimaksud (Bukti P1,P2, P3, dan P4);Menimbang, bahwa = dengan demikian bagi ParaPenggugat selaku pihak bagi pihak ketiga yangberkepentingan dengan adanya suatu keputusan TUN, makatenggang waktu dihitung secara kasusitis sejak

saatdia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikanatas adanya suatu keputusan TUN berupa SHGU No. 16atas nama PT.

Keputusan TUN in litis bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku yaitu:a.

Keputusan TUN in /itis bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB), yaitu :a.

;c) Bahwa penerbitan Keputusan TUN in litis berdasarkan atas hukum dantelah sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 Jo.Pasal 9 huruf a PP Nomor 32 Tahun 1979 jo.

;Selanjutnya dalam Keputusan TUN in litis terdapat kesalahan penyebutanunit satuan kerja, dimana dalam surat Keputusan TUN in litis menyebutkanunit kerja Penggugat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang akan tetapisebenarnya Penggugat di unit kerja Badan Penelitian dan PengembanganProvinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Fungsional Umum.

;Seharusnya penetapan Keputusan TUN didasarkan pada informasi dandokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ataupelaksanaan Keputusan TUN dan/atau Tindakan TUN.

Karet Tengsin Tanah Abangseluas 1890 M2 berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapno. 21 PK/Pdt/2004 tgl 9 6 2005, no 38 PK/TUN/2003 tgl 3132005 danno. 150 K/TUN/2013 tgl 1862013 dan telah dieksekusi pengosongan olehPN Jakarta Pusat atas permohonan Pelawan (PT. Panasia Intarsarana ) padatanggal 27 April 2017.2.

Bahwa selain memiliki putusan PK perdata (21 PK/Pdt/2004 tgl 96 2005),Pelawan juga mempunya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap no.38PK/TUN/2003 tgl 3132005 dan no.150 K/TUN/2013 tgl 1862013, sehinggaberdasarkan putusan tersebut Negara (BPN Pusat Jkt) memberikan hakkepemilikan kepada Pelawan yakni SK Kepemilikan an. Pelawan (PT.PanasiaIntersarana) di atas tanah JI.

Putusan No. 38 PK/TUN/2003 Tanggal 31 Maret 2005 Jo. Putusan No.150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013 Tidak Memiliki RelevansiDengan PerkaraA Quo Oleh Karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Tidak Memutus Mengenai Sengketa Perdata Terkait Kepemilikan Tanah Sengketa. Perkara Putusan No. 150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013(PutusanKasasi No. 150) antara PT.

Putusan No. 150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013 tidakmemiliki relevansi dengan perkara a quo, oleh karena Putusan PengadilanTata Usaha Negara tersebut tidak membuktikan kepemilikan atas tanahsengketa dalam perlawanan a quo.Berdasarkan uraianuraian di atas, maka PutusanPutusan yang menjadidasar dalil Pelawan dalam menyatakan Pelawan sebagai pemilik atas tanahsengketa sebagaimana Putusan No. 21 PK/Pdt/2004 tanggal 9 Juni 2005 Jo.Putusan No. 39 PK/TUN/2003 tanggal 31 Maret 2005 Jo.

Putusan No. 38 PK/TUN/2003 Tanggal 31 Maret 2005 Jo. Putusan No.150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013.b. Adanya Laporan Polisi No.

;Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Perkara No.17/G/2017/PTUN.Kdi14.Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan TUN yang menjadiobyek gugatan TUN dalam perkara aquo ternyata telah melanggar UU No.28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DANBEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME pasal 3 asasasas umumpenyelenggaraan pemerintahan = yaitu; Kepastian Hukum, TertibPenyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas DanAkuntabilitas.

Melanggar Asas Kepastian Hukum; dalam perkara aquo walaupunTergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan TUN, namun proseduralyaitu sidang Kode Etik dan Profesi yang telah melanggar peraturanperundangundang yang berlaku mengakibatkan Penggugat telahdilanggar hakhak hukumnya. Hukuman yang dijatuhkan yaitu PTDHtidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat. ;b.

Melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Profesionalitas,Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat yang didasarkan padaputusan Komisi Kode Etik dan Profesi. Putusan Kode Etik dan Profesitelah melanggar peraturan perundangundang yang berlaku.Pertimbangan Komisi Kode Etik dan Profesi tidak didasarkan pada faktapersidangan dan pembuktian di depan persidangan Komisi Kode Etik danProfesi.

Asas Kepastian HUKUM; oo nnn nnn nnn nnerAsas ini dimaknai sebagai asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. ; Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkanSurat Keputusan TUN secara prosedural yang dilandasi atas peraturanperundangundangan yang berlaku.

Oleh karena itu, dalil gugatanPenggugat yang menilai bahwa Tergugat dalam mengeluarkan SuratKeputusan TUN secara tidak prosedural dan melanggar asas kepastianhukum haruslah ditolak; .

223 K/TUN/2015

PUTUSANNomor 223 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:HUSNA HERAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanTeratai Indah Blok E No.20 RT.18 Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu,Pekerjaan Swasta;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;1.melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU,berkedudukan di Jalan S.

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah selalu menunaikan kewajiban membayarpajak Bumi dan Bangunan dengan bukti Surat Tanda Bukti Setoran (STTS)tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 atas nama Husna Herawati ;Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Penggugat adalah pemilik tanahyang sah secara hukum atas tanah tersebut;Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2012 terjadi keributan di lokasitanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan saudara Harmenyang mengaku

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan alasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015April 1995 pasal 2 angka 2 Vide.Spesimen Meteraiyang berlaku tahun 1995 s/d1999.dari Kantor Pos dan Giro Bengkulu.

Putusan Nomor. 223 K/TUN/2015ttd/.Is Sudaryono, SH.,MH.ttd/.ttd/.Dr. H. Supandi, SH..MHumDr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MSBiayabiaya1. Meterai2. Redaksi3. AdministrasiJumlahPanitera Pengganti,ttd/.Joko Agus Sugianto, SH.Rp 6.000,00Rp 5.000,00Rp489.000.00Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.

PUTUSANNomor 152 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:YAYASAN PENDIDIKAN GAJAH WAHANA, tempat kedudukan di JalanBay Pas Ngurah Rai Nomor 108 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta SelatanKabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh DR. I Wayan Sukla Arnata, S.IP.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014Badung, merupakan badan hukum sesuai dengan Akte Nomor 04 tanggal 16 Januari2008 yang dibuat oleh Notaris Ni Wayan Sritini, SH,MKn, dan Akte Nomor 07tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Mahayani Widiana Kedel, SH,berkedudukan di Kabupaten Badung;Bahwa Yayasan Pendidikan Gajah Wahana (Penggugat), mengembangkan sekolahSMK yang bergerak dibidang Pendidikan Kepariwisataan bernama SMK Nusa Duaberkedudukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, dan SMK Nusa Dua Toya Anyar

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, maka dengan demikian GugatanPenggugat secara hukum dapat diterima;6.

Putusan Nomor 152 K/TUN/2014mandat atau delegasi dari Bupati Karangasem selaku atasan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk melakukan tindakan hukum berupa penerbitan SuratNomor 005/0230/Disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 dimaksud, sehinggadengan demikian terbitnya obyek sengketa tanpa dilandasi dengan dasar hukum, incasu pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUDdan undangundang formal lainnya, maka sudah seharusnya Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya

Putusan Nomor 152 K/TUN/20141. Meterai ........000. Rp 6.000,00 ttd2. Redaksi ............. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.3. Administrasi ...... Rp489.000,00 + Jumlah ...... Rp500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, SH.NIP. : 220000754

Bersifat KonkretKarena Objek Gugatan TUN yang diputuskan dalam Keputusan TataUsaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapatditentukan, dalam hal ini berbentuk sertipikat yang dalam hal inipenerbitan sertipikat adalah Tindakan Pemerintah yang jelas untukmemberikan Hak kepada Kanandia lrawan sebagai Pemegang Hakatas Tanah;b.

Objek Gugatan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorangatau Badan Hukum Perdata;Karena dalam hal ini sertifikat melahirkan akibat hukum, yaitumenimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat yaitu Ungi.Bahwa diketahui dalam hal ini seluruh Objek Gugatan TUN hanyamenimbulkan hak kepemilikan bagi pemilik Sertipikat saja yaitu Ungi,namun akibat hukumnya telah berimbas kepada Penggugat yangmana Penggugat sebagai pemilik sah yang menguasai tanah tersebuttidak dapat menerbitkan Sertipikat atas tanah

UPAYA ADMINITRATIF GUGATAN DAN TENGGANG WAKTU;5.Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Gugatan TUN dalamperkara ini adalah didasarkan pada pemberitahuan Surat yangdisampaikan oleh Sdri.

Indrarini Sawitri, SH.Bahwa sebelum adanya pengajuan Gugatan atas Obyek Gugatan TUN,perlu ada upaya administratif atas Obyek Gugatan TUN, untuk memenuhipersyaratan sebagaimana sesuai dengan ketentuan yaitu: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 berbunyi: Tenggangwaktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima

/1992, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 213 K/TUN/2007, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 101K/TUN/2014 dan PutusanNo.02/G/2013/PTUNJKT diketahui bahwa kriteria Asas Kecermatanadalah sebagai berikutIndikator dari asas kecermatan adalah BadanHalaman 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUNSRG.atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hatihati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuatKeputusan TUN dengan terlebih dahulu mencari gambaran

RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf E tentang Pembukaandan Evaluasi Penawaran ; 20020 220 Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (9) dapat dipahami bahwa suatuKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produk yang diterbitkan olehPejabat Tata Usaha Negara (TUN) (atau Jabatan TUN) berdasarkanwewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalambidang urusan pemerintah (delegatie). Selanjutnya apa yang dimaksuddengan urusan pemerintah?

Halaman 14 dari 135 halaman.Usaha Negara (TUN) sebagai salah satu instrumen yuridis dalammenjalankan pemerintahan;Wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut dapatdilakukan melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat atau menurut hukumpublik, maupun yang bersifat atau menurut hukum privat.

Pasal 1 Ayat (8) UU No. 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan Badan atau Pejabat(jabatan) Tata Usaha Negara (TUN) secara sangat umum, yaitu:Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalah Badan atau Pejabatyang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku j 20 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnRumusan di atas sedemikian luasnya, sehingga Indroharto mengatakanbahwa Apa saja dan siapa

saja yang berdasarkan perundangundanganyang berlaku, pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan,maka menurut Undangundang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagaiBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);Putusan Perkara No: 4/G/2017/PTUN.PDG.

) (sekalipunsecara Struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaranpemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata UsahaNegara (TUN) j 2m nn nnn nnn nnn nce ncn ne nc nnn cnn ne nnn nnn cnn nnnncnsBahwa dengan dalildalil di atas, Penggugat menyimpulkan Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa aquo berkedudukan sebagai pelaksana urusanpemerintahan berdasarkan perundangundangan yang memberikanwewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk Pejabat Tata UsahaNegara (TUN)

Putusan Nomor ; 45/G/2016/PTUNJKTBahwa oleh karena Surat Keputusan Penolakan Tergugat tersebuttelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh UUPERATUN serta telah menimbulkan akibat hukum yang merugikankepentingan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53ayat (1) UU PERATUN, Penggugat berhak untuk mengajukanGugatan kepada pengadilan yang berwenang (dalam hal ini,Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (untuk selanjutnya disebutsebagai Pengadilan TUN Jakarta) untuk memohon agar SuratKeputusan

Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi Pengadilan TUN Jakartauntuk menerima Gugatan Penggugat secara formil ; LATAR BELAKANG SENGKETASebelum Penggugat menguraikan faktafakta dan alasanalasanhukum yang menimbulkan sengketa tata usaha negara dalamperkara a quo, perkenankan Penggugat untuk terlebih dahulumenguraikan latar belakang pengajuan permohonan penebusan ataupembelian kembali Rumah Penggugat sesuai dengan ketentuanPasal 25 dari Peraturan Menteri 71/2015 ; Penggugat adalah pemilik yang sah atas

Penggugat mendapatkan informasibahwa oleh karena Bank Bira merupakan salah satu bank yangdibekukan operasinya oleh Pemerintah, maka seluruh aset danjaminan utang yang dikuasai oleh Bank Bira (termasuk RumahPenggugat) demi hukumberalih penguasaannya kepadaBPPN.Sebagai informasi bagi Pengadilan TUN Jakarta, Penggugattidak memahami dan mengetahui secara pasti bagaimana RumahPenggugat bisa beralin ke BPPN.

Putusan Nomor ; 45/G/2016/PTUNJKT19.20.Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan/atau asasasas umum pemerintahan yang baik, danoleh karena itu sudah sepatutnya untuk dibatalkan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan TUN Jakarta ; Tergugat Tidak Berwenang Untuk Menerbitkan Surat KeputusanPenolakan Tergugat ~~~ === == ~ nnn nnnBahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penggugatsehubungan dengan permohonan penebusan Rumah Penggugatberdasarkan Pasal

Menteri 71/2015)sesuai dengan kewenanganPengadilan TUN Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8)dan ayat (9) UU PERIATUN 3 #e=sesstecse teresHal. 13 dari 60 Hal.

) Cek/Bilyet Giro atasnama Para Pembantah dari Turut Terbantah (PT Bank Central Asia Tbk KC PuriIndah) mengakibatkan : Kerugian berupa Pencemaran Nama Baik dan Kehilangan JKepercayaan dari Pihak lain:8 Bahwa, menurut hukum mengenai sengketa Putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat Nomor : 434/110/19 2/IX/PHK/42005, tertanggal 12April 2005, jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.221/G/2005/PT.TUN.JKT tertanggal 11 Juli 2006, jo.Putusan Mahkamah AgungRI No.382K/TUN

Putusan Mahkamah AgungRI No. : 382 K/TUN/2006 tanggal 30 Januari 2007 jo. PenetapanWakil Ketua Hubungan Industrial pada PN.

BeritaAcara Eksekusi Sita/Pemblokiran Rekenig No. 03/2009 Eks. tanggal 9 Maret 2011sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI No. 382 K/TUN/2006 tanggal 30Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 221/G/2005/PT.TUN.JKT tanggal 11 Juli 2006 Jo.

VIII 1 );2Fotocopy Putusan PK No. 18 PK/TUN/2009 tanggal 30 Oktober 2009Tidak ada aslinya (Bukti T.L,0,IV.V.VI.VIL VII 2);Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.03/2009 Eks JoNo. 434/110/192/IX/PHK/42996 Jo.221/G/2005/PT.TUN.JKT. Jo.

No.382 K/TUN/2006 tanggal 22 Januari 2009 tidak ada aslinya (BuktiT.LULIV.V.VI.VIL VIII 3);22222025Fotocopy Penetapan No, 03/2009 Eks Jo No. 434/110/192/IX/PHK/42005 tanggal 03 Mei 2011 sesuai dengan aslinya (Bukti T.LII.IV.V.VI.VILVIUL Fotocopy Berita Acara Eksekusi Pencairan Daft.No.03/2009 EKS, tanggal24 Mei 2011 sesuai dengan aslinya (Bukti T.LII,TV.V.VI.VII.

yang selanjutnya didaftarkan dalam perkaraa quo pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaritertanggal 26 Februari 2016, sehingga masih dalam tenggat waktu 90(Sembilan puluh) hari dan karenanya masih memenuhi ketentuanpasal 55 UU No.5 Tahun 1986 000nnanenenann nnBahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalahpenetapan tertulis yang Dersifat 2 messsnnernnnceeninmnnnncmmmimnnennKONKRET, berarti jelas tidak Abstrak tetapi berwujud, tertentuatau dapat ditentutkan yaitu Keputusan TUN

HUSNI) ; INDIVIDUAL, yaitu dalam OBJEK SENGKETA yang diterbitkanoleh TERGUGAT tidak ditujukan untuk umum tetapi secara jelasditujukan kepada PENGGUGAT ; 22 no ne eneHal. 3 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi2.0.FINAL, karena OBJEK SENGKETA tidak memerlukanpersetujuan/kelanjutan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negaralainnya, sehingga berlaku definitif ; MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM, artinya Keputusan TUN telahmenimbulkan akibat hukum ~ yakni = hilangnya =hakhakPENGGUGAT sebagai Kepala

SMK Negeri 1 Mawasangka sejakKepuldsan TUN GIKGIUAIKAM 5 ~~~~~~n nnn nnn nnn mnn nnn nnnDari uraian diatas, maka OBJEK SENGKETA telah memenuhi kriteriasebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka (9) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 sebagaimana di rubah dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya PTUN Kendari berwenangmengadili perkara Ini ; Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan akibat diterbitkannya ObjekSengketa oleh TERGUGAT yakni : a.

ditentukan undangundang, oleh karena itupermohonan Peninjauan Kembali tersebut secara formal dapat diterima ;ALASANALASAN PENINJAUAN KEMBALI :Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi telahmengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Putusan Kasasi dalam perkara ini (putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor.2956 K/Pdt/2009 tertanggal 16 Agustus 2011) bertentangandengan putusan Kasasi (putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor.260 K/TUN

sebagai berikut :Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa yang menjadi persoalanpokok adalah keabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Kelurahan TanjungMulia Hilir yang merupakan objek sengketa dalam perkara Nomor 53/G.TUN/2007/PTUNMDN, yang saat ini masih diproses bandingnya di tingkatPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (belum mempunyai kekuatanhukum tetap), untuk menghindari agar dikemudian hari timbul masalah, makagugatan Penggugat selayaknya diajukan setelah ada putusan Pengadilan TUN

(Bukti Surat T.I4) tersebut, telah dibatalkan di tingkatKasasi dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/TUN/2008 tertanggal 3 Desember 2008;Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 3Desember 2008 Nomor 260 K/TUN/2008 tersebut telah dinyatakan, gugatanyang diajukan Penggugat (in casu Tergugat I) tidak dapat diterima;Bahwa foto copy putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 3Desember 2008 Nomor 260 K/TUN/2008 yang telah dilegalisir sesuai

tertanggal 9 Januari 2008tersebut, dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam putusan MahkamahAgung Republik Indonesia tertanggal 3 Desember 2008 Nomor 260 K/TUN/2008 halaman 55 (lima puluh lima) yang berbunyi sebagai berikut:Bahwa Sertifikat Hak Pakai aquo telah terbit tahun 1995 sedangkan gugatan barudiajukan tanggal 2 Agustus 2007.

/2008 tertanggal 3 Desember2008) tentang hal atau soal yang sama, antara para pihak yang sama, dan olehPeradilan yang sama tingkatnya;Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16Agustus 2011 Nomor 2956 K/Pdt/2009 tersebut tentang hal atau soal yang sama,antara pihak yang sama dalam peradilan yang sama tingkatnya telahbertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260K/TUN/2008) tertanggal 3 Desember 2008 tersebut, maka putusan MahkamahAgung Republik

49 K/TUN/2012

No. 49 K/TUN/2012124.

No. 49 K/TUN/201214undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima ;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.

No. 49 K/TUN/201224 Kantor Pertanahan Kota Kendari sebelah utara tertulis berbatasan La AcD.(sama yang tertulis pada Bukti P1).

No. 49 K/TUN/2012 26 milik La Aci Dunni, SH., yang mana penyidik telah memintaketerangan terhadap Irawati Ando (Penggugat) dan M.

No. 49 K/TUN/201230Panitera Pengganti :Ttd./Khairuddin Nasution, SHBiayabiaya :1. Meteral............ Rp. 6.000,2. Redaksi ...............+4. Rp. 5.000,3. Administrasi kasasi.... Rp.489.000.Jumlah ............ Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP : 220 000 754

/1998 tanggal 27Juli 2001 jo. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 jo. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang memiliki kaidah hukumbahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidaktermasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkanwewenang Peradilan Umum;Dengan uraianuraian diatas, maka jelas telah terbukti berdasarkan hukumbahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadiliperkara aquo, karena harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus olehPengadilan

No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 maret2007 Jo. Putusan No. 73/PK/TUN/2007 yang secara tegasmenyatakan bahwa SHM No. 1919 masih terdapat permasalahankeabsahan hak keperdataan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagaidasar/alas untuk membatalkan SHM No. 235 yang telah terlebihdahulu ada dari keberadaan dan terbitnya SHM No. 1919.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 285 K/TUN/2006 tanggal 12 Maret 2007 jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 73/PK/TUN/2007tanggal 30 April 2008 (Putusan Berkekuatan Hukum Tetap TerkaitKepemilikan TERGUGAT Il Intervensi Atas Tanah Dengan SHM235) ;Bahwa adapun dalam perkara terkait Putusan Berkekuatan HukumTetap Terkait Kepemilikan TERGUGAT Il Intervensi Atas TanahDengan SHM 235, merupakan fakta tetap dan tidak terbantahkan lagibahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa

(Fotokopi sesuai dengan asli) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 285 K/TUN/2006, tanggal 12 Maret 2007.(Fotokopi sesuai dengan ali) ;Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 73 PK/TUN/2007, tanggal 30 April 2008. (Fotokopisesuai dengan asli) ;Surat Mieke Hijaya, S.H. selaku Kuasa Hukum H. AbdulAziz Marzuki, tertanggal 29 April 2013, perihalPermohonan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 1919/Grogol Selatan atas Sebidang Tanah seluas2/7.

Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalamperkara a quo ;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas adalah sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 september1994, No. 93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal27 Juli 2001 dan No. 16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, yang padapokoknya

HM 3115 Bambang W, SH + 5.168 m2bahwa meskipun Tergugat Intervensi telah membuat Surat Keterangantanggal 20 Maret 2000 tetapi Tergugat Intervensi mengajukan gugatanperihal pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 3113, Sertifikat Hak Milik No.3114 dan Sertifikat Hak Milik No. 3115 pada Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang terdaftar dalam Perkara No. 61/G/TUN/2002/PTUNSmg.Amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 528 K/TUN/2003tanggal 25 Mei 2006 :MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon

kemudian mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam perkara No. 18 PK/TUN/2007.Amar putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara permohonanpeninjauan kembali No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008 :MENGADILIMenolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali CV.

Tjahja Sari tersebut.Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 18PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008 CV Tjahja Sari (TergugatIntervensi I) kembali mengajukan perlawanan/bantahan terhadap PutusanPeninjauan Kembali No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat tanggal 13 Agustus2009 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang:..c...., dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Surat EdaranMahkamah

Sehingga dapat disimpulkanbahwa putusan Mahkamah Agung No. 170 PK/Pid/2010 selainbertentangan dengan putusan Mahkamah Agung No. 2737 K/PDT/2010, putusan tersebut juga didasarkan pada bukti baru berupaPenetapan No. 750/Pdt.P/2009/PN.Smg yang telah dibatalkan;Bahwa salah satu alasan permohonan peninjauan kembali atasPutusan No. 15/Pid.B/2003/PN.Smg adalah adanya novum berupaPutusan Mahkamah Agung RI No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19Desember 2008;Bahwa sesungguhnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 18PK/TUN

No. 1501 K/Pdt/2012perkara pidana sudah ada sebelum adanya Putusan MahkamahAgung RI No. 18 PK/TUN/2007 tanggal 19 Desember 2008.

Surynati Darmadi d/h Tan Liang Dkk Para tergugat;

karena tidak ada unsur beslissing maupun pernyataan kehendak dari kantorlelang, pelelangan yang dilakukan oleh kantor lelang adalah atas permintaanPengadilan Negeri, sehingga apa yang dilakukan oleh kantor lelang merupakantindak lanjut dari Putusan Pengadilan sehingga termasuk ketentuan pasal 2UndangUndang Peratun (No. 150K/TUN/1994, tanggal 791995) jo No. 47K/TUN/1997, tanggal 26011998 jo No. 245 K/TUN/1999, tanggal 308b) Sengketa Kepemilikan Tanah ;Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang

(No. 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo 16 K/TUN/2000,tanggal 2822001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal242 1998) : nananHalaman 35 dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUNSRGc) Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Dalam Rangka UntukMenimbulkan Perjanjian;Kaidah hukumnya adalah bahwa segala Keputusan TUN yang diterbitkandalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalamkaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjukpada suatu ketentuan dalam

(No.252 K/TUN/2000tanggal13112000);d) Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT ;Kaidah hukumnya adalah bahwa PPAT adalah Pejabat TUN, karenamelaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (pasal 1 ayat 2 UndangUndang no.5 Tahun 1986 jopasal 19 PP No. 110 Tahun 1961) akan tetapi akta jual yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidakbersifat Unilateral yang merupakan sifat Keputusan TUN (No. 302 K/TUN/1999, tanggal

(No.252 K/TUN/2000tanggal13112000);d) Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT ;Kaidah hukumnya adalah bahwa PPAT adalah Pejabat TUN, karenamelaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (pasal 1 ayat 2 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jopasal 19 PP no. 110 Tahun 1961) akan tetapi akta jual yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidakbersifat Unilateral yang merupakan sifat Keputusan TUN (No. 302 K/TUN/1999, tanggal

dapat digugat diPeradilan TUN.