tidak bergerak1) Tanah dan bangunan yang umum dikenal terletak dijalan Kecamatan Loa Janan Hilir, Kota Samarinda seluas + 351 M2 (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 626 atas nama AAAA (Tergugat), sekarang terletak di Jalan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda ; 2) Tanah yang umum dikenal terletak dijalan Kecamatan Samarinda Seberang, kotamadya Samarinda seluas + 500 M2 (lima ratus meter persegi) berdasarkan Surat keterangan Untuk Melepasan hak

atas tanah yang dibuat oleh Camat Samarinda Seberang Bapak CCCC, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 29 Agustus 2005, sekarang terletak di jalan Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;3) Tanah yang umum dikenal terletak dijalan Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda seluas + 400 M2 (empat ratus meter persegi) berdasarkan Surat keterangan Untuk Melepasan hak atas tanah yang dibuat oleh Camat Seberang Bapak CCCC, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 14 September 2006

Rifadin RT. 42, Kelurahanseluas + 500 M2 (lima ratus meter persegi) berdasarkan Suratketerangan Untuk Melepasan hak atas tanah yang dibuat oleh CamatSamarinda Seberang Bapak CCCC, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanahtertanggal 29 Agustus 2005;3) Tanah yang umum dikenal terletak dijalan Kecamatan SamarindaSeberang, Kotamadya Samarinda seluas + 400 M2 (empat ratus meterpersegi) berdasarkan Surat keterangan Untuk Melepasan hak atas tanahyang dibuat oleh Camat Seberang Bapak UMUM, selaku PejabatPembuat

Misdi Saswidoyo,

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 370 M2 berikut bangunan rumah induk dan paviliun di atasnya, dengan alas hak atas tanah berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu:
   1. Sertifikat Hak Milik No. 1652 Tanggal 26 Juli 1977 Gambar Situasi No. 1502/1977 tercatat atas nama Ibu Kandung Penggugat yaitu Nyonya Sulatin dan ayah kandung Penggugat

      1. Sebidang tanah luas 290 M2 berikut bangunan rumah di atasnya, dengan alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik. No. 544 Tanggal 17 Desember 1994 dengan Gambar Situasi Nomor: 13.186/1994, tercatat atas nama ayah kandung Penggugat yang bernama Doktorandus Misdi Saswidoyo, yang terletak di Jl.

Tergugat berdasarkan akta Pelepasan Hak atas Tanah dan KuasaNomor. 41, 42, 48, 44 dan 45 masingmasing tanggal 29 Mei 2013 yangdibuat dihadapan Turut Tergugat atau Aktaakta serta suratsurat yangterbit yang berasal dari akta Pelepasan Hak atas Tanah dan KuasaNomor. 41, 42, 43, 44 dan 45 masingmasing tanggal 29 Mei 2013 ;b.

atas tanah, air danruang angkasa serta pendafaran tanah.

Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badanhukum dengansesuatu hak atas tanah menurut Undangundang Pokok Agraria;b.

Bukti T VI 13 ;14.Foto Copy salinan PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN KUASA Nomor :50 tanggal 20 Juli 2010 dibuat dihadapan Notaris RISNA RAHMIARIFA, SH Notaris di Medan., bukti mana telah dinazegelen dan telahdilegalisir tidak ada aslinya diberitanda ........ eee Bukti T VI 14 ;15.Foto Copy salinan PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN KUASA Nomor :51 tanggal 20 Juli 2010 dibuat dihadapan Notaris RISNA RAHMI ARIFA,Halaman 78Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.MdnSH Notaris di Medan., bukti mana telah

Atas Tanah dan Kuasa, masing masingNomor : 41,42,43,44 dan 45 , masing masing tertanggal 29 Mei2013, dibuat dihadapan Turut Tergugat!

tanah meliputi pembatalan keputusan pemberianhak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangkapengaturan penguasaan tanah.Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitankeputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya ataumelaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetapPasal 107Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(1) antara lain, adalah

atas tanah asal Konversi HakPutusan Perkara Nomor : 218/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 37 dari 138 HalamanHak Barat (yang dikonversi menjadi Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan dan Hak Pakai) pada tanggal 24 September 1980, yang jugamerupakan prinsip yang digariskan dalam UUPA dengan maksud untukdapat benarbenar mengakhiri berlakunya sisa hakhak Barat atas tanah diIndonesia dengan segala sifatsifatnya yang tidak sesuai denganPancasila dan UUD 1945, oleh karena itu hak atas tanah asal KonversiHak Barat itu

atas tanah serta untuk mendapat manfaatdan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

atas tanah tersebut dijaminkepastian hukumnya oleh negara.Putusan Perkara Nomor : 218/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 96 dari 138 HalamanBahwa hak atas tanah atau sifat atas tanah pasal 16 ada yangbersifat tetap dan bersifat sementara terkait pendaftaran tanahpasal 19, dikaitkan dengan ketentuanketentuan yang ada didalam konteks pendaftaran yang dilakukan masyarakat/WNI yangterkait hak atas tanah yang berasal dari tanah adat langsungditangguhkan oleh intasi yaitu. kantor pertanahan denganmelibatkan eksistensi

pembaharuan hak atas tanah yangbaru kepada pihak yang bersangkutan dengan berakhirnya hak atas tanahpada G.B No. 60 atas nama pemegang hak NV.

atas tanah aquo diberikan haknya kepada subjek hukum lain.

atas tanah a quo antaraSASTRAMIDJAJA NENENG dengan NENENG SASTRAMIDJAJA orang yang sama atau yang berlainan ?

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri NegaraAgraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 tentangPelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan KeputusanPemberian Hak atas Tanah Negara Pemberian hak atas tanah adalahpenetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negaratermasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak.Sedangkan tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai olehperseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuaidengan ketentuan

Sedangkantata permohonan hak atas tanah dalam hal ini tanah negara diatur dalamketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan. Kemudain syarat dan berkaspermohonan hak atas tanah yang telah lengkap dan telah diproses sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah maka diterbitkan SuratkKeputusan Pemberian Hak AtasTanah.

atas tanah tersebut ?

(Berdasar Terbitan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah, dibuat diSinga Gembara , tanggal 14 Juni 2003) Vide alat bukti Surat bertanda (P 1).2.

Atas Tanah dibuat diSinga Gembara, tertanggal 14 Juni 2003 dalam hal ini diberi tanda (P 1);Bahwa Pendaftaran atas sebidang tanah dalam register buku tanah didesa/kelurahan setempat adalah sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 3Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur, No. 31Tahun 1995, Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaandan pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara, yang berbunyi :(1) Semua bidang tanah yang terletak dalam suatu desa/kelurahan yang masihberstatus

JUHRI;Sebelah Selatan berbatas dengan Gang;Sebelah Barat berbatas dengan TAPRI;(Berdasar Terbitan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah, dibuat diSinga Gembara, tertanggal 14 Juni 2003) adalah tanah perwatasan milikPenggugat;Menyatakan secara hukum tanah perwatasan yang dulu terletak di LingkunganRT. Ill Dusun Wonorejo, Desa Singa Gembara, sekarang terletak di Jalan RawaWisma RT. 04 Dusun Wonorejo, Desa Singa Gembara, Kecamatan SangattaUtara, Kabupaten Kutai Timur, Dengan Ukuran Tanah :a.

Atas Tanah Negara DanHak Pengelolaan mengatur bahwa sebelum mengajukan permohonan hak,pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan datayuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;14) Bahwa berdasarkan ketentuan a quo, kedudukan Penggugat Rekonpensisebagai besitter atas tanah a quoseharusnya memberikan kedudukankepada Penggugat Rekonpensi untuk mendapatkan warkah dan buktibukti penguasaan hak atas tanah dari pemerintah desa setempat.

Kerugian Moril yang ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah);Menyatakan tidak sah segala warkah dan bahan tertulis lainnya yangdijadikan alas penguasaan hak atas tanah sepanjang melingkupi tanahyang dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi dengan batasbatasterkini sebagai berikut:Letak : Jalan Rawa Wisma, RT. 8Desa SingaGembara Kecamatan Sangatta Utara KabupatenKutai Timur;Panjang :185 m (sebelumnya 230 m) danLebar : 40 m;Batas batas :1. Timur : SELAMAT;2.

Putusan Nomor 192 K/TUN/20171999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan Pasal 104 ayat (2) juncto Pasal 107:Pasal 104(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbikan karena terdapat cacat hukum administrasi dalampenerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atastanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Pasal 107Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106

Kesalahan perhitungan luas;Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;=> Data yuridis atau data fisik tidak benar; ataui.

atas namaArifin Pranoto yang terletak di RT 016/RW 01, Kelurahan Cikini,Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat (objek gugatan dalam perkaraa quo) diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagaiBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memilikikewenangan untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah danpemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah di wilayahAdministrasi Kota Jakarta Pusat, sehingga Tergugat merupakanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 angka 8 UndangUndang

hanya atas namaArifin Pranoto, maka dapat dikatakan penerbitan SHGB a quomengalami kekeliruan administratif dan cacat yuridis karenaTergugat ketika melakukan proses ajudikasi bertentangan atautidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (1)Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah. Selengkapnya Pasal36 dan Pasal 37 ayat (1) menyebutkan:Pasal 36Setelah berkas pemohon diterima, Kepala Kantor Pertanahan:1.

, sehingga tidak menyangkut dengan luas tanahTergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan dalam SPPT/PBB di atas;Bahwa Penggugat tidak berdasar menggunakan bukti alas hak kepemilikanatas tanah tersebut berupa Surat Izin Perumahan (SIP) Nomor TS.1.03/00002/05.16 tanggal 10 Mei 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 10Mei 2016 sebagai dasar gugatan, oleh karena SIP tersebut bukanmerupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalamUndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Menghukum Tergugat dengan segera mengosongkan' danmeninggalkan tanah sengketa dari segala barang apa saja yang adadisitu atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah sengketatersebut lantaran Tergugat, dan selanjutnya menyerahkan tanahsengketa tersebut kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugatdengan tanpa syarat dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara;9.

Bapak Sawikarya adalah pembeli yang beritikad baiksehingga harus dilindungi hukum;Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta warisan milik Alm.Bapak Sawikarya;Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum;Menghukum Tergugat untuk dengan segera mengosongkan danmeninggalkan tanah sengketa dari segala barang apa saja yang adadisitu, atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah sengketatersebut karena Tergugat dan selanjutnya menyerahkan seluruh tanahsengketa

Menghukum Tergugat Intervensi VII untuk dengan segera mengosongkandan meninggalkan tanah sengketa dari segala barang apa saja yangada disitu, atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah sengketatersebut karena Tergugat Intervensi VII dan selanjutnya menyerahkanseluruh tanah sengketa tersebut dengan tanpa syarat kepada ParaPenggugat Intervensi untuk dibagi waris secara adil antara PenggugatIntervensi dan Tergugat Intervensi s/d VI dan Turut Tergugat Intervensi s/d IV, dan apabila perlu dengan bantuan

atas tanah sengketa tersebutlantaran Tergugat, dan selanjutnya menyerahkan seluruh tanah sengketatersebut dengan tanpa syarat kepada para Penggugat untuk dibagi warissecara adil antara Penggugat dan para Turut Tergugat dan apabila perludengan bantuan alat Negara;Bahwa dengan demikian Judex Facti telah melampaui batas wewenangnyadengan cara memutus perkara melebihi apa yang diminta Penggugat,dimana Penggugat tidak meminta pembagian waris namun Judex Factimemberikan putusan pembagian waris;1.

Yang diperbolehkan adalah sewa;Sebelum UUPA lahir tahun 1960 ada azas yang terkenal denganDomein Verklaring", dimana semua hak atas tanah kecuali dapatdibuktikan dengan hak milik (eigendom), adalah tanah milik Negara.Berdasarkan Agrarische Wet 1870 jo.

Bayu Saputra/TurutTergugat II pada tanggal 22 Januari 2016, seharga Rp200.000.000, (duaratus juta rupiah), serta Surat Pelepasan Hak Atas tanah tanggal 15 Maret2016, Nomor: Pem. 593.2/428.a/III/2016, yangdisaksikan oleh Lurah LabuanBajo Abdul Ipur dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Komodo Ibu SofiaPonian Porat;b. Surat transaksi Jual Beli antara Penggugat II dengan sdr.

Bayu Saputra denganPenggugat tanggal 22 Januari 2016 serta Surat Pelepasan Hak Atas Tanahtanggal 15 Maret 2016, Nomor: Pem. 593.2/428.a/III/2016, maka pada tanggal11 Agustus 2017 Penggugat mengajukan permohonan hak atas tanah obyeksengketal kepada Kepala Kantor BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat I, untukmenerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat , dengan berkaspermohonan Nomor: 2999/2017, kemudian telah dilakukan pengukuran atastanah obyek sengketa milik Penggugat oleh petugas ukur dari

atas tanah obyek sengketa IIyang diajukan oleh Penggugat II dengan alasan diatas tanah yang dimohonkanhak/sertipikat oleh Penggugat II sudah bersertipikat SHM No. 862/KelurahanLabuan Bajo atas nama almh.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksadan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusansebagai berikut:Primer:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;Menyatakan hukum surat jual beli tanah obyek sengeta antara Penggugat Marselinus Sutanto Jomi dengan Turut Tergugat II Bayu Saputra tanggal 22Januari 2016 dan Surat Pelepasan Hak atas tanah No.

Suryanto Wijaya dengan Turut Tergugat Il Bayu Saputra pada tanggal 6 April2017 dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. Pem. 593.2/592/IV/2017adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan hukum Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkanolel Lurah Labuan Bajo No.

atas tanah aquo;Bahwa yang menjadikan Penggugat makin terkejut ternyata di atastanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No.162 yangdikeluarkan oleh Turut Tergugat;Bahwa berdasarkan halhal yang Penggugat sampaikan di atas, telahnyata bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah aquo secarasepihak dan memasukkanya ke dalam Sertipikat yang dimohonkanoleh Tergugat kepada Turut Tergugat tersebut telah memenuhi unsurPerbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365KUHPerdata

Dari situ terlihat bahwakepemilikan tanah SHGB No.162 tersebut adalah sah dan jelas sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang tertuangdalam ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secarasah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanahtersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihaklain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu

SyarifudinYoes RT.94, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan,Balikpapan dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara: Rajidin; Sebelah Barat : La Sarapi; Sebelah Timur : Jalan Syarifudin Yoes; Sebelah Selatan : Gereja Bethani;Batasbatas didalam gugatan Penggugat telah keliru, maka dari itu jelasgugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak;Bahwa lagi pula alas dasar kepemilikan hak atas tanah Penggugat yaituSurat Perwatasan tertanggal 30 September 1974 adalah tidak jelaskebenaran dan

SebagaimanaPenggugat telah jelaskan pada angka 4 di atas, Sertifikatlah merupakansurat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuatatas kepemilikan atas tanah tersebut;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum Penggugat No.4halaman 5 dalam gugatannya: Menyatakan batal dan tidak mempunyaiHalaman 11 dari 24 Putusan Nomor 83/PDT/2017/PT SMR11.12.kekuatan hukum seluruh pelepasan hak atas tanah aquo yang dilakukanoleh Tergugat dengan pihakpihak lainnya, mengingat terdapatperbedaan

atas tanah yangdimiliki oleh Penggugat Rekonvensi terhadap tanah SHGBNo.162/Sepinggan, dimana jelas perbuatan Tergugat Rekonvensitersebut telah memenuhi unsurunsur perbuatan melawan hukumsebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata;Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TergugatRekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugianmateriil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut:a.

Putusan Nomor 1775 K/Pdt/2015(Kosim Kosasih/Khouw Boen Kie) yang telah meninggal dunia tersebut dapatmelakukan transaksi peralinan hak atas tanah sengketa;12.Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat III sampai dengan Tergugat XIyang secara sepihak mengakui tanah sengketa sebagai miliknya sertamelakukan klaim kepada Tergugat dan Tergugat II agar menyerahkan uangganti rugi pembebasan atas sebagian hal ini jelas sangat merugikanPenggugat sebagai pemilik yang sah atas sebagian tanah sengketa (1.910m?

atas tanah tersebut dan bukan tanpahak yang sah;Bahwa Tergugat IV selaku pembeli dari pinhak lain, bukan secaralangsung berhubungan dengan Penggugat;Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan pihak yangmenjual tanah tersebut maupun pejabat yang berwenang yang termaktubpada akta jualbeli sebagai pihak dalam perkara Nomor 147/Pdt.G/2011/PN Jak.

Putusan Nomor 1775 K/Padt/2015dengan sangat sederhana Penggugat mengganti dengan Ibu Sukijonobukannya menggugat Ahli waris;Bahwa Tergugat mempunyai hak atas tanah tersebut dan bukan tanpahak yang sah, dimana Tergugat V merupakan pembeli tanah tersebutdari Pihak terlebin dahulu membeli dari Penggugat;Bahwa bukan hanya Tergugat V saja yang mengalami hal tersebut tetapiTergugat yang lainpbun selaku pembeli dari pihak lain bukan secaralangsung berhubungan Penggugat;Bahwa akan tetapi dalam gugatan Penggugat

atas tanah tersebut dan bukan tanpahak yang sah;Bahwa Tergugat VI selaku pembeli dari pihak lain, bukan secaralangsung berhubungan dengan Penggugat;Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan pihak yangmenjual tanah tersebut maupun pejabat yang berwenang yang termaktubpada akta jualbeli sebagai pihak dalam perkara Nomor 147/Pdt.G/2011/PN Jak.

atas tanah tersebut dan bukanHal. 16 dari 26 Hal.

KARMIN, 9.SARJONO Desa Tempuran, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, adalahtelah sesuai prosedur dan telah procedural, tentang anggapan dari PARAPENGGUGAT ataupun KU AS ANYA yang beranggapan bahwa TURUTTERGUGAT TIDAK TELITI SERTA TIDAK CERMAT didalam menerbitkansertipikat hak atas tanah adalah sangatsangat tidak benar ;3.

Bahwa, selanjutnya selaku pelaksana Administrasi Tata Usaha Negaradalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Blora (TURUT TERGUGAT)didalam melaksanakan tugas penerbitan sertifikat hak atas tanah secarasporadik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (1) :Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal darikonversi hakhak lama dibuktikan dengan alat alat bukti mengenai adanyahak tersebui benipa buktibukti tertulis

pernyataan tersebut adalah sangat tidak benar, perlu kamisampaikan pelaksanaan pengukuran hak atas tanah yang dilaksanakanoleh Pemerintah yang dalam hal ini kewenangannya dilimpahkan kepadaBadan Petanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dengan KantorWilayah dan Kantor Pertanahan berdasarkan atas azas ContradictureDelimitatie yang berarti mevgjibkan pemegang Hak Atas Tanah untukmemperhatikan Penempatan, Penetapan dan Pemeliharaan batas tanahberdasarkan persetujuan pihakpihak yang berkepentingan

Pasal 18 ayat (1) menyatakan, bahwa Penetapan batas bidang tanahyang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atauyang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinyaatau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengankeadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia ajudikasi danpendafitaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, berdasarkanpenunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutandan

atas tanah ada Hakim yang mengabulkanpermintaan pihak tersebut, namun ada juga yang menolak petitumtersebut;KTUN adalah keputusan yang terakhir dan tidak ada keputusanyanglahir lagi berdasarkan pada KTUN tersebut.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan ;3. Bahwa dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 pembatalanhak atas tanah dilaksanakan karena :a. Cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberiandan atau sertipikat hak atas tanahnya;b.

Lebarkeduanya pejabat setempat yang menyatakan bahwa Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Tanah No.37 G/j/JB tanggal 28 April 1975 atas Persil26 Girik C 206 Udik adalah tidak benar sama sekali/palsu. (Bukti P21);Bahwa, adalah fakta tanah tersebut tidak pernah dijual kepada PT. CopylasIndonesia, hal mana sesuai dengan surat pernyataan kuasa ahli warisMuhamad bin Apit yaitu H. Muhammad lebar tanggal 18 Februari 1997 danbelum pernah dilepaskan haknya kepada PT. Copylas Indonesia.

Bahwa keputusan Tergugat menolak menerbitkan sertipikat hak milik ke atasnama Para Penggugat jelasjelas bertentangan dengan peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara danHak Pengelolaan khususnya Pasal 10 yang mensyaratkan (dikutip) :Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)dilampiri dengan :1. Mengenai pemohon :a.

Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan ;.

Atas Tanah,sedang Akta Jual Beli bukan bukti Hak Atas Tanah tetapi baru merupakanbukti adanya peralinan Hak Atas Tanah.Bahwa, andaikata "quadnon" bukti yang dimiliki oleh Para Termohon Kasasiberupa Akta Jual Beli, maka seharusnya dipertimbangkan pula sertifikatyang dimiliki oleh Pemohon Kasasi sebagai bukti hak yang sah menurutundangundang.Bahwa, oleh karena itu dalam hal ini terjadi sengketa hak : Pemohon Kasasi memiliki Sertifikat HGB No. 263/Meruya Udik Jo SertifikatHGB No. 935/Meruya Selatan

atas tanah yang telah dibubuhi catatanpembebanan hak tanggungan dikembalikan kepada pemegang hakatas tanah yang bersangkutanBahwa peralihan hak atas tanah terjadi dengan :a.

Hudoyo denganjumlah Hak Tanggungan sebesar Rp. 4.438.926.048, (EmpatMilyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan RatusDua Puluh Enam Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah);Bahwa Pasal 14 ayat 4 UndangUndang Hak Tanggunganmenyatakan sebagai berikut:Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah yangtelah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikankepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;Bahwa dalam Posita Gugatan butir

Bahwa tanopaadanya kesepakatandiluarPerjanjian Kredit, Sertifikat Hak atas Tanah tidakdikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sehingga pengertian Pasal 14 menurut daliPENGGUGAT adalah sesat dan mengadaada;Bahwa upaya yang dilakukan Tergugat Il terkait obyek HakTanggungan merupakan hak dari Tergugat Il selaku KrediturPemegang Hak Tanggungan yang memiliki kewenanganberdasarkan Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas tanah Beserta Bendabenda yang BerkaitanDengan Tanah

atas tanah yang bersangkutan;.Bahwa pada paragraf ketiga halaman 10 APHT Nomo176/PHT/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang telah ditandatanganioleh Penggugat telah jelas mengatur bahwa:sertifikat tanda bukti hak dan atas tanah yang menjadi Objek HakTanggungan akan diserahkan oleh Pihak Pertama (Penggugat)kepada Pihak Kedua (Tergugat Il) untuk disimpan dandipergunakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hakhaknyasebgai Pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama(Penggugat) dengan akta ini memberikan

atas tanah dimaksud;13.Bahwa Tergugat Ill dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugatdalam gugatannya angka 6 halaman 2 yang menyatakan bahwasemua utang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalamperkawinan, yang dibuat selama perkawinan akan menjaditanggung jawab masingmasing;14.Bahwa dalil tersebut adalah salah dan keliru karena dalampengajuan kredit tersebut Penggugat/penjamin telahmenandatangani APHT atas objek perkara, dimana salah satuklausulnya memuat klausul pemberian kuasa kepada pemegangHak

MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanpa hak atas tanah milik Para Penggugat sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 02255/RUNGKUT MENANGGAL, Surat Ukur Tanggal 19-12-2017, Nomor : 408/RUNGKUT MENANGGAL/2017, seluas 147 M² (seratus empat