Premtoir (daluwarsa/lewat waktu);Bahwa Gugatan Penggugat telah daluwarsa, karena Tergugat sudahmenguasai atau menempati dan mendirikan rumah pada obyek sengketasejak tahun 1980 atau 39 tahun lamanya;. Obscuur libel terhadap objek sengketa :Seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah objek seluas 5 x 10bukan 10 x10 seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat, karenaPenggugat sendiri mengakui kalau seperdua dari 10 x 10 tersebut adalahbagian Penggugat yang didapat dari hasil tukaran dari H.

G / 2019 / PN.Sdr, Tanggal 11 Desember2019 yang dibacakan pada Sidang Terbuka Untuk Umum dan diHadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat,Bahwa Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14hari sejak Putusan dibacakan, bahwa berdasarkan PernyataanBanding tertanggal 26 Desember 2019, jangka waktu PernyatanPermohonan Banding telah lewat Waktu maka terhadap PermohonanBanding yang diajukan akan di tolak oleh Pengadilan Tinggi karenaPutusan Pengadilan Negeri bersangkutan dianggap

Molex Ayus.PERTIMBANGAN HUKUM13Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan Peninjauan Kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut:e Bahwa putusan judex juris sudah benar,permohonan kasasi dari Pemohon Kasasitelah lewat waktu sebagaimana diatur dalamPasal 46 ayat 1 UndangUndang No. 14Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009;e Bahwa Novum

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;Atau:Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraberpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Eksepsi gugatan Penggugat kadaluwarsa (lewat waktu);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa);Bahwa terhadap gugatan

maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanahitu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalamwaktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukankeberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala KantorPertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kePengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikattersebut ;Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka Penggugattidak dapatlagi menuntut haknya setelah lewat

waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertifikat, dimana objek sengketa milik Tergugat yakniSHGB No. 55/Kel.

Keramasan tanggal 4 Juni 2007, sedangkan gugatanbaru diajukan pada tanggal 6 Januari 2015 sehingga gugatan Penggugatsudah lewat waktu atau lebih 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan diatas.

Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa);Bahwa Tergugat Il Intervensi 1 menolak dengan tegas alasan dan dalil dariPenggugat dalam gugatannya pada point 8 halaman 4 dari 8 halamanBahwa Penggugat mengetahui adanya overlapping Sertipikat Hak Milik itukarena adanya surat Saukani No. 055/SS/PPS/IX2/2014 perihal : mohonpembatalan/pencabutan/penarikan/pembekuan/blokir SHM No. 2535/1993an. H.

hukumnya berbunyi:Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalahwewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya;EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 2:1.Bahwa pada prinsipnya Tergugat Il Intervensi 2 menolak semua dalildalilyang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam suratgugatannya tertanggal 8 Desember 2014, kecuali yang secara tegastegasdiakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikankepentingan Tergugat II Intervensi 2;Gugatan Telah Lewat

Waktu (Kadaluarsa)BahwaTergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas alasan dan dalil dariPenggugat dalam gugatannya pada point 8 halaman 4 dari 8 halamanBahwa Penggugat mengetahui adanya overlapping Sertipikat Hak Milik itukarena adanya surat Saukani No. 055/SS/PPS/IX2/2014 perihal : mohonpembatalan/pencabutan/penarikan/pembekuan/blokir SHM No. 2535/1993an.

Putusan No : 331/Pdt.G/2020/PA.Lbs.Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakankewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimanadikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadipendapat Majelis Hakim, menyatakan:479 Jl ada Gl Mole jIl wow asaill LauArtinya: Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuallinafkah untuk istri.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan TergugatRekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya

Rdan anakanaknya, hak para penggugat untuk menuntut tanah sengketatelah lewat waktu (rechtsverwerking);DALAM POKOK PERKARA;Mohon Majelis Hakim Menganggap segala sesuatu yang telah disampaikandalam Eksepsi disampaikan juga dalam pokok perkara;1. Bahwa TERGUGAT VII membantah keseluruhan dalildalil gugatanPENGGUGAT baik dalam posita dan petitumnya, kecuali sepanjangsecara tegas diakui dalam jawaban pokok perkara ini;2.

kurang pihak, karena dalam suatugugatan merupakan hak penggugat untuk menentukan siapasiapa yang digugatnya disamping itu gugatan penggugat cukupditujukan kepada pihak yang mengakui dan atau menguasai objekperkara;e Gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan terang baik subjekmaupun objeknya, begitu juga dengan uraian mengenaiperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pewaris/ahliwarisAhmad Abubakar dan Tergugat XXI (gugatan poin 5,6 dan 7) dantelah diakui oleh tergugat VII;e Gugatan Penggugat tidak lewat

waktu, karena tidak ada bataswaktu didalam menuntut suatu harta warisan/peninggalan ;Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat VII tersebut,Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat VII yang menyatakanbahwa gugatan Penggugat error in persona karena tidak ada nama anak alm.Arifin yang bernama Lois binti Arifin dan Ogut bin Arifin, Majelis Hakimberpendapat bahwa subjek hukum yang dijadikan sebagai pihak Tergugat XII danTergugat

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimanatercantum dalam gugatannya pada angka 11 yang menyatakan ...padatanggal 27 Desember 2013 dari Bapak USMAN, Pekerjaan Wiraswasta,yang menyampaikan secara langsung pada saat bertemu di show roommobil rappokalling di JI. Urip Sumoharjo dan memberikan fotocopynya..........

144 PK/TUN/2015 Bahwa buktibukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tidak bernilai novum sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b)UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009; Bahwa permohonan peninjauan kembali dengan alasan kekhilafan Hakimatau kekeliruan yang nyata sudah tidak dapat dijadikan alasan karenapengajuan peninjuauan kembali telah lewat

waktu dan tidak memenuhisyarat formal; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya hukumpeninjauan kembali dengan alasan adanya novum, akan tetapi secarasubstansi menunjukkan kekhilafan Hakim, alasan peninjauan kembalidemikian adalah merupakan penyelundupan hukum, sehingga permohonanpeninjauan kembali tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali :KEPALA KANTOR PERTANAHAN

PTKKepala Dusun, berarti Pemerintah Desa telah mengetahui bahwa tanahtersebut adalah tanah Pembanding bukan tanah Terbanding;Bahwa Majelis Hakim salah membuat pertimbangan hukum dalam halmengenai penguasaan tanah sengketa oleh Terbanding sejak tahun 1980sampai sekarang sehingga berlaku daluarsa karena Pembanding tidakmengusahakan tanah sengketa tersebut, menurut Pembanding sejak tahun1980 pembanding juga mengusahakan tanah sengketa tersebut tidakkeseluruhannya sehingga keliru pertimbangan hukum telah lewat

waktu 30tahun / daluarsa hak Pembanding hapus untuk melakukan tuntutan karenadalam kurun waktu tersebut Pembanding jelas juga pernah mengerjakantanah sengketa tersebut sehingga tidak berlaku tuntutan karena daluasa ;Bahwa Majelis Hakim salah dan keliru dalam pertimbangannya menilai suratbukti P9 berupa surat jual beli yang hingga saat ini belum diperjelas statushak miliknya berdasarkan Undang Undang No.5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Agraria, penyerahan tanah dan yang melekatdiatasnya

bersifatperbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluarsa denganlewatnya wakiu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akanadanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula takdapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadburuk, dengan alasan alasan sebagai berikutHal 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2019/PT PTKMenimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang menggunakan rujukan telah daluarsanya tuntutan lewat

waktu 30tahun tidak relevan untuk diterapkan dalam kasus tanah sengketa tersebutkarena gugatan penggugat berkaitan dengan kepemilikan tanah yang dikuasaipihak lain dan menurut hukum adat tuntutan kepemilikan tanah tidak mengenaldaluarsa, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember1973 No.916 K/Sip/1973 yang norma hukumnya menyatakan : Menurut hukumadat dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus ;Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat

dihadiri oleh kuasa para Penggu gatmenjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa Pendaftarandan penyerahan dokumen pasangan Calon Walikota danWakil Walikota Kota Bitung dimulai pada tanggal 7sampai dengan 16 September 2010, bahwa berdasarkanbukti T.6 perbaikan kelengkapan berkas pasangan calondimulai tanggal 1 oktober dan ditutup tanggal 7Oktober 2010 jam 24 Wita, sedangkan para Penggugatmendaftar sebagai Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota Kota Bitung 2010 pada tanggal 16 oktober2010 jelas sudah lewat

waktu ;Menimbang, bahwa apabila meneliti bukti (P.6dan T.7) surat pencalonan yang tertuang dalamformulir model BKWK.KPU Partai Politi k, dari duapuluh gabungan partai politik yang mengusulkan paraPenggugat sebagai pasangan Walikota dan WakilWalikota Kota Bitung tahun 2010 yang ditanda tanganisecara lengkap oleh pimpinan partai politik Ketua danSekretaris berjumlah 8 partai politik dan yang tidakditandatangani secara lengkap' oleh Pimpinan PartaiPolitik berjumlah 12 Partai Politik ;Menimbang, bahwa

No. 41/G.TUN/2010/P.TUN Mdo.halaman 2 6Bahwa untuk mencapai perolehan suara sah 15 % PartaiPolitik dan Gabungan Partai Politik Kota Bitung harusmemperoleh sekurang kurangnya 13.808 suara sah ( T.1)Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbanganpertimbang an tersebut diatas dapat disimpulkan bahwapara Penggugat mendaftar sebagai Calon Walikota danWakil Walikota Kota Bitung 2010 telah lewat waktu,tidak memenuhi persyaratan 15 % dan bila dikaitkandengan ketentuan pasal 53 ayat 1 undang undangnomor : 9

waktu90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat , Tergugat II danTergugat Ill Intervensi tentang tenggang waktu adalah berdasarkanhukum dan dinyatakan diterima;Bahwa berdasarkan pertimbanganpertinbangan hukum tersebut,kemudian Judex Facti berkeyakinan dan memutuskan bahwa gugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)dikarenakan gugatan Penggugat telah lewat

waktu atau kedaluwarsa,padahal pertimbanganpertimbangan hukum dan putusan Judex Factitersebut adalah jelasjelas bertentangan dengan yurisprudensi danhukum yang berlaku, yaitu;Pertama, Judex Facti Melanggar Yurisprudensi (Vide PutusanMahkamah Agung RI Nomor Reg. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari1993);3.2.1.

Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Factisudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, karenaPenggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan ataspenerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa ke1 dan objeksengketa ke2 sejak bulan Oktober 2015, dan objek sengketa ke3 sejak tanggal25 Februari 2016, sedangkan gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu pada tanggal 22 Agustus 2016, sehingga pengajuangugatan telah lewat

waktu sebagaimana diatur Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa di samping itu alasanalasan tersebut pada hakikatnya mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakdilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor

Menara Jaya Lestari, dengan penghasilansebesar Rp. 3.237.000 (tiga dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) perbulan; bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajibanyang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalamKitab Syarqawi Juz Il Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat MajelisHakim, menyatakan:arg Wl aaa YI Gla YL YEN! Wa aia!

bawyArtinya Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkahuntuk istri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makasesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat 3 UU. Nomor 1 tahun 1974 tentangperkawinan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masingmasingdapat mengajukan gugatan kepada PengadilanMenimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 3 UU.

Yang bearti gugatan ParaPenggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2014, adalah sudah jelastelah lampau atau lewat waktu, apabila Para Penggugat selaku pihakyang dituju Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;Bahwa Mengingat Para Penggugat adalah bukan pihak yang dituju olehKeputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka berlakulan SEMA Nomor2 Tahun 1991, yaitu tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak yang bersangkutan mengetahui Keputusan

Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi ObjekSengketa dalam perkara ini, atau setidaktidaknya sejak tanggal 12 Mei2014 yaitu sejak dimasukkannya gugatan perdata melalui PengadilanNegeri Tarakan, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hariyang diberikan oleh UndangUndang hanya sampai dengan tanggal 12Agustus 2014; Dengan demikian gugatan Para Penggugat yangdiajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda tanggal 16 Oktober 2014 tersebut adalah jelasjelas telahlampau atau lewat

waktu;B.

Tentang Pemohonan Keberatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa):a. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap keputusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat (1)menyatakan "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas)hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerimapemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);b.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik IndonesiaNomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas danWewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk); Bahwa oleh karenanya pengajuan keberatan dalam perkara a quo adalahtelah lewat waktu (daluarsa) dan sudah sepatutnyalah menurut hukumkeberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;B.

saksi MARKUS MARPAUNG berada di rumah saksi BELMANMARPAUNG alias GOLKAR, terdakwa RENTIANA LUMBANRAJAdatang ke rumah BELMAN MARPAUNG alias GOLKAR dan membawamobil milik saksi koroban LASDEN SINAGA untuk digadaikan kepadasaksi MARKUS MARPAUNG dan terdakwa mengakui kepada saksiMARKUS MARPAUNG bahwa terdakwa RENTIANA LUMBANRAJAdikuasakan oleh saksi korban LASDEN SINAGA untuk meminjam uangdengan jaminan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU Pickup dan akandikembalikan dalam jangka 5 (lima) bulan dan apabila lewat

waktu yangditentukan uang saksi tidak dikembalikan mobil tersebut sebagai jaminandan perjanjian gadai tersebut dituangkan dalam sebuah kwitansi yangditandatangani oleh terdakwa RENTIANA LUMBANRAJA, kemudiansaksi MARKUS MARPAUNG memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa RENTIANA LUMBANRAJAdan terdakwa RENTIANA LUMBANRAJA memberikan STNK mobil danbuku KIR mobil tersebut kepada saksi MARKUS MARPAUNG.Bahwa pada bulan April 2019 mobil yang digadaikan kepada saksitersebut

waktu yangditentukan uang saksi tidak dikembalikan mobil tersebut sebagai jaminandan perjanjian gadai tersebut dituangkan dalam sebuah kwitansi yangditandatangani oleh terdakwa RENTIANA LUMBANRAJA, kemudiansaksi MARKUS MARPAUNG memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000(dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa RENTIANA LUMBANRAJAdan terdakwa RENTIANA LUMBANRAJA memberikan STNK mobil danbuku KIR mobil tersebut kepada saksi MARKUS MARPAUNG.

Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagisuami dan dapat dituntut oleh istri;. bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yangtidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalamKitab Syarqawi Juz Il Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat MajelisHakim, menyatakan:Ae 9 SU ARR Y) GLY GLa SN tes AGA DegArtinya: Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecualinafkah untuk istri.. bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya

karena sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) dan huruf(b) Kompilasi Hukum Islam dan dalil syari dari Kitab lanatut Tholibinhalaman 73 yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yangberbunyi :hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2016/MS.SKLcpt BRGY g Ake MY Lis AGE Cs lie Be Cutan cis Gaby al g AGEN Cin gall GS ay JaycjArtinya : Apabila istri taat, maka wajib bagi suami memberi nafkah,Jika suami tidak memberinya hingga lewat

waktu, maka nafkah tersebutmenjadi hutang bagi suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutangtersebut dengan lewat waktu;Menimbang, bahwa tentang berapa lama Tergugat Rekonvensimelalaikan kewajibannya, maka berdasarkan faktafakta sebagaimanadiuraikan di atas dalam pertimbangan ini, telah ternyata TergugatRekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selamakurang lebih 4 bulan ;Menimbang bahwa, dengan demikian dapat ditemukan fakta bahwaselama 4 bulan, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan

apapun atas wilayah PKP2B yang telahdilepaskannya tersebut, sehingga Penggugat jelas tidak memilikikapasitas maupun kepentingan untuk mengajukan gugatan, sehinggasudah selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolakgugatan Penggugat ini;Eksepsi Tergugat Il Intervensi;Bahwa Tergugat Il Intervensi dengan tegas menolak semua dalildalilyang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan, kecuali halhal yangsecara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Il Intervensi;GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT

WAKTU/KADALUWARSA;Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluwarsa karenaPenggugat telah mengetahui tentang adanya penerbitan Objek Sengketatersebut jauh sebelum tanggal 30 April 2010, berdasarkan halhal sebagaiberikut :1.Bahwa Tergugat Il Intervensi telah mengajukan permohonan perizinanKuasa Pertambangan kepada Tergugat, agar dapat melakukan aktivitaspertambangan batubara di wilayah No.

Usaha Negara (selanjutnya disebut"UU PTUN"), yang terkutip sebagai berikut :"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";Berdasarkan halhal tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat sudahtidak dapat lagi mengajukan pembatalan ke Pengadilan Tata UsahaNegara atas terbitnya Objek Sengketa a quo, karena hak Penggugatuntuk menuntut pembatalan Objek Sengketa tersebut telah lewat

waktu(daluwarsa);PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN KEPENTINGAN UNTUKMENGAJUKAN GUGATAN A QUO;Penggugat Telah Melepaskan/Menciutkan Sebagian Dari WilayahPertambangannya;8.Bahwa Penggugat berdasarkan Agreement Between PerusahaanNegara Tambang Batubara and PT.

Dengan demikian maksud dari ketentuan Pasal 2 huruf gUU No. 5 tahun 1986 tersebut adalah sebagaimana dimaksud Pemilupada UUD 1945 Bab VIIB Pasal 22E dan UU No. 8 Tahun 2012, Dengandemikian maka obyek gugatan yang diajukan Penggugat menjadi Eror in3.a)GUGATAN PENGGUGAT KEDALUWARSA/LEWAT WAKTU;Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui 3 (tiga) hari setelahadanya Keputusan Tergugat tanggal 11 Mei 2014 tentang Penetapanperolehan suara dan kursi partai politik, serta penetapan calon terpilihbahwa Tergugat

Gerindradapat menjadi Bacaleg adalah menempuh mekanisme seleksi internalpartai yang dilakukan oleh Tim Penjaringan;Bahwa dalildalil yang dibangun Penggugat menitikberatkan soalpersyaratan Tergugat II Intervensi sebagai calon DPRD Kota TangerangSelatan pada Pemilu tahun 2014 adalah terkait dengan Tahapan,Program dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maka sesuaiPeraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapanatas Peraturan KPU Nomor 07 tahun 2012, maka Gugatan Penggugattelah KEDALUWARSA/LEWAT

WAKTU karenanya patut ditolak, atausetidaktidaknya gugatan ini dikesampingkan demi hukum;Cc)Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 maka gugatan a quoterkualifikasi sebagai sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud Pasaltersebut bahwa Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggarapemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Propinsi,dan KPU Kabupaten/Kota.

polilik, serta penetapan calonterpilin adalah jauh dari semangat kejujuran dan kebenaran menurutBahwa dalildalil yang dibangun Penggugat menitikberatkan soalpersyaratan Tergugat II Intervensi sebagai calon DPRD Kota TangerangSelatan pada Pemilu tahun 2014 adalah terkait dengan Tahapan,Program dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maka sesuaiPeraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapanatas Peraturan KPU Nomor 07 tahun 2012, maka Gugatan Penggugat16.17.18.telah KEDALUWARSA/LEWAT

WAKTU karenanya patut ditolak, atausetidaktidaknya gugatan ini dikesampingkan demi hukum;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 maka gugatan a quoterkualifikasi sebagai sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud Pasaltersebut bahwa Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggarapemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Propinsi,dan KPU Kabupaten/Kota.

Gugatan Penggugat Daluwarsa (Lewat Waktu)Bahwa Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan turunan dariPasal 33 UUD 1945 dimana Negara memiliki kKewenangan untukmengatur hubungan hukum antar orangorang dengan bumi, air danruang angkasa, sehingga Negara baik secara langsung maupun tidaklangsung menguasai tanah.

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsiKuasa Hukum Para Tergugat huruf a tentang kompetensi absolut dinyatakanditolak :Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat yangmenyatakan Gugatan Penggugat Daluwarsa (Lewat Waktu) dengan alasanyang pada pokoknya seseorang yang merasa mempunyai hak atas tanah tidakdapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu