Ditemukan 44529 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 23-04-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 93/PDT/2014/PT MKS
Tanggal 5 Juni 2014 — Pembanding/Tergugat : Lasage
Terbanding/Penggugat : Haji Dulu
72 — 18
  • Pebruari 2014itu telah nyata dan jelas melakukan kesalahan hukum dalammempertimbangkan Surat bukti yang diajukan oleh para pihak dalamperkara ini,Bahwa Majelis Hakim sangat tidak fair melaksanakan tugas dankewajibannya memperiakukan kedua poihak yang berperkara samadimata hukum, karena surat bukti yang diajukan oleh puihakTergugat/Pembanding walaupun hanya merupakan surat Rente Lamaakan tetapi setidaknya periu diperhatikan tahun pembuatannya yaitu padatahun 1945, artinya sebelum UndangUndang Pokok Agraria
    Kemudian Surat Riwayat Tanah dan SuratRincik...Dipindai dengan CamScannerRincik juga pada tahun 1945 atau sebelum beriakunya UUPA No. 5Tahun 1960.Surat Rente dan Surat Rincik yang dibuat pada tahun 1945 atau padasaat sebelum berlakunya UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun1960 bagi masyarakat ketika itu berlaku sebagai bukti milik.Sehinggadengan bukti Pembanding/Tergugat Asal tersebut dapat dijadikan dasaruntuk mengetahui siapa pemilik tanah semula dan kalau sudah dialihkankepada Penggugat/Terbanding
Pengadilan PN BOYOLALI
Register : 13-09-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN BOYOLALI Nomor -15 / Pdt.G / 2016 / PN.Byl
Tanggal 9 Agustus 2016 —
30 — 7
  • Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta-OCTARIA DIAH ANDRIANI-PARMI-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali,
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalKabupaten Boyolali, JI.
    Memerintahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional Kabupaten Boyolali untuk mengembalikan obyeksengketa SHM No. 2222 atas nama PARMI, seluas + 675 m? yangterletak di Desa Penggung Kec. Boyolali Kab. Boyolali tersebut ke asalPemilik semula, yaitu atas nama BYANTO;11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi,verzet, maupun Peninjauan Kembali;12.
    Bahwa selurun proses pendaftaran pencatatan perubahan peralihanhak atas Tanah di Kantor Pertanahan (BPN) Boyolali (TERGUGAT V)telah sesuai menurut prosedur hukum yang berlaku diantaranya:Pasal 94 sampai dengan 106 PPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 36sampai dengan 40 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah.Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Mohon kepada Ketua PengadilanNegeri BOYOLALI
    terletak di Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolaliseluas 675 M2, sehingga pemegang atas tanah Hak Milik No. 2222 /Penggung saat ini adalah Tergugat IV (vide bukti T V.1);Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan hak atas tanah hak milikatas nama pemegang hak yaitu Tergugat Ill diperoleh dengan cara yang sahdan dibenarkan menurut undangundang yaitu berdasarkan lelang haktanggungan, dan berdasarkan menurut ketentuan Pasal 20 ayat 1 UU Nomor5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 09-11-2022 — Putus : 30-11-2022 — Upload : 30-11-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 461/Pdt/2022/PT SMG
Tanggal 30 Nopember 2022 — Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
Terbanding/Tergugat III : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARANGANYAR
47 — 18
  • Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
    Terbanding/Tergugat III : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARANGANYAR
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 08-11-2023 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 29-05-2024
Putusan PN BOYOLALI Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Byl
Tanggal 29 Mei 2024 —
2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI
34 — 19

  • 2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 19-06-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 28-10-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 109/PDT/2017/PT MTR
Tanggal 10 Agustus 2017 — MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BPN DI JAKARTA Cq. KEPALA BPN PROPINSI NTB DI MATARAM Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BIMA
24 — 11
  • MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BPN DI JAKARTA Cq. KEPALA BPN PROPINSI NTB DI MATARAM Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BIMA
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata
Register : 21-03-2023 — Putus : 14-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tgt
Tanggal 14 April 2023 —
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser
62 — 18

  • Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 16-01-2023 — Putus : 11-08-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN PADANG Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pdg
Tanggal 11 Agustus 2023 — Penggugat:
HUSDI GUNAWAN
Tergugat:
NURMAN CHAN GELAR BANDARO SATI
Turut Tergugat:
1.EDISON CHAN
2.Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI Cq Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kantor ATR/BPN Pertanahan Kota Padang
98 — 54
  • Penggugat:
    HUSDI GUNAWAN
    Tergugat:
    NURMAN CHAN GELAR BANDARO SATI
    Turut Tergugat:
    1.EDISON CHAN
    2.Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI Cq Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kantor ATR/BPN Pertanahan Kota Padang
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kdi
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penggugat:
AMBOLOLO
Tergugat:
2.JOHNNY TANDIARY
3.AHMAD YANI
5.AMIRUDDIN
6.ANTHAR SYADAD AL DAMARY
7.MENTERI NEGARA AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULTRA, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI
114 — 94
  • Penggugat:
    AMBOLOLO
    Tergugat:
    2.JOHNNY TANDIARY
    3.AHMAD YANI
    5.AMIRUDDIN
    6.ANTHAR SYADAD AL DAMARY
    7.MENTERI NEGARA AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULTRA, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI
    Menteri Negara Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan NasionalRI di Jakarta Cq. Ka Kanwil Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari di Kendari,berkedudukan di Jalan H.E.A. Mokodompit No. 9 KotaKendari;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Drs. YUDHISETIAWAN, S.H., M.Si., IRWAN, S.P., MAYA SARI,S.H., IKA WULANDARI PRIHATIN DAUD, S.H., LAODE MMUHAMMAD ADLU RAZAAQ GAFAR, S.H.
    Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);Bahwa dalam proses peralihan bidang tanah sebagaimana Akta Jual BellBidang tanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Pasal 103 ayat (2) yang menetapkan :Dalam hal pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah bersertipikatatau Hak Milik Atas Satuan
    Anthar Syahadat Al Damary telah sesuai prosedurberdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak GunaBangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai Pasal 2ayat (1) yang menetapkan :Permohonan pendaftaran perubahan Hak Milik menjadi Hak GunaBangunan atau Hak Pakai, dan perubahan Hak Guna Bangunan menjadiHak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diajukankepada Kepala Kantor Pertanahan
    Bende, SU No. 115/ Bende/2004, tgl 872004, Luas 39.400M2 atasnama ANTHAR SYADDAD AL DAMARY, sehingga menunjukkanterdapat hubungan hukum antara sertifikat yang dituntut oleh Penggugat dengankedudukan Tergugat IV sehingga amat beralasan hukum jika Penggugatmendudukkan Menteri Negara Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan NasionalRI di Jakarta Cq. Ka Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi SulawesiTenggara di Kendari Cg.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 30-09-2019 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 621/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 20 Oktober 2020 — Kementrian Agraria BPN cq. Kanwil BPN DKI Jakarta
86 — 108
  • Kementrian Agraria BPN cq. Kanwil BPN DKI Jakarta
    Pemerintah RI cq Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional cqKanwil BPN DKI Jakarta cq Kepala Badan Pertanahan Jakarta Utrara.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-03-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 165/PDT/2022/PT BDG
Tanggal 21 April 2022 — ALI ACHID
Terbanding/Tergugat II : ANDY SUBHAN
Terbanding/Tergugat III : IWANG NG
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ KANTOR PERTANAHAN Kota Bekasi
37 — 11
  • ALI ACHID
    Terbanding/Tergugat II : ANDY SUBHAN
    Terbanding/Tergugat III : IWANG NG
    Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ KANTOR PERTANAHAN Kota Bekasi
Pengadilan PN KOTOBARU Perdata
Register : 17-05-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PN KOTOBARU Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Kbr
Tanggal 14 Desember 2023 — MENTRI AGRARIA TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN
48 — 29
  • MENTRI AGRARIA TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-07-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 PK/Pdt/2023
Tanggal 11 Juli 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN YOGYAKARTA, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali
46 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN YOGYAKARTA, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 19-12-2023 — Putus : 13-05-2024 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 114/Pdt.G/2023/PN Rap
Tanggal 13 Mei 2024 — Citra Sawit Mandiri
Turut Tergugat:
1.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
2.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
3.Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu
4.PT Hijau Pryan Perdana
20 — 13
  • Citra Sawit Mandiri
    Turut Tergugat:
    1.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
    2.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
    3.Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu
    4.PT Hijau Pryan Perdana
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 27-11-2023 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 06-05-2024
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 89/G/2023/PTUN.SMG
Tanggal 6 Mei 2024 — Penggugat:
Ani Lestiyati
Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah
5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga
Intervensi:
PT. Bank Central Asia Tbk
101 — 0
  • Penggugat:
    Ani Lestiyati
    Tergugat:
    1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
    4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah
    5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga
    Intervensi:
    PT. Bank Central Asia Tbk
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 24-01-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 04/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 12 Agustus 2014 — EDI YANTO. DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. MUARA ENIM; PT. LARAS KARYA KAHURIPAN
61 — 34
  • Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 3 Tahun 1997 TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ( PendaftaranHal 65 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUNPLGTanah ) dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan kewewenang Pemberian dan PembatalanKeputusan hak atas tanah Negara Jo.
    Peraturan Menteri Negara Agraria/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara pemberian hakatas tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta telah memenuhi ketentuanketentuanperaturan perundangan yang berlaku atau dengan kata lain telah melaksanakan Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik; 8 Bahwa para penggugat 10 s/d 181 mendalilkan pada tanggal 09 Juli 2012 secarabersamasama mengelola, menggarap tanah desaTempirai, karena itu parapenggarap telah melakukan perbuatan melawan hukum
    Hal ini tampak padaRisalah Panitia Pemeriksaan Tanah B nomor : 10/R/PB/BPN.Prov.SS/26/2009 di bagian V point sub B tentang riwayat perolehan hakatas tanah yang menjelaskan bahwa statustanah yang dimohonkan HakGuna Usaha adalah Tanah Negara bebas yang belumdilekatin dengansesuatu hak sesuai dengan ketentuan dalam Undangundang Pokok Agraria (UUPA).
    Bahwa berdasarkan hasil pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No. 10/R/PB/BPN.Prov.SS/26/2009 tanggal 16 April 2009 yang mana telahmelakukan pemeriksaan baik data fisik, yuridis dan data administrasipermohonan HGU obyek sengketa, dan beberapa hasil dari Panitia PemeriksaanTanah tersebut adalah: 2 2222222 n nee nee neeStatus tanah yang dimohon Hak Guna Usaha adalah Tanah Negara bebasyang belum dilekati dengan sesuatu hak sesuai ketentuan berdasarkanketentuan Undangundang Pokok Agraria;PT Laras
    Bahwa, menurut Ahli perbedaan Hukum Pertanahan dengan Hukum Agraria adalahHubungan hak keperdataan orang atas tanah dengan benda tetap yang adahubungannya dengan ilmu hukum lainnya, sedangkan hukum Agraria ada lah hukumtentangpenguasaan dan pengelolaan tanah sesuai ketentuan Peraturan Menteri DalamNegeri No.1 Tahun 1977 tentang Tata cara Permohonan dan PenyelesaianPemberian Hak atas bagianbagian Tanah Hak Pengelolaan serta pendaftarannya.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 12-12-2018 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 12 Desember 2018 — Sunaryo Melawan Gubernur Propinsi Lampung
125 — 77
  • Bahwa ketentuan hukum yang lebih terbaru yang memperjelasbatasan kepemilikan tanah untuk pribadi/seseorang diatur melaluiPeraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2016 tentangPengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, yang di dalam Pasal 3ayat (3) ditegaskan batasan kepemilikan tanah untuk peroranganuntuk daerah tidak padat adalah paling luas 20 hektar;4.
    Bahwa mengenai batasan luaskepemilikan tanah yang dapat dimiliki seseorang sudah diatur dalamHalaman 22 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pat.G/2018/PN MglUndangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang PokokPokok Agraria(UUPA), yang di dalam Pasal 7 jelas ditegaskan:Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan danpenguasaantanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 17 UUPA dijelaskan untukpengaturan batasan luas kepemilikan tanah yang dapat dimiliki
    Bahwa mengenai batasan luas kepemilikan tanahyang dapat dimiliki seseorang sudah diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang PokokPokok Agraria(UUPA), yang di dalam Pasal 7 jelas ditegaskan:Untuk tidak merugikan kepentingan umum makakepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batastidak diperkenankan.Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 17 UUPA dijelaskan untukpengaturan batasan luas kepemilikan tanah yang dapat dimilikidiatur melalui peraturan perundangan turunannya dalam hal iniadalah
    Bahwa mengenai batasan luas kepemilikan tanahyang dapat dimiliki seseorang sudah diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang PokokPokok Agraria(UUPA), yang di dalam Pasal 7 jelas ditegaskan: Untuk tidak merugikan kepentingan umum makakepemilikan dan penguasaan tanah yang melampautibatas tidak diperkenankan.Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 17 UUPA dijelaskan untukpengaturan batasan luas kepemilikan tanah yang dapat dimilikidiatur melalui peraturan perundangan turunannya dalam hal iniadalah
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 3/PID/2020/PT MKS
Tanggal 17 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUH. SYARIEF, SH., MH. ALIAS KARAENG NABA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : RUSTIANI MUIN, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : NOOR MARIA ULFA, SH.
111 — 66
  • Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961 jo.Pasal 4 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961, SHM No. 177/Mt.Soreang, tidak berstatus Hukum sebagai Sertifikat Hak atasTanah, Karena tidak memiliki Surat Ukur yang berarti : Tidak memiliki Nomor Surat Ukur yang berarti tidak pernahdi ukur oleh Juru Ukur Tanah Tidak memiliki Nomor Pendaftaran Tanah yang berartitidak terdaftar pada Kantor Agraria setempat Tidak memiliki Nomor Buku Tanah, yang berarti tidakmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempat.b
    Memiliki Nomor Pendaftaran Tanah yang berarti telahterdaftar pada Kantor Agraria setempat Memiliki Nomor Buku Tanah, yang berarti telahmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempat.Keberatan Penggugat terhadap keberadaan SHM No. 551/Kel.Bukti Indah, Surat Ukur Nomor : 00372/2004, dan SHM No.552/Kel. Bukit Indah, Surat Ukur Nomor : 00373/2004 tidak benarKarena :a.
    Nomor surat ukur yang berarti tanah tersebut telah diukuroleh juru ukur tanah dari Kantor Agraria setempat.b. Nomor pendaftaran tanah yang berarti tanah tersebut telahdidaftar pada Kantor Agraria setempatc. Nomor Buku Tanah yang berarti tanah tersebut telahmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempat.Oleh karena Tanah SHM No.177/Wt.
    Nomor Pendaftaran Tanah yang berarti bahwa tanahtersebut telah Terdaftar pada Kantor Agraria Setempat.Namun oleh karena tidak terdapat Surat Ukur, maka tidakterdapat pula Nomor Pendaftaran Tanah yang berarti tanahtersebut tidak terdaftar pada Kantor Agraria setempat.c. Nomor Buku Tanah, yang berarti bahwa tanah tersebut telahmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempatNamun oleh karena tidak terdapat Surat Ukur, maka tidakterdapat pula Nomor Buku Tanah yang berarti bahwa SHMNo. 177/Wt.
    Soreang tidak sah keberadaannya karenatidak pernah dii ukur oleh Juru Ukur Tanah dari KantorAgraria (karena tidak ada nomor surat ukur) dan tidakterdaftar pada Kantor Agraria (karena tidak ada nomorpendaftaran tanah) serta tidak mempunyai Buku Tanah padaKantor Agraria (karena tidak ada nomor buku tanah),sedemikian berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PP No. 10 Tahun1961.. Oleh karena tidak mempunyai Peta Tanah dan Surat Ukur,maka sebelum diterbitkan SHM No. 177/Wt.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 07-10-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 125/B/2015/PTTUN.MKS
Tanggal 18 Nopember 2015 — H. MAMAN JAMALONG (P) H. MAMAN JAMALONG Vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI (T), 2. PARA AHLI WARIS ALMARHUM MODDING ATAS NAMA : 1. SYAMSIAH, 2. IRMAWATI MODDING, 3. ILHAM MODDING, 4. NIRWANA MODDING, 5. WAHYUNI MODDING, 6. MISRA MODDING, 7. IBRAHIM MODDING, 8. WINDU ADE PUTRA, 9. LADEWANG (T II Intv)
62 — 19
  • PeraturanPemerintah RI No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah,Bertentangan pula dengan Pasal 2 UndangUndang Nomor 51 PRPtahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhakatau kuasanya yang mengatakan : Dilarang memakai tanah tanpa izinyang berhak atau kuasanya yang sah; Dan bertentangan pula denganPasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasioanal Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan
    sertipikat secaraprosedur; bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak MilikNomor: 443 atas nama Modding, Kelurahan LepoLepo, yang terletak diKelurahan LepoLepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari bukanlah suatuperbuatan melawan hukum, karena dilakukan berdasarkan kewenangan yangada pada Tergugat dan telah memenuhi ketentuan UndangUndang Nomor 5tahun 1960 tentang PokokPokok Pendaftaran Tanah jo PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo PeraturanMenteri Negara Agraria
    tahun 1960tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;Bahwa demikian pula tidaklah benar dalil dan alasan Gugatan Penggugatmengenai proses penerbitan ke2 (dua) Objek Gugatan a quo oleh karenatindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Tanah Hak Milik Tergugat IlIntervensi dan Berita Acara Surat Penjelasan/Risalah PelaksanaanPengukuran Pengembalian Batas, tanggal 08 Mei 2013 a quo tersebutadalah tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) PeraturanMenteri Negara Agraria
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Register : 01-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pwt
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ENGGAR DIAN RUHURI, SH.
Terdakwa:
KHASANUDIN als UDIN Bin H. MUHAMMAD CHODIK ABDULLOH
197 — 63
  • ROSO BinSUNARYO atas anjuran dari permintaan dari terdakwa, berdasarkan peraturanPerundangundangan yang berlaku yakni Pasal 57 dan 59 PeraturanPemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 138Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2010 tentangStandar Pelayanan
    ROSO BinSUNARYO atas anjuran dari permintaan dari terdakwa, berdasarkan peraturanhalaman 10 dari 54 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN PwtPerundangundangan yang berlaku yakni Pasal 57 dan 59 PeraturanPemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 138Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik
    ROSOBin SUNARYO, berdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlakuyakni Pasal 57 dan 59 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, Pasal 138 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, danPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dalamLampiran
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-08-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 06-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 116/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 29 Desember 2021 — Penggugat:
MUSRIAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO
Intervensi:
BUPATI MOJOKERTO
334 — 244
  • Surat keputusan Menteri Agraria Nomor : SK.VI/5/Ka. tanggal 20 Januari1962; Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang : KonversiHak Penguasaan atas tanah Negara; Bagian Ketiga Pasal 10 UndangUndang RI Nomor 30 Tahun 2014.,meliputi asas:Kepastian Hukum ;Kemanfaatan ;Ketidakberpihakan ;Kecermatan ;Tidak menyalahgunakan kewenangan ;~ 9209 5 pKeterbukaan ;g. Kepentingan Umum danh.
    Karena untuk membuktikan gogol harusnya disertakandengan alat bukti berupa Surat keputusan penegasan Kepala InspeksiAgraria yang bersangkutan, yang mana hal tersebut berdasarkan atasPasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentangPelaksanaan Ketentuan UndangUndang Pokok Agraria yang bunyinyaadalah sebagai berikut:Konversi hakhak gogolan, sanggan atau pekulen yang bersifat tetapmenjadi hak milik sebagai yang dimaksud dalam pasal VII ayat (1)Ketentuanketentuan Konversi UndangUndang
    Bukti T 7 : Surat Keterangan Tanah dari Kepala Kantor Agraria atasnama Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Mojokerto, Nomor432/198, tanggal 2871981 (fotokopi sesuai denganaslinya);8. Bukti T8 : Kutipan Peta, Nomor 433/1981, tanggal 2871981(fotokopi sesuai dengan aslinya);9. Bukti T9 : Risalah Pemeriksaan Tanah, tanggal 27 Mei 1981(fotokopi sesuai dengan aslinya);10. Bukti T 10 : Ikhtisar Permohonan Hak Pakai No. 149/HP/1981, tanggal681981 (fotokopi sesuai dengan aslinya);11.
    Bukti T 13 : Surat Pengantar dari Kepala Kantor Agraria atas namaBupati Kepala Daerah Tingkat Il Mojokerto, Nomor593.33./4043/41543/81, tanggal 681981, PerihalPermohonan Hak Pakai atas tanah seluas 13.668 M2, An.Pemerintah Daerah Tingkat Il Kabupaten Mojokerto,terletak di Desa Kenanten, Kec. Puri, KabupatenMojokerto (fotokopi sesuai dengan aslinya);14. Bukti T 14 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaTimur, Nomor DA SK/HP/1981 (fotokopi sesuai denganaslinya);15.
    Bukti T 15 : Surat Pengantar dari Kepala Direktorat Agraria U.b.Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Gubernur KepalaDaerah Tingkat Jawa Timur, Nomor 593.3./11815PUTUSAN No. 116/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 38 dari halaman 521/320/1986, tanggal 27 Mei 1986 (fotokopi sesuai denganaslinya);16.