Y yK Ssvy eya erwe PUTUSAN SrRa Nomor : 8IGIPILKADA2018/PT,TUN, JKTY we& DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETWHANAN YANG MAHA ESAa e mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah ys (Pilkada) dengan acara cepat dalam peradilan tingkat pertama yang bersidangdi Gedungnya, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, (emallinfo@pttunjakarta.go.id atau ptjakarta@pttun. org) telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Potusan Mahkamah Agung Nomor :570 K/TUN/PILKADA/2016 didaladi salah satu pertimbangan hukumnya ie yang terdapat pada halaman 1.88 yang berbunyi Bahwa dengan demikian ssSe Keputusan Tergugat yang ? rrianatapkan Drs. H. Rum Pagau dan oOey H. Lahmuddin HambaliS.Sos., M.Si, sebagai calon Bupati dan WakilBupati Sabupatens Boalemo tidak dapat dibenarkan dan melanggar. Pasal71 ayat (2) Undang Undang Nomor : 10 tahun 2016 ;= Ss peaceev Sswy Qwy2.

TUN JKTSY eSAS Cyyy 4?we >o $a ny~~ ~Pisatr: Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret a" 8 PenggugatSPenyampatkan pengaduan pelanggaran kepada Bawaslu ProvinsiS * Kalimantan Tengah, sesuai Tanda Bukti Perierimaan Laporan Nomor:; S* 041/LP/PB/Prov/21 .00/III/2018. < OF enenenenneOo 8.

; a aoey OO6 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi terurai di atas,6S" tindakan Penggugat malah mengajukanupaya hukum berupa keberatans kepada Bawaslu dan kemudian dilimpahkan kepada Panwaslu, ternyata oleh Panwaslu dinyatakan Laporan Tidy Dapat Ditindaklanjuti, baru kemudianwy mengajukan upaya hukum gugata Pemilihan seperti dalam sengketa perkaraMenimbang, pahwa berdasarkan pertimbangan hukum pengajuangugatan di a Tinggi TUN di atas, dimana sebenargya PihakPenggugat dapet mengajukan

TUN Jakarta pada tanggaleB Maret 2018, maka gugatan Penggugat harus

ontslag van alle rechtsvervolging) ;

Putusan Mahkamah RI No. 261 K/TUN/2003,tanggal 12 Februari 2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali MahkamahRI No. 54 PK/TUN/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ; (BUKTI T I, Il 11s/d BUKTI T , Il 14).3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.46/G/2011/PTUN.Bdg, tanggal 25 Agustus 2011 jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.225/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Nopember 2011 jo. PutusanHalaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 362/Pdl.G/2017/PN.

Bag.Mahkamah Agung RI No. 251 K/TUN/2012, tanggal 8 Agustus 2012jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 38PK/TUN/2013, tanggal 19 Agustus 2014 ; (BUKTI T , Il 15 s/dBUKTI T I, Il 18).9.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Tanggal 5112011 No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT jo.Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 08082012 RI No. 251K/TUN/2012 jo.

Putusan Mahkamah RI No. 261 K/TUN/2003, tanggal 12 Februari2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah RI No. 54PK/TUN/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ; (BUKTI T , Il 11 s/d BUKTI TI, I14).3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.46/G/2011/PTUN.Bdg, tanggal 25 Agustus 2011 jo. Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal9 Nopember 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 251K/TUN/2012, tanggal 8 Agustus 2012 jo.

Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI No. 38 PK/TUN/2013, tanggal 19 Agustus 2014 (BUKTI T I, Il 15 s/d BUKTI T I, 1118)7.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungguminasa atas harta benda milik Tergugat II berupa Tanah seluas + 106 M2 (kurang lebih Sembilan puluh meter persegi) beserta bangunan Ruko (rumah Toko) yang ada diatasnya sertifikat Hak Milik Nomor: 2078/Paccinongan atas nama Tergugat II terletak di Jalan Tun Abdul Rajak, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan

, dengan batas-batas sebagai berikut :- Utara : Berbatasan dengan tanah kosong - Selatan : Jalan Tun Abdul Rajak - Timur : Ruko Nomor: 1 - Barat : Ruko Nomor: 32.

Bahwa adapun penanda tanganan Akta Jual Beli Tanah Lunas Nomor11 sebagaimana telah diuraikan diatas adalah sebagai realisasi daripersetujuan Penggugat atas penawaran Tergugat melalui TergugatIl terhadap sebidang tanah milik Tergugat seluas + 90 (Sembilanpuluh meter persegi) yang rencananya akan dibangun bangunanRuko 3 (tiga) lantai diatasnya.Tanah tersebut terletak di Jalan Tun Abdul Rajak, setempat dikenaldengan nama Jalan Hertasning Baru, Kelurahan Paccinongan,Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa

:Utara : Berbatasan dengan tanah kosongSelatan : Jalan Tun Abdul RajakTimur : Ruko Nomor: 1Barat :Ruko Nomor: 32.2.Tanah dan bangunan milik Tergugat seluas kurang lebih 90 M2yang terletak di Jalan Mallengkeri, Perumahan Graha MallengkeriBlok AR.

Tun AbdulRajak setempat dikenal dengan nama Jl. Hertasning Baru, Kel.Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Prop.

Tun Abdul Rajak, Kel. Paccinongan, Kec.Somba Opu, Kab. Gowa, Prop. Sulawesi Selatan dengan batasbatassebagai berikut :Utara : berbatasan dengan tanah kosongSelatan : JIn. Tun Abdul RajakTimur : Ruko No. 1Barat : Ruko No. 3Tanah dan Bangunan milik Tergugat seluas + 90 M2 (kurang tebihsembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Mallengkeri,Perumahan Graha Mallengkefi Blok AR. No. 4, Kec. Tamalate, KotaMakassar.

batasbatas sebagai berikut :e Utara : Berbatasan dengan tanah kosonge Selatan : Jalan Tun Abdul Rajake Timur : Ruko Nomor: 1e Barat : Ruko Nomor: 332.

TUN. SBY. tanggal 20 Desember 2017 TentangPenunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Nomor : 226/B/2017/PT. TUN. SBY. tanggal20 Desember 2017 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;2. Berkas Perkara Nomor : 142/G/2017/PTUN. MTR. (Bundel A) besertaseluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;3. Berkas Perkara Nomor : 226/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B) besertaseluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;4.

TUN.

Tun Mukminah, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu jugadiucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbukauntuk umum dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota dan PaniteraPengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;KETUA MAJELIS,Hal. 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.GsgAHMAD SAPRUDIN, S.Ag.,M.HHAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA II,SOBARI, S.H.I. ADE AHMAD HANIF, S.H.I.PANITERA PENGGANTI,Hj.

TUN MUKMINAH, S.H., M.HPerincian Biaya Perkara : Pendaftaran Rp. 30.000, BiayaProses Rp. 50.000, Panggilan Rp. 440.000, Redaksi Rp. 5.000, Materai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 531.000,00 (Lima ratus tiga puluh satu riburupiah)Hal. 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Adapunyang menjadi obyek sengketa adalah: Surat Keputusan Gubernur Kalimantan UtaraNomor: 188.44/K.547/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang pemberhentian danpengangkatan anggota DPRD Kabupaten Nunukan;Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat permohonan tertanggal 2 Januari2020, Perihal pencabutan Sengketa TUN No. 67/G/2019/PTUN.SMD, yang padapokoknya menyatakan mencabut gugatannya;Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, MajelisHakim akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pemeriksaan sengketa in litis masih dalam tahap acaraPemeriksaan Persiapan;Menimbang, bahwa UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (selanjutnya disebut UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 2004) didalamHalaman 2 Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN.SMDketentuan Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa: seseorang atau badan hukumperdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN

dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarkeputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;Menimbang, bahwa UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (selanjutnya disebut UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986),didalam ketentuan Pasal 76 menyebutkan bahwa :(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum Tergugatmemberikan Jawaban

Se3) Setelah, menerima email dimaksud, petugas pendattaran KPUProvinsi atau KPU Kabupaten/Kota mencetak SBokumensebagaimana tersebut huruf 6b, kemudian ciserapikan ke Timms SPasangan Calon yang bersangkutan. ws won enn nn nnnnnnnnnnn=ey Setelah menerima Dokumen tersebut hufut c, Tim Pasangan~ Calon menyerahkan kepada Ketua dan Sekretaris Partai Politik; ye Hal 28 dari 60 hal Put No UGIPILKADANOLAT TUN JKTSS S& ceae a17.

TUN. JKTY 14& &Y > ny& &>Selanjutiiya bakal pasangan calon H. Rustandi dan Dik kdik Sukadi telahmengejukan permohonan penyelesaian sengketa kehadapan Panitia PengawasPemithan Umum Kabupaten Purwakarta dan telakYerdaftar nomor permohonan':01/PS/14/1/2018.Permohonan aquo untuk membatalkan : Rs1.

Tahun 2018 bukanmerupakan Reputusan TUN (Beschikking) sebagaimana citegaskan olehPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ngara NomorV/GIPILKADA/2017/PT.

VGIPILKADA/2018/8F: TUN. JKTaesaywyLAYa 4F)AS.> wwiS SSY Y4 iyww > :4 s> wy vyas Ch yLS &6. ;Bahwa merupakan fakta hukum terbukti pada jai 09.33 WIB tanggal~ 10 Januari 2018 telah ada yang mendafiar, pasangan calon denganmenyerahkan dokumendokumen mode KWkKParpol, B.1 KWKB.2 KWkKParpol, B.3 KWK= Parpol, B.4 KWKParpol,Keputusan tentang kepengurusad Partai Politik sesuai tingkatannya,Parpol, danatas nama Bapasion Hj. Anne Ratna Mustika, dan H.

TUN.

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 75 K/TUN/1996 Tanggal 13 Agustus 1998Yang Telah Memperoleh Kerkuatan Hukum Tetap.

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 75 K/TUN/1996 tanggal 13Agustus 1998 menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 471/RanomuutAn. Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo; b.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara UjungPandang No.40/BDG.TUN/1995/PT.TUN.U.PDG tanggal 23 Nopember 1995 Jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.75 K/TUN/ 1996 tanggal 13Agustus 1998 dan untuk melaksanakan Putusan dimaksud telah ditindaklanjutidengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan ProvinsiSulawesi Utara Tanggal 12 Maret 2014 Nomor 03/Pbt/BPN.71/201 4; Bahwa setelah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.75K/TUN/1996 tanggal 13 Agustus 1998 dan Surat

dan mengadilinya,melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yangberkepentingan; ~~ nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nen mn nen nnn nnn nnn nen nn nnn nnn Nomor : 445 K/TUN/2005 tanggal 03 April 2007 menyatakan : SengketaKepemilikan harus ditetapkan terlebih dahulu pihakpihak yang berhak atas tanahtersebut melalui Peradilan Umum (perkara perdata); Nomor : 93 K/TUN/1996 menyatakan : Bahwa mengenai fisik tanah sengketa dankepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untukmemeriksa

Putusan MahkamahAgung No. 75 K/TUN/1996 tanggal 13 Agustus 1998 yang telahberkekuatan hukum tetap, jika Majelis Hakim Tata Usaha Negaradiminta untuk menilai kembali Putusan tersebut maka hal ini merusaktatanan hukum yang berlaku di Indonesia serta Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini patutlah dipertanyakan krediblitasnya ; 5.

47 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 47 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :GUBENUR NUSA TENGGARA BARAT, tempat kedudukan diJalan Pejanggik Nomor 12, Mataram;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. M. Agus Patria, S.H., M.H. : Plt. Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Nusa Tenggara Barat;2. Rusman, S.H., M.H. : Kepala Bagian Bantuan Hukumpada Biro Hukum SetdaProvinsi NTB;3.

Putusan Nomor 47 K/TUN/2013melanjutkan pembangunan di atas tanah yang disewa oleh Penggugatsesuai dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 3 tanggal 2Agustus 2008, dan melihat dari keseluruhan luas tanah + 3.400.ha milikWak Ramlah yang sebahagiannya sudah dibeli oleh Almarhum HajiUsman, BA sekitar Tahun 1979 dan telah dikuasai sampai dengan saat ini,dimana terlihat ada investor baik pemodal asing maupun pemodal lokalyang berada di atas tanah tersebut yang sampai sekarang ini tidak pernahdipermasalahkan

Putusan Nomor 47 K/TUN/2013peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak memperhatikan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga tindakan tersebut merupakanperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;7 Bahwa menurut pendapat Penggugat sebagai penyewa atas tanahsebagaimana ketentuan hukum yang berlaku tentang sewa menyewa tanah,maka Penggugat tidak dapat dihentikan pelaksanaan pembangunannyayang telah memperoleh izin yang sah sedemikian rupa oleh pihak ketigacq.

Putusan Nomor 47 K/TUN/20135 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataramtelah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 34/G/2011/ PTUN.MTR. tanggal12 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan tindakan Tergugat (Gubernur Nusa Tenggara Barat) yangtelah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 012.1/776/UMtanggal 9 September 2011 perihal

Putusan Nomor 47 K/TUN/201310dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, sertaperaturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: GUBENUR NUSATENGGARA BARAT tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013 oleh

PENETAPANNomor 0816/Pdt.P/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Sukarnain bin Beddu, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad

Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Rozanah binti Benjamin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagaiPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Emmang bin Sappo, 24 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 13 Maret 2013, di Bungalio, kunak dansaksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Ust Imam Syaripuddin / ayah kandung Kristen dan maharberupa RM.

Nurul Ain Natasya, 23 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Bungalio, Kunak, pada tanggal 13 Maret 2013dan saksi hadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terlaksanadengan Wali Ust Imam Syaripuddin / ayah

Junaedi);Memenuhi kriteria sebagai suatu penetapan tertulis;> Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;Sebagai suatu Keputusan TUN, Penetapan tertulis itu juga merupakansalah satu instrumen yuridis pemerintahan yang dikeluarkan oleh Badanatau Pejabat TUN dalam rangka pelaksanaan suatu bidang urusanpemerintahan.

Selanjutnya mengenai apa dan siapa yang dimaksuddengan Badan atau Pejabat TUN sebagai subjek Tergugat, disebutkandalam Pasal 1 angka (2) UndangUndang PTUN :Badan atau PejabatTata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku.;Badan atau Pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan oleh fungsi yangdilaksanakan Badan atau Pejabat TUN pada saat tindakan hukum TUNitu dilakukan.

Nomor 3300 K/Pdt/2015> Berisi tindakan Hukum TUN:Bahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentuk dari keputusanBadan atau Pejabat TUN, dan keputusan yang demikian selalumerupakan suatu tindakan hukum TUN, dan suatu tindakan hukum TUNitu. adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukanmengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yangtelah ada.

Dengan kata lain untuk dapat dianggap suatu PenetapanTertulis, maka tindakan Badan atau Pejabat TUN itu harus merupakansuatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatuakibat hukum TUN;Bukankah:1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten SumedangNomor 520/01/HM/KP/SMD/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentangPemberian Hak Milik atas Tanah seluas 765 m2?

Nomor 3300 K/Pdt/2015Dari rumusan Pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapatmenjadi objek di Pengadilan TUN meliputi :. Penetapan tertulis;. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;. Berisi tindakan hukum TUN;. Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;. Bersifat konkrit, individual dan final;ona FW YO +.

Kepala Pusat Data dan Informasi diketahui bahwa surat Tergugat yang menjadiobjek sengketa baru diterima pada tanggal 10 Mei 2013 yang berarti telahmelampaui batasan waktu penentuan calon peserta latin dimana pengumumancalon peserta latin sudah dilakukan pada tanggal 24 April 2018 ; Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H.dalam Buku UsahaMemahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I.Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan,Jakarta, 2000,"keputusan TUN

yang dikeluarkan itu harus bersifat final, artinyaakibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkanpenetapan tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif.Menurut nalar badan atau jabatan TUN itu pada suatu saat hanya dapatmenimbulkan suatu macam akibat hukum tertentu.Jadi dengan mengeluarkansuatu keputusan TUN yang definitif itu hanya ditentukan posisi hukum dari suatusubjek atau objek hukum.

Hanya pada saat itulah dikatakan bahwa suatu akibathukum itu telah ditimbulkan oleh keputusan TUN yang bersangkutan secara final ;Hal. 27 dari 31 halaman Putusan Perkara No. 15/G/2013/PTUN.ABNMenimbang, bahwa selain itu masih menurut Indroharto, S.H. suatupenetapan tertulis adalah salah satu bentuk dari keputusan badan atau jabatanTUN dan keputusan semacam itu selalu merupakan suatu tindakan hukumTUN.Dan suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakanatau menentukan mengikatnya atau

Jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu penetapan tertulismaka keputusan badan atau jabatan TUN itu harus merupakan suatu tindakanhukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN ; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari objek sengketa,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa substansi surat Tergugat yang dijadikanobjek sengketa tersebut hanyalah merupakan surat permohonan peninjauankembali hasil seleksi calon TKHI Provinsi Maluku tahun 2013 denganpertimbangan calon jamaah haji

Dengan diumumkannyakelulusan calon Tenaga Kesehatan Haji Indonesia maka telah menimbulkan akibathukum bagi Penggugat, selain itu objek sengketa a quo jugatidak berisi tindakanhukum TUN karena objek sengketa hanya bersifat konfirmasi sebagaimanapertimbangan di atas ; Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan di atas telah cukupalasanhukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat tentang error in objecto (salah objek);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidakditerima

SALEH Bin SINDIK pada hariSabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014, di warung saudari TUN DukuhGlodok Kelurahan Karangrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan atausetidaktidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Magetan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan ataumemberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengansengaja turut serta dalam perusahaan

membuktikan dakwaannya, telah diperiksa saksisaksi sebagai berikut:1 Saksi Aan Yuhindiarto, SH, dibawah sumpah memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut:e Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluargamaupun pekerjaan dengan Terdakwa;e Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Iwan Setianaadalah anggota kepolisian dari Polres Magetan yang melakukan penangkapanterhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014, sekira pukul16.00 Wib bertempat di sebuah warung Sdri TUN

telah termuatdan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan kepersidangan yang berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkandengan barang bukti, diperoleh rangkaian faktafakta sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Magetan dandihadapkan ke persidangan karena pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014,sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah warung Sdri TUN

ke persidangan yang setelah diperiksatelah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaanPenuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak tanpamendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepadakhalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalamperusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakankesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yangbertempat di sebuah warung Sdri TUN

pada umumnya bergantung kepada untunguntungansaja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dankebiasaan pemain;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertianpengertian diatas, didalam pemeriksaan para saksi dan terdakwa di persidangan telah diperoleh faktaHal. 11 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.B/2014/PN Mgt1212bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014, sekira pukul 16.00 Wib,terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Magetan di sebuahwarung milik Sdri TUN

Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) No.217K/TUN/2013; danHalaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKIb. Menyusun, membuat dan mengajukan upaya hukum luar biasa berupaPeninjauan Kembali (PK) atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Jakarta No. 03/G/2012/PTUN.JKT Jo. Putusan BandingPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) DKI Jakarta No.195/B/2012/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) No.217K/TUN/2013.4.

Putusan Kasasi MahkamahAgung (MA) No. 217K/TUN/2013;mematangkan dan memfinalisasikan konsep permohonan PeninjauanKembali (PK) atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Jakarta No. 03/G/2012/PTUN.JKT Jo.

Putusan Banding Pengadilan TinggiTata Usaha Negara (PT.TUN) DKI Jakarta No. 195/B/2012/PT.TUN.JKT Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) No. 217K/TUN/2013 denganmelibatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahliandi bidang yang berkaitan dengan perkara;mengajukan dan mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali (PK)atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No.03/G/2012/PTUN.JKT Jo.

Setelah kedua lingkup pekerjaan rampung dengan adanya PutusanPeninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No. 62 PK/TUN/2014 tertanggal 4Desember 2014 yang mengabulkan permohonan PK hingga upaya eksekusiputusan yang berhasil ditangguhkan, pada awalnya, PENGGUGATmembebankan upah kepada TERGUGAT berupa success fee lumpsumsebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai pasar wajar Aset Abdul Muis 68(Upah PENGGUGAT).8.

Selain daripada alasan akan bertambahnyakerugian yang dialami oleh PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT,PENGGUGAT juga mendasarkan permohonan putusan uitverbaar bij vooradberdasarkan adanya Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah AgungNo. 62 PK/TUN/2014 tertanggal 4 Desember 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap (inkracht) sesuai SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo.

(Obscure Libel);Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan eksepsi tentang gugatanPara Penggugat telah lewat waktu (Verjaring) sebagai berikut :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada pokoknya mempertimbangkan bahwa *Majelis Hakimmemperoleh kaidah hukum dari beberapa Yurisprudensi serta dijadikan sebagaisalah satu pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa a quo, antara lain:Yurisprudensi Nomor 5 K/TUN

/1992, tanggal 21 Januari 1993, JunctoYurisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, JunctoYurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang padapokoknya berbunyi: Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yangtidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistissejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata UsahaNegara dan mengetahui adanya keputusan itu.

16 Mei 2016, diperoleh fakta hukumbahwa saudara Bunaim Subair, Sm., Hk., dengan nomor Surat 01/AMPERATE/B/V/2016, tanggal 06 Mei 2016 perihal pengaduan dan juga surat dariAliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Menara Telekomunikasi(AMPPERATE) yang diterima tanggal 07 Mei 2016 oleh Saudara Iqbal yangbertugas di Polres Palopo(vide bukti P13); Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta kaidah hukum dalamYurisprudensi Nomor 5 K/TUN

/1992, tanggal 21 Januari 1993, JunctoYurisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, JunctoYurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 dihubungkandengan bukti P1, P13, T1=T.llIntv14, dan T19=T.lLIntv15, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pihakyang tidak dituju secara langsung oleh keputusan objek sengketa a quo,halaman 11 dari 17 halaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tempo 90 hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 5/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyatakan jangkanalaman 13 dari 17 halaman.

Sby telah memperoleh kekuatanhukum yang tetap, namjn demikian Penggugat beranggapan ParaTergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Aquo,dan Penggugat secara tibatiba mengajukan gugatan ini ke PengadilanNegeri Sidoarjo dan tidak menghorrnad ketentuan dalam Hukum AcaraPeradllan Tata Usaha Negara maka Mohon kiranya Yang Mulia MajelisHakim memeriksa secara utuh ketentuan dalam hal gugatmenggugatmaupun pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN khususnya Pasal 116UndangUndang No 51 Tahun 2009 Tentang

atau ketidak tahuan Penggugat terhadap prosesyang menjadi kewenangan absolute dari Pengadilan TUN.

Makadengan demikian gugatan ini adalah Prematur dan oleh karenanyamohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatanini DITOLAK atau setidaktidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (VideBukti T1, TT1 dan TT2I);Eksepsi subjudice bahwa gugatan Penggugat yang diajukan masihtergantung (aanhangig) atau masih dalam Pengadilan (under judicialconsideration) TUN Surabaya sebagaimana Perkara : 70/B/2013/PT.TUN.Sby dan Penggugat serta Pengadilan TUN Surabaya memilikihak secara absolut terhadap perkara ini

untuk diperiksa maka akan terjadiketidak pastian hukum dan goyahnya wibawa Peradilan Tata UsahaNegara dalam upaya yang semestinya menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana diatur dalamPasal 116 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 aquo yangmengatur proses secara utuh dan absolut dalam penegakan HukumTata Usaha Negara dan akan terjadi kekacauan Hukum Acara dalamPeradilan Tata Usaha Negara dan Penegakannya dan akan menjadipreseden buruk apabila penegakan Putusan Pengadilan TUN

Dan sebagaimana Pasal 116 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 aquo sebagai upaya peiaksanaanpaksa Putusan Pengadilan TUN belum dilaksanakan secara tuntasoleh Pengadilan TUN Surabaya, sehingga adalah terburuburuapabila hal ini diajukan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo untukmengeksekusi Putusan Pengadilan Tun Surabaya dengan carakeperdataan berupa tuntutan ganti rugi, hal ini menyalahi HukumAcara TUN sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 yangyang sudah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan diubahkembali

Cbn tanggal 02 Maret 2010;10) Fotocopy Putusan Nomor 132/G/2013/PTUNBDG tanggal 1 April 2014;11) Fotocopy Putusan Nomor 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober2014;12) Fotocopy Putusan Nomor 126 K/TUN/2015tanggal 21 Mei 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara.1) Fotocopy Legalisir Surat Nomor 146.2/33/V1I/2013 tanggal 4 Juni 2013,yang dikeluarkan oleh Kades Sukamaju Kecamatan Jonggol KabupatenBogor, yang isinya Desa Sukamanah pemekaran dari Desa Sukamaju danLeter C 391 an.

Nomor 94 PK/TUN/2016gugatan pembatalan SHM Nomor 360, 364 dan 367/DesaSukamanah oleh Terdakwa, dan dalam upaya melakukan GugatanTUN di Pengadilan Tata Usaha Negera Bandung Terdakwa telahmenggunakan buktibukti diantaranya bukti Surat Surat KeteranganNomor:146.2/33/V1/2013 tanggal 462013 dan fotocopy Girik tanahC.391 persil 55, 56, dan 57 SI, SII dan III atas nama Naidin bin Jeandan kedua bukti surat tersebut adalah bukti surat palsu karena GirikC.

Nomor 391 Persil 55,56 dan 57 S.1, Il dan III atas nama Naidin bin Jean oleh TerdakwaHal. 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 481 K/PID/2017selaku salah satu Ahli waris dari Naidin bin Jean dalam melakukanGugatan TUN di Penggadilan Tata Usaha Negara Bandung melaluikuasa hukumnya, sementara Girik C tersebut tidak tercatat di BukuC.

,junctoNomor7 1/B/2004/PT.TUN.JKTJuncto Nomor 370 K/TUN/2004. JunctoNomor 05 PK/TUN/2007.Maka kesemua putusanputusan perkara tersebut adalah batal demihukum;12.

Di Tingkatan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R. dalamputusannya tanggal 15 Maret 2000 Nomor 27 PK/TUN/1998, yang amarputusannya antara lain: Mengadili Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Kepala KantorPertanahan Jakarta Selatan tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tanggal 24Juni 1996 Nomor58/B/1996/PT.TUN.JKT.Mengadili SendiriDalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara ; Menolak Gugatan Penggugat/H.

:Bukti PK 1.Bukti berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraNomor 212/B/TUN/2001/PT.TUNJKT tanggal 27 Desember 2001(yang telah berkekuatan hukum tetap / inkracht) yang amarPutusannya di Halaman 5.Bukti baru ini diketahui dan diketemukan Para Pemohon PK padatanggal 21 Agustus 2015 sebagaimana diterangkan padahalaman terakhir salinan putusan tersebut yang menerangkanpemberian Salinan Putusan perkara banding Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 212/B/TUN/2001/PT.

Baringbing, SH., MH., selaku Kuasa Hukum Ny.Suryati Dan KawanKawan berdasarkan Surat Permohonan tanggal10 Agustus 2015 Nomor : 270/REBPTUN/VIII2015.Bahwa keadaan bukti baru (Novum) berupa Putusan perkaraPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor212/B/TUN/2001/PT.TUNJKT tanggal 27 Desember 2001 (yangtelah berkekuatan tetap / inkracht yang selengkapnya dikutip sebagaiberikut :Bukti PK 2 : Berupa salinan Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor:212/B/TUN/2001/PT.TUNJKT tanggal

:Bukti PK 2.Bukti berupa Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor165 K/TUN/2002 tanggal 17 September 2002 (yang telahHalaman 43 dari 58 hal. Put.

yang menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena telah terdapatkekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris yang menolakkasasi Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya;Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dikuatkan JudexJuns telah mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Nomor 70/B/2013/PT TUN

Sby., yang mengabulkan gugatanPenggugat dalam perkara Tata Usaha Negara, tetapi ternyata PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/B/2013/PT TUN Sby., telahdibatalkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2015;Dengan demikian pertimbangan yang menyatakan Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata a quo telahkehilangan dasar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan